TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN DELI SERDANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 005, BD.2018/No.05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 , Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa kabupaten Deli Serdang TA 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Drt No.7 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.107 Tahun 2017; PMK No.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No.225/PMK.07/2017; PMK No.199/PMK.07/2017; PMK No.226/PMK.07/2017; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017; Perda Kabupaten Deli Serdang No.05 Tahun 2017; Perbup Deli Serdang No.515 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembaguan dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa kabupaten Deli Serdang TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, Pembinaan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 257 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bhineka Perkasa Jaya dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Bhineka Perkasa Jaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Drt. No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA No. 9 Tahun 2016; PERMENKOMINFO No. 14 Tahun 2016; PERDA KAB. DELI SERDANG No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informasi, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempat, Paragraf Dua Puluh satu, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Lampiran XXIV Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaannya.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 33 Tahun 2012; PP Nomor 17 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 2 tahun 2018; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Inpres Nomor 1 Tahun 2017; Permentan Nomor 43 Tahun 2010; Permendagri Nomor 63 Tahun 2010; Permenkes Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Permenkes Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes Nomor Tahun 2012; Permenkes Nomor 26 Tahun 2013; Permenkes Nomor 75 Tahun 2013; Permenkes Nomor 1 Tahun 2014; Permenkes Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 25 Tahun 2014; Permenkes Nomor 28 tahun 2014; Permenkes Nomor 41 Tahun 2014; Permenkes Nomor 88 tahun 2014; Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015; Permenkes Nomor 21 Tahun 2015; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016; Permenkes Nomor 51 Tahun 2016; Permen PPN Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 tahun 2018; PMK Nomor 193/PMK.07/2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ; Keputusan Deputi Bidang SDA Kementerian PPN Nomor 37/D.1/06/2014; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019; Perbup Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Asas, tujuan, dan maksud; Pilar percepatan pencegahan dan penanggulanga stunting; Ruang lingkup; Pendekatan; Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi; Penelitian dan pengembangan; pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; Peran pemerintah desa, masyarakat dan lembaga/organisasi non-pemerintah; Pencatatan dan pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
17 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.01
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Perda Kabupaten Deli Serdang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah: UU Drt. No.7 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.80 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.62 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan, tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Daerah Deli Serdang No.01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat yang di dukung oleh perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif serta penyusunan R-APBD diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Kepres Nomor 12 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2019; Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 4 Tahun 2019; Perda Kabupaten Deliserdang Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
