Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
PERUBAHAN ATAS PERBUP BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
b. bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu memiliki alas
hak atas nama Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan serah terima prasarana, sarana Pemerintah Daerah dan utilitas perumahan kepada perlu menambah persyaratan administrasi, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
eraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 37 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Mengubah :
PERBUP Kab. Batang No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan perangkat daerah dan berperan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
b. bahwa dengan adanya pejabat setingkat yang merangkap penjabat jabatan lain, maka perlu memberi tambahan penghasilan kepada penjabat;
c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan bagi penjabat pimpinan tinggi pratama agar sesuai dengan beban kerja dan kondisi kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengubah bebearpa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERUBAHAN ATAS PERBUP BATANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi telah mendapatkan tambahan penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. bahwa agar tidak terjadi pemberian tambahan penghasilan ganda pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru maka perlu menghentikan pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, standar harga satuan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi aparatur sipil
negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangannya;
b. bahwa bantuan hukum merupakan hak aparatur sipil
negara yang memerlukan bantuan hukum dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya baik litigasi maupun
non litigasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa
bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara, maka perlu
mengatur perlindungan bantuan hukum aparatur sipil
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan
Hukum Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik - Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Lingkup Pemberian Bantuan Hukum; Pelaksanaan Bantuan Hukum; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar
pelayanan minimal;
b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja dan/ atau standar teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar
Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan umum; Penerapan Analisis Standar Belanja; Pengendalian dan Evaluasi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 42 Tahun 2022
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya; bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Batang diharapkan untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Batang; bahwa untuk menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Batang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (2), maka perlu menyusun standar pelayanan minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan SPM UPTD Labkesda, indikator, pengembangan dan kapasitas, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan dalam penggunaan identitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara, maka perlu penyeragamaan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyeragaman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu mengatur pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Dearah ini mengatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, pakaian dinas khusus, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, kewajiban, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2016 dicabut.
79 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Service Point Perizinan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, pasti dan terjangkau serta mendekatkan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah daerah terutama pada wilayah penyangga kawasan industri Kbaupaten Batang, perlu penyelenggaraan service point perizinan;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan service point perizinan, maka perlu menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan service point perizinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Service Point Perizinan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU NOmor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 1988, PP Nomor 6 Tahun 2021, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan service point, tugas dan fungsi, lokasi service point, penyelenggaraan service point perizinan, pembiayaan, sinergi, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
