Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KOTA METRO
ABSTRAK:
memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di kota metro, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan non muslim untuk wisata rohani
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung tiimur dan kabupaten dati ll metro
2. undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan ibadah haji
9. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
10. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kota metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2017/NO.8, TLD NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA LAMPUNG
ABSTRAK:
Nilai-nilai adat dan budaya Lampung sebagai kepribadian bangsa dan daerah, perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian sekaligus diberdayakan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
9. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 tahun 2013
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 tahun 2015
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 tahun 2016
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016
Peraturan ini mengatur antara lain mengenai: Ketentuan umum; asas dan tujuan; tanggung jawab dan wewenang; hak dan kewajiban masyarakat; penyelenggaraan pemeliharaan dan pelestarian; pemberdayaan dan pembinaan; lembaga adat budaya Lampung; budaya daerah lainnya; perselisihan atau sengketa; pendanaan; penghargaan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
17 hlm, penjelasan 7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 08 Tahun 2016
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA METRO
ABSTRAK:
1.pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 teniang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Metro;
1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomoer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
2) sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
Perwali ini mengatur mengenai TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK di lingkungan Pemkot Metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022
Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah;
b. bahwa selain Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat juga Penerbitan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang perlu didelegasikan;
c. bahwa berdasarkan pertrmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka peclu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Pcrizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kota
Metro;
UU No 12 Th 1999, UU No 28 Th 1999, UU No 25 Th 2007, UU No 25 Th 2009, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, UU No 11 Th 2020, PP No 96 Th 2012, PP No 18 Th 2016, PP No 5 Th 2021, PP No 6 Th 2021, Perpres No 97 Th 2014, Perpres No 91 Th 2017, Permendagri No 138 Th 2017, PeraturanBKPM No 3 Th 2021, PeraturanBKPM No 4 Th 2021, PeraturanBKPM No 5 Th 2021, Perda Kota Metro No 24 Th 2016, Perda Kota Metro 2 Th 2021, Perwali Metro No 43 Th 2021
Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
Perwali Kota Metro No 30 Th 2020 dan Perwali Kota Metro No 12 Th 2021
42
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2023
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 202
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51
ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah
UU No. 12 Tahun 1999 , UU No. 1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, PermenPUPR No. 28 Tahun 2016, PermenPUPR No.22 Tahun 2018 ,PERDA No.24 Tahun 2016, PERDA No.14 Tahun 2018,
Peraturan Wali Kota Tentang Standar Harga
Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro
Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Halaman 14
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimaldi Kota Metro;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan KotamadyaDati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
Pemerintah Kota Metro menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
12 (beserta notulen)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2017/NO.9, TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM,KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kota Metro dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2006
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
23. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
24. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
25. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012
36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015
40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur antara lain mengenai: Ketentuan umum; maksud dan tujuan; kewajiban; ketertiban; kebersihan; keindahan; tindakan penertiban; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; pendanaan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Perda kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang ketertiban umum, kebersihan dan di Kota Metro
28 hlm, Penjelasan 6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
