Pencarian Peraturan

PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. b. c. 1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter:tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 3 4 5 6 8 2 Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 101' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahlulr 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l"ayanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahrn 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138' Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I lO, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 4 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StAndar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor A2s); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora-la Utara Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 5 Menetapkan 2016 Nomor 15); 32. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 36);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 20t6. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Umsan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. T.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus 6 Pasal 2 (1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan Operasinal; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih (SAL); dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah. Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 3 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 20 16 sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja 7 Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 9. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencara keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rp 873.277.459.288,95 Rp 882.261.499.O73,30 surplus/ (defisit) c. pembiayaan 1. Penerimaan 2. Pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp (8.984.039.784,35) Rp Rp Rp Rp 20.873.692.642,2s 1.500.000.000,00 t9.373.692.642 25 10.389.652.857,90 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut : a. selisih arlggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp9O.781.69 5.272,05l. dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pendapatan Rp 964.059.154.561,00 setelah perubahan 2. realisasi selisihlebih/(kurang) Rp (90.781.695.272,051 b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp99. 67 1 . 34 8. 129,7 Ol dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah Rp 981.932.847.203,00 perubahan 2. realisasi Rp 882.261.499.O73,3O selisih lebih / (kurang) Rp (99.671.348.L29,7O1 c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah Rp8.984.O39.784,35 dengan rincian sebagai berikut: 1. surplus/delisitsetelah Rp (17.873.692.642,001 perubahan 2. realisasi Rp { 8.984.039.784,35) selisih lebih/(kurang) Rp 8.889.652.857,65 d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpO,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran penerimaan Rp 2O.a73.692.642,OO pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp 20.873.692.642,25 selisih lebih / (kurang) Rp O,25 e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rpl.5OO.OO0.OOO,O0) dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pengeluaran Rp 3.0OO.OOO.0OO,O0 pembiayaan setelah perubahan 2. realisasi Rp selisih lebih / (kurang) Rp (1.500.000.000,00) f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.5O0.OOO.0O,25 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan Rp 17.873.692.642,00 netto setelah perubahan 2. realisasi Rp Rp 873.277.459.288 95 1.500.000.000 oo 8 19.373.692.642 25 selisih lebih / (kurang) Rp 1.50O.0O0.OO0,25 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll b per 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: huruf a b c jumlah aset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana a. Pendapatan-LO b. Beban c. Surplus/ Defrsit dari operasi a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit-LO Pasal 6 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. saldo kas awal l Januari Rp Tahun 2O16 b. arus kas dari aktifitas Rp operasr c. arus kas dari aktilitas Rp investasi aset non keuangan d. arus kas dari aktifrtas Rp pembiayaan e. arus kas dari aktifitas non Rp zrnggaran f. saldo kas akhir per 31 Rp Desember Tahun 2O 16 19.OO5.332.031,25 200.358.40 i.725,95 1207.462.233.258,30) (1.500.000.o00,00) 16.885.917,00 r1.367.432.t56,72 Pasal 7 I"aporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp Rp 447.534.775.595,63 903.370.570.479 57 (ss.83s.794.883,94) Pasal 8 Laporan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll hunrf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: Rp Rp 985.954.220.225,2t r43.142.692.466,42 9 Rp 1.135.321.574.874,4I Rp 47.593.224.998,65 Rp L.O47.724.349.875,76 c. Koreksi nilai persediaan d. Selisih Revaluasi asset tetap e. Koreksi ekuitas lainnya f. Ekuitas akhir a. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 8,00 00,00 (4I .4O8.562.823 ,871 r.o87.728.349.875,76 Rp Rp Rp Rp Pasal 9 Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2O16 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lrbih Awal Rp 20.873.692.642,25 b. Penggunaan SaI sebagai penerimaan pembiayaan Rp 20.873.692.642,25 tahun berjalan c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 10.389.557.243,90 d. Saldo anggaran lebih akhir Rp 10.389.652.857,90 Pasal 10 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif at€.s pospos laporan keuangan. Pasal 11 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pe merintahan Lampiran I.3 10 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 l,ampiran I. 10 l,ampiran I.1 1 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. l,ampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII b. ikhtisar laporan daerah / perusahaan merupakan bagian Daerah ini. daerah, organisasi, progran dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaaan modal (investasi) daera.l.; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun €rnggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Neraca; Laporan arus kas; Laporan operasinal; Laporan ekuitas; Laporan saldo anggaran lebih; dan Catatan atas laporan keuangan. keuangan badan usaha milik tercantum dalam Lampiran VI dan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pasal 12 l,ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2 ) terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Man merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini; dan Ketentuan lebih pertanggungiawaban Pasal 13 lanjut pelaksanaan mengenai APBD sebagai penjabaran nnclan 11 pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O16 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
13

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran jasa ketatausahaan, survey, dan flasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk kepentingal pribadi atau Badan Hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan; b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat t anjutan perlu pembiayaan untuk penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tora-fa Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya dalam strulrtur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan 1 Menimbang Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarlg Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16O1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 3 Menetapkan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tora,ja Utara Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
46

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi dan industri mengakibatkan teq'adinSra alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertaniaa pargan yarlg dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; b. bahwa pemerintah daerah sebagai daerah agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekeq'aan dan penghidupan yang layak bagr kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daera-h tentang Perlindungan Lahan Pertanian Palgan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republil; Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5613); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Laban Pertarsian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tah.un 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); · 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); , ' 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Derah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. .. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui hersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Lahan adalah bagian daratan dari pennukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan rakyat. 14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. 15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. 16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. s 17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. 19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lab.an pertanian pangan berkelanjutan. 23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. 24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. 25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. 6 ,.• 26. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pert.anian. 28. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi lahan pert.anianpangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan. 29. Lahan Telantar adalah lahan yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuau pemberian hak atau dasar penguasaannya. 30. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang paling rendah berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP Bagi.an Kesatu Asas Pasal 2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsistensi; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersa.maan dan gotong-royong; f. partisipasif; g. keadilan; h. keserasian,keselarasan, dan keseimbangan; 1. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. tanggung jawab; 1. keragaman; dan rn. sosial dan budaya. 7 Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup perlindungan lab.an pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani; j. pembiayaan; dan k. peran serta masyarakat. Bagian Kelima Jenis Lahan Pertanian Pasal 5 Laban pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa: 8 a. lahan beririgasi; b. lahan reklamasi; dan/atau c. lahan tidak beririgasi. BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagi.an Kesa.tu Umum Pasal 6 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertania.n pangan. Pasal 7 (1) Laban pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan pedesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah daerah. (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pe:rtanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. Pasal 8 Apabila dalam wilayah daerah terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi. Bagian Kedua Perencanaan Pasal 9 (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Perencanaan Iahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: g a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; b. produktivitas lahan; c. kebutuhan pangan lokal dan regional; d. kcbutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; dan e. pembentukan kelompok tani. (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lab.an cadangan pangan. (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria: a. kesesuaian lahan; b. infrastruktur; c. penggunaan lab.an; d. produktifitas lab.an; dan/ atau e. luasan lahan tersedia. Pasal 10 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lab.an pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di daerah. (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di daerah. Pasal 11 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun berdasarkan hasil pemetaan lokasi yang memiliki potensi sebagai lahan pengembangan tanaman pangan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peren.canaan jangka panjang; b. perencanaan jangka menengah; dan c. perencanaan tahunan. Pasal 12 (1) Perencanaan lab.an pertanian pangan berkelanjutan daerah, menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecamatan dan lembang/ kelurahan. (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan lembang/kelurahan. Pasal 13 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku. (2) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. Pasal 14 (1) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah daerah. (2) Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan: a. pemetaan dan penataan kawasan; b. inventarisasi potensi; c. aksesibilitas; dan d. sarana produksi pertanian. Pasal 15 (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan. (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pertimbangan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah lembang dan pemerintah daerah. Pasal 16 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilik:an, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 17 Penetapan re1:1,cana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 18 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 19 (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan reucana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi. Pasal 20 (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana detail tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Pasal 21 Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah, (2) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah. Pasal 23 (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah daerah. (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 ( 1) Dalam hal suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditet.apkan sebagai kawasan strategis nasional. (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. luas kawasan pertanian pangan; .,.. b. produktivitas kawasan pertanian pangan; c. potensi teknis lahan; d. keandalan infrastruktur; dan e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Pasal 25 (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. BAB IV PENGEMBANGAN Pasal 26 ( 1) Pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/a.tau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.. (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi. Pasal 27 Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) dilakukan dengan: a. peningkatan kesuburan tanah; b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. pendiversifikasian. tanaman pangan; d. pencegahan dan penanggulangan ha.ma tanaman; e. pengembangan irigasi; f. pemanfaatan teknologi pertanian; g. pengembangan inovasi pertanian; h. penyuluhan pertanian; dan/ atau i. jaminan akses pennodalan. Pasal 28 ( 1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan: a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. penetapan lahan pertanian pangan menja.di lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/ a.tau c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan. (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan. pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Tanah telantar dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diinaksud pada ayat (2) apabila: a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemherian hak; atau b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila: a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/surat dari yang berwenang. 15 (6) Tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud oada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan. (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tan.ah telantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PENELITIAN Pasal 29 (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan rlengan dukungan penelitian. (2) Penelitia •1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pemerintah daerah. (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan penganekaragaman pangan; b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. inovasi pertanian; e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; f. fungsi ekosistem; dan g. sosial budaya dan kearifan lokal. (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian. Pasal 30 Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 31 Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 .� BAB VI PEMANFAATAN Pasal 32 (1) Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi: a. perlindungan sumber daya tanah dan air; b. pelestarian sumber daya tanah dan air.. c. pengelolaan kualitas tanah dan air; dan', d. pengendalian pencemaran. (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) dilakukan sesuai den.gan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 33 ( 1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban: a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. mencegah kerusakan irigasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam: a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. mencegah kerusakan lahan; dan c. memelihara kelestarian lingkungan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut. 17 BAB VII PEMBINAAN Pasal 34 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan: a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. koordinasi perlindungan; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. penyebarluasan informasi kawasan. pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/ atau f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PENGENDALlAN Bagian Kesa.tu Umum Pasal 35 (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. Pasal 36 Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian: a. insentif; b. disinsentif; c. mekanisme perizinan; d. proteksi; dan e. penyuluhan. Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif Pasal 37 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan kepada petani berupa: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/ atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Pasal 38 Pemberian insentif diberikan kepada petani dengan mempertimbangkan: a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. kesuburan tanah; c. luas tanam; d. irigasi; e. tingkat fragmentasi lahan; f. produktivitas usaha tani; g. lokasi; h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau i. praktik usaha tani ramah lingkungan. Pasal 39 Selain insentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing• masing. Pasal 40 Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati Bagian Ketiga Alih Fungsi Pasal 42 ( 1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (3) Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan halmya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsik.an untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur. ( 1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan keteutuan sebagai berikut: a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan b. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi. (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah maupun Rencana Program Jangka Panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan. (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. pernbukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); atau c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun non transmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Untuk keperlua.n penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 45 Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan . pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 46 Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya lahan pertanian pangan berkelanjutan secara permanen, pemerintah daerah melakukan penggantian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Pasal 47 Lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten. Pasal 48 (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula. (3) Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 49 ( 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melakukan rehabilitasi. Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lab.an yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 diatur dalarn Peraturan Bupati. BAB IX PENGAWASAN Pasal 51 (1) Untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja: a. perencanaan dan penetapan; b. pengern bangan; c. pemanfaatan; d. pembinaan; dan e. pengendalian. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara berjenjang. Pasal 52 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi: a. pelaporan; b. pemantauan; dan c. evaluasi Pasal 53 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh: a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah; dan b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b disampaikan kepada DPRD provinsi dalam laporan tahunan. Pasal 54 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan. (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil Iangkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX SISTEM INFORMASI Pasal 55 ( 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan d. tanah telantar dan subyek haknya. (4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang: a. fisik alamiah; b. fisik buatan; c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; d. status kepemilikan dan/atau penguasaan; e. luas dan lokasi lahan; dan f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. (5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diznaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD oleh Bupati. Pasal 56 (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan sampai kecamatan dan lembang/kelurahan. (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelola oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 58 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pasal 59 (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa pemberian jaminan: a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; b. rnemperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; d. pengutamaan basil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; dan/atau e. ganti rugi akibat gagal panen. (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Pasal 60 Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi: a. penguatan kelembagaan petani; b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; e. pembentukan bank bagi petani; f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 ( 1) Sejalan dengan pendirian bank bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan m.ikro di bidang pertanian di tingkat daerah; (2) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan: a. dana dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan; b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c. dana masyarakat. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 63 (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan: a. perencanaan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pengawasan; e. pemberdayaan petani; dan/atau f. pembiayaan. Pasal 64 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan melalui: a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi clan pernerintah daerah dalam perencanaar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 65 Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak: a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan b. mengajukan tuntutan pern.batalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. BAB XIII SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 66 ( 1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 42, Pasal 44 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi lahan; i. pencabutan insentif; dan/atau j. denda administratif. (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 67 ( 1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan APBD. (2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
46

pertanian dan peternakan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN GENETIKA KOPI ARABIKA TIPIKA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa Kopi Arabika Tipika Toraja adalah varietas kopi unggulan ciri khas Toraja yang digemari baik dalam negeri maupun luar negeri; b. bahwa sifat genetika Kopi Arabika Tipika Toraja sebagaimana dimaksud dalam huruf a terus mengalami penurunan mutu; c. bahwa belum ada Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelestarian genetika kopi Arabika Tipika Toraja
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. varietas yang dikembangkan; b. sertifikasi produk; c, promosi dal pemasaran; d. pendanaan; e. pemberdayaan masyarakat; dan f. sanksiadministrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
17 halaman

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa cagar budaya, merupakan kekayaan alam dan budaya bangsa yang memiliki peran penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, perlu upaya pelindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa perkembangan pembangunan dan pola hidup masyarakat yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat mengancam keberadaan cagar budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentar.g Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 1 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2O1O tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pelaksanaal Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamalan Swakarsa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 20O9 Nomor 4O Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (kmbaran Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Sealatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol1 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentalrg Pelestarian Pengelolaan Qagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 20 1 5-2030 (l,embaran 3 Menetapkan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan [rmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65).
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasa-l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 4 Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah ada-lah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Pewakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan. 9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Bupati. 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. 11. Warisan Budaya adalah sumber daya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datarg. 72. Bwdaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh setiap orang Toraja, yang diyakini memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 13. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di ajr yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agarrra, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 14. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau 5 dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia; berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 15. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidal< berdinding, dan beratap, berunsur tunggal atau banyak, dan/ atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam, berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 16. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam d.an/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengeta-huan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 17. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. 18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi rr.ang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) 6 tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa ialu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatl<an bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil serta dianggap mempunyai nilai penting bagr sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 20. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 21. Pengrrasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 22. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lainnya atau kepada Negara. 23. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 24. Insentif adaiah dukungan berupa advokasi, perbaltuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. 25.Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. 26. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat dibidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya. 27. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengkomunikasikal 7 koleksinya untuk tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan. 28. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 29. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah daerah. 30. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap objek pendaftaran (benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 31 . Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencana€rn, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangl da.i kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zr.nasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/ atau gangguan. 36. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 37. Pemugaran ada-lah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengery'aan untuk memperpanjang u sianya. 38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestari€rnnya. 8 40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagl kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 41. Revitalisasi addah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kernbali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 42. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakal pada bagran yang mempunyai nilai penting . 43. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 44. Register Daerah, Provinsi dan Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 46. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. 47 . 7-onasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. 48. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Toraja. 49. Karya Adi Luhung adalah karya seni budaya yang memiliki nilai dan mutu yang tinggi serta wajib dipelihara. 50. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 9 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. kenusaltaraan; d. keadilan; e. keterliban dan kepastian hukum; f. kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi; dan i. transparansidan akuntabilitas. Pasal 3 BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasa-l 4 (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi: 10 Pasal 2 Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk: a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa; b. melindungi peninggalan cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan atau kawasan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; c. mengembangkan dan memulihkan keaslian cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/ atau kawasan melalui peneilitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan; dan d. memanfaatkan peninggalan cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan / atau kawasan untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besar kesejahteraan rakyat. a. pelindungan cagar budaya; b. pengembangan cagar budaYa; dan c. pemanfaatan cagar budaYa. (2) Tugas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaYa; c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; d. menyediakan informasi dan tranformasi pengetahuan tentang cagar budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi cagar budaya; f. memfasilitasi setiap orang/kelompok dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cag€rr budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauarl, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Bagtan Kedua Wewenang Pasal 5 Dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya; b. mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data cagar budaya; d. menetapkan peringkat cagar budaya; e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya; 71 f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola kawasan cagar budaYa; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebljat<an sumber daya manusia di bidang kecagarbudayaan dan kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada orang/badan yang telah melakukan pelestarian cagar budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan Pengamanar ; n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan o. menglrentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN, PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Pemilikan Dan Penguasaan Pasal 6 (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukarmenukar, hadiah, pembelian, danl atau putusan/ penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh pemerintah daerah. (3) Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, maka kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t2 Pasal 7 Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat' Pasal 8 (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/ atau menguasai cagar budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal atau menetap di daerah. (2) Warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya keluar wilayah daerah dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 Cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dan berada di daerah dikuasai oleh pemerintah daerah. (1) Cagar budaya yang dimiliki orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya. (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dljual, digantirugi, dan/ atau melalui penetapan atau putusan pengadilan. (4) Cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 11 (l) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat daerah baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 10 Pasal 12 (1) Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, danl atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum' (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/ atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. (a) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki kurator. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (l) Setiap orang yang menemukan, memiliki dan atau menguasai cagar budaya dalam keadaan rusak, hilang, atau musnah, wajib melaporkannya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya. (2) Setiap orang yang tidak melaporkan adanya kerusakan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya, maka cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Pasal 14 (1) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang. 74 \2\ Cagat budaya atau benda, bangunan, struktur' lokasi, atau satuan ruang geografrs yang diduga sebagai cagar budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kePada dinas. Pasal 15 ( 1 ) Setiap orang yang memiliki dan / ataw menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. (2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik di daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2\ diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penemuan Pasal 16 (1) Setiap orarg yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. (2) Penemuan benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimalsud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas yang membidangi cagzr budaya melakukan pengkajian terhadap temuan. t5 Pasal 17 (1) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi, yang ditetapkan sebagai cagar budaya, berhak memperoleh kompensasi- (2) Apabila temuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya' dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka keberadaannya dikuasai oleh negara. (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangzrnnya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu. Pasal 18 (1) Pemberian kompensasi atas penemuzrn cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pencarian Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/ atau di air, tanpa izin Bupati. (2) Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, setelah mendapat izin dari Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan lokasi. 1b (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian cagar budaya atau yang diduga caga-r budaya sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk: a. menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan/atau bangunal cagar budaya; dan c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mencegah serta menanggulangi kerusalan cagar budaya. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola Pasal 2 I (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya memiliki kewajiban: a. memelihara kelestariannya; b. melindungi, memelihara, melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya; dan c. melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan, situs dan /atau kawasan cagurr budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya. 1,7 (3) Pemitik, penghuni dan/atau pengelola yang melaksanakan pelestarian cagar budaya berhak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAI} VI TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 22 (1) Pemerintah daerah membentuk tim ahli mewujudkan pelestarian dan pengelolaan untuk cagar budaya di daerah. (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua T\rgas dan Wewenang Pasal 23 Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 ayat (1) adalah: a. melakukan pengkajian /verifikasi terhadap dokumen dan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya; b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan, pemeringkatan, pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan kepemilikan cagar budaya; c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan pemilikan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya; dan d. menyusun standar penilaian sebagai dasar pemberian klasifikasi penggolongan pada bangunan cagar budaya. 18 Pasal 24 (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pa*l 22 ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut: a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 5 (lima) orang anggota. (2) Komposisi keanggotaan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah daerah; b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi; c. 2 (dua) orang dari perwakilan asosiasi profesi; dan d. I (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. (3) Syarat keanggotaan tim ahli adalah: a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya; b. menguasai dan memahami lingkup cagar budaya; c. memiliki kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi di bidang pelestarian cagar budaya; d. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya; dan e. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. (4) Kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaratan, pengangkatan pemberhentian keanggotaan, dan tata ke{a tim ahli diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Masa Bakti Pasal 25 (1) Masa bakti tim ahli adalah selama I (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah masa ke{a beral<hir. (2) Keanggotaan tim ahli berhenti karena: a. meninggal dunia; b. masa berlaku jabatan sebagai anggota telah berakhir dan tidak ditetapkan kembali oleh Bupati; 19 c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d. melakukan pelanggaran dan/ atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota tim ahli. BAB VII PENDAF"IARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN, PENCATATAN, PEMERINGKATAN, PEMBERIAN TANDA CAGAR BUDAYA DAN PENGHAPUSAN Bagran Kesatu Pendaftaran Pasal 26 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya. (3) Pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta pengambilalihan oleh pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturaa Bupati. PasaT 27 Setiap orang dapat berparlisipasi dalam melakukan pendaftaral terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pasa-l 28 Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara dan/ atau non digital. sistem digital 20 Bagian Kedua Pengkajian Pasal 29 (1) Hasil pendaftaran cagar budaya diserahkan kepada tim ahli untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaYa. (3) Dalam melakukan kajian, tim ahli dapat dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi cagar budaya dan perangkat daerah lain yang terkait. (4) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Pasal 30 Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada tim ahli. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 31 (1) Penetapan status cagar budaya pada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari tim ahli. {2} Penetapan status cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya, diterima dari tim ahli. (3) Setelah tercatat dalam register daerah, sebagai cagar budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: a. surat keterangan status cagar budaya; dan b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. 21 (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktLll sagar budaya berhak mendapat kompensasi. Pasal 32 Bupati melalui dinas, memberitahukan penetapan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya kepada pemilik cagar budaya. Bagran Keempat Pencatatan Pasal 33 (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya harus dicatat dalam register daerah cagar budaya. (2) Pemerintah daerah melalui dinas membentuk sistem register daerah cagar budaya. Pasal 34 Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dicatat di dalam register daerah cagar budaya. Pasal 35 Pemerintah daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Pengelolaan register daerah cagar budaya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagian Kelima Pemeringkatan Pasal 37 Pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat 22 nasional, peringkat provinsi, dan peringkat daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Pasal 38 Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat daerah, apabila memenuhi syarat: a. sebagai cngar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan e. jumlahnya terbatas. Pasal 39 Pemeringkatan dalam Pasal Bupati. cagar budaya sebagaimana 37 ditetapkan dengan dimaksud Keputusan Pasal 40 Pasal 41 Peringkat cagar budaya dapat dicabut, apabila cagar budaya: a. musnah; b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya; c. kehilangal sebagian besar unsurnya; atau d. tidak lagr sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40. Bagian Keenam Pemberian Tanda Pasal 42 (1) Setiap orarg yang memiliki, mengelola kawasan dan/atau menghuni bangunan atau cagar 23 Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi tim ahli disetiap tingkatan. budaya wajib memasang tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Bagian Ketujuh Penghapusan Pasal 43 (1) Cagar budaya yang sudah tercatat dalam register daerah, provinsi dan nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi tim ahli cagar budaya ditingkat pemerintah. (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) haru s ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pasal 44 (1) Penghapusan cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional caga-r budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan apabila cagar budaya: a. musnah; b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau d. setelah diketahui statusnya bukan cagar budaya. (2) Penghapusan cag€rr budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya dan dokumen yang menyertainya. (3) Dalam hal cagar budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, cagar budaya wajib dicatat ulang ke dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 24 BAB VIII PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN Bagran Kesatu Umum Pasal 45 (1) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. (2) Kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli dengan memperhatikan etika pelestarian. (3) Tata cara pelestarian pengelolaan dan cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan te{adinya perubahan keasliannya. Pasal 46 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Pasal 47 Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya. Bagian Kedua Pelindungan Pasal 48 Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya. 25 Paragraf I Penyelamatan Pasal 49 Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yarlg memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Pasal 50 ( I ) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk: a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan d.an/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Pasal 5 I (1) Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang arnan. (2) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli. (3) Pemerintah daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru. Pasal 52 Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 Paragraf 2 Pengamanan Pasal 53 (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Pasal 54 (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya. (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata. (3) Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. Pasal 55 Cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran. Pasal 56 Setiap orang dilarang: a. merusak, menghilangkan dan/ atau mengambil dengan tanpa hak atas cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan /atau dari letak asal; b. