Pencarian Peraturan

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 45, LK.2016/NO.45

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DANN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 1 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota lni yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikotaadalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; ...·.t ' < BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri atas: 1) Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik; 2) Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial; 3) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik. d. Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika, terdiri atas : 1) Seksi Perangkat Keras; 2) Seksi Sistem Keamanan Informasi dan E-Govemment; 3) Seksi Pengembangan Sistem Tehnologi Informatika. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyelenggara pemerintahan daerah urusan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; \ ,_. (2) Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Rincian Tu.gas : a. menetapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika; b. menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika; c. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; d. menyelenggarakan Layanan opini, aspirasi publik dan infrastruktur data center serta manajemen Sistem Tekhnologi Informatika; e. menyelenggarakan Penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan lnformatika; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan;dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, Sekretaris mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketata.usahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; I. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 'l'ugas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan administrasi Kepegawaian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas; c. melakukan Pengelolaan aset; d. menyelenggarakan pengadministrasian Kepegawaian; e. mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta penialaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan dinas; f. melakukan pengelolaan kearsipan Kantor; g. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; dan i. menilai prestasi kerja bawahan;dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan Keuangan, membuat laporan dan mengelola Database dan tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincfan tu.gas : • 6 • a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Paragraf 1 Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Pasal 8 (1) Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; g. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; h. pelaksanaan analisis data bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai Rl.ncian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. menyiapkan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; h. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; i. menilai prestasi kerja bawahan;dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik Pasal 9 (1) Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok : Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi pengelolaan aspirasi publik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik, mempunyai Rl.ncian Tu.gas: a. menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik; b. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik media (media massa dan sosial) dan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak Pendapat) serta Pengelolaan aduan masyarakat; '.• c. nienyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta desimenasi informasi melalui media; d. melaksanakan pembinaan dan pembaharuan konten desimenasi informasi media website resmi pemerintah beserta subdomainnya; e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemanfaatan media sosial berbasis elektronik; f. menyiapkan materi dan mengelola informasi melalui media luar ruang; g. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial Pasal 10 (1) Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pada seksi Kehumasan, dan pemberdayaan komunitas; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan Kehumasan dan menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi dan informasi, lembaga komunikasi pemerintah; b. melaksanakan hubungan kemitraan dengan lembaga pemantau media dan lembaga terkait dalam pemberdayaan komunikasi dan informasi; c. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan singkronisasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah lainnya serta koordinasi kehumasan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan komunitas sosial dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi; e. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan peranan dan eksistensi terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM); f. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi lembaga komunitas komunikasi strategis masyarakat; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial; 9 t . h. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; dan i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. J. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi pelayanan Media Komunikasi Publik; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik, mempunyai Rincian Tu.gas. a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local serta pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah; b. menyusun perencanaan dan petunjuk teknis serta pembinaan pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan instasi lain terkait pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daearah; e. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan . ( h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI Paragraf 1 Bidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pasal 12 ( 1) Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi dipim.pin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi mempunyai Tu.gas Pokok : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi, mempunyai Fu.ngsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan infrastrukutur dan manajemen sistem informasi; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; c. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; d. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; g. pelaksanaan administrasi di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; h. pelaksanaan analisis data bidang infrastruktur dan sistem informasi; manajemen (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem lnformasi; d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem lnformasi; f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; g. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Perangkat Keras Pasal 13 (1) Seksi Perangkat Keras dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Perangkat Kerasmempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi perangkat; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perangkat Keras, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) serta layanan pengembangan inovasi TIK dalam implementasi e-Goverment; b. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SOM) dalam pengelolaan Infrastruktur dan teknologi informatika, Goverment Cloud Computing; c. mengelola layanan akses internet pemerintah, publik dan filtering konten negatif serta layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; d. melaksanakan inventarisasi perangkat keras lingkup pemerintah daerah; e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap pelaksanaan pengembagan dan pemeliharaan pusat data dan perangkat keras; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 12 �· • • I . . Paragraf 3 Seksl Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment Pasal 14 (1) Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; (2) Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pembuatan, evaluasi dan pelaporan pada seksi Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik dan layanan penanganan insiden keamanan informasi; b. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SOM); c. melaksanakan audit TIK dan penyelenggaraan Internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; d. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; e. melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksl Pengembangan Slstem Teknologi lnformatika Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Sistem Tehnologi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi Pengembangan system Teknologi Informatika; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi lnformatika, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses infonnasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara; b. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik; c. melaksanakan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat; d. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; e. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Govennent dan Smart City; f. melaksanakan layanan implementasi e-Goverment dan Smart City, dan promosi pemanfaatan layanan smart city di Pemerintah Daerah. g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan tugas kegiatan seksi tata kelola sistem infonnatika serta pengawasan dan analisis terhadap palaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan infonnasi; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan;dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. . ' Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi perinta.h kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 ( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ian.jut dengan Peraturan Walikota. •• BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional clitentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 07 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo
17

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISi PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LK.2016/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kota Palopo; 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo 8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 10. Susunan organisasi adalah Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11. Togas Pokok adalah sejumlah tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 12. Rincian Togas adalah Kewenangan yang melekat pada Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. BABU SUSURAN ORGAIUSASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; 1) Sub Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang• Undangan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Tindak Internal; 3) Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1) Seksi Satuan Linmas; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;dan 3) Seksi Data dan Informasi. f. Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; BABm TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu KEPALA SATUAN Pasal 4 ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. penyusunan laporan basil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan rencana program Satpol PP; b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan; c. membina bawahan dan meningkatkan produktifitas kerjanya; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional; . e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan; f. memantau, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-Undangan daerah, Pembinaan Ketertiban Umum dan ketenteraman dan Bimbingan Masyarakat; g. memfasilitasi rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta lembaga terkait; i. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong prajaserta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; j. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsf : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut basil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Paragraf 1 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pasal 8 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu kepala satuan polisi pamong praja melaksanakan penyusunan, koord.inasi, penegakan Peraturan Daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2),Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Fu.ngsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah. (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan Perundang-Undangan daerah, pengawasan serta Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah Pasal 9 ( 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Tu.gas Pokok : Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan pendataan dan penentuan titik-titik lokasi penertiban; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; f. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; g. melakukan bubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 10 ( 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Penyelidikan dan Penyidikan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja Penyelidikan dan Penyidikan; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan laporan; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan; d. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; e. melaksanakan Hubungan kerjasarna antar perangkat daerah dan lembaga terkait; f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; g. membuat dan menyusun berkas perkara tindak pidana pelanggaran; h. membuat laporan basil kegiatan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang-Undangan Pasal 11 (1) Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan mempunyai Rincf.an Tugas : a melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraa.n kerjasama dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. membuat telaahan staf dan bahan kajian kebijakan umum pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan peraturan perundang• undangan; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan basil pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaa.n tugas. Bagian Keempat BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 12 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Satuan Palisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; dan c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana dan progam di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusa.n kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusa.n kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan lembaga terkait; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 1. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Ketertiban Umum Pasal 13 (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Rincl.an Tugas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan pendataan, penetapan jadwal dan penentuan sasaran operasi; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ketertiban Umum; d. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; e. melaksanakan pembinaan terhadap warga negara atau badan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran; f. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; g. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketertiban Umum; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah serta lembaga terkait; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketertiban Umum; k. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Tlndak Internal Pasal 14 (1) Seksi Tindak Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pembinaan Sumber Daya Aparatur lingkup satuan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana program kerja Tindak Internal; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Tindak Internal; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tindak Internal; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tindak Internal; e. melaksanakan kegiatan penindakan; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Tindak Internal; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Tindak Internal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; h. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Operasi dan Pengendalian Pasal 15 ( 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan Operasi dan Pengendalian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan atau tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; h. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas jaga pada tempat-tempat tertentu seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya yang dianggap penting; I. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan pejabat Pemerintahan Daerah; m. melaksanakan kerjasama pengamanan pada acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansiterkaitlainya; n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum Seksi Operasi dan Pengendalian; o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan q. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 16 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan perumusan kebijakan lingkup Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana · dan program di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan lnformasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidangsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; c. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; d. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan g. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Peragraf 2 Seksl Satuan Llnmas Pasal 17 ( 1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Satuan Linmas. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja satuan Linmas; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Satuan Linmas; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas; d. m�nyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi Satuan Linmas; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Satuan Linmas;; f. melaksanakan pelatihan dasar Satuan Linmas, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup Satuan Linmas; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Satuan Linmas; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksl Bina Potensi Masyarakat Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajiaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup bina potensi masyarakat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang bina potensi masyarakat; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat; f. melaksanakanpembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Bina Potensi Masyarakat; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Serta lembaga terkait; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Potensi Masyarakat ; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Data dan lnformasi Pasal 19 (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Data dan lnformasi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian serta penyusunan Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja pengelolaan Data dan Informasi; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam hal penyediaan data dan informasi; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan fungsi penyaluran informasi; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan data dan informasi; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Data dan Informasi ; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ... BABV PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
21

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOP

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LK.2016/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Inspektorat Daerah Kota Palopo yang disingkat Inspektorat Kota adalah Aparat Pengawas Fungsional Internal yang berada dibawah dan berta.nggungjawab kepada Walikota; f. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Palopo yang disingkat Inspektur Kota; g. Sekretariat dan Inspektur Pembantu adalah Perangkat lnspektorat Kota Palopo; h. Sekretaris adalah Sekretaris pada lnspektorat Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Palopo; j. Tugas Pokok adalah sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; k. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; 1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 2 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BABm KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Inspektorat Kota adalah unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 4 (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, (2) Inspektur mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai Fungsi : a. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyelenggaraan pelaporan hasil pengawasam; e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 3 \ (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan (3), Inspektur mempunyai Rincian Tu.gas: a. menetapkan rencana, program kerja dan kegiatan Inspektorat; b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. mengoordinasikan kebijakan pengawasan dan pemeriksa.an dengan instansi lain; d. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan; f. menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan surat - menyurat serta rumah tangga Inspektorat; g. menyelenggarakan kegiatan penjaminan kualitas meliputi audit, evaluasi reviu dan pemantauan/monitoring; h. menyelenggarakan kegiatan consulting meliputi konsultasi, sosialiasi dan asistensi; i. menyelenggarakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menyelenggarakan pelaporan basil kegiatan Inspektorat dan memberi saran pertimbangan kepada Walikota; k. menyelenggarakan penilaian prestasi kerja bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) . Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur; (2). Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan Rincian Tugas dan kebijakan teknis lainya, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pelayanan administrasi dilingkungan Inspektorat. (3). Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. perumusan rencana dan program kerja; b. perumusan anggaran; c. melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset; 4 d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; e. pelaksanaan administrasi umum dan surat menyurat; f. pelaksanaan kegiatan reviu skpd; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi basil kerja bawahan; (4). Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan kebijakan pengawasan; b. merumuskan perencanaan program kerja lnspektorat; c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; d. mengelola, menghimpun, menilai, menyimpan dan menjaga kerahasian LHP dan APFP; e. mengelola data pegawai dalam rangka pembinaan teknis Fungsional; f. mengelola dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; g. melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, asset, surat - menyurat dan rumah tangga Inspektorat; h. melaksanakan administrasi kegiatan reviu; i. melaksanakan kegiatan LAKIP Inspektorat; j. mengembangkan rencana usulan program kerja pengawasan tahunan; k. merumuskan bahan koordinasi pengawasan; 1. merumuskan data pengaduan masyarakat; m.melaksanakan Laporan Rutin Inspektorat Kota Palopo; n. merumuskan penyusunan LAKIP, Profil dan Evaluasi LAKIP SKPD; o. mengoordinasikan pemanfaatan kendaraan dinas dan alat kantor lainnya; p. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepada bawahan; q. merumuskan laporan basil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Inspektur, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Tindak Lanjut Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan, mendokumentasikan dan memproses data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, 5 menghimpun, memproses dan menyimpan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan, mengadministrasikan pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyususn bahan rencana/program kerja pengawasan dan Fasilitas, serta melakukan kerjasama pengawasan; b. menyusun rancangan peraturan, keputusan dan surat edaran; c. menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan; d. menyusun rencana kebutuhan dan sarana pengawasan; e. menyusun rencana pengembangan sumber daya pengawasan (pendidikan formal, sertifikasi, bimbingan dan sosialisasi ); f. menyusun laporan pelaksanaan tugas pokok dan Rincian Tugas Inspektorat (Laporan bulanan, Triwulan, dan semester); g. melakukan sosialisasi data Tindak Lanjut LHP setiap triwulan dan melaporkan kepada yang terkait; h. menginventarisasi hasil pengawasan APFP dan Tindak Lanjut LHP; i. melakukan pengadministrasian LHP; j. melakukan evaluasi LHP dan APFP; - LHP Kota Inspektorat dan Propinsi; - LHP Itjen Departemen; - LHP BPKP; - LHP lainnya. k. melaporkan Hasil tindak Lanjut (LHP) kepada pejabat yang terkait, menyimpan dokumen LHP serta menjaga keamanan dan kerahasiaannya; 1. menyimpan peraturan perundangan sebagai refrensi Inspektorat; m. menyimpan data dokumentasi pengawasan dan pengelolaan data pengawasan; n. mengelola administrasi, inventarisasi, mengkaji, analisa Pelaporan; o. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; p. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta memberi saran pertimabngan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetuan kebijakan; q. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. 6 Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok : membuat, melakukan koordinasi penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran Inspektorat dan mempores administrasi laporan keuangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun kebutuhan anggaran Inspektorat; b. melakukan pengelolaan operasional dan belanja rutin pegawai; c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan; d. mengerjakan pembukuan dan akuntansi; e. mengerjakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; f. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggujawab kepada Sekretris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasaran, penatausahaan, surat - menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat; (3) Dalam melaksankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rinci.an Tugas: a. melakukan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan; a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat; c. menyusun bahan/data kebutuhan kantor; d. mengerjakan administrasi surat keluar dan surat masuk; e. melakukan penataan ruangan dan halaman kantor; f. melakukan kebersihan dan keamanan kantor Inspektorat; 7 g. melakukan pelayanan administrasi lingkup lnspektorat dan masyarakat; h. mengatur acara kedinasan; i. menyusun administrasi KORPRI; j. menyusun surat - surat pengaduan masyarakat; k. menyusun dan melaporkan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang dikerjakan kepada sekertaris; I. mendistribusikan tugas dan memberikan petunujuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; m. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran kepada Pimpinan; n. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Ketiga INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Pasal 9 (1) lnspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (2) Inspektur Pembantu mempunyai Tu.gas Pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengaduan kasus dan pengawasan tertentu. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu, mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan pengawasan dan mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. menyelenggarakan koordinasi program pengawasan; c. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan/pengelola tugas dan Fungsi, keuangan dan barang, kepegawaian; d. menyelenggarakan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan tugas pembantuan; e. menyelenggarakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Inspektur Pembatu mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik serta mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengawasan berbasis risiko; 8 c. mengoordinir persiapan dan pelaksanaan Audit, Monitoring dan evaluasi serta Konsultasi yang berada dibawah wilayah kerjanya; d. membantu Inspektur melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip terhadap pihak yang terkait; e. mengevaluasi sistem pengendalian internal; f. melaksanakan penanganan kasus pengaduan masyarakat; g. melaksakana pendampingan, asistensi dan fasilitasi; h. melaksanakan sosialisasi partisipatif peran, Fungsi dan tugas pengawasan serta pemanfaatan basil pengawasan; i. melaksanakan evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan (pemutakhiran Data LHP); j. merumuskan rancangan peraturan perundangan-undangan dan pedoman/ standar di bidang pengawasan; k. melaksanakan usulan RAPBD Inspektorat; 1. merumuskan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT); m. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepadabawahan;dan n. membuat laporan basil kegiatan Inspektorat Pembantu serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan. Pasal 10 Inspektur Pembantu, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. Pasal 11 Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu, meliputi : a. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi : 1) Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dan 7 (tujub) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Maroangin; b) Kelurahan Mancani; c) Kelurahan Salu Battang; d) Kelurahan Pentojangan; e) Kelurahan Jaya; f) Kelurahan Sumarambu; dan g) Kelurahan Batu Walenrang. 2) Kecamatan Bara Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Balandai; b) Kelurahan Rampoang; c) Kelurahan Temmalebba; d) Kelurahan To'bulung; dan e) Kelurahan Buntu Datu. 9 3) Sekretariat Daerah Kota Palopo; 4) Sekretariat DPRD Kota Palopo; 5) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Jajarannya; 6) Dinas Kebudayaan Kota Palopo; 7) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo; 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo; 11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; dan 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. b. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi: 1) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dan 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Batupasi; b) Kelurahan Patte'ne; c) Kelurahan Sabbamparu; d) Kelurahan Salobulo; e) Kelurahan Penggoli; dan f) Kelurahan Luminda. 2) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu : a) Kelurahan Tamarundung; b) Kelurahan Lebang; c) Kelurahan Battang Barat; d) Kelurahan Battang; dan e) Kelurahan Padang Lambe. 3) Dinas Kesehatan Kota Palopo; 4) Dinas Sosial Kota Palopo; 5) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo; 6) Dinas Transmigrasi Kota Palopo; 7) Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo; 8) Dinas Kearsipan Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo; 10) Badan Perencanaan Daerah Kota Palopo; 11) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelolah RSUD Sawerigading Kota Palopo. c. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi: 1) Kecamatan Wara Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Amassangan; b) Kelurahan Lagaligo; c) Kelurahan Tompotikka; d) Kelurahan Dangerakko; e) Kelurahan Boting; dan f) Kelureahan Pajalesang. 10 2) Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Mungkajang; b) Kelurahan Latuppa; c) Kelurahan Murante; dan d) Kelurahan Kambo. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palopo; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo; 5) Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 6) Dinas Perikanan Kota Palopo; 7) Badan Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8) Dinas Perhubungan Kota Palopo; 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 10) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; dan 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi: 1) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Benteng; b) Kelurahan Surutanga; c) Kelurahan Salekkoe; d) Kelurahan Salotellue; e) Kelurahan Ponjalae; f) Kelurahan Pontap; dan g) Kelurahan Malatunrung. 2) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Binturu; b) Kelurahan Sampoddo; c) Kelurahan Songka; dan d) Kelurahan Takkalala. 3) Kecamatan Sendana Kota Palpo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Sendana; b) Kelurahan Peta; c) Kelurahan Mawa; dan d) Kelurahan Purangi. 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo; 6) Dinas Perdagangan Kota Palopo; 7) Dinas Perindustrian Kota Palopo; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo; 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo; 10) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1 1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. 11 Bagian Keempat JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 3 huruf (g), terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor; b. Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD; c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. (3) Setiap Jabatan Fungsional mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Pasal 13 (1) Jabatan Fungsional Auditor sesuaijenjangjabatan terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan meliputi : Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia; b. Jabatan Fungsional Auditor Ahli sesuai denganjenjangjabatan meliputi : Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, Jabatan Fungsional Auditor Terampil mempunyai Rinci.an Tu.gas berdasarkan jenjangjabatan : Auditor Pelaksana, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasanlain;dan i. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. 12 Auditor Pelaksana Lanjutan, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Penyelia, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, Jabatan Fungsional Auditor Ahli denganjenjangjabatan: Auditor Pertama, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja; 13 b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan; i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan j. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Muda, meliputi : a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu; c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus /investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; i. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan j. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Madya, meliputi: a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; b. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan e. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan. 14 Auditor Utama, meliputi : a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; b. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan d. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan. Paragraf 2 Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sesuai jenjang jabatan meliputi : Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama, meliputi : a. melaksanakan Pengawasan Administrasi Umum Aspek Kemampuan Kelembagaan; b. melaksanakan pengawasan "Urusan Wajib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut : 1) sub bidang persandian pada bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang Masyarakat dan Desa; 2) sub bidang kebijakan sarana dan prasarana pada bidang Pendidikan; 3) sub bidang SDM Kesehatan, obat dan perbekalan, serta pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan; 4) sub bidang kepemudaan dan olahraga pada bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5) sub bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengelolaan umum pada bidang Ketenagakerjaan; 6) sub bidang pengelolaan umum pada bidang Ketahanan Pangan; 7) sub bidang perhubungan darat pada bidang Perhubungan; 8) sub bidang pos dan telekomunikasi pada bidang komunikasi dan informatika sub bidang pembinaan bidang sosial, identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, penganugrahan tanda kehormatan dan nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan kejuangan dan kesetiakawanan pada Bidang Sosial; 9) Sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan pada Pekerjaan Umum. 15 c. melaksanakan pengawasan "Umsan Pl.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang kelautan, pengelolaan pemasaran, penyuluhan dan pengendalian pada Bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penunjang pada Bidang Pertanian; 3) Sub bidang inventarisasi hutan, penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata dan ta.man buru, pengelolaan ta.man hutan raya, pemungutan basil hutan pada hutan produksi, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, industri pengelolaan basil hutan, pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan, pengelolaan DAS, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, perbenihan tanaman hiasan, penguasahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan penguasaaan ta.man buru, areal buru dan kebun, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, lembaga konservasi, perlindungan hutan dan penebangan/ penanaman/ pemungutan basil hutan pada Bidang Kehutanan; 4) Sub bidang usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, sumber daya manusia, lingkungan hidup, data industry, sarana dan prasarana pada Bidang Perindustran; 5) Sub bidang meterologi legal dan perdagangan berjangka komoditi, altematif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang pada Bidang Perdagangan; dan 6) Sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tawar pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. d. melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kota. Pengawas Pemerintahan Muda, meliputi : a. menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); b. menganalisis teknis penerapan SPM; c. menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; e. menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat; f. menganalisis pengelolaan SDM; g. melaksanakan Pengawasan "Urusan WaJib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kependudukan dan catatan sipil; 2) sub bidang perangkat daerah pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 16 3) Sub bidang sosial budaya masyarakat pada bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan 4) Sub bidang kebijakan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan pada bidang Pendidikan; 5) Sub bidang upaya kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan pada bidang Kesehatan; 6) Sub bidang pembinaan ketenagakerjaan pada bidang Ketenaga kerjaan; 7) Sub bidang keamanan pangan pada Bidang Ketahanan Pangan; 8) Sub bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pada bidang Komunikasi dan Informatika; 9) Sub bidang kerja sama, pengawasan, sarana dan prasarana dan sistem informasi kesejahteraan sosial pada bidang Sosial; dan 10) Sub bidang perkotaan serta jasa konstruksi pada bidang Pekerjaan Umum. h. Melaksanakan Pengawasan "Urosan Pi.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang umum, perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang petemakan dan kesehatan hewan pada bidang Pertanian dan Petmakan; dan 3) Sub bidang penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru, Kawasan hutan dengan tujuan khusus, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP), Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Rencana kehutanan, Sistem infonnasi kehutanan (numerik dan spasial), Pemanfaatan basil hutan pada hutan produksi, Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaa kawasan hutan, Reklamasi hutan areal bencana alam, Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan, hutan kota, pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan bidang kehutanan pada bidang Kehutanan; 4) Sub bidang perizinan, fasilitas industri, teknologi, pennodalan, kerjasama industry, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang Perindustrian; 5) Sub bidang perdagangan dalam negeri bidang Perdagangan; dan 17 '� 6) Sub bidang geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pada bidang Energy dan Sumber Daya Mineral. i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; k. melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/lnstansi Pemerintah; dan I. mengevaluasi laporan akuntabilitas Pemerintahan Kota. Pengawas Pemerintahan Madya, meliputi : a. menganalisis kebijakan Keuangan Daerah; b. menganalisis pengelolaan Barang / Aset Daerah; c. melaksanakan pengawasan "Umsan WaJib" yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kesatuan bangsa dan politik luar negeri; 2) Sub bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, kebijakan administrasi keuangan daerah, pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 3) Sub bidang penguatan kelembagaan pada bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; 4) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan TI'G pada bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan; 5) Sub bidang kebijakan dan standar, kurikulum, pengendalian mutu pendidikan pada bidang Pendidikan; 6) Sub bidang manajemen kesehatan pada bidang Kesehatan; 7) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan SOM, penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada bidang Ketenagakerjaan; 8) Sub bidang ketahanan pangan dalam bidang Ketahanan Pangan; 9) Sub bidang perhubungan laut dan perhubungan udara pada bidang Perhubungan; 10) Sub bidang kebijakan bidang sosial, perencanaan social, pengembangan dan pendayagunaan PSKS dan pembinaan tenaga Fungsional pekerja sosial pada bidang Sosial; dan 11) Sub bidang Bina Marga dan Penataan ruang pada bidang Pekerjaan Umum. d. Melaksanakan pengawasan "Umsan Pilihan", yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang penataan kawasan hutan Bidang Kehutanan, Pembentukan wilayah pengelolaan hukum, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP), Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP), Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan dua 18 I 1 puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konversi (KPHK), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Penelitian dan pengembangan kehutanan, Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan, Pengangkatan petugas pembuatan LHP pada bidang Kehutanan; 3) Sub bidang perencanaan dan program, standarisasi dan pengawasan industri pada bidang Perindustrian; 4) Sub bidang perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan intemasional dan pengembangan ekspor nasional pada bidang Perdagangan; dan 5) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang Transmigrasi. e. melakukan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); f. melakukan Klarifikasi Kebijakan Walikota; g. melaksanakan pengawasan kebijakan Dekon dan TP; h. melaksanakan pengawasan akhir masajabatan kepala Walikota; i. melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Kota.; j. melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah Pemerintahan Kota; dan k. melakukan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan. Paragraf 3 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuaijenjangjabatan meliputi: Auditor Kepegawaian Pertama, Auditor Kepegawaian Muda, dan Auditor Kepegawaian Madya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Auditor Kepegawaian Pertama, meliputi : a. melaksanakan administrasi data/ dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW; b. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg; c. menyusun proposal wasdalpeg; d. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; 19 membuat daftar isian/ check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait; melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu; mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah; memeriksa / menganalisis data / dokumen / bahan / wasdalpeg kompleksitas rendah; menyiapkan data/ dokumen/bahan penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah; menyusun LHW kompleksitas rendah; menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah; melaksanakan administrasi pemantauan tindak lanjut; dan menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut. Auditor Kepegawaian Muda, meliputi : a. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas dengan kompleksitas rendah; b. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; c. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; e. memeriksa/menganalisis data/ dokumen/ bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah; g. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg; h. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 1. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; m. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah; n. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; o. melaksanakan pemantauan tindak lanjut; p. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan q. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa. Auditor Kepegawaian Madya, meliputi : a. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu; b. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas tinggi; c. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg; 20 , � \ 1 e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. , 1 e. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg; g. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; h. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; i. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun konsep basil wasdalpeg yang bersifat rahasia; m. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; n. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; o. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; p. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; q. menilai kinerja Ketua Tim; r. menilai kinerja Anggota Tim; s. menilai kinerja pengendali teknis; dan t. melakukan reviu silang. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya, lnspektorat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Kepala Inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi; Pasal 17 Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada lnspektorat wajib melaksanakan tugas masing - masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada lnspektorat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan. (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 21 .. . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. Ditetapkan di Palopo pada tanggal 2 Desember 2016 . M. JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada tan 2 Desember 2016 Pit. SEK TARIS DAERAH KOTA PALOPO, H. J BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROV1NSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 26 • . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo
23

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersh dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN PRINSIP BAB III : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : PEMBENTUKAN UPT BAB V : STAF AHLI BAB VI : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daefah Nomor 2); b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor M Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5, TLD.2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

A. bahwa melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; B. bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari urusan wajib bagi setiap pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; C. bahwatindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo masih terbilang tinggi, sehingga perlu ada kepastian hukum yang menjamin akan hak kebebasan orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5233); 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN BAB V : PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BAB VI : KELEMBAGAAN BAB VII : HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
27

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Palopo, memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/ peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; b. bahwa agar pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 201 2tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 15. Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kot Palopo Tahun 2005 - 2025.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : PRINSIP KEPARIWISATAAN BAB IV : PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB V : BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH BAB VI : KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BAB VII : USAHA PARIWISATA BAB VIII : STANDAR DAN SERTIFIKASI BAB IX : HAK DAN KEWAJIBAN BAB X : PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB XI : LARANGAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV : PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
31 HALAMAN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi, terkait semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izm usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang lzin Usaha Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ,Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 ); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2010 ten tang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK BAB VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK BAB VII : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI BAB X : SISTEM INFORMASI BAB XI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Konstruksi, Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 34, seri C, nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 halaman

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2016/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sadan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 2 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pernerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonorn. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang rneliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah. 3 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral. 8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saharn, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 14. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 15. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo 16. Yang bersangkutan adalah Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang telah melakukan kerugian Daerah. 17. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 19. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah. 4 20. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah. 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 23. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat (SKP) dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau W alikota atau Presiden yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 24. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepalaa lnstansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 25. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah adalah Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya untuk mengganti Kerugian Daerah karena terbukti adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum baik disengaja atau tidak sengaja atau lalai yang terdapat Kerugian Daerah. 26. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Presiden tentang pembebasan pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai berdasarkan Keputusan MP-TGR. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. 27. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 28. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang 5 berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 30. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa Pemidanaanatau bebas atau lepas dan segala tuntutan Hukum dalam ha! serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penuntutan dan Peradilan tentang suatu Perkara yang Ia dengar, Ia lihat Sendiri dan Ia alami Sendiri. 32. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 33. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/ daerah. 34. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Setiap pejabat negara, pejabat lainnya dan Pegawai ASN bukan bendahara karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian Daerah. (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi. Pasal 3 Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi : a. setiap Pegawai ASN bukan bendahara dilingkungan Pemerintah Kota; b. Walikota atau Wakil Walikota; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI 6 Pasal 4 (1) Walikota dalam menyelesaikan kerugian daerah, dibantu oleh MP-TGR. (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. (3) MP-TGR terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Inspektur/kepala badan pengawasan; c. Kepala Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Personil lain seperti Asisten Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Hukum, dan/ a tau unit kerja terkait. (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil. (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pasal 5 (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi atau laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi: a. mengambil keterangan tertuntut, saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti serta mengkaji ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian daerah; b. memberikan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; c. membuat keputusan atas pembebanan penggantian kerugian daerah atau pembebasan ganti kerugian daerah; d. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah. (3) Keputusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat Final dan mengikat. Pasal 6 (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat. 7 (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. (3) MP-TGR dalarn melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Sekretariat MP-TGR bertugas: a. menghitung jumlah kerugian daerah; b. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai ASN bukan bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; c. menilai harta kekayaan milik Pegawai ASN, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk dijadikan sebagai jarninan penyelesaian kerugian daerah; d. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; e. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; Pasal 7 Tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi maupun pembebasan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABIV INFORMASIDANPENGUNGKAPAN Bagian Kesatu Informasi Pasal 8 Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber atau informasi atau laporan, meliputi: a. hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah ; b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Bagian Kedua Pengawasan dan/ atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala Instansi Daerah 8 Pasal 9 (1) Setiap Kepala Instansi Daerah wajib meneliti setiap informasi yang diterima berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawabnya. (2) Apabila informasi tersebut mengenai atau berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR Daerah. Pasal 10 Setiap Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lainnya yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan merugikan daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis. Pasal 11 (1) Kepala Instansi Daerah setelah memperoleh informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian,pemeriksaan dan pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian daerah; b. jumlah kerugian daerah; c. pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang tersangkut; d. unsur kesalahan dari masing-masing pihak; e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. (2) Apabila dipandang perlu Kepala Instansi Daerah dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian daerah. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Inspektorat. (4) Hasil penelitian, pemeriksaan, atau pembuktian mengenai kerugian daerah dilaporkan kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui. (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian daerah. (6) Kepala Instansi Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkasberkas yang berkaitan dengan kerugian daerah. 9 (7) Kepala Instansi Daerah dalam melakukan tindakan upaya pengembalian kerugian daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Bagiao Ketiga Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Pasal 12 (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian; (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pemeriksaao oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional Pasal 13 (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian. (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan . Bagian Kelima Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum Pasal 14 Putusan hakim yang menjatuhkan atau memutuskan hukuman pengembalian kerugian daerah terhadap setiap pejabat negara, pejabat lainnya atau Pegawai ASN bukan bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaiannya dalam proses tuntutan ganti rugi. BABV PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN 10 Bagian Kesatu Pembuktian Pasal 15 (1) Walikota menugaskan MP-TGR untuk menindak lanjuti setiap kasus kerugian daerah melalui sidang MP-TGR paling Jama 7 (tujuh] hart kerja sejak menerima laporan a tau informasi basil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala Instansi Daerah, basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, basil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intem/fungsional, dan/atau basil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, (2) Penugasan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas. Pasal 16 (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), MP-TGR melakukan sidang TGR sesuai tugas dan fungsinya untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian daerah. (2) Togas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Bagian Kedua Putusan Pasal 17 (1) Apabila basil sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah dan keberatan atau pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima, MP-TGR memutuskan pembebanan penggantian kerugian daerah. (2) Apabila basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak cukup bukti merugikan keuangan daerah , MP-TGR memutuskan pembebasan atas Tuntutan Ganti Rugi. Pasal 18 (1) Sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga pulub) hari sejak MP-TGR mernperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Pegawai ASN bukan bendahara dapat dibebas tugaskan sementara dari jabatannya, selama dalam proses sidang MP-TGR. (3) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 11 Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 19 MP-TGR melaporkan hasil sidang dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil sidang. BAB VI KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN DAERAH Pasal 20 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil persidangan, menetapkan keputusan walikota tentang pembebasan TGR atau keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah. (2) Pembebasan TGR atau pengenaan ganti kerugian daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari diperoleh bukti baru yang cukup. Pasal 21 (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian daerah. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, MP-TGR wajib mencatat kerugian daerah tersebut dalam daftar kerugian daerah. Pasal 22 Setiap putusan pidana terhadap adanya kerugian Daerah tidak menghapus penggantian kerugian Daerah. Pasal 23 Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Sadan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan 12 Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan Iainnya. BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 24 Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara: a. penyelesaian secara damai; b. penyelesaian secara paksa; c. penyelesaian secara perdata atau pidana. Bagian Kesatu Penyelesaian Secara Damai Pasal 25 (1) Penyelesaian TGR diupayakan dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dengan mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. (2) Penggantian atau pelunasan kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pemyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan, (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Pemyataan kesanggupan dan/ a tau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti; b. Jumlah kerugian daerah yang hams dibayar; c. Cara penggantian secara tunai dan seketika; d. Jangka waktu pembayaran; e. Pemyataan penyerahan barangjaminan (jika ada); f. Tempat dan tanggal surat; g. Tanda tangan yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. (5) Pada saat Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen antara lain: 13 a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggungjawab; c. surat kuasa menjual. Pasal 26 (1) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (4) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, maka keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan/atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai dengan kerugian daerah disertai dengan surat kuasa menjual. (5) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat MP-TGR berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (6) Keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan MP-TGR. Bagian Kedua Penyelesaian Secara Paksa Paragraf 1 Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerughm Sementara Pasal 27 (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah. (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan. 14 Pasal 28 (1) Berdasarkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Walikota melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban: a. Memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika; b. memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual. c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik yang pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi. (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian daerah pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika. (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang bersangkutan. (4) Pemotongan gaji dan/atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan paksa. Pasal 29 (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sitajaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah kota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKP2KS. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului. (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR atau Kepala Instansi Daerah terkait. (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan / conservatoir beslag. 15 (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh MP-TGR atau Instansi Daerah terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang. Paragraf2 Surat Keputusan Pembebanan Pasal 31 Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP, apabila SKTJM telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian daerah belum diganti sepenuhnya. Pasal 32 (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. (2) SKP disampaikan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya melalui atasan langsung atau kepala Instansi Daerah terkait dengan tanda terima dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya. Pasal 33 (1) Berdasarkan SKP dari Walikota atau Kepala Instansi Daerah, Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima SKP. (2) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Pengambilan Harta Kekayaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penggantian Kerugian Daerah. Pasal 34 SKP memiliki hak mendahului. Pasal 35 SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) telah terlampaui dan Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, maka Pemerintah Kota mengajukan 16 permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan yang bersangkutan. Pasal 36 Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ a tau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 37 (1) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau Pejabat lainnya tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan melakukan pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat negara atau pejabat lainnya memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak pegawai yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah. Paragraf3 Keputusan Pencatatan Pasal 38 Surat keputusan pencatatan ditetapkan, apabila: a. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; b. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Pasal 39 Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 17 Paragraf 4 Wewenang Penerbitan SKP2KS, SKP clan Surat Keputusan Pencatatan Pasal 40 (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai ASN bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota. (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Walikota apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Instansi Daerah atau pejabat lainnya. (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam ha! kerugian daerah yang terjadi dilakukan oleh Pejabat Negara. Bagian Ketiga Penyelesaian Secara Perdata atau Pidana Pasal 41 ( 1) Penyelesaian kerugian daerah yang telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian Daerah dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata. (2) Apabila penyelesaian kerugian Daerah terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. BAB VIII KERUGIAN BARANG DAERAH Pasal 42 (1) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah Jongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair,menyusut, mengurai, menguap, dibebaskan dari ganti kerugian daerah. (2) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan, dan lain-lain merupakan kelalaian yang harus dikenakan ganti kerugian daerah. 18 Pasal 43 Penyelesaian kerugian daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. BAB IX KADALUWARSA Pasal44 Kewajiban Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 45 Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat lainnya, sejak Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. BABX PENGHAPUSAN Pasal 46 (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP. (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP. (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusan buku piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian Daerah yang telah dibayarkan ke Rekening Kas Daerah ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan Daerah dan/ atau yang telah dibayarkan sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 BAB XI PENYETORAN Pasal 47 (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas daerah. (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata atau pidana, walikota melakukan upaya agar putusan pengadilan atas aset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke kas daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas daerah Kota Palopo. BAB XII PENAGIHAN Pasal 48 Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian daerah. Pasal 49 (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian daerah terdiri atas: a. SKTJM disertaijaminan yang sepadan; b. SKP2KS; atau c. SKP. (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan. Pasal 50 Apabila penagihan kerugian daerah mengalami hambatan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa. BAB XIII PELAPORAN PENYELESAIAN TGR Pasal 51 20 (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain yang terkait. BAB XIV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Paaal 52 Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB.XV SANKS I Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 53 Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi Pidana. Bagian Kedua Sanksi Perdata atau Pidana Pasal 54 (1) Apabila putusan Pengadilan memutuskan sanksi pidana atau perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR. (2) Apabila putusan Pengadilan memutuskan pembebasan atau tidak bersalah kepada yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan dari sanksi TGR. BAB XVI KETENTUANPENUTUP 21 ,,,,,. .. \ Pasal 55 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
26

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa penegakan hukum atas Peraturan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terciptnya Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum dalam setiap aspek kehidupan untuk kesejahteraan Masyarakat. b. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 257 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234); 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118); 17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HN.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV : PENGANGKATANPPNSDAERAH BAB V : PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI BAB VI : MUTASI PEJABAT PPNS DAERAH BAB VII : PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH BAB VIII : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPHS DAERAH BAB IX : KARTU TANDA PENGENAL PPNS DAERAH BAB X : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS DAERAH BAB XI : KODE ETIK PPNS DAERAH BAB XII : SEKRETARIAT PPNS DAERAH BAB XIII : PEMBIAYAAN BAB XIV : PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN DAN PENYIDIK BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : SANKS I BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
22 HALAMAN

SUSUNAR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1/ 0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarhun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4389) 1 \ . \ii.,/ 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG SUSUNAR ORGAKISASI DAN TATA KERJA RUMA& SAKIT UMUM DAERAH SAVIERIGADIRG KOTA PALOPO 2 � / . ' BABI KETENTUAR UM1JM Paaal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara um.um pada semua bidang dan jenis penyakit; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 {empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar; 8. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. 9. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. 10. Pelayanan medik spesialistik penunjang adalah pelayanan medik spesialistik anesthesi, patologi klinik dan radiologi. 11. Pelayanan medik subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada. 12. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 13. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Direktur yang membidangi administrasi dan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 14. Direktur Pelayanan adalah Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 15. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 16. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit; 3 'a.i 17. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit; 18. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri; 19. Eselon adalahjenjang tingkatanjabatan struktural. 20. Dewan Pengawas adalah Unit non struktural pada RSUD Sawerigading yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. BABU PBMBENTUKAN Pual 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading. (2) Klasifikasi RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Kelas B. BABm KEDUDUKAN, TUGAS, DAii FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pual 3 ( 1) RSUD Sawerigading merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan. (2) RSUD Sawerigading dipimpin oleh Direktur Utama yang berkedudukan di � bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pual 4 RSUD Sawerigading mempunyai tugas, sebagai berikut : a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan : 1. mengutamakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara terpadu; 2. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit; serta 3. melaksanakan rujukan yang berjenjang. b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit; dan 4 4' c. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur dengan Keputusan Direktur Utama. Bagtan Ketiga Fungal Pasa1 s Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sawerigading mempunyai fungsi, yaitu : a. penyelenggaraan pelayanan medik; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik; c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. BABIV SUSUNAN ORGANISASI Pa8816 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading, terdiri atas : a. Direktur Utama; b. Direktur; c. Bagian dan Bidang; d. Sub Bagian dan Seksi; e. Instalasi- instalasi; f. Komite; g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa17 (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur, yaitu : a. Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; dan b. Direktur Pelayanan. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Pasa18 Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a membawahi: a. Bagian Administrasi dan Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Bina Program, Humas dan Hukum. 5 ... Pasal 9 (1) Bagian Administrasi dan Kepegawaian, membawahi: a. sub bagian administrasi umum dan perlengkapan; dan b. sub bagian kepegawaian, diklat dan pengembangan SDM. (2) Bagian Keuangan,membawahi : a. sub bagian anggaran dan perbendaharaan; dan b. sub bagian akuntansi dan pelaporan. (3) Bagian Bina Program, Humas dan Hukum, membawahi : a. sub bagian penyusunan program dan kerjasama; dan b. sub bagian humas dan hukum. Pual 10 Direktur Pelayanan sebagaimana climaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi: a. Bidang Pelayanan Medik; b. Bidang Penunjang Pelayanan; dan c. Bidang Keperawatan. Pual 11 (1) Bidang Pelayanan medik, membawahi: a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan b. Seksi Pelayanan Medik Rawat lnap. (2) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi : a. Seksi Penunjang Medik; dan b. Seksi Penunjang Non Medik. (3) Bidang Keperawatan, membawahi : a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan. Pual 12 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV INSTALASI, KOMITE, SATUAB PEMERIKSAAN INTERNAL, DAB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bagfan Kesatu Instalasi Pasal 13 (1) lnstalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Sawerigading. (2) lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelayanan. 6 (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sawerigading dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Pelayanan. Bagtan Kedua Komlte Pasal 14 (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Utama. (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dari staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi. (5) Jumlah Komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. (6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/ atau Panitia yang merupakan Kelompok Kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Internal Pasal 15 (1) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Satuan Pemeriksaan Internal terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. (4) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah ganjil paling seclikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Ba.glen Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. 7 (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. staf medik; b. staf keperawatan; dan c. staf non medik. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Staf Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan kelompok prof esi medik yang terdiri atas : a. Dokter Umum; b. Dokter Spesialis; c. Dokter Sub Spesialis; d. Dokter Gigi dan Mulut; e. Dokter Spesialis Gigi dan Mulut; dan f. Dokter Sub Spesialis Gigi dan Mulut. (2) Staf Medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas profesi meliputi : a. diagnosis; b. pengobatan; c. pencegahan akibat penyakit; d. peningkatan dan pemulihan kesehatan; e. pendidikan dan pelatihan; f. penyuluhan kesehatan; dan g. penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (2), staf medik dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya; Pasal 18 Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional; Pasal 19 Staf non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan kelompok penunjang pelayanan yang melaksanakan tugas non medik. BABVI ESELOR Pasal 20 (1) Direktur Utama adalah Jabatan Struktural Eselon 11/b. (2) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III/a. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon 111/b. 8 .. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a. (5) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Unit Instalasi dan Satuan Pemeriksaan Internal merupakan Jabatan Fungsional. BABVII TATAKERJA Pasa121 Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya wajib akuntabel menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi serta baik dalam Lingkup RSUD Sawerigading maupun instansi terkait lainnya. BABVID PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAlf Pasa122 (1) Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur Utama melalui Sekretaris Daerah. (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX DEWAN PENGAWAS RUMAII SAKIT Pasa123 (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja internal. (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota. BABX PEMBIAYAAN Pasa124 Pembiayaan RSUD Sawerigading bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSUD Sawerigading serta penerimaan dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 ' .. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pejabat Struktural dan Fungsional yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Togas pokok dan rincian tugas masing-masing jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sawerigading akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Diundangkandi Palop padatan Desember 2015 SEKRET H KOTA PALOPO, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1
13

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT