PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerja; Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan
bahwa Rumah Sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
menyebutkan bahwa Remunerasi merupakan imbalan
kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,
dan/atau pensiun;; bahwa pengaturan remunerasi pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor
78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Cilacap; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cilacap dipandang sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, hak dan kewajiban, sumber pembiayaan, kelompok penerima insentif, gaji dan honorarium, komponen dan distribusi insentif, indexing, kriteria penilaian kinerja, merit/bonud, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dan didalam penjelasan Pasal 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2018
TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Insentif dan Target Kinerja; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Insentif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2017
PERSYARATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK/DALAM PENGUASAAN - PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Persyaratan Pensertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, menyebutkan bahwa barang milik Negara/
Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
pensertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah
Kabupaten Cilacap, diperlukan pelimpahan wewenang
penandatanganan persyaratan pensertipikatan tanah
milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Persyaratan Pensertipikatan Tanah Milik/
Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persyaratan pensertifikatan
tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2022
KETERTIBAN UMUM - ketentraman - pelindungan masyarakat
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat layanan
respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian
kebakaran; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyebutkan
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi
dan kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran,
menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah
memiliki kewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi
serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; bahwa sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Daerah sebagai
pelayan masyarakat/pelayanan publik (public service) dengan
menerapkan prinsip equity, artinya tidak ada diskriminatif
sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan
Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Pedoman Layanan
Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat, Pelindungan Masyarakat serta Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Layanan Pengaduan
Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,
Pelindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Mekanisme Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik
Bab V Evaluasi dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka pengenaan retribusi ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur ijin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah di Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perijinan
Bab III Pembinan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan KepBup No 360/488/39/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Pandemi Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Kabupaten Cilacap dan Surat Edaran Sekda No 903/02166/40 tanggal 24 Maret 2020 tentang Revisi Anggarn Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Cilacap maka Perbup No 204 Tahun 2019 tentang Penajabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kab Cilacap TA 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP No 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan retribusi Pelayanan Persampahan/Keberisihan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedota Kakus di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 APBD Kab Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan keempat atas Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
yaitu Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; Di antara Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 53 Tahun 2018
TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif paling tinggi 5 % (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Target
kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerja; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian dan Mekanisme Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
dalam pelayanan publik; bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
perlu adanya pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik guna memperoleh gambaran tentang kondisi
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian
dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif,
dan transparan; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik, serta dalam rangka mempersiapkan penilaian kepatuhan
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten
Cilacap, perlu dilakukan penilaian kinerja unit penyelenggara
pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penilaian dan
Mekanisme Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Mekanisme Penilaian, Bentuk Penghargaan, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
64 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