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya; dan/atau c. membawa cagar budaya keluar wilayah daerah bukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, 27 dan/ atau pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannYa. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tnnasi Pasal 58 (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dart pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di daerah. (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/ atau religi. Pasal 59 (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air. (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. znnainti; b. zona penyangga; c. ",ona pengembangan; dan/atau d. zona penunjang. (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengrtamakan peluang peningkatan kesej ahteraan rakyat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata- cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Bupati. 28 Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 60 (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya. (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh pemerintah daerah. Pasal 6 1 (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. (2) Pemeliharaair cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. (4) Perawatan cagar budaya sebagaimala dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus. (5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 5 Pemugaran Pasal 62 (1) Pemugaran bangunan struktur cagar budaya cagar budaya dan yang rusak dilakukan 29 untuk mengembalikarl kondisi lisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan: a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan / atau teknologi pengerj aan; b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; darr d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya. (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal. (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum Pasal 63 (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanal, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya. (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh: a. izin pemerintah daerah; dan b. persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai cagAr budaya. 30 (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Paragral 2 Penelitian Pasal 64 (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui: a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagran dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya. (5) Pemerintah daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (U kepada masyarakat. Paragraf 3 Revitalisasi Pasal 65 (1) Revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan 6pgar [qd4y3 memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. 31 (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Pasal 66 (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya, baik seluruh maupun sglagran, kecuali dengan izin Bupati dan sesuai dengan tingkatannya. (2\ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasa-l 67 Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Paragraf 4 Adaptasi Pasal 68 (1) Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: a. ciri asli dan/atau muka bangun.ur cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan: a. mempertahankan nilai yang melekat pada cagar budaya; b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/ atau d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya. 32 Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 7O ( 1) Pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang. (3) Fasilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pasal 7l Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan w4iib didahului dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 72 (1) Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. (2) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. 33 Pasal 73 (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. (2) Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya. (3) Cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebalkan kepada yang memanfaatkan cagar budaya. Pasal T4 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati. Pasal 75 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang dimiliki dan /atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk keperluan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata. Pasal 77 Setiap orang dilarang: a. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersial tanpa izin/persetujuan pemilik dan/atau pihak yang menguasainya; dan b. memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun sebagran, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin sesuai dengan tingkatan kewenangannya. 34 Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PEMUGARAN DAN PEMULIHAN Pasal 79 (1) Setiap orzrng yang akan melakukan pemugaran dan/atau, pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya harus mendapat izin dari Bupati. (2) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/ atau bangunan ceg2r budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewa,jiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula. (3) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan memulihkan kawasan dan / atau bangunan pada keadaan semula dengan biaya sendiri. (4) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitlan izin mendirikan bangunan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Bangunan caga-r budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya. BAB X PENGAWASAN Pasal 80 (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi cagar budaya atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. (2) Untuk pelalsanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dinas atau pejabat yang ditunjuk, 35 berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/ atau bangunan cagar budaYa. (3) Bupati dapat meminta pertimbangan tim ahli guna menunjang tugas dan efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21. (4) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PENDANAAN Pasal 81 (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBD; b. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Bagran Kesatu Teguran Pasal 82 (1) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa pemberian surat teguran, apabila 36 terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan / atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar dan atau dapat merusak cagar budaya. (2) Surat teguran sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus memuat: a. ketentuan hukum yang dilanggar; b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran; c. hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; d. tindakan pemerintah daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan e. hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran. (3) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. Pasal 83 Bupati berwenang melakukan tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran apabila: a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/ atau lingkungan (force majeur); dan b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan. Bagran Kedua Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Pasal 84 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan pada bangunan; dan b. tidak sesuai dengan izin dan atau peraturan perundang-undangan. (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 37 (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan. Bagian Ketiga Penghentian Kegiatan Pemugaran dan Pembongkaran Bagian Keempat Pencabutan Izin Pasal 86 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas: a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan; b. uraian falta yang menunjukkan pelanggaran; dan c. akibat hukum dari pencabu t-an inr,. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati. 38 Pasal 85 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemugaran danfatau pembongkaran bangunal cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar. (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penghentian dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkarannya dilakukan penyegelan. Pasal 87 BAB XIII PEI.iYIDIKAN Pasal 88 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya diberi wewenang untuk melaksanakan penldikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana cagar budaya; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana cagar budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. membuat dan menandatangi berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang cagar budaya. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 89 39 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 49, Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1), dan/atau pasal 79 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OlO tentang Cagar Budaya. (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasat 20 ayat (1), Pasal 2l ayat (1) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat(3), Pasal 55 ayat (21, Pasal 62, Pasal 64 ayat (5), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
51

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SE"IAHTERA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SEJAHTERA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk membentuk Perusahaal Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O07 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
MEMUTUSI(AN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SE.'AHTERA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urtrsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwalilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. J 9. Pegawai adalah Pegawai perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 10. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum dan sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati. ll.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adaiah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOp ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau perolehan baru,atau NJOp pengganti. 12. Tahun takwim adalah tahun be4'alan. BAB II NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasai 2 Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pasal 3 Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama uPerusahaan Daerah Mekar Sejahtera". Pasal 4 (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Ibu Kota Daerah. (2) Perusahaan Daerah ini dapat mendirikal cabang dalam dan luar wilayah Daerah. BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA Pasal 5 Maksud dan T\rjuan dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah: 1. menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah; 2. menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan 3. meningkatkan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kery'a. + Pasal 6 (l) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut: a. bidang pertanian dan kehutanan; b. bidang perdagangan, industri, percetakan, dan koperasi; c. bidang pertambangan dan energi; d. bidang perbengkelan; e. bidang parkir dan terminal; dan f . lnme industry; g. usaha jasa persewaan aset daerah; dan h. bank sampah. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7 Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha daerah; b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan c. menyusun dan melaksanakan perencanaan Perusahaan Daerah. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui kegiatan usaha Perusahaan Daerah; b. pencapaian keuntungan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan c. koordinasi dengan instansi daerah sehubungan dengan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Daerah. 5 BAB V MODAL Pasal 9 (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan penyetoran pertama sebesar Rp1.0O0.OO0.0O0,00 (satu milyar rupiah), dan penyetoran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham. (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum. (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan lain. (5) Semua bahan likuidasi disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. (6) Perubahan modal dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH Pasal 10 (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. (2) Ketentuan Mengenai Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII PENGELOLAAN, TUGAS, DAN WEWENANG DIREKSI Bagran Kesatu Pengelolaan Pasal 11 (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi. (2) Jumlah anggota direksi paling tinggi 3 (tiga) orang serta 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur uta.ma dan yang lainnya sebagai direktur. 6 (3) Dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan Daerah direksi dibantu oleh kepala unit dan kepala unit dibantu oleh kepala seksi. (4) Tanggung jawab fungsional perusahaan Daerah dilakukan oleh direktur utama kepada Bupati. (5) Dalam melaksanakan tugasnya direktur bertanggung jawab kepada direktur utama dan bertaaggung jawab kepada direktur. kepala unit Pasal 1 2 (1) Tata tertib kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi. (2) Direksi dalam menjalankan berdasarkan kebijaksanaan ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua T\rgas dan Wewenang Pasal 13 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; b. menyampaikan rencana ke{a 4 (empat) tahunan dan rencana keq'a anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. melakukan pengelolaan terhadap program kela setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas; d. mengendalikan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah; dan e. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas. Pasal 14 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskal pegawai dari jabatannya; b. menandatangani Neraca dan Perhitungan I"aba/Rugi, dan; 7 Perusahaan Daerah umum yang telah c menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. Pasal 15 (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal: a. mengadakan perjanjian keqjasama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi; c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD; d. mengadakan investa.si baru; e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan f. mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu. (2) Persetujuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (l ), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidal< mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi. Pasa-l 16 (1) Dafam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan Penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan Daerah dan ketentuan perundang-undangan. (2) Mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca Perusahaan Daerah. 8 (a) Tata cata pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 17 Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Bagran Kesatu Pengangkatan Pasal 18 (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, apabila Direksi terbulrli mampu meningkatkan kine{a Perusahaan Daerah setiap tahun. (5) Pengecualian dari ayat (4) apabila direksi yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama. Pasal 19 (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi sya-rat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. syarat umum: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik lndonesia; 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik I Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang; 6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah; 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; b. syarat-syarat khusus: 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan; dan 2. mempunyai pengetahuan, kecalapan dan pengalaman pekelaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan, dan berwibawa serta jujur. (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundan5undangan. (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu: a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah; b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau l,embaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lingkup usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lingkup usaha lainnya yang bertujuan mencari laba. Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 20 (1) Masa Jabatan berakhir masa dunia. Anggota Direksi berakhir karena jabatannya dan/atau meninggal t0 (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. melalukan tindakan yang merugikan perusahaan; c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaa terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati. (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari keda setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan: a. keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d; dan b. keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc. (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat. (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 2 1 Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati. Pasal 22 (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. l1 BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagr Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. BAB X PENGAWAS DAN PEMBINAAN Pasal 24 (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kefa dan Anggaran Perusahaan Daerah. Pasal 25 Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati. Pasal 26 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; b. mengawasi pelaksanaan Rencana Keda dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati; c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan 12 gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai sa.ran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkataa dan pemberhentian Direksi; e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kineq'a Perusahaan Daerah; f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah; g. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya. Pasai 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Badan Pengawas wajib memperhatikan: a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. pemisahan antara tugaS pengawasan dengan tugas Direksi. Pasal 28 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prognm keda yang telah disetujui; b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah; c. mengesahkan Rencana Ke{a dan Anggaran Perusahaan Daerah; d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah; e. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah; f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas; 13 g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program ke4'a Direksi; da-n i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatal Direksi yartg dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan. Pasal 29 (1) Badan Pengawas mengadakan rapat paling rendah 3 (tiga) bulan sekali dansewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas. (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. Pasal 3O Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat. Pasal 3 1 Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas. Pasal 32 Organisasi perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah. BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS Pasal 33 (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagaimana Pasal 3O yang mempunyai dedikasi dan 14 dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah. (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memilikj kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah. (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang, I (satu) orang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota. (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 35 Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Pasal 36 (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. melakukal sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah; d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. l5 (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati. (4) Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (5) Dalam hal tery'adi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut: a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara; b. dalam sidang tersebut diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati; dan c. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhential sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara menjadi batal. Pasal 37 Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat 16 menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan perusahaan Daerah. Pasal 38 Semua pembiayaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah. dalam rangka dibebankan pelaksanaan tugas kepada Anggaran BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN Pasal 39 (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang temyata melalcukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wqjib memberikan pertanggungiawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (2),untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. (4) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat dimaksud pada ayat (3) untuk sementa,ra dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara. BAB XIII TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 40 Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim Pasal 41 (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan 17 selambat-lamb atnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersalgkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan be{alan. (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Bupati. (a) Dalam hal te{adi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan. (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati. (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya. BAB XIV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 42 Direksi wajib menyampaikan La.poran Perhitungan Hasil Usaha kegiatan Perusahaan Daerah secara berkala seka-li dalam triwulan. Pasal 43 (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lambat akhir bulan Desember tahun berikutnya. (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/ Akuntan Publik. l8 (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis. BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 44 (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut: 3. lagian laba untuk untuk Pemerintah Daerah, sebesar 5Oo/o llima puluh per seratus); b. untuk Cadangan Umum, sebesar 107o (sepuluh per seratus); c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas sebesar 15olo (lima belas per seratus); d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10olo (sepuluh per seratus); dan e. untuk Dana Sosial sebesar 157o (lima belas per seratus). (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah. (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah. BAB XVI PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH Pasal 45 (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga 19 apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yarrg disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlatu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
25

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak,untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak,pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memdukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten Layak Anak b. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak; d. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kelurahan/Lembang, kecamatan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten layak Anak;
1. Undang-uandang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan ( Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); .. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anok p .Prnhoron Negara 'T'oh11n 1997 Nornor 3, tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 4. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admisision to Employment (Konvensi ILO mengenai U siaMinimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835}; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang tentang Per lindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNornor 5606); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 720); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann tenLangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRemrblikIndonesiaNomor5679\: 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PRINSIP DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP DAN SASARAN BAB IV : KELEMBAGAAN BAB V : PENILAIAN DAN PELAPORAN BAB VI : PEMBIAYAAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
10

pajak dan retribusi daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, TLD NO. 80

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, khusus mengenai golongan minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
10 halaman

pemilihan Umum Daerah - desa

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8, TLD NO.79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG

ABSTRAK:

untuk memenuhi maksud Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128 / PUU -XlIl / 2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang mengalami perubahan dikarenakan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIll/2015 yang membatalkan Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
7 halaman

kependudukan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7, TLD NO.79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pelaksanaan Pasal 79A yang mengamanatkan semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya, termasuk sanksi administratif;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentang Keimigrasian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT