Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9j huruf e dan angka 19j huruf f angka 2 huruf D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 36 Tahun 2018; Permendagri 70 Tahun 2019; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri 77 Tahun 2020; Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Hibah, BAB V Bantuan Sosial, BAB VI Monitoring dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 I ayat (2\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan programbpenanggulangan kemiskinan Kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Penangguiangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Pergub Aceh No. 21 Tahun 2020; Perbub Aceh Utara No. 13 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; BAB III Penjabaran; BAB IV Pemantauan dan Evaluasi; BAB V Pendanaan; BAB VI Basis Data; BAB VII Pelaporan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
129 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2020
PERBUP Kab. Aceh Utara No. 6 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD No.21/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Gampong dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun ANggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun ANggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpu No. 1 Tahun 2020; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019; Permen Keuangan No. 35/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Utara No. 50 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Aceh Utara No. 19 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan yang akan diatur:
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2020
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunarl Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan R€rtcana pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pei:lu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021; Perbup Aceh Utara No. 18 Tahun 2022; Perbup Aceh Utara No. 19 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2020
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD No.22/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2020 perlu diubah sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun ANggaran 2020, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun ANggaran 2020 perlu disesuaikan kembali
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 9 Tahun 2019; Perbup Aceh Utara No. 34 Tahun 2010; Perbup Aceh Utara No. 31 Tahun 2013; Perbup Aceh Utara No. 50 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Aceh Utara No. 19 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Yang akan diatur:
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2020
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterkambatan penanganan yang mengakibatkan terjadinya kematian ibu dan neonates serta meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir terutama wilayah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan guna mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, nersalin, nifas dan bayi baru lahir anak, diperlukan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan jampersal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2009; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 85 Tahun 2013; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permendagri 11 Tahun 2010; Permensos Nomor 1 Tahun 2018; Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010; Permenkes Nomor 97 Tahun 2014; Permenkes Nomor 12 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Kegiatan Jampersal, BAB IV Kriteria RTK, BAB V Sassaran Penerima dan Persyaratan, BAB VI Pengajuan dan Pembayaran Klaim, BAB VII Kebijakan dan Besarnya Tarif, BAB VIII Evaluasi, pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2020
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD No.23/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa urrtuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No, 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahunh 2021
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Thun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceli Utara Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpu No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepMendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2023; Pergub Aceh No. 22 Tahun 2019; Pergub Aceh No. 6 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang 4 Pasal Perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Ksehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran I matrik Pembagian urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Pembagian urusan Pemerintah bidang Pendidikan sib urusan Manajemen Pendidikan dimana pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan beralihnya status pengelolaan Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian kesehatan berupa asset tanah, bangunan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dokumen lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian kesehatan Nomor 440/857/2019 dan Nomor KN 02.07/H.1/1727/2019 dan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian Kesehatan Nomor 440/859/2019 dan Nomor KN 02.07/H.1/1729/2019 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2007;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 76 Tahun 2017; Permendagri Nomor 99 Tahun 2018; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara 6 Tahun 2016; Perbub Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
