Pencarian Peraturan

RETRIBUSI

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor …, perlu ditinjau dan dilakukan perubahan; pelayanan dasar yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta-Akta Catatan Sipil perlu ditingkatkan secara efisien dan efektif.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu;
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
4 HALAMAN

Retribusi-Persetujuan-BANGUNAN-GEDUNG

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab Luwu 2022 No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan, perlu adanya sistem pengendalian pendirian bangunan yang dapat menjadi landasan pemerintah daerah melalui mekanisme perizinan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 347 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF BAB VII STRUKTUR BESARAN TARIF BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB X KADALUWARSA BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PELAPORAN DAN SOSIALISASI BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII INSENTIF BAB XIV PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
a. Ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kabupaten Luwu.
XVII Bab, 35 Pasal (20 Hlm.), 2 Hlm. Penjelasan dan II Lampiran (12 Hlm.)

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk r{ielaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusy1waratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bldan Permusyawaratan Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undbg Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukab.--Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan J Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495]; I 5. Undang-Unqang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah� Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20114 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 1'ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un1ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Infonesia Nomor 5679); 6. Peraturan emerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah den an Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2 • Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEANGGOTAAN BPD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
NOMOR 31 TAHUN 2018
31 halaman

olahraga

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

Dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani serta sebagai upaya peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu maka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian pembangunan di daerah; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan.
Dasar Hukum: Undang-Undang No 9 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Peraturan Presiden No Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 3 Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
32 halaman

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/No.01, TLD No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksana pembangunan Perumahan dan Permukiman perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang memadai; b. bahwa dalam upaya memberikan jaminan ketersediaan, berkelanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum ..... -2- hukum maka perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; c. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Luwu.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang .... -3- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang .... -4- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..... -5- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman; 17. Peraturan ..... -6- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkugan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15).
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
89

