Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan RIncian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 perubahan Perda Kab. Mamuju Utara No .... Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Mamuju Utara.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perubahan atas Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
25 halaman (Perbup) dan 1 halaman (lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Permendagri No. 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu dibentuk UPT Satuan Pendidikan Non Formal melalui Peraturan Bupati.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidian Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017.
Dengan Perbup ini dibentuk UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diatur pula mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi hingga pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Mamuju Utara No. 12 Tahun 2017 tentang UPT Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan tidak berlaku lagi.
7 halaman (Perbup) dan 1 halaman (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No.99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.106 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Menteri PANRB No.77 Tahun 2012; Permendagri No.99 Tahun 2014; Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2013 dan No.14 Tahun 2013; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perbup Mamuju Utara No.26 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan ULP, susunan organisasi, kepegawaian dan keuangan, serta pengendalian dan pengawasan ULP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
15 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyusun standar biaya khusus.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004;
UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar biaya khusus sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) huruf a PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Mamuju Utara No.31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara No.2 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No.49 Tahun 2016; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
ABSTRAK:
Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kebenaran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu diselenggarakan tera/tera ulang; berdasarkan Pasal 41 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional; untuk melaksanakan tugas-tugas teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara perlu membentuk UPT Kemetrologian yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendag No. 278/M.DAG/PER/2/2008 Tahun 2008; Permendag No. 50/M.DAG/PER/10/2009 Tahun 2009; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara, diatur pula mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi hingga pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
7 halaman (Perbup) dan 1 halaman (Lampiran)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi
ABSTRAK:
untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara partisipastif, yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi.
dasar hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015.
dalam PERDA ini diatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No.8, TLD No.162
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, Perlu melakukan pencabutan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
UUD 1945; UU No 7 Tahun 2003; UU N0 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang mencabut Peraturan daerah No 23 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2017.
Peraturan daerah No 23 Tahun 2011
penjelasan: 1
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
