Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan namun dalam dalam pelaksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang dilaksanakan oleh Forum Pngelola Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FPTSLP) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 dan perlu disesuaikan kembali;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2012; Permensos Nomor 13 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, BAB III Pasal 5 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utaradan dengan adanya perubahan rekening penganggaran pada kelompok belanja dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, maka Peraturan Bupati Ache Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 39 Tahun 20127;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupatenn Aceh Utara Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 dan terjadi perubahan ketiga sehubungan dengan diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan penyesuaian uraian sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdampak pada perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 71Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor 12 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 81 Tahun 2012; PP Nomor 22 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011; Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; Pergub Aceh Nomor 138 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Utara 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 81 Tahun 2012; PP Nomor 22 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011; Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; Pergub Aceh Nomor 138 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Utara 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Penyelenggaraan Jasktrada Kabupaten, BAB IV Pendanaan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Ksehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran I matrik Pembagian urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Pembagian urusan Pemerintah bidang Pendidikan sib urusan Manajemen Pendidikan dimana pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan beralihnya status pengelolaan Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian kesehatan berupa asset tanah, bangunan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dokumen lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian kesehatan Nomor 440/857/2019 dan Nomor KN 02.07/H.1/1727/2019 dan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Kementerian Kesehatan Nomor 440/859/2019 dan Nomor KN 02.07/H.1/1729/2019 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2007;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 76 Tahun 2017; Permendagri Nomor 99 Tahun 2018; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara 6 Tahun 2016; Perbub Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterkambatan penanganan yang mengakibatkan terjadinya kematian ibu dan neonates serta meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir terutama wilayah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan guna mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, nersalin, nifas dan bayi baru lahir anak, diperlukan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan jampersal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2009; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 85 Tahun 2013; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permendagri 11 Tahun 2010; Permensos Nomor 1 Tahun 2018; Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010; Permenkes Nomor 97 Tahun 2014; Permenkes Nomor 12 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Kegiatan Jampersal, BAB IV Kriteria RTK, BAB V Sassaran Penerima dan Persyaratan, BAB VI Pengajuan dan Pembayaran Klaim, BAB VII Kebijakan dan Besarnya Tarif, BAB VIII Evaluasi, pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9j huruf e dan angka 19j huruf f angka 2 huruf D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 36 Tahun 2018; Permendagri 70 Tahun 2019; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri 77 Tahun 2020; Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Hibah, BAB V Bantuan Sosial, BAB VI Monitoring dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
46
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
