Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 33 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 47 Tahun 2022

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

Kesehatan Desa

Download :
Perbup 47-2022.pdf

Abstrak

KEWENANGAN-DESA/KELURAHAN-DALAM-PERCEPATAN-PENURUNAN-STUNTING

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan Stunting. Sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dibutuhkan pedoman lebih lanjut tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi belum mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Perpres Nomor 72 Tahun 2021; Permendagri Nomor 19 Tahun 2011; Permenkes Nomor 66 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016; Permen PPN/Kepala Bapennas Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018; Permenkes Nomor 8 Tahun 2019; PMK Nomor: 61/PMK.07/2019; Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PELAKSANAAN RAN-PASTI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. BAB IV PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI TINGKAT DESA. BAB V PENGUATAN LEGAL ASPEK PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI TINGKAT DESA/KELURAHAN. BAB VI KEWENANGAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING. BAB VII KEWENANGAN KELURAHAN DALAM PENURUNAN STUNTING. BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN. BAB IX PEMBIAYAAN. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Peran Desa dan Kelurahan Dalam Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
X Bab, 21 Pasal (17 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2022

Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Perbup 48-2022.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN-KECURANGAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-LUWU-UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

Bahwa perbuatan curang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimana perbuatan curang pada umumya terjadi dengan motivasi untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan secara melawan hukum. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, diperlukan sebuah kebijakan dalam pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perda Kab. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP. BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN. BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF.. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
-
VIII Bab, 16 Pasal (10 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download :
Perbup 49-2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PELAKSANAAN-EVALUASI-INTERN-LINGKUP-INSPEKTORAT-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat

ABSTRAK:

Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Agar evaluasi intern di lingkup Inspektorat Daerah dilaksanakan secara konsisten, perlu menetapkan sebuah pedoman pelaksanaan evaluasi intern lingkup Inspektorat Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015; PerBKN Nomor 12 Tahun 2018; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP. BAB III EVALUASI INTERN. BAB IV PENGENDALIAN EVALUASI INTERN. BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
-
IV Bab, 15 Pasal (9 Hlm.) dan 7 Hlm. Lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT