Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 170, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.170
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Pemendagri No 12 Tahun 2017 serta Permendagri No. 120 Tahun 2017, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 25 Tahun 2018. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tuntutan pelayanan bidang administrasi kependudukan yang lebih prima, maka terhadap Kelas UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap perlu dilakukan kenaikan tipe Kelas dari Kelas B ke Kelas A. Sebgai tindak lanjut surat Gubernur Jateng No. 061/3492 tanggal 10 Desember 2020, sehingga Perbup Cilacap No 25 Tahun 2018 perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 tahun 2020; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 102 Tahun 2012; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Kedudukan, SOTK UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No. 25 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunaan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 16 Tahun 2004; Perpres No 71 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pengembangan Akses Internet melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menaghadapi era industri 4.0 diperlukan akselerasi pengembangan akses internet dan ketersediaan layanan internet yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa menara telekomunikasi bagi koneksi internet dan telepon seluler merupakan salah satu jenis menara telekomunikasi yang diatur dalam Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013 Perubahan atas Penataan Menara Telekomunikasi dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Cilacap; bahwa fiber optik merupakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapsitas sangat besar yang bertujuan untuk akselerasi pengembangan internet; bahwa menara telekomunikasi dan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan telekomunikasi untuk tersedianya layanan internet, sehingga diperlukan juga pengaturan penataan dan pengendalian ketersediaan lahan, bangunaan dan ruang udara, agar dapat tertata baik dengan memperhatikan keamanan dan estetika lingkungan; bahwa untuk terwujudnya akselerasi pengembangan internet, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta fiber optik di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP no 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, menara macrocell, menara microcell, jaringan fiber optik, pemanfaatan aset pemerintah daerah, monitoring dan evluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 174 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.174
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Dalam rangka menjamin anak untuk mendapatkan akses dalam perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas, sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan dasar sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018, Permendikbud No. 32 Tahun 2018, Perpres No. 60 Tahun 2013, dan Perpres No. 59 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 48 tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2013; Perpres no. 59 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu tahun Pra Sekolah Dasar. Diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Fungsi; Peserta Didik; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Penyelenggaraan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 174 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ABSTRAK:
bahw berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif paling tinggi sebesar 5% apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah terget penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada; bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab Cilacap merupakan instansi pelaksana pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja atras Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan hidup Kab Cilacap Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; Uu No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja, insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 175 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan sendiri di Wilayah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 tentang Oajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerahdi Kab Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Ka Cilacap No 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kab Cilacap, menyebutkan bahwa harga satuan listrik dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri termasuk nilai jual tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Perbup yang berpdoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Wilayah Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghitungan nilai jual tenaga listrik dengan rumus Biaya Pemakaian + kVA x FD x Jam Nyala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 tahun 2011
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 176 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan Covid-19 maka diberikan honorarium dan insentif bulanan yang layak berpedoman pada Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020. dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium dan insentif bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan berjalan efektif dan efisien, maka Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; Uu No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; dna Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 176 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi danharmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan perencanaan dan penyusunan strategi penanganan kemiskinan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Permensos No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pwerlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpes No 15 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 23 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, BDT dan Pemutakhiran Data, Tujuan dan Sasaran Penanganan Kemiskinan, Strategi Penanganan Kemiskinan, Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan, Pembiayaan Penanganan Kemiskinan, Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 178 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
tata cara-pembagian-penetapan-rincian-pedoman-dana desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 178, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.178
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PMK No. 222/PMK.07/2020.
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 9 tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap TA 2021. Diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Cilacap No. 148 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 179 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 112 Tahun2 016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemda melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu dan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang tata Cara PelaksanaanKonfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis layanan publik tertentu dan pajak yang dikonfirmasi, perangkat daerah penanggung jawab KSWPD, tata cara pelaksanaan KSWPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
