Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 (1).pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2018/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4315�}; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negar-a Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 19. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Noraor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Kepada Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor �47); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nemer 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BESARAN DAN PENYERTAAN DAERAH BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH BAB V DIVIDEN BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
NOMOR 11 TAHUN 2018
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf a, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270); • 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 12
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-12-2009-PERUB-PERDA-22-2005.pdf

Abstrak

retribusi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu dilakukannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE"TAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 I5

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari AnggaJan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapar Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun AnggalaJr 2015;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulau,'esi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127O]l; 2. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoi 7, Tambahan Lemba,ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor s 195); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerr*t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembamn Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbalar kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari An€Gia-ran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemedntah Nomor 22 Tahun 20l5 (Lrmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015<D Nomor 88, TamUalan tcmlraran Negara Republik 6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 201.1 tentang Pengelolaan Keuangan llesa (Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerah l(abupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Angga,ran Pendapatan darl Belanja Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun Angga-ran 2015 (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lemba-ran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1li;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DANA DESA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 12 TAHUN 2015
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2006

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-12-2006-Ret-Izin-Pembua-Air-Lim.pdf

Abstrak

retribusi

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2006/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah

ABSTRAK:

Dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dari suatu usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah; dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembunaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian izin pembuangan air limbah, diperlukan pembiayaan; untuk terlaksananya maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

Struktur Organisasi

Download :
PERDA-2010-Nomor-12.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2010/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2016

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawaaan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapka-n Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatsn (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbcndaharaan Negara (L€mbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t€ntang Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negs-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran l.€mbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 56791
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 12 TAHUN 2016
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008

APBD

Download :
perda-no-12-2007.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2007/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 November 2007; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana tealah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah Rp. 473.709.113.209,00 2. Belanja Daerah Rp. 619.680.213.744,00 Surplus/(Defisit) (Rp. 145.971.100.535,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran Rp. 489.460.300,00 Pembiayaan Netto Rp. 145.971.100.535,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.685.676.150,00 b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 383.510.430.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 54.513.007.059,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp. 3.693.772.000,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.781.504.150,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.969.400.000,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 20.241.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 91.456.540.000,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 241.002.890.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 51.051.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 54.048.000.000,00 b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 465.007.059,00 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Pasal 3 a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 134.707.235.971,00 b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 484.972.977.773,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Belanja Pegawai Rp. 109.349.858.771,00 b. Belanja Hibah Rp. 2.650.000.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 36.937.7200,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.433.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 41.252.641.725,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.466.227.812,00 c. Belanja Modal Rp. 353.254.108.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 489.460.300,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 450.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 39.460.300,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2Ol6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2OL6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2Ol6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nornor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja, rincian objek belanja dalam objek belanja dan penjelasan dalam rincian objek belanja, maka dipandang perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur nomor 59 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 201 7
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Xegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Xegara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 15. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nornor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 89); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59);
Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LU\\'U Timur Tahun Anggaran 2017 : 1. Pendapatan a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Defisit Setelah Perubahan 1. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah / (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pembiayaan Netto Rpl.337.428.113.229,00 Rpl2.000.000.000,00 Rpl .349.428.113.229,00 Rp1 .361.928.113.229,00 Rp 12. 000. 000. 000 ,00 Rpl.373.928.113.229,00 (Rp24.500.000.000,00) Rp24. 500. 000. 000, 00 RpO Rp24.500.000.000,00 Rp24.500.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp.O Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luw u Timur Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci ------- lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 1. Lampiran l Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan; Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
perda-no-12-2012.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepa.la Daerah mengajukai Rarcangan Peraturarl Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai kepada Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara tndonesia 4270); Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembamn Nega-ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembamr Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. qt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Talun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 23 Talun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeral (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambalar Lembal'an Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s75); 16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dafl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara v 2 ; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan Lembaran Negara Republik Inaonesia womo-. + iiil, '"","^, 19. Peraturan pemerintah Nomor?l Tahun 2010 tentang tentalg Standar Akuntan si pemerintaian lr,emuaran ni.*"i".*ir, frr,t Indonesia Tahun 2O1O Nomor izs, ir-L.t;;-i;;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20I3, Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Rp Rp 797 .107 .O39.683,OO 83 r.27 1,.234.947 ,OO Surplus/ {Defisit) (Rp. 33.86a.195.26a,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 70.599.139. 179,00 36.7 34 .943.91,5,OO 33 .a64 . 195 .264 ,OO Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatar Asli Daerah Rp. 145.128.504.600,00 b. Dana Perimbangan Rp. 517.664.630.567,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 134.613.904.516,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dafi jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 72.O28.2OO.OOO,OO b. Retribusi daeratr Rp. 16.740.304.600,00 c. Hasil pengetolaan kekayaan Rp. 5.800.000.000,00 d. Lain -lain pendapata,n asli daerah yang sah Rp. 50.560.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da,ri jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Baei Hasil Bukan Pajak Rp. 67.740.379.567 ,oo b. Dana alokasi umum Rp. 410.974.651.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 38.909.600.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil PEal< Rp. 83.160.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 37 .696.281.876,00 c. Bantuan keuangan Rp. 13.7 57.622.640,00 Pasa.l 3 (1) Belartja Daerah sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad : a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 350.909.497.553,00 b. Belanja Belanja Langsung Rp. 480.361.737.394,00 (2) Belanja Tida-k Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Betanja Pegawai Rp. 292.226 .a36 .O55 ,OO b. Belanja Hibah Rp. 1.659.250.000,00 c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp. 1.553.060.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.557.226.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 52.413.525.49a,OO f. Belarja Tida.k Terduga Rp. 1.50O.0OO.0OO,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dad jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 8.790.445.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.772.070.073,00 c. Belanja Modal Rp. 317.799.221.a21,OO Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 70.599.139.179,00 b. Pengeluamr Rp. 36.7 34.943 .9l5,OO (2) Penerimaaa sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) huruf a terdiri dad jenis pembiavaal : a. SILPA Rp. 70.599.139.179,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah b. Pembayaran Pokok Utang Rp. Rp. Rp. Rp. 15.000.000.000,00 21.734.943.915,OO 33.864. 195.264,00 ,00 Pembiayaan Net to SiLPA Tahun berkenaan Pasal 5 Uraia-n lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari : 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10. Lampiran X Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran Ix Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dafta-r jumlah pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Dafta.r penyertaan modal (investasi)daerah; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daera}I; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yaflg belum diselesaikan dan dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini; Daftar dala cadalgan daerah; DaJtar pinjaman daerah dan obligasi daerah; I 1. Lampiran XI l2 13 Pasa.l 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentarg penjabaran Angga,ran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.9 I 5 Pasal 7 Peratural Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal I Januari Tahun 2013 Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
82

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT