Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain dilakukan sehingga perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 19 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 16 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 11 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat serta mempermudah koordinasi di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tugas Pokok dan Fungsi; Penyusunan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 1 Tahun 2017; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (enam) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengalokasian ADD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Lamp. : 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Indragiri Hulu. .
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permenkeu No. 49 tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Lamp. : 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional
Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional
Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Serta Intensif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan,Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal (SPP-UP), (SPP-GU) dan (SPP-TU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 16 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Uang Pesediaan OPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistim Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien,dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (e-planning), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 39 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Pengelolaan Sistem Elektronik; Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan; Penanggung Jawan dan Pemegang Sektor; Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemaunsiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/kota.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2014; PERMAN PPPA No. 11 Tahun 2011; PERMAN PPPA No. 12 Tahun 2011; PERMAN PPPA No. 13 Tahun 2011; PERMAN PPPA No. 14 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Prinsip Pengembangan KLA; Tahapan Pengenbangan; Pendanaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Lamp. : 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan maksimal perlu diberikan insentif berupa uang makan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENPAN RB No. 63/KEP/M.PAN/ 7/2003/; INSMENDAGRI No. 25 Tahun 1998; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu No. 65 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan; Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainya/Uang Makan; Pengecualian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainya/Uang Makan; Pelaksanaan; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Pakaian Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa untuk terwujudnya pelayanan publik yang prima perlu menciptakan suasana yang rapi, tertib dan nyaman didalam memberikan pelayanan, salah satunya melalui penggunaan pakaian khusus pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008; KEPMENPAN RB No. 63/KEP/M.PAN/ 7/2003; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu No. 65 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Warna Pakaian Khusus; Waktu Pengguan Pakaian Khusus; Pelaksanaan; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Lamp. : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
