Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_5_2007.pdf

Organisasi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Derah Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa dengan meningkatnya volume pekerjaan dan kebutuhan daiam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang periu melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2003
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB III : SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV : TATA KERJA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_4_2007.pdf

Organisasi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa, kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri; B. bahwa pelayanan disegala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga daerah perlu dilaksanakan secara efesien dan efektif melalui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretanriat Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI; BAB III : ORGANISASI; BAB IV : TATA KERJA; BAB V : KEPEGAWAIAN; BAB VI : KLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VII : BADAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA; BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB IXI : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
25 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Susunan Organisas! Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_3_2007.pdf

Organisasi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisas! Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa pelayanan di segala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga derah periu dilaksanakan secara efektif melembaga dipandang periu membentuk organisasi perangkat daerah guna menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA KERJA BAB III : KETENTUAN KETENTUAN LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perda_2_2007.pdf

Organisasi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa pelayanan disegala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga Daerah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; C. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
BAB I : MATERI POKOK BAB II :KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TATA KERJA BAB V : KETENTUAN KETENTUAN LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Katingan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Katingan No. 48 Tahun 2024.pdf

Pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD Tahun 2024 No. 816

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Reklame; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum; 2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak; 3. Perizinan dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; 4. Dasar Pengenmn, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 5. Masa Pajak , Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan; 6. Tata Cara Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame; 7. Keberatan dan Banding; 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 10. Penyitaan dan Lelang; 11. Pengawasan dan Penertiban; 12. Ketentuan Peralihan; dan 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 47 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar / Pedoman

Download file:

Perbup Katingan No. 47 Tahun 2024.pdf

Pelayanan Publik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD Tahun 2024 No. 815

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sehingga Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, maka diperlukan pengelolaan terhadap pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Persiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kelembagaan Pengelolaan Pengaduan; 3. Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis, Dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan; 4. Pemantauan dan Evaluasi; 5. Pelaporan; 6. Pendanaan; dan 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
27 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Katingan No. 46 Tahun 2024.pdf

Pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD Tahun 2024 No. 814

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah KabupatenKatingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima dan melaporkan penerimaan PBB-P2. Tata cara tersebut meliputi: a. Prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan objek pajak dan subjek pajak; b. Prosedur penerbitan, penyampaian SPPT; c. Prosedur pembayaran dan pengangsuran; d . Prosedur pelaporan; e. Prosedur penagihan; f. Prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; g. Prosedur keberatan dan banding; h. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran; i. Prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/ saat jatuh tempo; J. Prosedur pemeriksaan; dan k. Informasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Efektivitas Koordinasi Tata Kelola dan Pemanfaatan Aset di Kabupaten Katingan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Katingan No. 45 Tahun 2024.pdf

Aset

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD Tahun 2024 No. 813

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Efektivitas Koordinasi Tata Kelola dan Pemanfaatan Aset di Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi dan koordinasi tata kelola dan pemanfaatan aset pemerintah daerah diperlukan suatu sistem dan pengelolaan serta prosedur yang efektif, terkoordinasi dan transparan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum; 2. Fokus Perubahan; 3. Tujuan dan Sasaran Proyek Perubahan; 4. Manfaat Proyek Perusahan; dan 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
27 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Katingan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Katingan No. 44 Tahun 2024.pdf

Pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Tahun 2024 No. 812

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Penguasahaan Sarang Burung Walet; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum; 2. Pajak Sarang Burung Walet; 3. Tata Cara Pemungutan Pajak; 4. Penghapusan Piutang Pajak; 5. Keberatan dan Banding; 6. Kedaluwarsa; 7. Pemungutan Pajak Secara Elektronik; 8. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Ketentuan Peralihan; dan 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 42 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Katingan No. 42 Tahun 2024.pdf

AKIP

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD Tahun 2024 No. 810

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah, setiap Pimpinan lnstansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di instansinya masing-masing;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP; 3. Pemantuan; dan 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2024.
42 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT