tata - cara - penanganan - pengaduan - masyarakat - di - bidang - penanaman - modal - dan - pelayanan - perizinan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 25 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penangangan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Penyampaian Pengaduan Masyarakat, Penyelenggara Layanan Pengaduan, Sarana Pengaduan Pelayanan Publik, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2015/41 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan atau regrouping Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat; b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan atau regrouping Sekolah Dasar Negeri berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya pedoman teknis penggabungan Sekolah Dasar Negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012.
Terdiri dari 3 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pedoman teknis penggabungan sdn, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
mengatur pedoman teknis penggabungan sekolah dasar negeri kabupaten bandung barat
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2020
tugas - fungsi - dan - rincian - tugas - dinas - lingkungan - hidup
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/39 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat maka perlu menetapkan Perbup Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenlhk No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja Dan Bina Keluarga Lanjut Usia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang pengelolaan program bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lanjut usia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2014/40 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;Dan bahwa terdapat perubahan mengenai kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2013.
Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2018/40 E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2019
penajabran - pertanggungjawaBAN - PELAKSAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT - TAHUN - ANGGARAN - 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2019 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan jketentuan Pasal 12 Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pertnggungjawaban Pelaksanan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahu 2004;UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019;PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terrakhir denfgan Permendagri No. 14 tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No. 6 Tahun 2017; Perds Kab. Bandung Barat Mo. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung barat No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang penjabaran Pertranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
