Pencarian Peraturan

pajak dan retribusi daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5, TLD NO.77

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, khusus mengenai tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sudah Lidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
11 halaman

urusan pemerintahan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai kewenangan untuk menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan Peraturan Daerah; untuk mencapai kepastian hukum tentang urusan wajib dan urusan pilihan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembantuan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
MENGATUR TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2010.
8 halaman

LEMBANG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5, TLD NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA LEMBANG

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Lembang serta upaya untuk mewujudkan Lembang sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Lembang; kerja sama antar Lembang atau pihak ketiga mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian, pelayanan kepada masyarakat, dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Lembang.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 3 Menetapkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
MENGATUR TENTANG KERJA SAMA LEMBANG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
14 halaman

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pelayanan persampahan/kebersihan membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
23 halaman

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor'104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2186); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469f, Menimbang Mengingat 6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 347); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antiara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 2 lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5230); 16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 276); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2), 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 ) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 21).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 3 Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga peruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab. 7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi 4 massa, organisasi sosial politik' organisasi lainnya' lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP' 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada' diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung. 14. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu' ba,ia dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun' 16. Bangunan sementara adalah bangunan Yang diPakai untuk Sementaradanumurbangunandinyatakankurangdari5(lima) tahun. 17. Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah. 18. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap bendabenda purbakala. 19. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan. 20. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 2'l . Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang. 22. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota. 23. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman dikota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika. 5 24. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama. 25. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada. 26. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 27. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan. 29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum. 30. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. 31. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran. 32. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat dunia usaha dan pemerintah. 33. Harga bangunan adalah harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait. 34. lnstalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan. 6 35. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. 36. IPB adalah lzin Penggunaan Bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 37. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek dlperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana. 38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan. 39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase. 40. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. 41. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu. 42. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 43. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi. 44. Patane adalah bangunan yang khusus yang berfungsi sebagai tempat kuburan. 45. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 7 53. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata_ rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap. 54. Hak atas tanah adale tanah yang ,"0", 0,,'n hak atas permukaan bumi yang disebut orang baik ."non, ,'"'*"n kepada dan dipunyai oleh orangserta badan hukum. raupun bersama_sama dengan orang lain 46. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 47. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan. 48. PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 49. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan. 50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 51. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 52. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. BAB I' OBJEK DAN SUBJEK RETR'BUS' Pasal 2 (1) Objek retribusi bangunan. adalah 8 pemberian Lin untuk mendirikan (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penin auan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agat tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 Subjek retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi lzin Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan diukur dengan mengunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m2) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut : a. Untuk bangunan permanen berlantai 1 (satu) Rp. 8.000,J m2; b. Untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp. 5.000,-/ m2; c. Untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (satu) Rp. 4.000,-/ m2; 9 d. Untuk bangunan semi permanen berlantai 2 (dua) Rp. 3.000,-/ m2; e. Untuk bangunan sementara Rp. 2.000,-/ m2; dan f. Untuk bangunan tower 4o/o dari RAB. (2) Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, dan Koefisien Tingkat Bagunan ditetapkan sebagai berikut : a Koefisien Guna Bangunan b. Koefisien Luas Bangunan : c. Koefisien Tingkat Bangunan : No Guna Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/ Kantor Bangunan Perdagangan dan Jasa Bangunan Industri 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 2,50 No Luas Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 No Tingkat Bangunan Koefisien 1 2 3 4 Bangunan 1 Lantai Bangunan 2 Lanlai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai keatas 1,00 2,00 2,50 3,00 l0 BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk bangunan permanen Rp. 200.000,J IMB; b. untuk bangunan semi permanen Rp. 150.000,-/ IMB; c. untuk bangunan sementara Rp. 100,000,J IMB; d. untuk bangunan tower Rp. 500.000,J IMB; dan e. untuk bangunan rumah adat Toraja Rp. 200.000,J IMB (3) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses pelelangan, biaya Rekibusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) diatur sebagi berikut : a. bangunan baru sebesar 2Yo dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; b. rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan c. rehabililasi ringan sebesar 0,57o dari nilai rencana anggaran biaYa (RAB) bangunan l1 (1) Struktur dan besar tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dihitung sebagai perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m2; dit<ati koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Rekibusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG Pasal g Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 10 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 11 ( 1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Toraja Utara dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknik. (2) Pemohon mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang berisikan hal-hal sebagai berikut : - permohonan lzin Bangunan; - surat Pemyataan Pemohon; - surat Persetuiuan Tetangga; - surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan - Sertifikat / Akta Jual Beli / Surat Keluasan Tanah. (3) Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang telah diisi data pemohon, diperiksa, dinilai, dipantau dan ditandatangani oleh Kepala lembang / lurah dan camat , tempat lokasi bangunan tersebut dibangun. (4) Permohonan tersebut diperiksa, dinilai dan disetujui oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai dasar untuk pemberian lzin Mendirikan Bangunan. t2 (5) Setelah permohonan izin dinilai petugas sempadan meninjau lokasi bangunan tersebut untuk menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (6) Setelah gambar peta lokasi bangunan diterbitkan, pemohon membayar Retribusi IMB untuk penerbitan IMB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran (1) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan wajib didaftar oleh petugas dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman. (21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan retribusi. (3) Bentuk pendaftaran sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut : - mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan (lMB); - gambar bangunan (denah, tampak dan potongan bangunan); - surat buKi tentang status hak atas tanah; dan - Rekomendasi dari instansi terkait. Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pasal 13 (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), petugas polisi sempadan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meninjau ke lokasi bangunan tersebut. (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, petugas polisi sempadan menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (3) Petugas menghitung besarnya Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) berdasarkan perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m21 dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). IJ Pasal 12 Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka petugas menetapkan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pasal 15 Pembayaran rekibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Tata cara pembayaran yaitu para pemohon IMB membayar sesuai dengan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bendahara penerima Dinas Tata Ruang dan Permukiman' (1) (2) BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineria tertentu' Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah' Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara p"'Ut'i'n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan e4af Oaeran dan Retribusi Daerah (Berita Daerah *"irp","n Toraia Utara Tahun 201 1 Nomor 12)' (2) (3) Pasal 17 Hasil penerimaan berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)' dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 14 (1) Daerah, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut : a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 50 % (lima puluh persen); b. Kecam&n, 15 % (lima belas persen); dan c. Lembang / Kelurahan, 35 % (tiga puluh lima persen). (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayal (2) disetor ke kas daerah dan dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diberikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
15

kEPEMUDAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepemudaan

ABSTRAK:

Pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah; Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional; berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2011; Perpres Nomor 43 Tahun 2022; Permenpora Nomor 59 Tahun 2013; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB IKETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemuda, Kepemudaan, Pemberdayaan, Pelayanan kepemudaan, Penyadaran pemuda, Pengembangan kepemimpinan pemuda, Pengembangan kewirausahaan pemuda, Pengembangan kepeloporan pemuda, Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Masyarakat, Sekaa Teruna, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah, Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN. BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH. BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA, Peran, Tanggung Jawab, Hak. BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN,Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan. BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN. BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN. BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN. BAB X PENGHARGAAN. BAB XI PENDANAAN. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII LARANGAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
XVI Bab, 44 Pasal (23 Hlm.) dan 8 Hlm. Penjelasan.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, http://jdih.torajautarakab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK:

Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus parkir dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tora-ja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 22 Talrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan LaIu Lintas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I75 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir. Dinas teknis wajib melakukan parkir setiap 6 (enam) bulan. Struktur Tarif Tingkat kepadatan Struktur dan jenis kendaraan Tarif retribusi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2020

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perinciustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-203; 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyrusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, Perindustrian, Industri, Industri Besar, Industri Menengah, Industri Kecil, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Industri Unggulan Daerah, Industri Pendukung, Industri Hulu, Kawasan Peruntukan Industri. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Pasal 3 Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020-2040 Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah. BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH. BAB IV JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. BAB V PELAKSANAAN. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VII PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI. BAB VIII PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN. BAB XI PEMBIAYAAN. BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
132

