Pencarian Peraturan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANOATANGANAN PERfZtN:AN DAN NON PERfZtNAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 teotaog Aksi Pencegabao dan. Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian Iayanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 l-6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, penyeTenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan _pelimpahan wewenang dari Bu_pati kepada satuan kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu meneta_pkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggm aan Negara yarrg Be1 sih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); � 1 • • 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentakan Kabapaten Kabapaten Ltrwtr 'fimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RepnbJik Indonesia Tahun 200.8 Nomor 93.,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 2609 No11101 l i2, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); -S. Undang-Undang Nomor Z8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoaesia Tamm 2014 Nomor 244, Tameaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Urrdang-Undang N011101 -9 Tahan 2615 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.).;_ 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peroerintabao (Lerobarao Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560lt; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Peny asrman dan Penerapan S tandm Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedornan Pemberian Tnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
NOMOR 56 TAHUN 2017
14

PEDOMAN VERlf!KASl DOKUMEN PENCAJRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka proses verifikasi dokumen pencairan dana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan aturan yang menjadi pedoman verifikasi dokumen; b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana di Lingkungan Pemerin tah Dae rah sud ah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini dan tuntunan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga perlu untuk diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi Dokurnen Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Daerah;
!. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep1Jb!ik Indonesia NomQr 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keernpat l\l!ls Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Repub!ik !nclonesi!I. T!lhun 20!6 Nemer 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentangPembentukan Prociuk Hukurn Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA PADA SKPD BAB III VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA PADA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB!V KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA OLEH SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG TELAH DlVERIFIKASI OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BABY SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT PERJNTAH PENCAIRAN DANA BABVI PEMBINAAN DAN EVALUASI BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII SANKS! BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
NOMOR 48 TAHUN 2017
48

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD.2017/NO.47

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk menyelaraskan pemaniaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan; b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government sudah tidak sesuai dengun perkembangan dan kondisi dalam penyelenggaraan Telnologi infornasi dan komunikasi, sehingga perlu untuk diganti; c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaiana dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu menctapian Peraturan Bupati tentang Pemantaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi DI Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terzung Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3881): 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270): 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repulslik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambabu Lembaran Negara Republik Indonesía Nomor 5952);
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS DAN RUANO LINGKUP BAB IV : INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER BAB V : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB Vl : PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB X : KELEMBAGAAN BAB XI : KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB XIII : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XIV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV : STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAB XVI : PEMBIAYAAN BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Teknologi Infonnasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Goverhment (Serita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan pengelola parkir sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sehingga tidak memadai untuk membiayai pelayanan pengelola parkir, · maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo perlu untuk diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); I . 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 61).
Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 8 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 61), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ( 1) Tarif Pelayanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. jasa sarana sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir; dan b. jasa pelayanan sebesar 70°/o [tujuh puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir. (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Parkir. (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pemberian upah jasa bagi petugas Parkir. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan bagi petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
3

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan dan pengelolaan infonnasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);' 1 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndarigUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 9. Peraturan Kornisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Waldl Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD .-1· adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Luwu Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. l 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecarnatan. 11. Infonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 13. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/at.au diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. � 14. Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasl non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 15. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan infonnasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Uta.ma adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan inform.asi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. 18. Pejabat Pengelola Inform.asi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalarn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan penyediaan, dsitribusi dan pelayanan inform.asi di lingkungan unit kerja. 19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 20. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya clisingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 22. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIOP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh inform.asi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak tennasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 23. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya clisingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Infonnasi Publik. 24. Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pernohon lnfonnasi Publik dan/atau Pengguna Infonnasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan inform.asi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 25. La.poran Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis infonnasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 26. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. � 4 � ....,_ 27. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. 29. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. tujuan; b. prinsip pelayanan informasi publi.k; c. akses informasi publik; d. hale dan kewajiban; e. kelengkapan PPID; f. informasi; I g. permohonan informasi dan dokumentasi; h. keberatan dan sengketa infonnasi; 1. pembiayaan; dan j. pelaporan. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan clitetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat clipertanggungjawabkan; b. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi oleh setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi Publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah disetiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB IV PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pasal 4 Prinsip dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik, sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses; b. transparansi yaitu dalam pemberian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan secarajelas dan terbuka; I • c. akuntabel yaitu dalam pemberian pelayanan lnfonnasi Publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan d. proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan Informasi Publik barns diperhatikan · keseimbangan antara hak dan kewajiban. BABV ' AKSES INFORMASI PUBLIK Pasal 5 Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: a. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diak.ses oleh setiap pengguna Informasi Publik. b. Informasi Publik di lingkungkan Pemerintah Daerah dapat diperoleh pemohon Infonnasi Publik dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. I c. lnformasi Publik yang dikecualikan di linglrungan Pemerintah Daerah adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Infonnasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi cliberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Bagian kesatu Hak (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti: a. Infonnasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan Negara; b. (nformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tida.k sehat; c. · lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan denga.n hak-hak pribadi; d. lnformasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. (2) Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan lnformasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. BAB VII KELENGKAPANPEJABATPENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI I Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah melalui PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan/atau kehumasan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkup SKPD. (4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkup SKPD, Desa dan Kelurahan. (6) Ketentuan mengenai Pembentukan PPID Pembantu Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Lurah. Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pasal9 PPID Utama memiliki kewenangan sebagai berikut: a. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya. c. mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dolru.mentasi yang dapat diakses oleh publik; dan e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat membuat, mengumpulkan, serta memelihara Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. Pasal 10 fungsional untuk Informasi dan PPID Uta.ma mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah; b. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah; c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik; d. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan lnformasi Publik; e. Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa infonnasi; f. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi; g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Infonnasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu; h. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik; 1. melakukan uji konsekuensi atas Infonnasi dan Dolrumentasi yang dikecualikan; J. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola lnformasi dan Dolrumentasi Pembantu Pasal 11 PPID Pembantu mempunyai tugas: a. membantu PPID Uta.ma melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan Infonnasi dan Dokumentasi kapada PPID Uta.ma dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. melaksanakan inventarisasi, penyirnpanan, dan mengolah informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing-masing SKPD; d. menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam linglrup penguasaan SKPD; e. melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan; f. melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan SKPD; dan g. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan lnformasi yang dikecualikan. Pasal 12 PPID pembantu pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk: a. menyampaikan, merninta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. mengoordinasikan lnformasi dan Dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan Dok:umentasi yang dapat di di akses oleh publik. Bagian Keempat Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi Pasal 13 Untuk mendukung PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi di lengkapi PLID di lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri dari: a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; b. pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID; c. tirn pertirnbangan, dijabat oleh Asisten Pernerintahan, Asisten Perekenomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonorni dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektur ; d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika; e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Eselon IV pada SKPD yang mengelola lnformasi dan Dokurnentasi; f. bidang Pendukung Sekretariat PLID Perangkat Daerah, dijabat oleh Kepala Seksi Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika; g. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dan Kepala Seksi Layanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; h. bidang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi, dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 1. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan J. pejabat Fungsional. Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi Pasal 14 (1) SOP PPID di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. SOP Penyusunan Daftar lnformasi Publik; b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; d. