Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020 terjadi Perubahan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana dalam hal Penganggaran Dana Transfer ke Daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019.
Materi Pokok terdiri atas 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas hidup Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab utama pemerintah sebagai bagian dari pada penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi; bahwa untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu adanya kebijaksan yang komprehensif dan terintgrasi; bahwa sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Perencanaan; III. Pendataan; IV. Keadilan dan Perlindungan Hukum; V. Pendidikan; VI. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi; VII. Kesehatan; VIII. Politik; IX. Keagamaan; X. Keolahragaan; XI. Kebudayaan dan Pariwisata; XII. Kesejahteraan Sosial; XIII. Infrastruktur; XIV. Pelayanan Publik; XV. Perlindungan dari Bencana; XVI. Habilitasi dan Rehabilitasi; XVII. Konsesi; XVIII. Komunikasi dan Informasi; XIX. Perempuan dan Anak; XX. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi; XXI. Pendanaan; XXII. Pembinaan dan Pengawasan; XXIII. Partisipasi Masyarakat; XXIV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
41 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; dan PP No. 12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pengelolaan Keuangan Daerah; III. APBD; IV. Penyusunan Rancangan APBD; V. Penetapan APBD; VI. Pelaksanaan dan Penatausahaan; VII. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; VIII. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; IX. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; X. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; XI. Badan Layanan Umum Daerah; XII. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; XIII. Informasi Keuangan Daerah; XIV. Pembinaan dan Pengawasan; XV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
88 halaman; 28 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP), Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (TU) Tahun Anggaran 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Dan Tambahan Uang Persediaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksana tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan program dan kegiatan Pemeritahan Daerah, Pembangunaan dan Pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Mengingat Keuangan Daerah, perlu menentukan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019.
Materi Pokok terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Penetapan Uang Persediaan, Gantu Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; III Pertanggungjawaban Uang Persediaan; IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP), Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (TU) Tahun Anggaran 2010.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian nomenlaktur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenlaktur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 3 huruf e; Diantara ketentuan pasal 12 dan pasal 13 disisipkan pasal 12A;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
5 halaman; 2 halaman penjelasan;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
