Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2019/38 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2019
Perbup Kab. Bandung Barat No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, bahwa pengelompokan pengguna air tanah dan mekanisme penerapan besaran tarif Pajak Air Tanah pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Pelorelahn Air Tanah perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Pelorelahn Air Tanah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2019
petunjuk - teknis - pelaksanan - pemebrian - tunjangan - hari - raya - gaji - dan - tunjangan - ketiga - belas - kepada - pegawai - neegeri - sipil - pejabat - negra - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2019 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2019 tentang peruahan Ketiga Atas PP No. 19 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunujangan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembayaran Tunajngan Hari Raya Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2019/27E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “LUMAMPAH MAWA MANGPAAT” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan fakir
miskin dan orang tidak mampu yang dilaksanakan secara
terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu diwujudkan
suatu sistem secara terpadu dan terintegrasi agar berjalan
efektif, efisien dan berkelanjutan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri
Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu, pemerintah daerah kabupaten/kota
membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu
“Lumampah Mawa Mangpaat” untuk Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu;
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2014
peraturan ini mengatur tentang sistem layanan rujukan terpadu “lumampah mawa mangpaat” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2019
Perbup Kab. Bandung Barat No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Sertatata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu utuk dievaluasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019
Perbup Kab. Bandung Barat No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2019
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 41 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengadaan dan Standar Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2019/22 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Standar Dokumen Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