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik; dan e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi., (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran I, Lampiran 11, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 15 (1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mernadai. (2) RPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas Informasi. BAB VIII INFORMASI Pasal 16 Bagian Kesatu Pengklasifikasian Informasi (1) Pengklasifikasian inforrnasi, meliputi: a. dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelornpok, yaitu informasi dibuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan; b. informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan berdasarkan subyek inforrnasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap SKPD, meliputi : 1. Informasi yang bersifat berkala, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : a) profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja PD, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya; c) informasi mengenai laporan keuangan; d) informasi lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan e) informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 2. Informasi yang wajib diumumkan, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, meliputi: a) informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan, harna penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau benda-benda angkasa; b) informasi mengenai tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran linglrungan, dan kegiatan keantariksaan; c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror; d) informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f) haJ lain yang mengancam hajat hidup oran� banyak. 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi; a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, tidak tennasuk informasi yang dikecualikan; b) basil keputusan Pemerintah Daerah atau badan publik dan latar belakang pertimbangannya; c) seluruh kebijakan yang ada, serta dokumen pendukungnya; d) rencana kerja program/kegiatan, tennasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah; e) perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; f) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat I Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g) prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h} laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. 4. Informasi yang clikecualikan, dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu infonnasi yang dapat: 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2) mengungkapkan identitas infonnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana• rencana yang penanganan segala bentuk kejahatan trans• nasional; 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau; 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Inforrnasi dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnfonnasi dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, meliputi: 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan · luar negeri; 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi ta.hap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi; 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau disklokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan kemanan Negara, serta rencana pengembangannya; I 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan, dan/atau instalasi militer; 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6) sistem persandian Negara; dan/atau 7) sistem Intelijen Negara. d) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Infonnasi dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada I pemohon Infonnasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi: 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara; 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan rnodeloperasiinstitusikeuangan; 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pernerintah, perubahan pajak, t.arif, atau pendapatan Negara/Daerah lainnya; 4) rencana awal penjualan atau pembelian ta.nab atau properti; 5} rencana awal investasi asing; 6} proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7} hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang., f) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi; 1. posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional; 2. korespondensi diplomatik antar negara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan intemasional; dan/at.au 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g) informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan berakhir ataupun wasiat seseorang; h) informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon lnformasi dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi: 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; I 2) riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4) basil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. i) memorandum atau surat anta.r Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya tidak termasuk rahasia fl (2) Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokan informasi yang clikecualikan, meliputi: a. ketat artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas; b. terbatas artinya infonnasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; c. tidak mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya; d. pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan, apabila informasi tersebut dibuka; e. pengklasifikasian akses lnformasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi lnformasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; f. usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas, cliajukan oleh PPID dan/atau Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengola kegi.atan, anggaran, dan administrasi; g. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan melalui rapat Tim Uji Konsekuensi. (3) Tahapan pendokumentasian Informasi, meliputi; a. deskripsi dan detenninasi informasi, berupa ringkasan 'urrtuk masing-masing jenis informasi; b. vertifikasi infonnasi, sesuai denganjenis kegi.atannya; c. otentifikasi infonnasi, melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja; dan d. kodefikasi informasi, meliputi: 1. untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; 2. metode pengkodean ditentukan oleh PPID Uta.ma; dan 3. penataan dan penyimpanan informasi. Bagian Kedua Daftar Infonnasi dan Dokumentasi Publik Pasal 17 ( 1) DIDP paling rendah memuat: a. nomor; b. ringkasan isi informasi; c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai infonnasi; d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. waktu dan tempat pembuatan infonnasi; f. bentuk informasi yang tersedia; dan g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. (2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID utama dan PPID Pembantu untuk kemudian dipublikasikan dan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat dilestarikan dan disklasifikasi menjadi bahan pustaka. (3) Format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pasal 18 (1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. (2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.1 14 L._.. (3) LLID, paling rendah memuat : a gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Doku.mentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, antara lain : 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta kualisifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta laporan penggunaannya. c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi : 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi lnformasi yangberwenang;dan 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan Publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; e. kendala internal dan ekstemal dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan lnformasi dan Dokument.asi. Pasal 19 ( 1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. (2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Publik dan disampaikan kepada atasan PPID. (3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh atasan PPID (4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.-jl BAB IX PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagian Kesatu Pemohon lnformasi Pasal 20 Pemohon Informasi dan Dokumentasi meliputi: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga swadaya masyarakat; d. organisasi masyarakat; e. partai politik; dan f. badan publik lainnya. Pasal 21 Permohonan Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhl persyaratan: a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau peraturan perundang-undangan; b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar. Bagian Kedua Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pasal 22 (1) Setiap permohonan Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh lnformasi dan Dokumentasi Publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (2) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib mencatat permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik baik yang diajukan tertulis maupun tidak tertulis. (3) PPID utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (4) Jika permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. PPID utama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. (5) Isi pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: a. inforrnasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. penerirnaan atau penolakan permintaan atau Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alat penyampaian dan format lnfonnasi yang akan diberikan; dan/atau d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta. (6) Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (7) PPID melalui Sekretariat PPID Utama dan atau PPID Pembantu memberikan layanan langsung dan/atau layanan melalui media cetak dan elektronik, meliputi: a. layanan Informasi secara langsung yaitu layanan lnformasi Publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat; dan b. layanan Infonnasi melalui media baik online maupun cetak yaitu Informasi Publik yang tersedia dan diumum.kan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah Daerah dan/atau media cetak/elektronik yang tersedia, (8) Terkait dengan permasalahan teknis dokumentasi, seperti besaran volume, dimensi, dan kuantitas dari dokumen dan sebagainya, serta permasalahan teknis teknologi informasi, seperti kecepatan akses, keterbatasan band.with, keamanan sistern, keberbatasan kapasitas hosting dan sebagainya, maka infonnasi melalui media online sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan melalui website, surat elektronik dan forum, serta kotak komentar, akan diberikan informasi atau dokumentasi yang bersifat .ringkas dan/atau rangkuman, sedangkan pennintaan lebih lengkap dapat melalui pennintaan tertulis baik surat tercetak (print-out) ataupun melalui surat elektronik dengan mencantumkan fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk, dengan disebutkan maksud dan tujuan permintaan, serta jenis, atau cakupan informasi yang dimohon. (9) Untuk menjamin keamanan dan efektifitas layanan, pennintaan Informasi Publik melalui surat elektronik atau e-mail akan dilayani, apabila pada hari yang sama pemohon melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang mengenai informasi yang dimaksud melalui telepon atau pesan singkat, surat tertulis atau faksimili kepada PPID, sebagai tanda bukti pemohon wajib melampirkan status laporan (delivery report), kepada PPID. Bagian Ketiga Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik Pasal 23 (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama untuk mempennudah akses pelayanan lnformasi. (2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.� BABX KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 24 (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertuJis kepada atasan PPIO berdasarkan alasan berikut: a. penoJakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) huruf b; b. tidak tersedianya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik; c. tidak ditanggapinya permintaan Infonnasi; d. permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dirninta; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau f. penyampaian lnformasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang• Undang keterbukaan Informasi Publik. (2) Alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 25 (1) Keberat.an diajukan oleh pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Bagian Kedua Penyelesaian Kcbcratan Informasi Pasal 26 (1) Bupati melalui atasan PPID bersama Tim Pertimbangan dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa Informasi. (2) PPID Uta.ma melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukurn, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 27 Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Daerah dibebankan pada APBD. 18 BAB XII PELAPORAN Pasal 28 (1) PPID Pembantu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di masing-masing SKPD kepada Bupati melalui PPID Utama dan Selcreta.ris Daerah selaku Atasan PPID. (2) Adapun isi laporan pelaksanaan tugas PPID Pernbantu, meliputi: a. jurnlah Informasi Publik yang disediakan; b. jumlah permintaan informasi yang diterirna; c. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi; dan d. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau alasan penolakan permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik. BAB XIII PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
43

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan potensi objek Pajak terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana terjadi perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); ,, . l ' r : 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang• undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73); 15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor 2).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. r' . 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan perpajakan daerah. 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 9. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena undang-undang dapat dikenai pajak. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11. Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. 18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. .· 19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 20. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 22. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah himpunan data wajib pajak dan objek pajak yang ada dimasing• masing Desa. 23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Wajib Pajak. 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 25. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atasjumlah pajak yang ditetapkan. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang• undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 38. Sistem Manajemen Infonnasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT PBB-P2, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. (2) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak dan mencantumkan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak dala.rn kolom yang tersedia dalam SPOP. (3) SPOP dan Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke BPKD, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. (4) SPOP disediakan dan dapat diperoleh di BPKD atau di tempat lain yang ditunjuk. 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (5), ditambahkan 10 (sepuluh) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (1) dan ayat (15), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 °/o (nol koma dua persen) per tahun. (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP. Besaran Pokok PBB-P2 = Tarif x (NJOP - NJOPTKP) (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT PBB-P2. (6) Atas SPPT PBB-P2 yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dari SPPT PBB-P2 tahun berkenaan, maka penerbitan SPPT PBB P2 untuk tahun berikutnya akan ditangguhkan sampai pajak terutang dibayarkan seluruhnya oleh wajib pajak. (7) Formulir SPPT PBB-P2 berisi informasi sebagai berikut: a. Halaman depan : 1. lambang daerah dan kop BPKD; 2. informasi berupa tulisan SPPT PBB-P2 Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak; 3. kode akun; 4. tahun pajak dan jenis sektor pajak; 5. NOP; 6. letak objek pajak; 7. nama dan alamat wajib pajak; 8. NPWP; 9. objek pajak; 10. luas bumi dan/atau bangunan; 11. kelas bumi dan/atau bangunan; 12. NJOP; 13. total NJOP bumi dan/atau bangunan; 14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; 15. NJOPTKP; 16. NJOP untuk penghitungan PBB-P2; 17. NJKP; 18. PBB yang terutang; 19. PBB yang harus dibayar; 20. tanggal jatuh tempo; dan 21. tempat pembayaran. b. Halaman belakang : 1. nama petugas penyampai SPPT-P2; 2. tanggal penyampaian; 3. tanda tangan petugas; dan 4. informasi lainnya. (8) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. (9) Bentuk, dan isi formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (10) BPKD mencetak DHKP. (11) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT PBB-P2 dengan DHKP. (12) SPPT PBB-P2 yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT PBB-P2 untuk disampaikan kepada Wajib Pajak. ( 13) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT PBB-P2 rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk BPKD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian. (14) Kelurahan/Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT PBB-P2 secara berkala kepada BPKD. (15) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Desa. 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ( 1) Penerbitan SPT PBB P2 dihitung dan ditetapkan besaran PBB yang terutang, selanjutnya BPKD menerbitkan SPPT PBB P2. (2) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui : a. pencetakan massal; atau b. pencetakan dalam rangka: 1. pembuatan salinan SPPT-P2; 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau keputusan pembetulan; dan 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPI' PBB-P2 dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek. (3) Permohonan penerbitan SPPT PBB P2 dari masyarkat yang diajukan melalui loket pelayanan; a. SPPT PBB P2 ditetapkan sesuai dengan bukti hak surat tanah; dan b. penerbitan SPPT PBB P2 untuk jenis pelayanan pendaftaran objek pajak baru berdasarkan tahun perolehan surat tanah, apabila tahun perolehan hak tanah melebihi 5 (lima) tahun, maka SPPT PBB P2 ditetapkan 5 (lima) tahun. (4) Penentuan tanggal jatuh tempo atas penerbitan SPPT PBB P2 massal pada awal tahun pajak ditetapkan setiap tanggal 9 September tahun pajak berkenaan apabila t.angga.1 jatuh tempo tepat pada ha.ri libur, maka tanggal jatuh tempo pada hari berikutnya; (5) Penentuan tanggal jatuh tempo untuk penerbitan SPPT PBB P2 atas Pelayanan Objek Pajak Baru, Mutasi, dan Pelayanan lain yang sejenis, setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapka.n 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SPPT PBB P2. (6) Penentuan tanggal jatuh tempo SPPT PBB P2 atas pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya setelah Surat Ketetapan Kepala BPKD tentang penundaan jatuh tempo diterbitkan. 5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek pajak dan subjek PBB P2, BPKD menghitung dan menetapkan besa.rnya pajak terutang sebagai dasar penetapan pajak pada SPPT PBB P2. (2) Pengadministrasian objek PBB dikelompokkan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB P2, sebagai berikut: a. buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp0,00 (nol rupiah) sampai denga.n Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah); b. buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); c. buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sarnpai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d. buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan e. buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Kepala BPKD berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran. 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berilrut: Pasal 30 (1) Permohonan pembetulan terhadap Surat Ketetapan atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat diajukan secara: a. perseorangan; atau b. kolektif. (la) Perrnohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau diwakilkan kepada kuasanya. (lb) Perrnohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan atau Surat Keputusan diterima. (2) Perrnohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. perseorangan; atau b. kolektif. (3) Perrnohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai : a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung perrnohonannya; dan c. diajukan kepada Kepala BPKD dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat. (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak. 8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Besarnya pengurangan yang diberikan : 1. Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1; 2. Paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 36 ayat (2} hun.zf b; atau 3. Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (4). 9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPKD apabila wajib pajak: a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a; b. tidak memberikan keterangan yang diminta secara lisan ataupun tertulis baik sebagian atau seluruhnya; c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan; dan/atau d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak, sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPKD. 10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 BPKD melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat data baru atau berdasarkan pertimbangan Kepala BPKD. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
11

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norn.or 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 3. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norn.or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5234); 4. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 310); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok• pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42).
