Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD NOMOR 675 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERGESERAN KEEMPAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019; PERGESERAN ANGGARAN KEDUA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2020
UU NOMOR 19 TAHUN 2019; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 15 TAHUN 2004; UU NOMOR 25 TAHUN 2004; UU NOMOR 33 TAHUN 2004; UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 28 TAHUN 2009; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; UU NOMOR 30 TAHUN 2014; UU NOMOR 2 TAHUN 2020; PP NOMOR 55 TAHUN 2005; PP NOMOR 56 TAHUN 2005; PP NOMOR 65 TAHUN 2005; PP NOMOR 8 TAHUN 2006; PP NOMOR 38 TAHUN 2007; PP NOMOR 71 TAHUN 2010; PP NOMOR 2 TAHUN 2012; PP NOMOR 12 TAHUN 2017; PP NOMOR 18 TAHUN 2017; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PP NOMOR 21 TAHUN 2020; KEPRES NOMOR 9 TAHUN 2020; INPRES NOMOR 4 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020; PMK NOMOR 19/PMK.07/ ; KEMENKES NOMOR HK.01.07./MENKES/215/2020; KEP KEPALA BPD NOMOR 13.A TAHUN 2020; KEPMENKEU NOMOR 6/KM.7/2020; KEPUTUSAN BERSAMA MENDAGRI DAN MENKEU NOMOR 119/2813/SJ DAN NOMOR 177/KMK.07/2020; KEPMENKEU NOMOR 35/KM.7/2020; SE MENDAGRI NOMOR 440/2622/SJ; PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010; PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014; PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019; SK BUPATI NOMOR 256 TAHUN 2020
BEBERAPA KEPUTUSAN DALAM PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2019 DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
BEBERAPA KEPUTUSAN DALAM PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2019 DIUBAH
2 Pasal (7 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONLA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE JANUARI-APRIL TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.KAB.MITRA2017/NO.110
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, serta untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atau setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 9 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 37 Tahun 2007, PERPRES No. 25 Tahun 2008, PERPRES No. 26 Tahun 2009, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Minahasa Tenggara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara, Pejabat Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Data dan Dokumen Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan, Pencatatan Sipil, Blangko Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaporan, Kependudukan Dalam Keadaan Darurat (Force Majeure), Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
50 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 65 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara secara transparan dan akuntabel diperlukan Sumber Daya Manusia yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintah yang baik.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 9 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 14 Tahun 2008;
- UU No. 11 Tahun 2008;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang kode etik, tim etik (tim pengawas perilaku pejabat struktural, tim pelaksana dan POKJA ULP), pemeriksaan atas dasar pengaduan, pemeriksaan atas dasar temuan, dan sanksi atas pelanggaran kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
13 halaman batang tubuh (19 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 34 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- UU No. 9 Tahun 2007;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2015.
Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa dan pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
17 halaman (terdiri dari 15 halaman batang tubuh (23 pasal) dan 2 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
