ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 1() Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018; Permenkebudristek No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2021; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
611 hlmn
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2023
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
Dalam rangka setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
serta berkehidupan yang layak dan mendapatkan
lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang
merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang
mempunyai peran yang sangat strategis dalam
pembentukan watak serta kepribadian bangsa; pertumbuhan dan pembangunan perumahan
yang tidak memperhatikan keseimbangan
lingkungan, tingkat perekonomian masyarakat, dan
tata ruang wilayah dapat mengakibatkan kondisi
perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi
standar kelayakan, sehingga dapat dikategorikan
sebagai perumahan dan Permukiman Kumuh; berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah
Daerah wajib melakukan pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dengan menetapkan
kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 1 Tahun 2011; UU NO 20 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 26 Tahun 2008; PP NO 88 Tahun 2014; PP NO 14 Tahun 2016; PP NO 16 Tahun 2021; PP NO 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; PERDA NO 16 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
Lampiran File: 49 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 19)
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
60 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Dalam rangka pemetaan lahan pertanian melalui sistem informasi geospasial diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
data luas baku sawah yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah mengalami perubahan data dan perlu dilakukan penyesuaian yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta serta didukung dengan system informasi geospasial;
berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 26 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tanggamus No. 17 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tanggamus No. 16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanggamus No. 08 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
27 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 6 Tahun 2014; UU N 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah NO 12 Tahun 2019; PERBUP NO 24 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Lampiran File: 32 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 33 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tanggamus No. 17 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan
dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan
setelah menjabat; Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanggamus Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019, perlu
disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan saat ini agar dapat terlaksana dengan
lebih efisien dan efektif.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 30 Tahun 2002; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; PERDA NO 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanggamus tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 4 T 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermwnPPN No. 17 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
17 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023
KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TANGGAMUS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka penanganan Stunting merupakan program prioritas nasional, dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/pekon, dan pemangku kepentingan;
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan stunting
serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan Stunting di pekon dan tingkat kelurahan perlu menetapkan Kewenangan Pekon/Kelurahan
dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 44 Tahun 2016; BKKBN No. 12 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
20 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang- undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.2 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No. 95 Tahun 2018,Permendagri No.1 Tahun 2023,PERDA No. 9 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA
NASKAH DINAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Halaman 73
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu, menetapkan. Peraturan Bupati tentang Sistem
Digitalisasi Administrasi Kepegawaian
UUd.No.18 ayat (6) 1945, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 12 Tabun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 30 Tahun 2019,
PP No. 94 Tahun 2021, PP No. 95 Tahun 2018, perda No. 08 Tahun 2016, perbup No. 36 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Sistem
Digitalisasi Administrasi Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Halaman 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
