Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Perda Kabupaten Buol No. 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
6. Perda Kabupaten Buol No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Perbup Buol No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
8. Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Penetapan Besaran ADD;
c. Penyaluran ADD;
d. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 Halaman, Lampiran: 4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 188.04/116.17/DPUPR/2017 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pencapaian program nasional, pemerintah daerah kabupaten buol perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam sebuah pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan tahun anggaran 2017;
Bahwa berdasarkan ketentuan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menetapkan program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019;
Bahwa dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Perbup;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2012 dan PMK No. 188/PMK.08/2012; Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan. diatur tentang pelaksanaan dan pendanaan; pemantauan dan evaluasi ; dan dokumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas, dan Fungsi dinas pemuda dan olahraga, Tata kerja, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 32 Tahun 2017
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.---
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang Tugas dan fungsi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 Halaman, Penjelasan: - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang tugas dan fungsi dinas sosial; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB MOPANI KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan non formal kabupaten buol.
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendikbud No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan non formal kabupaten buol dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang pembentukan; kedudukan; susunan organisasi; jabatan perangkat daerah; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; tugas, fungsi dan tata kerja; pembiayaan dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan yang terkait dengan Organisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajar kabupaten buol
7 Halaman, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu menetapkan Perbup tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten Buol Tahun 2018.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD Kabupaten Buol tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi makro Tahun 2018 yang antara lain termasuk prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD TAHUN 2018 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah kabupaten buol dalam penyempurnaan rencana kerja serta rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah tahun 2018; dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyurun RAPBD Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengaturanya. Diatur tentang badan perencanaan pembangunan daerah; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 24 Tahun 2017
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No.---
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang Tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman, Penjelasan : - hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