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di Kabupaten Toraja Utara; Dengan adanya perkembangan kebutuhan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penetapan Batas Lembang, Penegasan Batas Lembang, Numerik, Digit. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP. BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAN LEMBANG. BAB IV KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan. Bagian Kedua Data Wilayah Adrn:inistrasi Pemerintahan. BABV PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol); Menimbang Mengingat : 1 2 t 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 20, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 I I tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 ter:talrg Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I l. Perafuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9O, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 20 1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OtO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO tentang Pembahan I I I Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2O14; 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2}ll tentang Rencana Kery'a Pemerintah Tahun 2O12; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O10 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 20O9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 9); 21. Peraruran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); I I I 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Ke{a DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll Tahun 201O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan S truktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara 5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang te{angkau dan berkualitas' 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB). 7. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMALB) darl Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/SMKLB), serta sekolah swasta' Menetapkal I I 8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Torqia Utara. 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis. 10. Bebas biaya pendidikan ada.lah salah salu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung. 11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebrgian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. 15. Profrl sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan. 16. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkal lulusan yang bermutu. 17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar' I I 18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/ lulusan. 19. Komisi Pengawas Penyelenggara Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Led igra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratjs agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Toraja Utara. 20. Tim Pengenda-li Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraal pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 2 Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi : a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas : 1. Sekolah Dasar; 2. Sekolah Dasar Luar Biasa; 3. Madrasah lbtidaYah; 4. Sekolah Menengah Pertama; 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan 6. Madrasah TsanawiYah. b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas : 1. Sekolah Menengah Umum; 2. Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat; 3. Madrasah AIiYah; dan 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa' I I BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaa-n Pasal 3 (l) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikaa dasar. (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah. (3) Pengalokasian anggaran dilakukaa dengan prosedur: a. setiap sekolah sasarar penyelenggaran pendidikan gratis mengajukal data prohl sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan da-lam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutal; b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi guna penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur; (a) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifrkasi darr va-lidasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya' (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Dan Prosedur Verihkasi Pasa] 4 (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungiawaban keuangan yalg diajukan oleh sekolah sasarar penyelenggara pendidikan gratis. I I I (2) Tim Pengendali Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan yang lalu atau laporan pertanggungiawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan gratis tersebut. Pasal 5 (1) Penetapan pengalokasiar biaya oleh Gubemur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali Kabupaten. (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Gubernur Suiawesi Selatan menetapkan alokasi pendidikan gratis setiap Tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. BAT} IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pasal 6 (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang diruangkan dalam suatu pernyataan dan / atau kepufusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan /atau komite sekolah / majelis madrasah. (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan Yang berrnutu' I I I Bagian Kedua Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Pasal 7 Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR Pasal 8 Penyelenggaraan pendidikan gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif. Pasal 9 Standar mufu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PEI{YALURAN DANA PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal 10 (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi : a. pembiayaan proses belajar mengajar; b. pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar; c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Keda Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite I I sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggunglawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : 1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah; 2. pemberian bantuan siswa miskin; 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis; 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu : a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); b) Kepramukaan; c) Palang Merah Remaja (PMR); d) Disiplin Lalulintas; e) Usaha Kesehatan Sekolah / Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba; f) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question / Pendidikan karakter; g) Kantin kejujuran; h) Olahraga, Jantung sehat, dan Kesenian; i) Wawasan Wiyata mandala; j) Pendidikan Bela Negara; k)Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan l) Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan. 5. lomba Guru I Kepala Sekolah Berprestasi I Berdedikasi; 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan 7. pembinaan peserta l,omba Guru, Kepala Sekolah dal Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional; b. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungiawab APBD KabuPaten, Yaitu : I l. Insenlif Pendidik; 2. Insenlif Tenaga Kependidikan yang mencakup : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) WaIi Kelas; d) Kepala Tata Usaha; e) Staf Tata Usaha; f) Bendalrara Pendidikan Gratis; g) Kepala Urusan; h) Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling (BPlBK) i) Laboran; j) Pustakawan; k) Satuan Pengamanan (SATPAM); 1) Bujang Sekolah (Bl); dan m) kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik serLifikasi maupun non sertifikasi; 3. Pengadaan Lembar Ke{a Siswa; c. untuk jenjang pendididkan menengah (SMA, SMK, MA, SMLB) yang menjadi tanggungiawab APBD Provinsi yaitu : 1. peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi : a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa / Peralatan [.aboratorium; b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah; c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru; d) BIMTEK PenSmsunan Kurikulum Implementasi; e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar; f) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi; g) BIMTEK Karakter Bargsa; h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan I I i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya. 2. pembelian / pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; a) pembelian Buku Bahasa Daerah; b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan; c) pembelian Buku Sejarah tokal; dan d) pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya; 3. pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa yang melipuli : a) pembiayaan transportasi dan Pengawasan Ujian; b) pembiayaan laporar Hasil Belajar Siswa; c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan d) pembelian Alat tulis Kantor untuk pelalsanaan Ujian. d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu : 1. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi: a) Pembiayaan lrmbar Kerja Siswa; b) Insentif Guru; c) Penggandaan Materi; dan d) Penggandaan Bahan Ujian. 2. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Barr kecuali penggandaan formulir PSB meliPuti : a) pengadaan AIat Tulis kantor; b) pengadaan Buku RaPor dan Photo; c) insentif Panitia PSB; d) konsumsi Panitia; e) pembiayaan Kegiatan MOS; f) pembiayaan Tes Bakat; dan I I g) pen5rusunan l,aporan Penerimaan Siswa Baru; 3. insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) Wali Kelas; d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK); e) Penanggungiawab Labl Bengkel; f) Teknisi; g) Pustakawan; h) Saluan Pengamanan (SATPAM) i) Bujang Sekolah; dan j) Cleaning Service; 4. pembiayaan kantor lainnya. (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (5) Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain. (8) Insentif tenaga pendidik darr tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungiawab masing-masing. I 1 I (9) Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional. Pasal 11 Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan. Pasal 12 Penetapar prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Bagian Kedua Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis Untuk Jenjang Pendidikar Dasar dan Menengah Pasal 13 (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut : a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan gratis; b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan graLis diatas kertas bermeterai cukup; c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan graLis pada papan pengllmuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut : I I I a. penyaluran Dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun be{alan; b. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana pendidikan gratis telah menyampaikan laporal pertanggung jawaban pada triuulan sebelumnya; c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan / atau menghenLikan pembayaran jika sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; d. biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kemba.li ke Kas Daerah Provinsi jika dana APBD Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten jika dana APBD Kabupaten sebelum tahun be{alan bera}hir; dan e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya. Bagiaa Ketiga l,aralgan Penggunaan Dana Pendidikan Gratis Pasal 14 ( 1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya. (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimara dimaksud pada ayat (1), adalah : a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain; b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga) ; c. dipinjamkan kepada pihak laia; d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, sfudy tour (karya wisata), dan sejenisnya; I I e. membayar bonus atau pakaian guru; f. membangun gedung/ruang baru; g. merehabilitasi sedang/ berat gedung; h. membeli bahan/ peralatan yang tidak proses pembelajaran; dan i. menanam saham. mendukung BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis. (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur. (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan eva.luasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Kornisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 16 ( I ) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses da-lam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan. (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan. I (3) Ketentuan le bih lanjut menge nai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid / masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga. (2) Besarnya parlisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan. (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagr peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KOMISI PENGAWAS PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 18 Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukaa, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati. I I I Pasal 20 Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB X PENUTUP Pasal 2l Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
19

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT