konfirmasi - status - wajib - pajak - kswp - terhadap - pelayanan - publik - tertentu
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2021/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Terhadap Pelayanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa konfirmasi KSWP merupakan validitas data pada sistem Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memberikan pedoman dan kepastian hukum sesuasi dengan Lampiran I Pencegahan, angka 57 Inpres No. 7 Tahun n2015 maka perlu menetapkan Perbup Pangandaran tentang KSWP Terhadap Pelayanan Publik Tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbu Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, KSWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa salah satunya adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Guna optimalisasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Pangandaran agar tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat diperlukan tata cara pembagian dan penetapannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021, Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa, 3. Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan, 4. Sanksi, dan 5. Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Kepala Dinas
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa SDM yang berkualitas yang becirikan diantaranya berintegritas, akuntabel, profesional, inovatif, berbasis kinerja, disiplin, dan bersih dari praktik-pratik korupsi Daerah Kab. Pangandaran sebagai salah satu Kab. Prov Jabar yang memiliki potensi dalam bidang kepariwisataan dalam rangka pelaksanaan misi daerah Kab. Pangandaran berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 6 Lampiran II angka III huruf B maka nperlu menetapkan Perbup tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2012; UU no. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebetapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 68 Tahun 19995; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/87/M.PAN/8/2005; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Keputusan Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 8 Tahun 1996; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hari Jam Kerja Dan Pelaksanaan Salat Berjamaah, Pembinaan Dan Penagwasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2021
petunjuk - teknis - penerimaa - peserta - didik - baru - pada - taman - kanak - kanak - sekolah - dasar - dan - sekolah - menengah - pertama - tahun - ajaran - 2021 - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak - kanak, SD, SMP dalam rangka penerimaan peserta dididk baru TK,SD,SMP berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2021 maka perlu mentap[kan Perbup tentang Petunjuk Tejnis Penerimaan Peserta Didikl Baru pada TK, SD,SMP.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020; Permen pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permednasgri No. 120 Tahun 2018; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Panmgandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan PPDB, Jadwal Dan Tata Cara PPDB, Pendataan Ulang Dan Pemutahiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Rombongan Belajar, Pelaporan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
43 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021
rencana - kerja - pemerintah - daerah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2021/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk memberikan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 maka perlu menetapjkan Perbup tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UuNo. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Perpes No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permednagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permednagri No. 39 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Pwerda Prov Jabar no. 6 Tahun 2009; Perda prov Jabar No. 8 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 79 Tahun 2010; Pergub Jabar Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 24 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan perda Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 53 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang peraturan Bupati Pangandaran Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021
rencana - strategis - peramgkat - daerah - tahun - 2021 - 2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2021/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Strategis Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 123 Permendagri No. 86 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perdas Ka. Pangandaran No. 24 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganm Perda No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Renstra Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2021
penanganan - orang - dengan - ganguan - jiwa - odgj
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2021/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
ABSTRAK:
Bahwa negasra menjaminm setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penganan ODGJ.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan uU No. 15 tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2014; U No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria ODGJ, Penanganan ODGJ, Pekerja Sosial, Peran Serta Masyarakat Sektor Swasta, Sarana Prasarana dan Standarisasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