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5. , Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten '• · · Luwu Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar, adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan lods, kios dan bentuk lainnya yang dibuat, diselenggarakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8. Los adalah bangunan tetap atau permanen didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas antar ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan. 9. Kios adalah bangunan tetap yang beratap didalam lingkungan pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon yang dipergunakan sebagai tempat berjualan. 10. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar yang mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jenis fasilitas, letak lokasi, dan waktu pemakaian. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. e is. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUO adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. BAB II KELAS PASAR DAN JENIS FASILITAS Pasal 2 (1) Penentuan kelas pasar berdasarkan jumlah pedagang, sarana dan prasarana, waktu beroperasi, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian. (2) Kelas Pasar diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kelas I; dan b. Kelas II. (3) Klasifikasi kelas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut: a. jumlah pedagang lebih dari 150 orang; b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah diatas 60% (enam puluh persen); c. waktu beroperasi setiap hari; dan d. berlokasi di ibu kota Kecamatan dan/ atau ibu kota Kabupaten. (4) klasifikasi kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan kriteria sebagai berikut: a. jumlah pedagang sampai dengan 150 orang; b. struktur bangunan pasar yang permanen berjumlah sampai dengan 60% (enam puluh persen); c. waktu beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan d. berlokasi di ibu kota Kecamatan dan/ atau Desa. (5) jenis fasilitas pasar sebagai berikut : a. kios; b. los; c. jaringan listrik; d. sumber air bersih; e. kebersihan pasar; f. bak sampah; dan g. mandi cuci kakus. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III MASA RETRIBUSI Pasal 4 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar. BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 5 (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan kondisi geografis. (3) Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk kwitansi berupa karcis dan kupon. BABV TATA CARA PEMUGUTAN Pasal 6 ( 1) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi. (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Retribusi dipunggut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis dan kupon. (5) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan 1 (satu) x sebulan terhadap semua pedagang yang menempati kios dan los yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur. (6) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati. (7) Hasil pemungutan retribusi disetor langsung ke RKUD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam. BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 7 (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. : . (4) . Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Pasal 8 (1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksU:d dalam Pasal 7 ayat ( 1) dilakukan oleh wajib retribusi secara tertulis. (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 9 ( 1) Piutang retribusi dinyatakan kedaluwara setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan. (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi; b. daftar umur piutang retribusi; c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan. (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala SKPD dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara. (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi. (7) Berdasarkan usulan Kepala SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud. VIII TATA CARA PEMERIKSAAAN RETRIBUSI Pasal 10 Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang• undangan. ...- . Pasal 11 · (1) Pemeriksa mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Retribusi yang akan diperiksa; b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa; c. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Retribusi yang diperiksa; d. membuat laporan hasil pemeriksaan; e. memberikan petunjuk kepada Wajib Retribusi yang diperiksa mengenai pemenuhan atas kewajiban retribusi dengan tujuan agar pemenuhan atas kewajiban retribusi dalam tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; e. mengembalikan buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan; dan f. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pemeriksa mengenai data Wajib Retribusi yang diperiksa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksa mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. memeriksa dan atau meminjam buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya; b. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Wajib Retribusi yang diperiksa; c. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa; dan d. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Pasal 12 Wajib Retribusi yang diperiksa mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan; b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan; dan d. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Pasal 13 (1) Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pemeriksa. (2) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wajib Retribusi yang diperiksa, di kantor lainnya, dipabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain sepanjang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi yang diperiksa. (3) Perneriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja. (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Retribusi yang diperiksa tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya. (5) .Dalam hal Wajib Retribusi yang diperiksa atau yang mewakili atau kuasanya menolak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf a, b, dan c, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. (6) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 untuk dijadikan dasar rnenyusun laporan hasil perneriksaan. Pasal 14 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Perneriksa rnembuat Berita Acara Penolakan Perneriksaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Pemeriksa dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan kepada Wajib Retribusi. (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja. (3) Wajib Retribusi yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dengan penetapan Retribusi yang Terutang secara jabatan dan atau sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
10

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Rokok yang diterima Pemerintah Daerah wajib dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka tertib hukum di masyarakat; b. bahwa besaran alokasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beb erapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89); 12. peraturan gubernur sulawesi selatan nmor 43 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemanfaatan rokok.
