Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Barito Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Tahun 2023 No 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya
menyebutkan Kepala Daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa pelaksanaan
Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
di Kalimantan;
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahsin 20 14 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
1.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberiari Hibah dan Bantuan Sosia) Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2021 Nomor 6)yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati
Barito Selatan:
a. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yarig Bersumber Dari Anggarari Peridapatari dan Beinnja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O21 Nomor2 1};
dan
4
b. Nomor8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Barito Selatan Nomor6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 8)
diubah sebagai berikut:
2.(1) Setiap Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(2) Setiap penerima hibah menandatangani fakta integritas dan membuat
pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan hibah, yang memuat minimal:
a. identitas penerima hibah; dan
b. penggunaan dana hibah;
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah;
f. tata cara pelaporan hibah; dan
g. sanksi.
(4) Permohonan pencairan bantuan hibah sebelum disampaikan kepada
Pengguna Anggaran SKPD, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan
evaluasi kelengkapannya oleh Petugas/ Pejabat yang ditetapkan oleh
Kepala SKPD terkait.
(5) Format hasil verifikasi dan evalusi Dokumen Permohonan Belanja
Hibah dan usulan/ proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
melampirkan:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Mengubah: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2023 No 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sístem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 — 2025;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemeriritahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Rencana Keıja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode1
(satu) Tahun.
Rencana Kerja Perarıgkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah
Untuk Periode1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah.
2.RKPD Kabupaten Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan
tahunan, yang disu su n berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun
Musyawaralı Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten
Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023.
3.RKPD Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi
a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Tahun 2024;
b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan
Umum APBD Tahun 2024;
c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan
APBD Tahun 2024; dan
d. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024
4.(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan
pembangunan Tahun 2024 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.
(2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam merumuskan
program prioritas pembangunan Tahun 2024.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan
pemantauan dan pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah.
6.Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, maka
Pemerintah Daerah akan menggunakan Program dan Kegiatan hasil
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.
7.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2023
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD Tahun 2023 No. 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, dengan kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pemberian dan pengurangan TPP;
b. besaran TPP;
c. besaran TPP yang diterima;
d. pembayaran TPP;
e. mekanisme pembayaran TPP;
f. kewajiban;
g. tanggung jawab, pembinaan, dan pengawasan; dan
h. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
mencabut: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
35 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2023 No 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendegelasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah, serta menjaga kualitas perizinan
berusaha berbasis risiko nonperizinan yang dapat
dipertanggunga jawabkan secara cepat, mudah,
terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel di perlukan Peraturan Bupati yang
mengatur mengenai pendelegasian wewenang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
3.Kewajiban;
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
339 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Tahun 2023 No 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan
pengendalian atas tindakan kecurangan yang
berindikasi pada tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan lJegara Yang Bersih dan F3ebas Dan
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor5 Tahun 2oi4 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2O17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemeríntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerab Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Rencana Pengendalian Kecurangan;
3.Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan;
4.Pembinaan dan Pengawasan;
5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2024.
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2023 No. 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana mewujudkan pemerintahan yang baik, demokratis dan sekaligus sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Hak Dan Kewajiban;
Bab III: Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan;
Bab IV: Mekanisme Memperoleh Informasi;
Bab V: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
Bab VI: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Barito Selatan No. 14 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
Mencabut
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Tahun 2023 No. 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratip Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan administratip Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas;
Bab III: Pembayaran;
Bab IV: Pendanaan;
Bab V: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
mencabut: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023
Perbup Kab. Barito Selatan No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2023 No 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka2
hurufe angka 3) Lampiran Peraturart Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan
pemberian hibah ditujukan untuk menunjarig
pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub
kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunari, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Taliun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan;
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
1.Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor6 Tahun
2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor O Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
2.Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 07 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 07, BD Tahun 2023 No. 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara perhitungan;
b. pengalokasian;
c. penggunaan;
d. penyaluran;
e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
f. monitoring dan evaluasi;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
57 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2023 No 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan
pelayanan, maka perlu mengatur pola koordinasi
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Barlto Selatan.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
