Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2014/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk pendekatan pelayanan dan menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk; b. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, perlu mengalami penambahan jaringan Organisasi Dinas Kesehatan dengan membentuk UPTD Puskesmas dan menetapkan UPTD Puskesmas Rawat Inap; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063}; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangk.at Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60); 15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 4),
PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KASUPATEN TORAJA UTARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Ke'pe (21 Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka UPTD Puskesmas di Daerah berjumlah 26 (dua puluh enam} yaitu: a. b. UPTD UPTD Puskesmas Rantepao; Puskesmas Laangtanduk; c. UPTD Puskesmas Tallunglipu; d. UPTD Puskesmas Tondon; e. UPTD Puskesmas Nanggala; f. UPTD Puskesmas Tikala; g. UPTD Puskesmas Lempo; h. UPTD Puskesmas Ta'ba'; 1. UPTD Puskesmas Pangala'; J. k. 1. UPTD UPTD UPTD Puskesmas Baruppu'; Puskesmas Rantepangli; Puskesmas Balusu; m. UPTD Puskesmas Sa'dan Malimbong n. UPTD Puskesmas Bangkelekila'; o. UPTD Puskesmas Kapala Pitu; p. UPTD Puskesmas Sopai; q. UPTD Puskesmas Pasang; r. UPTD Puskesmas Buatallulolo; s. UPTD Puskesmas Tombagkalua'; t. UPTD Puskesmas Buntao'; u. UPTD Puskesmas Rantebua ; v. UPTD Puskesmas Awan Rantekarua; w. UPTD Puskesmas Ma'dong x. UPTD Puskesmas Ranteuma; y. UPTD Puskesmas Bokin; dan z. UPTD Puskesmas Ke'pe. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Puskesmas sebagai UPTD Puskesmas Rawat Inap, yaitu: 1. UPTD Puskesmas Rantepao 2. UPTD Puskesmas Laangtanduk 3. UPTD Puskesmas Tondon 4. UPTD Puskesmas Nanggala 5. UPTD Puskesmas Tikala 6. UPTD Puskesmas Tombangkalua 7. UPTD Puskesmas Rantepangli 8. UPTD Puskesmas Sa'dan Malimbong 9. UPTD Puskesmas Balusu 10. UPTD Puskesmas Pangala 11. UPTD Puskesmas Ta'ba 12. UPTD Puskesmas Lempo Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
5

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksaaaan pembalgunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka perlu dibuatkan bukti Pembayaral Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) seb^gatmana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 474O); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 .t Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O37); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 2T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. UndangUndang Nomsr 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukal Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 20O9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah hopinsi dan Pemerintahan Daera-h Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Torqla Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nornor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O 1l tentang Pajak Daerah (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6)
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah l*mbaga Perwa-kilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi addah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Palak ad.dah Pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan. MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galiar Golongan B. 1O. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPIPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangal Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan tresarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKEI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUEJEK PAJAK Pasa-l 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batual dipungut Pajak atau kegiatzn pengambilaa mineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batual adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan l,ogam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b. Baru T\rlis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. Batu Permata g. Bentonit h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. w. x. v. z. aa. ab. ac. ad. ae. a-f. ag. ah. ai. aj ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. aJ(. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum Kalsit Kaolin kusit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tarah Serap (Fullers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (Alum) Tras Yarosit Zeolit Intan Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball clay Zeolit Rijang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon Ikistal Kuarsa Krisopras Garnet Agat Topas Kerikil Galian Dari B bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. ch. ci. cj ck. cl. cm. cn. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Batu kali Pasir Urug Sirru Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirolilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kay,r Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (Laterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasa-l 4 (1) Dasar pengenazrn pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan mrlatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dal Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Bukan Logarn dan Batual. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : al lOo/o (sepuluh persen) dari nilai jual flafon anggarEm sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah), b) 15 % (lima belas persen) dari nilai jual flafon anggaran lebih dari Rp. l.OOO.OOO.OOO (Satu Milliar Rupiah), (2) Besarnya tarif pajak pada mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a. Truk yang bermu atan, 2 m" dengan nilai jual seharga Rp. 10O.OOO - lOo/o = Rp. 10.OOO (sepuluh ribu rupiah); b. Tmk yang bermuatan 3 m" dengan nilai jual seharga Rp. f 5O.O0O - lOo/o = Rp. l5.O0O ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang tenrtang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan t ogam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara yang mengangkut Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal I 1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jargka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakhr yang ditenh:kan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak Jrang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waltu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1OO % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dil;akukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalaui Kantor Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 1 x 24 jarn atau da-lam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalrukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yalg ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukal secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dal menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar Lidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2l {dua puluh satu) hari sejat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setela} lewat IO (sepuluh) hari sejak tangfla) pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyrtaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor klang Negara. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanegal, jam dan tempat pelaksanaal lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 2 I (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan penguranga, keringanan dan pembebasaa pajak. (2) Tata. cara pembayaran pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatal atau atas permohonan wajib pajak dapat: a) membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan da-lam penerapan peraturan Perundangundangan Perpajakan D aerah; b) membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilalan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapal dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara terfulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB VI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkal bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimala dimalsud pada ayat (21 diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat walrhr 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidat memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepufusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o (d:ua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. naina dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besamya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam wakru paling lama I (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1)Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waltu 5 (lima) Tahun terhifung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidarra dibidang perpajakan Daerah. (2) Kadaluarsa penegrhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitlan surat teguran dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peratural Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3O Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Pasal 31 Ager Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerhtrlrhYr Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupakn Tor4ja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
14

