Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar Dan Majalah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur adalah pemenuhan informasi melalui belanja koran dan majalah di setiap SKPD.
dasar hukum: UU No.40 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dewngan Perpres No.70 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur Belanja Surat Kabar dan Majalan di Lingkungan Kabupaten Mamuju Utara.5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
PP No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti.
dasar hukum: UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 1976; PP No.105 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2006; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.6 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.20 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.18 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.17 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.18 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.17 Tahun 2012.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pendelegasian Wewenang dan Ketentuan Cuti.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
9 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No.25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.23 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 1999; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.25 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Penanam Dan Pemeliharaan Tanaman Langkah Endemik Sulawesi Jenis Ebony (Diospyros, SPP) Di Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan fungsi Iingkungan sebagai penyangga kehidupan dan sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, perlu mendorong peran serta masyarakat melakukan penanaman tanaman.
dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; PP No.45 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2014.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kewajiban Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman serta Pengadaan Bibit, Pengendalian dan Pengawasan dalam Pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.28 Tahun 2007; Permendagri No.60 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014 ;Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.28.a Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.39 Tahun 2013; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.40 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Mamuju Utara No.2 Tahun 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka efektifitas, peningkatan kualitas dan penguatan SDM dalam pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara diperlukan Standar Operasional Prosedur.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.28 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 62/PMK.05/2007; Permendagri No.60 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2010; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Mamuju Utara No.28.a Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup dan Sasaran Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Koordinator Pemeriksaan/Audit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
8 halaman, Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 04 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Sekitar Kawasan Pusat Pemerintah Dan Komersial Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan khususnya dalam kawasan Pusat Pemerintahan dan Komersial, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan.
dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1992; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.69 Tahun 1996; PP No.27 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.15 Tahun 2010; Perpres No.88 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2004.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kawasan dan Substansi Perencanaan, Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan, serta Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat terhadap pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sekitar Kawasan Pusat Pemerintah dan komersial Kabupaten Mamuju Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman, Penjelasan 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 03 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PPP No.31 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.13 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
9 halaman, Lampiran 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka efektifitas dan efisiensi administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; PP No.66 Tahun 1951; PP No.43 Tahun 1958; PP No.25 Tahun 2000; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No.53 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur menganai Tata Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Naskah Dinas di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
30 halaman, Lampiran 41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.6 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tata Cara Pemungutan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
