Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2006; dan Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Masuknya Satu Dokumen Terbit Empat Izin (SIMANTAP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan prosedur layanan perizinan, sinergitas dan koordinasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha; menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu diatur sistem prosedur melalui paket SIMANTAP.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PerPres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenPAN No. PER/20/ /M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Pergub Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2014; Perda Kab. Mamuju Utara No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Mengatur tentang ruang lingkup pelayanan perizinan usaha, penyelenggaraan, persyaratan dan tata kerja pengajuan dan pelaksanaan paket SIMANTAP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Perda Kab. Mamuju Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 2 Tahun 2017.
Mengatur tentang jenis hak keuangan dan administratif berupa jenis penghasilan, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2017.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk :
- Perbup Mamuju Utara No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Mamuju Utara No. 3 Tahun 2006
- Perbup Mamuju Utara No. 61 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamuju Utara
- Peraturan lainnya sepanjang mengatur dan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mamuju Utara
19 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.5, TLD/No.160
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan pasal 73 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan PermusyawaratanDesa.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016.
dalam PERDA ini diatur mengenai persyaratan menjadi anggota BPD, mekanisme penetapan anggota, kelembagaan BPD, serta tata tertib BPD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
mencabut berlakunya Perda Kabupaten Mamuju Utara No.11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
24 halaman, Penjelasan 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan; serta perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan, diatur pula mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi hingga pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perbup Mamuju Utara No. 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan tidak berlaku lagi.
9 halaman (Perbup) dan 1 halaman (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal; ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPY SPF SD dan UPT SPF SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diatur pula mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi hingga pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
7 halaman (Perbup) dan 9 halaman (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pemilik kendaraan maka diperlukan fasilitas pengujian terhadap kelaikan kendaraan bermotor secara berkala; berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas tugas teknis operasional; perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD-PKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara, diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, hingga ketentuan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
7 halaman (Perbup) dan 1 halaman (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi peran, fungsi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi inspektorat Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan program kerja pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya
UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah terakhir kali dengan UU No 2 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang biaya khusus kegiatan pengawasan dan tata cara pelaksanaan tugas pengawasan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
penjelasan: 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai susunan organisasi pemerintah desa, tugas pokok dan fungsi kepala desa, serta tata kerja pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
21 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara; Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017.
Dilakukan perubahan atas Ketentuan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
