PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 901 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kesehatan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan