Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab, berwibawa dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diperlukan adanya suatu kode etik yang merupakan landasan atau pedoman bagi perilaku dan sikap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; PERKABKN No. 21 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 86 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Ruang Lingkup Dan Nilai Dasar, Kode Etik PNS, Kode Etik Di Perangkat daerah Dan Kode Etik Profesi, Majelis Kode Etik, Hak Dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu Dan Sanksi, Penegakan Kode Etik, Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf c, maka Perda No.11 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selama ini berpedoman kepada UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, perlu disesuaikan kembali.
UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1998; UU No.9 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; PP No.9 Tahun 1975; PP No.27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.37 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kab. Toba Samosir No.2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I : Ketentuan Umum
Bab II :Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Bab III : Golongan Retribusi Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VI : Tata Cara Pemungutan Retribusi Bab VII : Sanksi Administrasi Bab VIII : Tata Cara Penagihan Bab IX : Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa Bab X : Pemanfaatan Bab XI : Keberatan Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII : Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIV : Peninjauan Tarif Retribusi Bab XV : Pemeriksaan Bab XVI : Insentif Pemungutan Bab XVII : Penyidikan Bab XVIII : Ketentuan Pidana Bab XIX : Ketentuan Peralihan Bab XX : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan diri di daerah serta perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 2 Tahun 2002; UUNo. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRESNo. 34 Tahun 2010; INPRES No. 5 Tahun 2002; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Komunitas Intelijen Daerah kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah, Kelembagaan Dan Tugas Komunitas Intelijen Daerah, Pengawasan Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 4 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengalihan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, dan Desa Sibide Dari Wilayah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Menjadi Wilayah Kecamatan Silaen dan Desa Purba Tua Dari Wilayah Kecamatan Habinsaran Menjadi Wilayah Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2008.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 20115 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2022
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, 28/ 3/2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerab, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penvertaan Modal Pernerintah Daerah Pada PT. Bank Sumut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: asal 18 ayat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jumlah Dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal, Sumber Dana Penyertaan Modal, Pengelolaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 9 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127 ayat (1) huruf d, maka Perda No.7 Tahun 2006
tentang Retribusi Terminal yang selama ini berpedoman kepada UU No.18 Tahun
1997 sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, perlu disesuaikan kembali.
UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1998; UU No.28 Tahun
1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU
No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun
1983; PP No.41 Tahun 1993; PP No.58 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kab. Toba Samosir No.2 Tahun
2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I : Ketentuan Umum
Bab II :Retribusi Terminal Bab III : Golongan Retribusi Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VI : Tata Cara Pemungutan Retribusi Bab VII : Sanksi Administrasi Bab VIII : Tata Cara Penagihan Bab IX : Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa Bab X : Pemanfaatan Bab XI : Keberatan Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII : Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIV : Peninjauan Tarif Retribusi Bab XV : Pemeriksaan Bab XVI : Insentif Pemungutan Bab XVII : Penyidikan Bab XVIII : Ketentuan Pidana Bab XIX : Ketentuan Peralihan Bab XX : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentnag Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDESPDTT No. 1 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pembentukan Keanggotaan, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Pemberhentian Anggota BPD, Kelembagaan dan Pimpinan BPD, Mekanisme Musyawarah BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Laporan Kinerja BPD, Kedudukan Sekretariat BPD, Tunjangan dan Kedudukan Keuangan, Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
24 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toba Samosir sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Toba Samosir tidak lagi sesuai lagi denagn Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toba Samosir.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; dan PERDA Kab. Toba Samosir.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
22
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
