Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 195 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 10 Tahun 2012

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-no 10 thn 2012 ocr.pdf

Abstrak

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO.10, TLD No.10, LL KAB MELAWI: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu adanyapengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, dan Perda Kab Melawi No. 21 Tahun 2007
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Perencanaan, Delegasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengeah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Pembangunan Tahunan Desa, Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Fungsi, Rancangan Plafon Anggaran Indikatif, Program, Kegiatan, Sasaran, Keluaran, Hasil, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarkat, Konsultasi Publik, Sosialisasi Publik, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Masyarakat; Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; Penyusunan dan Penetapan Rencana; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan; Data dan Informasi; Kelembagaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 15 Tahun 2006

Pembangunan Prasarana Pelayanan AIr Bersih Kota Nanga Pinoh

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah_No. 15 Tahun 2006 ocr.pdf

Abstrak

Pembangunan-Prasarana-Pelayanan-AIr-Kota-Nanga Pinoh

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.23, TLD No.27, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan AIr Bersih Kota Nanga Pinoh

ABSTRAK:

Perda ini mempertimbangkan perlunya jaminan hukum atas pelaksanaan pembangunan prasarana air bersih di Pancur Aji, Desa Poring. Pembangunan ini sebagai pemenuhan kebutuhan primer masyarakat atas tersedianya air bersih.
UU NOmor 1 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU NOmor 7 tahun 2004; UU Nomor25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 14 Tahun 1987; PP Nomor 20 Tahun 1990; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2003; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 8 Tahun 2006; Perda Nomor 1 Tahun 2006; Perda Nomor 14 Tahun 2006.
Tujuan Perda ini adalah untuk mengatur pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Nanga Pinoh demi menjamin ketersediaan dana, ketercapaian target, serta sistem kerja yang akuntabel, Prasarana dimaksud menggunakan sumber air di Pancur Aji hingga Dusun Tanjung Lai untuk didistribusikan di Kota Nanga Pinoh, serta desa lain yang dapat dijangkau. Perda ini ,antara lain juga mengatur waktu pelaksanaan dan pembiayaan dari tahun 2006 s.d. 2008, serta pelaksanaan operasional oleh pelaksana s.d. tahun 2026.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
Hal-hal yang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Melawi.
9 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017

APBD Desa

Abstrak

DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25, TBD NO.25, LL KAB MELAWI: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNo.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 5, pasal 8, dan pasal 11 Peraturan Bupati Melawi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa

APBD

Abstrak

DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/NO.4, TBD NO.4, LL KAB MELAWI: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur penyaluran dana transfer ke setiap desa di kabupaten Melawi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK NO.49/PMK.07/2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Dana Transfer; Tahapan Penyaluran; Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 14 Tahun 2008

Retribusi Izin Usaha Industri

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Download :
Perda Melawi Nomor 14 Tahun 2008 ocr.pdf

Abstrak

izin-usaha-retribusi-industri

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.74, TLD No.14, LL KAB. MELAWI: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Industri

ABSTRAK:

Perda ini mempertimbangkan bahwa izin usaha dimaksud dalam perda ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi dan objek potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 4 Tahun 1982; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 9 tahun 1995; UU nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 17 tahun 1986; PP Nomor 102 Tahun 2000; PP Nomor 51 Tahun 1993; PP Nomor 13 Tahun 1995; PP NOmor 66 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007.
Retribusi ini dipungut atas pemberian pelayanan pengurusan izin atas tanda daftar industri, perluasan, dan izin isaha industri. Berdasarkan nilai investasinya, Perda ini mengelompokkan industri menjadi industri kecil, menengah, dan besar. Perizinan dapat melalui tahap persetujuan prinsip dari Bupati Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2008.
Hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur dengan peraturan Bupati.
14 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT