Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD No.61/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 73 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; PermenKeu No. 221/PMK.05/2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kebijakan Akuntansi, BAB III Pelaporan Keuangan, BAB IV Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
214 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Qanun Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu; Untuk menyesuaikan tarif jasa layanan air perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 18 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2007, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 16 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 23 Tahun 2006, Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2008, Qanun Pidie Jaya No. 5 Tahun 2010,
Peraturan ini berisi tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD No.63/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 104 Tahun 2021; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 23 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 98 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 64 Tahun 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD No. 64/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 104 tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 7 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 20 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 63 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Gampong, BAB III Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong, BAB IV Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Gampong, BAB V Penggunaan Alokasi Dana Gampong, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
