PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 43 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 24 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 22 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 21 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Kapuas No. 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 19 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 18 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 17 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan