Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memotivasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat daerah, perlu dibuat peraturan mengenai pemanfaatan batik khas daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum: Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Rincian Tugas dari Kepala Suba Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur; Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur; dan Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Perubp Berau Nomor 73 Tahun 2016
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Ikan
ABSTRAK:
Sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan guna menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Dalam rangka meningkatkan produksi pembudidayaan ikan di Kabupaten Berau, diperlukan suatu pedoman untuk melaksanakan pembudidayaan secara baik dan benar; Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan, diperlukan suatu aturan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan budidaya perikanan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembudidayaan Ikan.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BUDIDAYA TAMBAK; BAB III BUDIDAYA LAUT; BAB IV BUDIDAYA AIR TAWAR; BAB V PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2020
PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF-PEDOMAN LINGKUNGAN PEMDA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib maka diperlukan keseragaman, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara tepat, cepat, dan benar
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan
Ketentuan Umum; Asas Penataan Arsip Inaktif, Pedoman Pengelolaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pungutan Kampung
ABSTRAK:
Pungutan kampung merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat yang perlu dibatasi jenisnya. Agar dalam pembebanan pemungutan terhadap masyarakat dapat berjalan tertib, transparan, keadilan, kemanfaatan, kepantasan dan kewajaran, dan bertanggungjawab, perlu disusun pedoman pungutan kampung dan sesuai ketentuan Pasal 37 Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Pasal 19 ayat (1) Perbup Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pungutan Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2015; Perbup Berau Nomor 21 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelaksanaan Pungutan Kampung; Bab III Larangan; Bab IV Jenis Pungutan; Bab V Obyek Dan Subyek Pungutan Kampung; Bab VI Penyusunan Peraturan Kampung; Bab VII Pemungutan, Penyampaian Keberatan Dan Pemberian Keringanan; Bab VIII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
; Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perubahan RKPD Tahun 2018; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
264 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good govemance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 3 Tahun 2010; Perbup No. 45 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA; BAB III SISTEM INFORMASI; BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2020; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA KERJ A PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Nasional, UU No.23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, PP No.8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2020; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung TA 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
BLT dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung TA 2020
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
