Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 dengan perubahan dalam beberapa ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah penghasil Ternak yang merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat dan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa sistem pemeliharaan Ternak yang dilakukan oleh masyarakat belum optimal bahkan belum tertib dan pemilik Ternak belum maksimal melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan Ternak yang dimilikinya sehingga memiliki Kartu Identitas Kepemilikan Ternak; bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kepemilikan Ternak; Sistem Pelayanan KIKT dan BKT; V. Prosedur Pelayanan KIKT dan BKT; VI. Penarikan, Penyerahan dan Pemusnahan KIKT; VII. Ketentuan Pemberian Cap; VIII. Ketentuan Penyidikan; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; permendagri No. 83 Tahun 2015
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Unsur-Unsur Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; IV. Calon Perangkat Desa yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil; V. Calon Perangkat Desa Dari Badan Permusyawaratan Desa; VI. Pelantikan Perangkat Desa; VII. Larangan dan Sanksi; VIII. Pemberhentian Perangkat Desa; IX. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; X. Unsur Staf Perangkat Desa; XI. Nomor Induk Perangkat Desa; XII. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; XIII. Kesejahteraan Perangkat Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Pembinaan dan Pengawasan; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 tahun 2012; PP No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 233/PMK.05/2011 ; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pihak-Pihak Yang Terkait; Bab IV Dokumen Yang Digunakan dan Mekanisme Pengesahan; Bab V Proses Akuntansi; Bab VI Penyajian Laporan Keuangan; Bab VII Ilustrasi; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019.
UU No 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permen PAN & RB No. PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah; Pergub Nusa Tenggara Timur No. 37 Tahun 2006; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2016.
Perubahan Pasal 3 dan Pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Merubah Perbup Timor Tengah Selatan No. 51 Tahun 2015
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (2) ayat (1) butir d Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu perlu
menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Prosedur Pengurusan Izin Trayek; Bab IV Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan; Bab V Tata Cara Keringanan Pembayaran; Bab VI Insentif Pemungutan; Bab VII Formulir Yang DIgunakan Dalam Penetapan Izin; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentukan batas jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menentukan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 28 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; Bab III Pertanggungjawaban Uang Persediaan; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permenkeu No. 257 Tahun 2015; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tertib, tentram, nyamanm serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya pengaturan dalam bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus di Jalankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 84 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Tertib Jalan dan Angkutan; III. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; IV. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai; V. tertib Lingkungan; VI. Tertib Tempat dan Usaha Tertentu; VII. Tertib Bangunan; VIII. Tertib Sosial dan Kependudukan; IX. Tertib Peran Serta Masyarakat; X. Pengawasan dan Penegakan Hukum; XI. Sanksi Administratif; XII. Ketentuan Penyidikan; XIII. Ketentuan Pidana; XIV. Ketentuan Peralihan; XV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya Belanja hilang tahun 2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan merekomendasikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan (MPTGR) untuk melakukan penganggaran kembali Belanja Hilang dan penyesuaian kembali Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Pergeseran Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan dengan melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017; Ppermendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 46 Tahun 2009; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No.9 tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016.
Pasal 1 APBD TA 2017; Ringkasan Penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran I; Penjabaran APBD dalam Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