PELAYANAN PUBLIK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01, TLD No.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik ..... -2- publik secara berintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang ..... -4- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang ..... -5- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 15. Peraturan ..... -6- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan ..... -7- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik secara Nasional. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan ...... -8- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintah ..... -9- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 8. Penyelenggara ..... -10- 8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada OPD dan BUMD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan OPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi OPD dan BUMD yang mengindikasikan .... -11- mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 14. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Organisasi Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 15. Maklumat ..... -12- 15. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 16. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 17. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Organisasi Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 18. Gugus Kendali Mutu adalah suatu sistim kegiatan manajemen pemerintahan dimana organisasi perangkat daerah yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan melakukan tindakan dalam rangka peningkatan ..... -13- peningkatan efisiensi, produktivitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 19. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 20. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Penyelenggara dan/atauPelaksana. 21. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan Organisasi Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman. 24. Ombudsman ..... -14- 24. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara dan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIF Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 .... -15- Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif ..... -16- f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/non diskriminatif; h. transparansi; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Bagian Ketiga Prinsip Pasal 5 Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. tanggung jawab; g. kelengkapan sarana dan prasarana; h. kemudahan akses; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan j. kenyamanan. BAB III ..... -17- BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik;dan c. pelayanan administratif. (2) Bidang-bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pendidikan dan pengajaran; b. pekerjaan dan usaha; c. tempat tinggal; d. komunikasi dan informasi; e. lingkungan hidup; f. kesehatan; g. jaminan sosial; h. energi; i. perbankan; j. perhubungan; k. sumber daya alam; l. pariwisata; dan m. bidang-bidang lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ...... -18- Pasal 7 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 .... -19- Pasal 8 Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ..... -20- Pasal 9 Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. tindakan administratif Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan b. tindakan administratif oleh Instansi non Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan,dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik. BAB III .... -21- BAB III PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pasal 11 (1) Bupati karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraanpelayanan publik di Daerah. (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 12 (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretaris Daerah. (2) Penanggung Jawab .... -22- (2) Penanggung Jawab pelayanan publik mempunyai tugas: a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja unit pelayanan publik; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan kepada Pembina mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina. Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Pasal 13 (1) Organisasi Penyelenggara adalah OPD dan BUMD. (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Organisasi ...... -23- (3) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD sesuai standar pelayanan; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan kepada Penanggung Jawab. (4) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan informasi; c. pengawasan internal; d. pelayanan konsultasi; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pengelolaan pengaduan masyarakat. (5) Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik. BAB IV ..... -24- BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pasal 14 Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun dan menetapkan ketentuan internal; c. menyusun ..... -25- c. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; d. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. menempatkan Pelaksana yang kompeten sesuai dengan kewenangannya; f. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat; g. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; i. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; j. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; k. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; l. memenuhi ..... -26- l. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan n. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban, dan Larangan Organisasi Penyelenggara Pasal 16 Organisasi Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan; e. memberikan tanggapan atau melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menolak ..... -27- f. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Organisasi Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta menerapkannya dalam setiap pemberian pelayanan; b. mengikutsertakan unsur masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan dan penyusunan standar pelayanan; c. mempublikasikan Standar Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan; d. menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan survey IKM paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan melaporkan hasilnya kepada Pembina melalui Penanggung Jawab; f. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; g. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; h. menempatkan ..... -28- h. menempatkan Pelaksana yang berkompeten; i. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; j. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan, dan standar pelayanan; k. membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya terkait pelayanan publik; l. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; m. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; n. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik setiap akhir tahun anggaran kepada Penanggung Jawab; p. meminta izin kepada Pembina dalam hal akan melakukan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dengan pihak lain; q. memberikan ..... -29- q. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan r. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Organisasi Penyelenggara dilarang: a. menghambat, menghindari, mempersulit, membiarkan, dan menolak melakukan pelayanan terhadap publik, kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan; b. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa izin Pembina, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan/atau asas-asas perjanjian kerjasama, dan/atau merugikan masyarakat selaku penerima layanan; c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; d. membocorkan kerahasiaan dokumen dan keterangan kepada publik yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; e. merekayasa ..... -30- e. merekayasa data survey IKM; dan f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. BagianKetiga Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelaksana Pasal 19 Pelaksana berhak: a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kegiatan pelayanansesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat diluar jam pelayanan; c. memperoleh tambahan pendapatan atas pemberian pelayanan publik diluar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur; d. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada Penyelenggara atau Atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Pasal 20 .... -31- Pasal 20 Pelaksana berkewajiban: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permintaan Penyelenggara; d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; e. melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala; f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan g. menanggapi dan mengelola pengaduan Masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 ..... -32- Pasal 21 Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan OPD dan BUMD; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; e. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. Bagian Keempat Hak, Kewajiban, dan Larangan Masyarakat Pasal 22 Masyarakat berhak: a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; b. mengetahui ..... -33- b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; g. menyarankan kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; h. mengadukan Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan Ombudsman; i. menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan j. menggugat Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ..... -34- Pasal 23 Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 24 Masyarakat dilarang: a. memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik maupun psikis terhadap Pelaksana pelayanan publik; b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan haknya dalam berhubungan dengan Pelaksana pelayanan publik; c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap Pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;dan d. melakukan ...... -35- d. melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pelaksana pelayanan publik. BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pola Pelayanan Pasal 25 (1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: a. fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; b. terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terpadu ...... -36- c. terpadu, terdiri atas: 1. terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan 2. terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. d. Gugus tugas, yaitu Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada Instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua ..... -37- Bagian Kedua Standar Pelayanan Paragraf 1 Umum Pasal 26 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Kewajiban mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Ketentuan ..... -38- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Komponen Standar Pelayanan Pasal 27 Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan ..... -39- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. Bagian Ketiga Tata Perilaku Penyelenggara Pasal 28 (1) Dalam memberikan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana wajib mentaati tata perilaku sebagai aturan internal. (2) Tata Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur agar Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan non diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. berperilaku ..... -40- g. berperilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaran pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paragraf 1 Umum Pasal 29 (1) Organisasi Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Untuk peningkatan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: a. komitmen Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan; c. partisipasi pengguna pelayanan; d. kepercayaan; e. kesadaran Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; f. keterbukaan; g. ketersediaan anggaran; h. tumbuhnya ...... -41- h. tumbuhnya rasa memiliki; i. survey kepuasan masyarakat; j. kejujuran; k. realistis dan cepat; l. umpan balik dan hubungan masyarakat; m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan n. keberhasilan dalam menggunakan metode. Paragraf 2 Gugus Kendali Mutu Pasal 30 (1) Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Organisasi Penyelenggara pelayanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Penerapan kendali mutu pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu. (3) Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang berkompeten pada unit Penyelenggara. (4) Ketentuan ..... -42- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pasal 31 (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala paling kurang 1 (Satu) kali setahun. (2) Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. (3) Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. (4) Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survey yang digunakan. (5) Hasil Survey ...... -43- (5) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyusunan survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Maklumat Pelayanan Pasal 32 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Organisasi Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan. Bagian Ketujuh ..... -44- Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 33 (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil Penyelenggara; b. profil Organisasi Penyelenggara; c. profil Pelaksana; d. standar pelayanan; e. maklumat pelayanan; f. pengelolaan pengaduan; dan g. penilaian kinerja. Bagian Kedelapan ..... -45- Bagian Kedelapan Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik Pasal 34 (1) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara, dan Pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara/Organisasi Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sesuai standar pelayanan. Bagian Kesembilan Pelayanan Khusus Pasal 35 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana ..... -46- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh Orang yang tidak berhak. (3) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi Penyandang disabilitas, lanjut usia, Wanita Hamil dan Balita serta korban bencana. (4) Penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepuluh Biaya/Tarif Pelayanan Publik Pasal 36 (1) Biaya/tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau masyarakat. (2) Biaya/tarif ..... -47- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daerah apabila diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penerima Pelayanan Publik. (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan DPRD, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan. (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik. Bagian Kesebelas .... -48- Bagian Kesebelas Pengelolaan Pengaduan Pasal 38 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara wajib menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan dan menyediakan sarana pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi: a. aspek institusional; b. aspek prosedural; c. bersifat integratif; dan d. bersifat komprehensif. (3) Prinsip pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. objektivitas; b. koordinasi; c. efektivitas dan efisiensi; d. akuntabilitas; dan e. transparan. (4) Proses penanganan pengaduan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dilakukan melalui: a. konfirmasi dan klarifikasi; b. penelitian ....... -49- b. penelitian dan pemeriksaan; c. pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan; dan d. penyampaian informasi hasil penanganan pengaduan kepada Pengadu. (5) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penentuan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pengaduan; b. penentuan tata cara pengalihan pengaduan dari penerima pengaduan kepada Pejabat Teknis yang berwenang; c. penentuan tata cara pemberian informasi kepada yang mengajukan pengaduan tentang hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian masalah; d. penentuan tata cara pemberian informasi dari petugas lapangan kepada petugas administrasi tentang sudahatau belum diselesaikannya masalah dan penginformasian hambatan-hambatan yang ada;dan e. penginformasian ..... -50- e. penginformasian kepada Pihak yang mengajukan pengaduan, dalam hal masalah yang dikeluhkan telah berhasil diselesaikan. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak menerima pelayanan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan materi dan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduabelas Penyelesaian Pengaduan Pasal 39 (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara, DPRD dan Lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan ...... -51- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 40 (1) Bupati atau Pimpinan OPD dan BUMD berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh Pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan ..... -52- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak pengadu menerima pelayanan. (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tandatangan. (4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pengadu dapat dirahasiakan. Pasal 42 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. (2) Dalam .... -53- (2) Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumenterkait dengan pengaduannya dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Pengadu secara lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan;dan d. tanda tangan serta nama Pejabat/Pegawai yang menerima pengaduan. (3) Penyelenggara ..... -54- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, Pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana. (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Pasal 44 (1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada Atasan Pelaksana. (2) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara ditujukan kepada Atasan satuan kerja penyelenggara. (3) Pengaduan ..... -55- (3) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara yang berbentuk BUMD ditujukan kepada Bupati. Pasal 45 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan. (3) Dalam ..... -56- (3) Dalam hal Pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, pihak Pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 47 (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pimpinan Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 48 ..... -57- Pasal 48 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak Pengadu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. (4) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketigabelas ..... -58- Bagian Ketigabelas Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik Pasal 49 (1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara menyeluruh dari aspek: a. masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi sumber daya untuk menghasilkan keluaran dan hasil; b. proses ..... -59- b. proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah; dan c. keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan pelayanan dan peningkatan pelayanan. Pasal 50 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik. (3) Ketentuan .... -60- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Kerjasama Antar Penyelenggara Pasal 51 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara. (2) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain. (3) Selain ..... -61- (3) Selain meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara dapat memberikan bantuan kepada penyelenggara lain. (4) Permintaan bantuan dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal: a. adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain yang meminta bantuan; b. kurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki penyelenggara atau penyelenggara lain, yang mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain; c. penyelenggara atau penyelenggara lain tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, penyelenggara atau penyelenggara lain membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan; dan e. pelayanan ..... -62- e. pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh Penyelenggara atau penyelenggara lain. (5) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain Pasal 52 (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan: a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan; b. penyelenggara ..... -63- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kepada masyarakat; c. tanggung jawab pelaksanaan kerjasama bidang tertentu berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh berada pada Penyelenggara; d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan penyelenggara sebagai Penanggung Jawab pelayanan publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. Penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat, website, email dan kotak pengaduan. (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan ..... -64- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membebani masyarakat. BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 53 (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau electronic government (e-government). (3) Penyelenggara .... -65- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat ..... -66- (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KERAHASIAAN DOKUMEN Pasal 55 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk diakses masyarakat. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik, dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip. (3) Dokumen ..... -67- (3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang membuka dan/atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen pelayanan publik yang seharusnya dirahasiakan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PENGAWASAN Pasal 56 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal. (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh Penyelenggara; dan b. pengawasan ..... -68- b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional. (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat; b. pengawasan oleh DPRD; dan c. pengawasan oleh Ombudsman. BAB XI SANKSI Pasal 57 (1) Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 55, dikenakan sanksi administrasi. (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penundaan kenaikan pangkat; d. penurunan pangkat; e. mutasi ..... -69- e. mutasi jabatan; f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu; g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau h. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 Segala hak dan kewajiban Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana, Mitra kerjasama dan masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik yang timbul sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih diakui sebagai hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggaradan/atau Pelaksana, Mitra Kerjasama dan Masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik. BAB XIII .... -70- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
101

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN LUWU

ABSTRAK:

Pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan dan pembangunan wilayah baik dari segi pembangunan infra struktur maupun dalam menciptakan lapangan usaha sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; potensi budaya dan pariwisata Kabupaten Luwu perlu dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat dalam pengembangannya;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Taman Wisata Alam (; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 15. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTM/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Kota Seluruh Indonesia; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Luwu.
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN LUWU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 HALAMAN

pendidikan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama

ABSTRAK:

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani; pendidikan agama merupakan bagian dari aktifitas hidup ummat beragama di Kabupaten Luwu, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Agama.
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
MENGATUR TENTANG PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
14 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .