bantuan - stimulan - rehabilitasi - rumah - bagi - korban - pasca - bencana - alam
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Pasca Bencana Alam
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mempercepat normalisasi kondisi masyarakat yang terganggu akibat mengalami bencana, perlu menggulirkan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam dan guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Pasca Bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya pengaturan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam maka perlu menetapkan Perbup tentang Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Pasca Korban Bencana Alam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022; Perbup Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Pasca Bencana, Kriteria Penerima, Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Pasca Bencana, Pembinaan Dan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah guna mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah, penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu pada jenjang pendidikan menengah perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Bandung Barat perlu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012
peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah pada jenjang pendidikan menengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2022
pedoman - seleksi - terbuka - jabatan - pimpinan - tinggi - pratama - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai perpu, sehingga untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penetapan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan cara yang tepat guna mendapat hasil yang optimal pada setiap satuan pendidikan; penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tahun pelajaran 2020/2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
