Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Thun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014
Berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan laporan keuangan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 09 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 38 Tahun 2004; 6. UU Nomor 22 Tahun 2009; 7. UU Nomor 25 Tahun 2009; 8. UU Nomor 28 Tahun 2009; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 43 Tahun 1993; 11. PP Nomor 58 Tahun 2005; 12. PP Nomor 79 Tahun 2005; 13. PP Nomor 34 Tahun 2006; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. PP Nomor 69 Tahun 2010; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahon 1993; 17. Perda Kab. Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 18. Perda Kab. Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 15. Perda Kab. Situbondo Nomor 13 Tahun 2008.
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 2. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor meliputi : a. pendaftaran; b. pengujian kendaraan bermotor; c. pelayanan mutasi keluar; d. pelayanan numpang uji keluar daerah ; e. pelayanan uji pertama kali ; f. pelayanan perubahan bentuk; g. Pelayanan perubahan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang teknis pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil, bupati, wakil bupati dan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten situbondo
ABSTRAK:
Menimbang; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Harl Raya kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Harl Raya bagi Pegawai Negeri
Sipil, Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2013; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 201 7; 14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2018; 15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2018
materi pokok: mengatur mengenai Teknis
Pemberian Tunjangan Harl Raya bagi Pegawai Negeri
Sipil, Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo; memuat : ketentuan umum; penerima tunjangan; komponen tunjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019.
jumlah 10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
ABSTRAK:
a. bahwa dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan perubahan kewenangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, termasuk kewenangan atas pemberian ijin usaha konstruksi;
b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo, Bupati Situbondo melimpahkan kewenangan pemberian ijin usaha konstruksi (IUJK) kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 18 Tahun 1999; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 28 Tahun 2000; 6. PP Nomor 29 Tahun 2000; 7. PP Nomor 30 Tahun 2000; 8. PP Nomor 38 Tahun 2007; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan memiliki ljin Usaha Jasa Konstruksi.
Guna memperoleh ijin usaha jasa konstruksi, orang pribadi atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).
Peraturan ini berisi tentang:
1. ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Peraturan ini;
3. Rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan Menara;
4. Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Menara;
5. Penggunaan Menara Bersama;
6. Tata Cara Pelaporan Kelaikan Fungsi Bangunan Menara;
7. Pemberian Kontribusi;
8. Pengawasan dan Pengendalian;
9. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif;
10. Tata Cara dan Biaya Pembongkaran;
11. Ketentuan Lain-lain;
12. Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2O16;
Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 23 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2O11 Nomor 231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O11 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2O12 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2O12 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O12 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten SItubondo Nomor 7 Tahun 2O12 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI2 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O16; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2O16 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O15.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
tidak ada
APBD
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat