Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2015

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda-Kab.-Merangin-No.6-Th-2015.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Berdasarkan bahwa dalam rangka menggali potensi daerah serta memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas yang mempunyai visi selain untuk manfaat ekonomi sekaligus juga mempunyai fungsi pelayanan publik. Melalui BUMD keberadaan aset daerah dapat dikelola oleh perusahaan daerah dan perseroan terbatas secara efektif dan efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pembentukan Badan Usaha Milik daerah harus dengan Peraturan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 9 Tahun 1995; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015; dan PP Nomor 58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan; pembentukan BUMD meliputi nama dan logo perseroan, tempat kedudukan, asset, neraca, kegiatan usaha, modal dan saham, organisasi, dan kepegawaian; prinsip pengelolaan; penetapan dan penggunaan laba bersih; penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; pembubaran dan likuidasi; pemeriksaan terhadap perseroan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
Penjelasan 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 4 Tahun 2015

Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
234. Perda No 4 Tahun 2015.pdf

Abstrak

keagamaan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh

ABSTRAK:

dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, Infak dan Shodaqoh di kabupaten merangin perlu dilakukan pengaturan terhadap zakat, Infak dan Shodaqoh untuk memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan Kabupaten Merangin, bahwa zakat, Infak dan Shodaqoh agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara kelembagaan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU 12/2006 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/1965, UU 12/2011, UU 23/2011, PP 58/2005, PP 38/2007, PP 14/2014, Inpres 3/2014, Keputusan Menag 581/1999, Instruksi Menag 1//2004
mengatur KEtentuan Umum, Maksud (Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan, Pembinaan dan Pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, dan Amil Zakat) dan TUjuan (Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan;dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat), SUBYEK dan OBYEK ZAKAT, Pembaentukan BAZNAS Kabupaten, Organisasi BAZNAS Kabupaten, Amil Zakat PErorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS BAZNAS, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS, JENIS ZAKAT DAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN, PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL, SANKSI ADM & PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
PEraturan Bupati mengenai SAnksi Administratif
Isi Perda 15 Halaman, Penjelasan 3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2015

KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERJA, TATA TERTIB DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
produk_hukum_69.pdf

Abstrak

HARI KERJA - JAM KERJA - TATA TERTIB - TINDAKAN ADMINISTRATIF - PNS - PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2015/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERJA, TATA TERTIB DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK:

Dalam rangka pembinaan dan peningkatkan disiplin bagi PNS Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan motifasi kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan adrninistratif perlu pengaturan tentang hari kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan administratif.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 34 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 25 Tahun 2013; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda No. 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2014; Perda No. 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Hari Kerja, Jam Kerja Tata Tertib dan Tindakan Administratif pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin, meliputi: Hari Kerja dan Jam Kerja; Ketentuan Pakaian Dinas; Tata Tertib Sanksi Administratif; Sanksi Administratif; dan Wewenang Menjatuhkan Hukuman.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2015.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Merangin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketentuan Hari Kerja Jam Kerja, Tata Tertib dan Tindakan Administrasi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT