Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 41 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen No. 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA_KEP YAPEN_NO_1_2014_PENYERTAAN_PDAM.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1, TLD NO.68

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Perusahaan Daerah Air Minum.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri No. 20 dan 77 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Nomor 6 Tahun 2011.
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalahupaya meningkatkan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan Modal bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyertaan Modal dilaksanakan setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD dan dituangkan didalam APBD. Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal. Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014.
8 hlm; Penjelasan 2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembentukan Perusahaan Daerah PT. Yapen

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 20 2013.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen No. 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Sumbangan Pihak Ketiga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA_KEP YAPEN_NO_1_2013...BANGAN PIHAK III.pdf

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1, TLD NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

Pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pembiayaan melalui sumbangan pihak ketiga. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011;
Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga. Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga diinventaris oleh DPPKAD dan disampaikan kepada Bupati. Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Bupati menunjuk SKPD untuk menerima sumbangan Pihak Ketiga. Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah. Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD. DPPKAD bekerja sama dengan SKPD menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2013.
6 hlm; Penjelasan 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 8 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 8 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 7 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 6 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 4 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepuulauan Yapen Nomor 3 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Hotel

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kepulauan Yapen Nomor 2 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Abstrak

APBD

Download file:

Perbub No.6 Th.2021.pdf

PERATURAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PERJADIN-APBD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memenuhi kaidah-kaidah pertanggungjawaban atas komponen biaya yang dikeluarkan maka dipandang perlu diatur bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas, bahwa bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut, Sewa kendaraan dalam kota, Biaya transportasi, biaya penginapan, Uang Harian, Biaya tes covid-19. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 02 Tahun 2018
4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.