Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 72 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021
pedoman - umum - sistem - penanganan - pelaporan - pengaduan - whistleblowing - system
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2021/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System)
ABSTRAK:
Bahwa pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negsara vterhada[ dugaan adanya penyimpangan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintashan yang baik serta sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas WBK untuk memberikan arah, landasan dan kwepastian hukum maka perlu menetapkan Perbup tentantg Pedoman Umum Sistrem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan pP No. 94 Tahun 2021; Pp No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018;Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasdi No.10 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana trelah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2021; Perbup Pangandaran Nmo. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengananan Pelaporan Pengaduan, Perlindungan Dan Penghargaan Pelapor, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021
BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD 2021/No. 54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6) Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 202 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permenkes No. 1438/MENKES/PER/X/2010; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB RI No. 16 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 41 Tahun 2016; Permenkes No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen Negara PANRB No. 17 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Tarif Layanan; Remunerasi; Pengelolaan Keuangan; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Jenis Layanan Minimal dan SPM BLUD UPTD di Kabupaten Pangandaran; Dewan Pengawas; Pedoman Pangadaan Barang dan/atau Jasa Pada RSUD Pangeda Pangandaran; Kerja Sama; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
125 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2021
penanganan - orang - dengan - ganguan - jiwa - odgj
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2021/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
ABSTRAK:
Bahwa negasra menjaminm setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penganan ODGJ.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan uU No. 15 tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2014; U No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria ODGJ, Penanganan ODGJ, Pekerja Sosial, Peran Serta Masyarakat Sektor Swasta, Sarana Prasarana dan Standarisasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2021
BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - PANDEGA - PANGANDARAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD 2021/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor 2022; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1438/MENKES/ PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/ PER/IV/2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 25/MENKES/ SK/V/2010; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/ SK/VI/2002; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran yang meliputi Ketentuan umum, Kelembagaan, Pengelolaan sumber daya manusia, Remunerasi, Pengelolaan keuangan, Pelaksanaan anggaran, Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban, Jenis pelayanan minimal, Dewan pengawas, Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa, Kerja sama, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
112 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021
rencana - strategis - peramgkat - daerah - tahun - 2021 - 2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2021/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Strategis Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 123 Permendagri No. 86 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perdas Ka. Pangandaran No. 24 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganm Perda No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Renstra Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
