Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
20l7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun secara konkrit dan
sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Tahun
2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD)
Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 050/450.c/II/Bapplitbang
tanggal 23 Juni 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan
Akhir RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023;
SALINAN
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka
menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9.
10.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I
KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 45 TAHUN 2022
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 26 Tahun 2019
Tentang Uraian Tugas Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang
Dan Unit IKK Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu
dilakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom
Kabupaten Kapuas;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang dan
Unit IKK pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kapuas, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai
lagi sehingga Peraturan Bupati itu perlu dicabut dan
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 26 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Dewan Pengawas, Direksi, Bagian, Cabang dan Unit IKK
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas
1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air
Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi badan Usaha Milik Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Pambelom
15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 183 Tahun 2008
tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI
PEMBINAAN
BAB VII
ANGGARAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Nomor 26 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 44 TAHUN 2022
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat, diperlukan strategi
pengintegrasian pengarusutamaan gender di daerah;
b. bahwa Pengarusutamaan Gender bertujuan
terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan
program pembangunan daerah yang perspektif gender
dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran
dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,
diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat
berperan serta dalam proses pembangunan;
d. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten
Kapuas secara terencana, terpadu, dan
berkesinambungan, perlu disusun pedoman
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
pembangunan Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten
Kapuas;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention
on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning
Discrimination In Respect Of Employment And Occupation
(Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan
dan Jabatan)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI
PEMBINAAN
BAB VII
ANGGARAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN KAPUAS
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat
di Kabupaten Kapuas dalam membudayakan hidup sehat dan
pencegahan penyakit, perlu dilakukan peningkatan perilaku
yang lebih sehat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
43/Permentan/OTOT.140/10/2009 tentang Gerakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Pedomn Umum Pelaksanan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Kawasan Tanpa asap Rokok
1.KETENTUAN UMUM
2.PERENCANAAN
3.PELAKSANAAN DAN TUGAS POKOK, FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS
4.FORUM GERMAS
5. MONITORING DAN EVALUASI
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.PELAPORAN
9.PENDANAAN
10.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 41 TAHUN 2022
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pembahasan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Tahun 2021 Sisa DBH DR Definitif di Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan serta Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bahwa ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dana dari yang harus disesuaikan dengan prioritas penggunaan DBH DR.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutangan Dana Reboisasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), diubah, ayat (3) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (7) diubah; Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (11); Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Diantara Pasal 27 dan Pasal 28B disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C; Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4); Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (6); Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah; Ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 88;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sudah
tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
-3- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
1.KETENTUAN UMUM
2.MAKSUD DAN TUJUAN
3.KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
4.PEMBERIAN TPP ASN
5.KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN
6.PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS DAN PPPK
7.PENYUSUNAN SKP
8.INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN
9.PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZI
10.MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN
11.BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI
12.PENGANGGARAN
13.EVALUASI
14.KETENTUAN LAIN-LAIN
15.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 39 TAHUN 2022
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinta Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit KerjaPada Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kelautan dan Perikanan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 38 TAHUN 2022
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan ORGANISASI, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang PerpanjanganPembentukan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinta Daerah
Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 37 TAHUN 2022
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan
bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan
fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan
fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok
jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 36 TAHUN 2022
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 35 TAHUN 2022
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