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa cagar budaya, merupakan kekayaan alam dan budaya bangsa yang memiliki peran penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, perlu upaya pelindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa perkembangan pembangunan dan pola hidup masyarakat yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat mengancam keberadaan cagar budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentar.g Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 1 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2O1O tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pelaksanaal Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamalan Swakarsa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 20O9 Nomor 4O Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (kmbaran Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Sealatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol1 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentalrg Pelestarian Pengelolaan Qagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 20 1 5-2030 (l,embaran 3 Menetapkan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan [rmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65).
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasa-l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 4 Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah ada-lah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Pewakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan. 9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Bupati. 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. 11. Warisan Budaya adalah sumber daya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datarg. 72. Bwdaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh setiap orang Toraja, yang diyakini memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 13. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di ajr yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agarrra, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 14. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau 5 dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia; berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 15. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidal< berdinding, dan beratap, berunsur tunggal atau banyak, dan/ atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam, berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 16. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam d.an/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengeta-huan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 17. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. 18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi rr.ang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) 6 tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa ialu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatl<an bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil serta dianggap mempunyai nilai penting bagr sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 20. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 21. Pengrrasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 22. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lainnya atau kepada Negara. 23. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 24. Insentif adaiah dukungan berupa advokasi, perbaltuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. 25.Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. 26. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat dibidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya. 27. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengkomunikasikal 7 koleksinya untuk tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan. 28. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 29. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah daerah. 30. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap objek pendaftaran (benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 31 . Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencana€rn, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangl da.i kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zr.nasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/ atau gangguan. 36. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 37. Pemugaran ada-lah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengery'aan untuk memperpanjang u sianya. 38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestari€rnnya. 8 40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagl kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 41. Revitalisasi addah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kernbali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 42. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakal pada bagran yang mempunyai nilai penting . 43. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 44. Register Daerah, Provinsi dan Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 46. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. 47 . 7-onasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. 48. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Toraja. 49. Karya Adi Luhung adalah karya seni budaya yang memiliki nilai dan mutu yang tinggi serta wajib dipelihara. 50. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 9 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. kenusaltaraan; d. keadilan; e. keterliban dan kepastian hukum; f. kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi; dan i. transparansidan akuntabilitas. Pasal 3 BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasa-l 4 (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi: 10 Pasal 2 Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk: a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa; b. melindungi peninggalan cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan atau kawasan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; c. mengembangkan dan memulihkan keaslian cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/ atau kawasan melalui peneilitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan; dan d. memanfaatkan peninggalan cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan / atau kawasan untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besar kesejahteraan rakyat. a. pelindungan cagar budaya; b. pengembangan cagar budaYa; dan c. pemanfaatan cagar budaYa. (2) Tugas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaYa; c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; d. menyediakan informasi dan tranformasi pengetahuan tentang cagar budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi cagar budaya; f. memfasilitasi setiap orang/kelompok dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cag€rr budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauarl, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Bagtan Kedua Wewenang Pasal 5 Dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya; b. mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data cagar budaya; d. menetapkan peringkat cagar budaya; e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya; 71 f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola kawasan cagar budaYa; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebljat<an sumber daya manusia di bidang kecagarbudayaan dan kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada orang/badan yang telah melakukan pelestarian cagar budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan Pengamanar ; n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan o. menglrentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN, PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Pemilikan Dan Penguasaan Pasal 6 (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukarmenukar, hadiah, pembelian, danl atau putusan/ penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh pemerintah daerah. (3) Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, maka kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t2 Pasal 7 Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat' Pasal 8 (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/ atau menguasai cagar budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal atau menetap di daerah. (2) Warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya keluar wilayah daerah dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 Cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dan berada di daerah dikuasai oleh pemerintah daerah. (1) Cagar budaya yang dimiliki orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya. (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dljual, digantirugi, dan/ atau melalui penetapan atau putusan pengadilan. (4) Cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 11 (l) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat daerah baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 10 Pasal 12 (1) Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, danl atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum' (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/ atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. (a) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki kurator. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (l) Setiap orang yang menemukan, memiliki dan atau menguasai cagar budaya dalam keadaan rusak, hilang, atau musnah, wajib melaporkannya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya. (2) Setiap orang yang tidak melaporkan adanya kerusakan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya, maka cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Pasal 14 (1) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang. 74 \2\ Cagat budaya atau benda, bangunan, struktur' lokasi, atau satuan ruang geografrs yang diduga sebagai cagar budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kePada dinas. Pasal 15 ( 1 ) Setiap orang yang memiliki dan / ataw menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. (2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik di daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2\ diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penemuan Pasal 16 (1) Setiap orarg yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. (2) Penemuan benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimalsud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas yang membidangi cagzr budaya melakukan pengkajian terhadap temuan. t5 Pasal 17 (1) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi, yang ditetapkan sebagai cagar budaya, berhak memperoleh kompensasi- (2) Apabila temuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya' dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka keberadaannya dikuasai oleh negara. (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangzrnnya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu. Pasal 18 (1) Pemberian kompensasi atas penemuzrn cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pencarian Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/ atau di air, tanpa izin Bupati. (2) Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, setelah mendapat izin dari Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan lokasi. 1b (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian cagar budaya atau yang diduga caga-r budaya sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk: a. menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan/atau bangunal cagar budaya; dan c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mencegah serta menanggulangi kerusalan cagar budaya. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola Pasal 2 I (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya memiliki kewajiban: a. memelihara kelestariannya; b. melindungi, memelihara, melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya; dan c. melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan, situs dan /atau kawasan cagurr budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya. 1,7 (3) Pemitik, penghuni dan/atau pengelola yang melaksanakan pelestarian cagar budaya berhak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAI} VI TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 22 (1) Pemerintah daerah membentuk tim ahli mewujudkan pelestarian dan pengelolaan untuk cagar budaya di daerah. (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua T\rgas dan Wewenang Pasal 23 Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 ayat (1) adalah: a. melakukan pengkajian /verifikasi terhadap dokumen dan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya; b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan, pemeringkatan, pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan kepemilikan cagar budaya; c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan pemilikan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya; dan d. menyusun standar penilaian sebagai dasar pemberian klasifikasi penggolongan pada bangunan cagar budaya. 18 Pasal 24 (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pa*l 22 ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut: a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 5 (lima) orang anggota. (2) Komposisi keanggotaan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah daerah; b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi; c. 2 (dua) orang dari perwakilan asosiasi profesi; dan d. I (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. (3) Syarat keanggotaan tim ahli adalah: a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya; b. menguasai dan memahami lingkup cagar budaya; c. memiliki kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi di bidang pelestarian cagar budaya; d. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya; dan e. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. (4) Kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaratan, pengangkatan pemberhentian keanggotaan, dan tata ke{a tim ahli diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Masa Bakti Pasal 25 (1) Masa bakti tim ahli adalah selama I (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah masa ke{a beral<hir. (2) Keanggotaan tim ahli berhenti karena: a. meninggal dunia; b. masa berlaku jabatan sebagai anggota telah berakhir dan tidak ditetapkan kembali oleh Bupati; 19 c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d. melakukan pelanggaran dan/ atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota tim ahli. BAB VII PENDAF"IARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN, PENCATATAN, PEMERINGKATAN, PEMBERIAN TANDA CAGAR BUDAYA DAN PENGHAPUSAN Bagran Kesatu Pendaftaran Pasal 26 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya. (3) Pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta pengambilalihan oleh pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturaa Bupati. PasaT 27 Setiap orang dapat berparlisipasi dalam melakukan pendaftaral terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pasa-l 28 Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara dan/ atau non digital. sistem digital 20 Bagian Kedua Pengkajian Pasal 29 (1) Hasil pendaftaran cagar budaya diserahkan kepada tim ahli untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaYa. (3) Dalam melakukan kajian, tim ahli dapat dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi cagar budaya dan perangkat daerah lain yang terkait. (4) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Pasal 30 Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada tim ahli. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 31 (1) Penetapan status cagar budaya pada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari tim ahli. {2} Penetapan status cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya, diterima dari tim ahli. (3) Setelah tercatat dalam register daerah, sebagai cagar budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: a. surat keterangan status cagar budaya; dan b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. 21 (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktLll sagar budaya berhak mendapat kompensasi. Pasal 32 Bupati melalui dinas, memberitahukan penetapan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya kepada pemilik cagar budaya. Bagran Keempat Pencatatan Pasal 33 (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya harus dicatat dalam register daerah cagar budaya. (2) Pemerintah daerah melalui dinas membentuk sistem register daerah cagar budaya. Pasal 34 Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dicatat di dalam register daerah cagar budaya. Pasal 35 Pemerintah daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Pengelolaan register daerah cagar budaya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagian Kelima Pemeringkatan Pasal 37 Pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat 22 nasional, peringkat provinsi, dan peringkat daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Pasal 38 Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat daerah, apabila memenuhi syarat: a. sebagai cngar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan e. jumlahnya terbatas. Pasal 39 Pemeringkatan dalam Pasal Bupati. cagar budaya sebagaimana 37 ditetapkan dengan dimaksud Keputusan Pasal 40 Pasal 41 Peringkat cagar budaya dapat dicabut, apabila cagar budaya: a. musnah; b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya; c. kehilangal sebagian besar unsurnya; atau d. tidak lagr sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40. Bagian Keenam Pemberian Tanda Pasal 42 (1) Setiap orarg yang memiliki, mengelola kawasan dan/atau menghuni bangunan atau cagar 23 Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi tim ahli disetiap tingkatan. budaya wajib memasang tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Bagian Ketujuh Penghapusan Pasal 43 (1) Cagar budaya yang sudah tercatat dalam register daerah, provinsi dan nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi tim ahli cagar budaya ditingkat pemerintah. (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) haru s ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pasal 44 (1) Penghapusan cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional caga-r budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan apabila cagar budaya: a. musnah; b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau d. setelah diketahui statusnya bukan cagar budaya. (2) Penghapusan cag€rr budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya dan dokumen yang menyertainya. (3) Dalam hal cagar budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, cagar budaya wajib dicatat ulang ke dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 24 BAB VIII PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN Bagran Kesatu Umum Pasal 45 (1) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. (2) Kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli dengan memperhatikan etika pelestarian. (3) Tata cara pelestarian pengelolaan dan cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan te{adinya perubahan keasliannya. Pasal 46 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Pasal 47 Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya. Bagian Kedua Pelindungan Pasal 48 Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya. 25 Paragraf I Penyelamatan Pasal 49 Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yarlg memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Pasal 50 ( I ) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk: a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan d.an/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Pasal 5 I (1) Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang arnan. (2) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli. (3) Pemerintah daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru. Pasal 52 Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 Paragraf 2 Pengamanan Pasal 53 (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Pasal 54 (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya. (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata. (3) Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. Pasal 55 Cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran. Pasal 56 Setiap orang dilarang: a. merusak, menghilangkan dan/ atau mengambil dengan tanpa hak atas cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan /atau dari letak asal; b. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya; dan/atau c. membawa cagar budaya keluar wilayah daerah bukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, 27 dan/ atau pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannYa. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tnnasi Pasal 58 (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dart pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di daerah. (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/ atau religi. Pasal 59 (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air. (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. znnainti; b. zona penyangga; c. ",ona pengembangan; dan/atau d. zona penunjang. (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengrtamakan peluang peningkatan kesej ahteraan rakyat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata- cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Bupati. 28 Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 60 (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya. (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh pemerintah daerah. Pasal 6 1 (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. (2) Pemeliharaair cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. (4) Perawatan cagar budaya sebagaimala dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus. (5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 5 Pemugaran Pasal 62 (1) Pemugaran bangunan struktur cagar budaya cagar budaya dan yang rusak dilakukan 29 untuk mengembalikarl kondisi lisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan: a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan / atau teknologi pengerj aan; b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; darr d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya. (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal. (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum Pasal 63 (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanal, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya. (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh: a. izin pemerintah daerah; dan b. persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai cagAr budaya. 30 (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Paragral 2 Penelitian Pasal 64 (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui: a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagran dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya. (5) Pemerintah daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (U kepada masyarakat. Paragraf 3 Revitalisasi Pasal 65 (1) Revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan 6pgar [qd4y3 memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. 31 (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Pasal 66 (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya, baik seluruh maupun sglagran, kecuali dengan izin Bupati dan sesuai dengan tingkatannya. (2\ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasa-l 67 Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Paragraf 4 Adaptasi Pasal 68 (1) Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: a. ciri asli dan/atau muka bangun.ur cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan: a. mempertahankan nilai yang melekat pada cagar budaya; b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/ atau d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya. 32 Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 7O ( 1) Pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang. (3) Fasilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pasal 7l Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan w4iib didahului dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 72 (1) Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. (2) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. 33 Pasal 73 (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. (2) Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya. (3) Cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebalkan kepada yang memanfaatkan cagar budaya. Pasal T4 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati. Pasal 75 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang dimiliki dan /atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk keperluan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata. Pasal 77 Setiap orang dilarang: a. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersial tanpa izin/persetujuan pemilik dan/atau pihak yang menguasainya; dan b. memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun sebagran, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin sesuai dengan tingkatan kewenangannya. 34 Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PEMUGARAN DAN PEMULIHAN Pasal 79 (1) Setiap orzrng yang akan melakukan pemugaran dan/atau, pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya harus mendapat izin dari Bupati. (2) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/ atau bangunan ceg2r budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewa,jiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula. (3) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan memulihkan kawasan dan / atau bangunan pada keadaan semula dengan biaya sendiri. (4) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitlan izin mendirikan bangunan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Bangunan caga-r budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya. BAB X PENGAWASAN Pasal 80 (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi cagar budaya atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. (2) Untuk pelalsanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dinas atau pejabat yang ditunjuk, 35 berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/ atau bangunan cagar budaYa. (3) Bupati dapat meminta pertimbangan tim ahli guna menunjang tugas dan efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21. (4) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PENDANAAN Pasal 81 (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBD; b. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Bagran Kesatu Teguran Pasal 82 (1) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa pemberian surat teguran, apabila 36 terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan / atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar dan atau dapat merusak cagar budaya. (2) Surat teguran sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus memuat: a. ketentuan hukum yang dilanggar; b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran; c. hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; d. tindakan pemerintah daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan e. hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran. (3) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. Pasal 83 Bupati berwenang melakukan tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran apabila: a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/ atau lingkungan (force majeur); dan b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan. Bagran Kedua Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Pasal 84 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan pada bangunan; dan b. tidak sesuai dengan izin dan atau peraturan perundang-undangan. (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 37 (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan. Bagian Ketiga Penghentian Kegiatan Pemugaran dan Pembongkaran Bagian Keempat Pencabutan Izin Pasal 86 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas: a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan; b. uraian falta yang menunjukkan pelanggaran; dan c. akibat hukum dari pencabu t-an inr,. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati. 38 Pasal 85 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemugaran danfatau pembongkaran bangunal cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar. (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penghentian dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkarannya dilakukan penyegelan. Pasal 87 BAB XIII PEI.iYIDIKAN Pasal 88 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya diberi wewenang untuk melaksanakan penldikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana cagar budaya; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana cagar budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. membuat dan menandatangi berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang cagar budaya. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 89 39 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 49, Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1), dan/atau pasal 79 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OlO tentang Cagar Budaya. (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasat 20 ayat (1), Pasal 2l ayat (1) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat(3), Pasal 55 ayat (21, Pasal 62, Pasal 64 ayat (5), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
51

pertanian dan peternakan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN GENETIKA KOPI ARABIKA TIPIKA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa Kopi Arabika Tipika Toraja adalah varietas kopi unggulan ciri khas Toraja yang digemari baik dalam negeri maupun luar negeri; b. bahwa sifat genetika Kopi Arabika Tipika Toraja sebagaimana dimaksud dalam huruf a terus mengalami penurunan mutu; c. bahwa belum ada Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelestarian genetika kopi Arabika Tipika Toraja
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. varietas yang dikembangkan; b. sertifikasi produk; c, promosi dal pemasaran; d. pendanaan; e. pemberdayaan masyarakat; dan f. sanksiadministrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
17 halaman

pendidikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/NO.13, TLD NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI

ABSTRAK:

Dalam rangka meringankan beban masyarakat/ orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan bersubsidi; dalam rangka perwujudan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kabupaten Pendidikan, maka perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran; penyelenggaraan pendidkan bersubsidi, khususnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarkat perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang terarah dan berkesinambungan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Toraja Utara.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2010.
19 halaman

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13, TLD NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemakaian kekayaan daerah perlu penertiban dalam pengelolaan sehingga pemakaian kekayaan daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
34 halaman

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pertimbangan yang obyektif; b.bahwa berdasarkan hasil analisis lkajian dari Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2017 terhadap beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Torqja Utara.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuargan 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara ten tang Republik 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7.Undang-Undang Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); S.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembenhrkan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 1O1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Nomor 23 Tahun 2014 T.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 16 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3}; Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara ( Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENHASILAN BAB IV KETENTUAN JAM KERJA BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VIII LARANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
NOMOR 13 TAHUN 2018
14 Halaman

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Dak untuk Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pembangunan gedung sekolah dengan kode rekening '1 .01 01 .01 .16.01 , Pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.0'1 .01.16.19, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/Ml dan SMP/MTS dengan kode rekening'1 .01.01.01.16.79,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01 01.16.80, Peningkatan sarana dan ,t ) prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan kode rekening 1.01 .01 .01.17 .44, Pembinaan Siswa OSN Ml; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01 .01 .01.22.13, pada Dinas Pendidikan, Rapalrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.01 .18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.09, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1 .02.01.01.15.01, Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan kode rekening 1.02.01 .01 .17.02, pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01 , Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.O1 .21 .01 , Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07, Pembangunan rumah sakit dengan kode rekening 1.02.01 .01 .26.01, Pelayanan Kesehatan gratis dengan kode rekening 1 .02.01 .01 .33.0'1, Pelayanan Jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01 .01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantordengan kode rekening 1.03.01.01 .02.09, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.03.01.01.05.01, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01 .15.03, Pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.01 .01 .21.01, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.10 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa surat menyurat dengan kode rekening 1.03.06.01.01.01, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .03.06.01 .01.04, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1 .03.06.01 .02.09,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1 .03.06.01.03.05, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.09, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.06.01.21.01, Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan kode rekening 1 .03.06.01 .32.02 2 ) ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1 .05.01 .01 .16.02,Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan kode rekening 1.07 .01 .01 .17 .12, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.0'1 .01.18.04 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.0'1.15.02, pada Badan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan kode rekening 1.13.01.01.15.03, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan kode rekening 1.13.01.01.16.10, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .02.07, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .18.03 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01 .01.02.09, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata dengan kode rekening 1 .17.01 .01 .15.01 , Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01 .01.16.06, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01.17 .01, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01 .17.05, Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dengan kode rekening 1 .17 .01.01.17 .03, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.18.01 .01.02.09, Pengadaan mebeleurdengan kode rekening 1.18.01.01.02.10, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan kode rekening 1.18.01.01.20.05, Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan kode rekening 1.18.01 .01.20.06, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan kode rekening 1 .18.01.01.21.02, pada Dinas Pemuda dan ) 3 t l ) 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.10.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.21.01.01 .02.03 pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .22.01.01 .01 .07, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01 .01.05.01, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01 .01 .17.03, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01 .01 .18.01 , Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01 .01 .19.01,- pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01 .01 .01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.01 .01.01 .02.09, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.04, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .20.03, Penyediaan dan rehabilitasi saran dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .24.01 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 2.O1 .02.01.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.02.O1.01.18, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan kode rekening 2.O1.02.01.21.02, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1 .02.01.22.01 , Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08, pada Dinas Peternakan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.01.18, Peningkatan produksi,produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.10, Penunjang pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.1'1 , Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan dengan kode rekening 2.02.01 .0'1.16.12, Pengembangan lebah madu dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.13, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai 5 ) )) dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01 .17.05, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01 .01 .17.07, Pengurusan sertifikasi lG kopi arabika Toraja dengan kode rekening 2.02.01.01 .17 .14, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.03.01.01.01.07, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.03.01 .01 .02.09, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 2.03.01.01.03.05, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan dengan kode rekening 2.03.01 .01 .15.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.06, Koordinasi dan feasibility study PLTMH dengan kode rekening 2.O3.O1.01.17.02, Pembangunan dan rehabilitasi PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 Koordinasi dan pendampingan pembangunan listrik perdesaan dengan kode rekening 2.03.01.01.17.05 pada Dinas Pertambangan dan Energi. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ) Meng ingat 6 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4874): 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); l3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); l6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); lT.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); ) ) 8 l9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 22.Peratwan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 2T.Peraluran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 9 ) ) ) Menetapkan 29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63)
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran ldan Ringkasan Lampiran ll dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut : Pasal2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp.619.316.996.100,- b. Belanja : Rp.622.176.052.500.- - Belanja Tidak langsung Rp.317.933.392.900,- - Belanja Langsung Rp.304.242.659.600.- Surplus/Defisit Rp. (2.859.056.a00,-) c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.359.056.400,- - Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.500. 0.000,- Pembiayaan Netto Surplus Rp. 2.859.056.400,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 l0 ) (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran ll (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
19

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

ABSTRAK:

bahwa untuk peningkatan kemitraan dan pembinaan ke Bank-Bank yang ada di Kabupaten Toraja Utara khususnya melalui Tabungan Deposito Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao untuk tempat penampungan bunga deposito.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Alruntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah •• (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas• luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republilc Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Ut.ara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab. .- • 1. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 10. Rekening Tabungan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Pasal 2 Penetapan Nomor Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao Nomor Rekening: 171.21.10.06.00001-6. Pasal 3 Rekening Tabungan Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk penampungan bunga deposito yang ditempatkan di Bank Papua, dana saldo rekening dari giro tersebut sewaktu-waktu dana dapat ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao apabila Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memerlukan dana tersebut dalam rangka kelancaran pembayaran tagihan dari Pihak Ketiga atau Bendahara Pengeluaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. .. Pasal 4 ( 1) Pemberian Sunga atas Rekening Tabungan Deposito, disesuaikan dengan ketentuan Sunga Deposito yang berlaku umum dan hasilnya untuk keuntungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. (2) Sunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dipindahbukukan setiap bulannya ke Rekening Giro dan sewaktu-waktu dapat dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao oleh Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
6

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14, TLD NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pelayanan fasilitas pasar membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas Retribusi Pelayanan Pasar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
22 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT