PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 53 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 39 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 38 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 37 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 36 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 35 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pengendalian Intern Lalu Lintas, Jalan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 31 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 29 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan