Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 267 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Metro No. 9 Tahun 2017 tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Download file:

Pw No. 21 Tahun 2024 ttg ...engawasan intern.pdf

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERN

ABSTRAK:

bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Piagam Pengawasan Intern;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerntah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4890);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016tentang Pencabutan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawas InternPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 1086); 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
Halaman : 8

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pw No. 19 Tahun 2024 ttg ...urangan utk jdih.pdf

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat IIMetro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik IndonesiaNomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6897);5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4890);6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6718);10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang StrategiNasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 108);11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor21 Tahun 2016 tentang Satrategi Penerapan PengendalianResiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keungan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2064);12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMetro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota MetroNomor 9);13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2020 Nomor 7);
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGA

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
Halaman : 23

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Abstrak

Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Metro No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

Download file:

Pw No. 18 Tahun 2024 ttg LHKPN utk jdih.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penambahan kreterian penyelenggaraan Negara yang wajib melakukan pelaporan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, perlu menyesuaikan terhadap Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4150);4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir Undang-UndangNomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6897);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir Undang-UndangNomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6718);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,Pengumuman dan Pemeriksaan Harta KekayaanPenyelenggara Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 572);10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 9);11.Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2018 tentangLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (BeritaDaerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimanajdih.metrokota.go.idtelah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun2021 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 3);
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Halaman : 4

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Pw No. 17 Tahun 2024 ttg ...li Kota utk jdih.pdf

KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro(Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2016 Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMetro Nomor 9 Tahun2019 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah KotaMetroNomor 9);7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahTahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran DaerahNomor 7);
Peraturan walikota tentang KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
Halaman : 7

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pw No. 16 Tahun 2024 ttg ...PD 2024 utk jdih.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Wali Kota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6056);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 136);12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang MenengahNasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 10);13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 158);18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1447);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);24. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang RancanganRencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 630);26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 Nomor314);27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah ProvinsiLampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah ProvinsiLampung Tahun 2023 Nomor 55);29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 14);30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui PeraturanDaerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2019 Nomor 9);31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2021 Nomor 7);32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MetroTahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2022 Nomor 5);33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaMetro Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2024 Nomor 5);
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Halaman : 7

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pw No. 15 Tahun 2024 ttg ...n 2025 utk jdih.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata caraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlumenetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1964 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2688);2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3825);3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggara PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6041);8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6056);9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia homor 6322);11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6909);14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 136);Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang MenengahNasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 10);16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umam dan PerumahanRakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);19.Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 32 Tahun 2018 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1891);20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1447);23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Risetdan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang StandarTeknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor6, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 314);27.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ProvinsiLampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 15);28.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah ProvinsiLampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah ProvinsiLampung Tahun 2023 Nomor 55);29.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);30.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melaluiPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (LembaranDaerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);31.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (LembaranDaerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);32.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022Nomor 5);33.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2024 Nomor 1)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Halaman: 9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Metro No. 6 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Metro Tahun 14 Tahun 2024.pdf

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, Berita Daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan di antaranya penetapan gaji dan tunjangan; Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
35

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Pw No. 13 Tahun 2024 ttg ...ta Metro TA 2025.pdf

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuanditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Standar Harga Satuan Barang dan JasaPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan KotamadyaDaerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3825);2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801);4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara RepubikIndonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6523);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang StandarHarga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6901);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 350);13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis HargaSatuan Pekerja Bidang Pekerjaan Umum (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1433);15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMetro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah KotaMetro Nomor 9)esiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran DaerahKota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
5

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Download file:

Pw No. 12 Tahun 2024 ttg ...AN 2024 utk JDIH.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangandan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam StandarHarga Satuan Kota Metro, maka Peraturan Wali Kota MetroNomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan BarangDan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 perluditinjau kembali;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentangPerubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan PemerintahKota Metro Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,Kabupaten Dati II Lampung Timur dan KotamadyaDati II Metro (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5533) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6523);8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 112);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 547);12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 8 Tahun 2023 tentang PedomanPedoman PenyusunanPerkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 683);jdih.metrokota.go.id14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota MetroNomor 9);15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (LembaranDaerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota MetroNomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran DaerahKota Metro Nomor 9);
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2024.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024
Halaman : 4

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

Pw No. 11 Tahun 2024 ttg RDTR salinan.pdf

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5)Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun2022-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro; danb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro Tahun2024-2044;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang TataCara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, danPenertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata RuangWilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana DetailTata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 329);Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentangPelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang danSinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentangPedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian PetaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, DanKota, serta Peta Rencana Detail Tata RuangKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 326);9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentangKoordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentangKoordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentangPelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang danPengawasan Penataan Ruang (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 1484);11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiLampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah ProvinsiLampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Lampung Nomor 542);12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2022 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);
PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
Halaman : 91

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT