Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kota Bitung 2018 No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya; Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahan-perubahannya; Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019;
APBD TA 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kota Bitung 2018 No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk Kota Bitung yang menjadi Tenaga Kerja Lokal dalam menghadapi persaingan global dan untuk menghindari kecemburuan sosial serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Perlindungan Tenaga Kerja Lokal bertujuan meratakan kesempatan kerja; memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan tenaga kerja lokal sesuai bidang kemampuan dan keahlian; mencapai keseimbangan kompetitif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja di daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kota Bitung 2018 No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri
ABSTRAK:
informasi merupakan kebutuhan pokok pengembangan pribadi dan lingkungan sosial masyarakat serta bagian penting ketahanan nasional; memberikan layanan masyarakat berupa kegiatan penyiaran radio yang independen, netral, dan tidak komersial, perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan-perubahannya; PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik; dll.
Pendirian LPPL Radio Bitung Bahari Berseri meliputi Struktur Organisasi, Pendanaan, Rencana Kerja, Pertanggungjawaban, dan Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kota Bitung 2018 No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD
Psl. 18 Ay. (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No, 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun Tahun 2015; Perda Kota Bitung No.2 Tahun 2010; Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Bitung No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2014; Perda Kota Bitung No. 9 Tahun 2013; Perda Kota Bitung No. 3 Tahun 2016; Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2017; Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2017; Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2017; Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2018; Kep.Gub.Sulut No.391 Tahun 2018.
Perubahan APBD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Bitung 2018 No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk maju dalam pendidikan formal maupun nonformal yang berkualitas dari segi sumber daya manusia serta infrastruktur. Pendidikan Nasional merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2015; PERMEN DIKNAS No.12 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.13 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.16 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.24 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.10 Tahun 2009; PERMEN DIKNAS No.58 Tahun 2009; PERMEN DIKNAS No.15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN DIKNAS No.23 Tahun 2013; PERMEN DIKNAS No.28 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 36 Tahun 2014; PERMEN DIKBUD No. 143 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN DIKBUD No. 21 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 22 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 75 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 17 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalamn pengaturannya. Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung mengatur tentang ruang lingkup, Azas, Maksud dan Tujuan, Sasaran. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, oleh Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal, oleh Satuan Pendidikan. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan, Orang Tua, Masyarakat, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pemerintah Daerah. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, Kurikulum, Pendidikan lintas satuan dan Jalur Pendidikan, Bahasa Pengantar, Sarana dan Prasarana, Sistem Zonasi, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Pendanaan. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Penjamin Mutu, Peran Serta Masyarakat, Penanganan Anak Putus Sekolah, Kerjasama, pengawasan dan pengendalian. Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
26 Bab, 130 Pasal. Penjelasan 7 Hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kota Bitung 2018 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan jasa usaha, meningkatkan PAD serta mengoptimalkan kekayaan daerah dan potensi lainnya
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
perubahan tarif Jasa Usaha: Pemakaian alat berat, mobil tangki air dan kelengkapan pompa, rumah potong hewan, sewa gedung, laboratorium air & udara, mobil derek.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 diubah
9 Hlm.; 1 Hlm. penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Bitung 2018 No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kelima atas Perda Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2017.
mengubah beberapa ketentuan tarif retribusi jasa umum Pemda: Los Pasar dan Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 diubah
4 Hlm, 1 Hlm. Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kota Bitung 2018 No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Pertanggungjawaban APBD TA 2017
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendagri No 21 tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2010; Perda Kota Bitung No.12 Tahun 2016; Perda Kota Bitung No.6 Tahun 2017.
Pertanggungjawaban APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
6 Hlm (12 Pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.KOTABITUNG/06/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
- Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan kepala daerah telah diatur dengan Perda kota Bitung No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021;
- Penetapan Perda Kota Bitung sebelumnya dilakukan sebelum penetapan Perda Kota BItung No. 8 Tahun 2016 sehingga perlu dilakuan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah;
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945;
- UU No. 7 Tahun 1990;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 26 Tahun 2007;
-UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- PP No. 26 Tahun 2008;
- UU No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 46 Tahun 2016;
- PP No. 12 tahun 2017;
- Perpres No. 2 Tahun 2015;
- Permendagri No.67 Tahun 2012;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Perda Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2011;
- Perda Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2014;
- Perda Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016;
- Perda Kota Bitung No. 1 Tahun 2012;
- Perda Kota Bitung No. 11 Tahun 2013;
- Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2016;
- Perda Kota Bitung No. 8 Tahun 2016.
- Ketentuan dalam Lampiran Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- Dalam tahap penyusunan RPJMD Perubahan Kota Bitung, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rancangan Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana visi dan misi serta kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
5 halaman (2 Pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.KOTABITUNG/05/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bitung Tahun 2017.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945;
- UU No. 7 Tahun 1990;
- UU No. 10 Tahun 2009;
- UU No. 32 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP no. 36 Tahun 2010;
- PP No. 50 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016;
- Perda Kota BItung No. 7 Tahun 2011;
- Perda Kota Bitung No. 1 Tahun 2012;
- Perda Kota Bitung no. 11 Tahun 2013.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota BItung Tahun 2017-2025 (RIPPARKOT) adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan di tingkat kota yang bervisi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan Kepariwisataan;
- Prinsip pembangunan Kepariwisataan yaitu: pembangunan Kepariwisataan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat kota; dan pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat;
- Visi Pembangunan Kepariwisataan Kota Bitung adalah terwujudnya Pariwisata Kota BItung berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan;
- Strategi pembangunan Kepariwisataan meliputi: a. Pembangunan destinasi Pariwisata. b. pembangunan industri Pariwisata; c. pembangunan pemasaran Pariwisata; dan d. pembangunan kelembagaan Pariwisata;
- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025 melalui perencanaan, pelaksanaan, korrodinasi, monitoring dan evalusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
34 halaman, terdiri dari 19 halaman batang tubuh (46 Pasal) dan 15 halaman Penjelasan dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