BABI KETENTUAN UMUM dalam peratuaran bupati ini yang di maksud dengan: 1. daerah adalah daerah luwu timur 2. pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 3. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yag memimpin pelaksanaan unrusan pemerintah yang menjaadi kewenagan daerah otonom 4. bupati adalah bupati luwu timur 5. pejabat adalah pegawai yang di berikan tugas trtentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 6. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaraan/pengguna barang. 7. Pajak .Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemenntah. 8. Rokok adalah basil tembakau yang meliputi sigeret, cerutu dan rokok daun. 9. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai. 10. Eannarking adalah kebijakan pengalokasian sumber penerimaan tertentu untuk mendanai program dan kegiatan yang ditentukan secara spesifik. 11. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi basil penerimaan pajak rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata. 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 13. Unit kerja adalah bagian terkecil dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. BAB III ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 3 (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/ Kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah. (3) Dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan; 1. 10% (sepuluh persen) dari alokasi 95% ( Sembilan puluh Hrna persen) tersebut diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan pembayaran jasa /retribusi pelayanan kesehatan; 2. insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. b. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan Penegakan Hukum. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK Pasal 4 (1) Setiap kegiatan yang merupakan earmarking Pajak Rokok, harus tepat sasaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang• undangan. (2) Lingkup earmarking sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; dan b. kegiatan penegakan hukum untuk menunjang peningkatan penerimaan Pajak/Cukai Rokok, dan larangan merokok dikawasan tertentu. Pasal 5 Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk: a. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: 1. alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan penggunaannya untuk: a) peningkatan aset daerah, seperti: 1) pengadaan alat kesehatan; 2) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas sarana/ prasarana rumah sakit/unit pelayanan kesehatan; dan 3) pembangunan/pemeliharaan smoking area pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. b) kegiatan operasional rumah sakit/unit pelayanan kesehatan, seperti: 1) pembelian obat-obatan; 2) biaya makan minum pasien; 3) pembayaran listrik, air dan telepon; 4) biaya kebersihan/ sanitasi; dan 5) pembayaran honorarium tenaga kesehatan non-PNS. c) kegiatan promosi kesehatan, seperti: 1) sosialisasi bahaya dampak rokok, obat-obatan terlarang, dan semua kegiatan yang bersifat edukasi dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 2) sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu; dan/atau 3) kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan kesehatan masyarakat terutama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. d) Bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pembayaran premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat dari Pemerintah Pusat. e) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah provinsi yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak tennasuk penyusunan produk hukum daerah tentang biaya pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (misalnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Standar Pelayanan Minimal rumah sakit, Standar Operasional Pelayanan pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah/SKPD. 2. Tidak termasuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi pembayaran honorarium tenaga administrasi, jasa medik (jasa pelayanan kesehatan}, dan honorarium kegiatan, kecuali bila honorarium tersebut melekat pada kegiatan yang sumber dananya dari Pajak Rokok. b. kegiatan Penegakan Hukum: 1) alokasi dana untuk kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b untuk: a) mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Rokok, seperti: 1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi J SKPD; 2) pendataan objek dan subjek Pajak/Cukai rokok; 3) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak/Cukai Rokok;dan 4) penagihan tunggakan/piutang Pajak/Cukai Rokok. b) penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; c) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pajak Rokok dan Pemanfaatannya, seperti: 1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan Pajak Rokok; 2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan Pajak Rokok; dan 3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum. d) penegakan Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok; dan e) peningkatan kualitas aparat penegak hukum Pemerintah Daerah terkait Produk Hukum Daerah tentang Larangan Merokok di kawasan tertentu/Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Rokok. Pasal 6 Kegiatan yang dibiayai dari Pajak Rokok menyebutkan sumber dana Pajak Rokok dalam Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. ( 1) (2) (3) (4) (5) BABV TIM ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Untuk ketepatan pemanfaatan Pajak Rokok, Bupati melakukan koordinasi dan asistensi pemanfaatan Dana Pajak Rokok melalui Tim Asistensi yang dibentuk; Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang dapat menerima Alokasi Dana Pajak Rokok sesuai tugas pokok dan fungsinya, dapat mengajukan proposal dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran kepada Tim Asistensi; Kegiatan yang disetujui Tim akan dimonitor pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan sasarannya; SKPD yang menerima Dana Pajak Rokok tidak serta merta akan menerima dana kembali pada tahun berikutnya, kecuali berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Prioritas Pemerintah Daerah, efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan proposal kegiatan yang diajukan untuk tahun berikutnya. BAB VI PELAPORAN Pasal 8 ( 1) Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari dana Pajak Rokok wajib melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku penanggungjawab Tim Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling lama minggu kedua setelah berakhirnya triwulan berjalan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesahatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang No mor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat PR adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu dalam hal reklame diselenggarakan sendiri ditentukan oleh nilai strategis lokasi, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan nilai kontrak. 10. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. 11. Nilai Kontrak Reklame yang selanjutnya disingkat NKR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang didasarkan dari jumlah nilai perolehan harga atau biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan perhitungan dan analisa biaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 13. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame digital dengan komponen elektronik yang bersifat tetap dengan visual gambar dan/atau tulisan bergerak atau dapat berubah dan menggunakan tenaga listrik. 14. Reklame Videotron/Megatron tipe A adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik Pemerintah Daerah. 15. Reklame Videotron/Megatron tipe B adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik pihak ketiga atau swasta. 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leajleat, dan reklame dalam undangan. 17. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata yang diucapkan dan/atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 23. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan,dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PAJAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR. (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan faktor-faktor : 1. NSL; 2. Ukuran/Satuan Media Reklame; 3. Jangka waktu penyelenggaraan Reklame; dan 4. Harga Satuan Reklame. b. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; c. nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; d. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibedakan sebagai berikut: 1. reklame yang diselenggarakan dengan memperhitungkan biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame, biaya pemasangan reklame, dan biaya perawatan penyelenggaraan reklame NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak; dan 2. reklame yang diselenggarakan hanya dengan memperhitungkan biaya pemasangan reklame, NSR dihitung berdasarkan faktor• faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. BAB III NILAI SEWA REKLAME Pasal 3 (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Kontrak PR = NKRx25 % (2) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: NSR = NSL x Ukuran/ Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame PR = NSRx25% (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan faktor-faktor sebagai berikut: a. guna lahan (kawasan); b. sudut pandang; c. kelasjalan/lebar jalan; dan d. ketinggian. (4) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut: NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian (5) Perhitungan indeks NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: INDEKS NILAI KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdagangan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi 7 2.8 5. Kawasan Pemerintahan dan 5 2.0 Perkantoran 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 INDEKS NILAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG SKOR INDEKS 1. Persimnanzan 5 10 3.0 2. Persimnanzan 4 8 2.4 3. Persimnanzan 3 6 1.8 4. Jalan 2 arah 4 1.2 5. Jalan 1 arah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN (METER) SKOR INDEKS 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 2. 23.5 M s.d. 26 M 9 2.7 3. 20.5 M s.d. 23 M 8 2.4 4. 17.5 M s.d. 20 M 7 2.1 5. 14.5 M s.d. 17 M 6 1.8 6. 11.5 M s.d. 14 M 5 1.5 7. 8.5 M s.d. 11 M 4 1.2 8. 5.5M s.d. BM 3 0.9 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 10. OM s.d. 2 M 1 0.3 INDEKS NILAI KETINGGIAN NO KETINGGIAN (METER) SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 M 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (6) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: JANGKA UKURAN/ NO JENIS REKLAME WAKTU/ SATUAN MEDIA HARGA SATUAN FREKUENSI REKLAME 1. Reklame Papan a. Rombong/ Bangunan : - Sederhana; 1 Tahun m2 Rp50.000,00 - Sedang; 1 Tahun m2 Rp100.000,00 - Mewah. 1 Tahun m2 Rp150.000,00 Midi Billboard (s.d.6m2) 1 Tahun m2 Rp150.000,00 2. c. Baligo. 1 Hari m2 Rp3.000,00 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar Rp25.000,00 4. Reklame Melekat Rp25.000,00 a. O m2 s.d. 0.50 m2 1 Bulan m2 Rp2.500,00 5. b. 0.51 m2 s.d. 1 m2 Reklame berjalan 1 Bulan 1 Tahun m2 m2 Rp5.000,00 Rp70.000,00 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah Rp100.000,00 7. Reklame Suara 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 8. Reklame Peragaan 1 Hari Per Buah Rp3.000,00 9. Reklame Film/Slide 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
9

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalaro Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. \. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur. 5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara adalah a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 10. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 12. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah. 16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. f BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Palopo. BAB III TUJUAN Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertu iuan t k kepesertaan jaminan sosial k�sehat�nd� mendukun� terselenggaranya hidup yang layak bagi pemberi k . d am. memenuh1 kebutuhan dasar erja an pekerja. BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN �eti�p pemberi kerja dan Pasal 4 Janunan sosial Kesehatan. pekerja wajib ikut sert dal a am kepesertaan KEWAJIBAN KEPESERTAAN JA�t:N PEMBERIAN PELAYANAN PUSBOSIAL KESEHATAN DALAM LIK TERTENTU Pasal 5 (1) Setiap pemberi kerja dan pek . t:�::�a��!mi�emerint� ed!e�:Jiamw��:pe:�: pelay�an publik iuran terakhi� k an sosrai Kesehatan dan bukti 1 punyaj sertifikat epesertaan jaminan sosial K h i unas pembayaran ese atan. (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah. (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan; dan b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan. (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin operasional perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; dan e. izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 6 (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. (2) Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur; c. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur; d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur; e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur; dan f. perangkat daerah lainnya yang memberikan pelayanan publik. Pasal 7 Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melampirkan syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama. (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja. (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1ebih 1anjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan. .. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 10 (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pclayanan publik pada instansi pcmcrintah dacrah atas permintaan BPJS Kesehatan. (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti olch unit pclayanan publik pada instansi pemcrintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT