Pencarian Peraturan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, BD.2017/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo yang merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sehingga perlu diganti; bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3046); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedian Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).
1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Kedudukan Hukum Serta Lapangan Usaha 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Tanggung Jawab 5. Modal 6. Organisasi 7. Kepegawaian 8. Anggaran Tahunan 9. Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih 10. Ketentuan Tarif 11. Pembubaran 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
21

PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

bahwa untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, pasal: 6 ayat (4), pasal 7 ayat (1), pasal 8, 9, 17, 20 (ayatl, huruf d) pasal 21 ayat (3), Pasal 25, 26 ayat(l) huruf c), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35, 39 ayat (3), pasal 43 ayat (3), pasal 44, 45 ayat (2) huruf d Pasal 53 Ayat (1,3, huruf,a), Pasal 55 ayat (1) huruf a) pasal 63, 95 ayat (1), huruf, d), Pasal 96 ayat (6), pasal 99 ayat (3), pasal 133 ayat (4), Pasal 139 ayat (3), Pasal 146 ayat (2) huruf (c), Pasal 148 (huruf, c), Pasal 152 huruf (a), Pasal 176 huruf e, 179 huruf d, Pasal 182 huruf d, Pasal 197, 198, 242 ayat (1), dan pasal 245 ayat (2). bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 1 , • ' -- ... ! 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan. 5. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 8. Kepala Dinas adalah pejabat yang diangkat oleh walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara. 15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 3 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalanyang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. 18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraanyang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 19. Kendaraan bennotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 20. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang beradapadapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanahdan/atau air, serta di atas permukaan air. 22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringansekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan denganpersil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 24. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraanbennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan 25. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan. 26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraanbermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atautidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 29. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalanyang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 31. Alat pemberi lsyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 33. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, badanusaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 35. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukumyang menyediakan jasa angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor umum. 4 ' T -� '1 !! 36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/ atau jasa perparkiran. 37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 38. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunajalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. 39. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 40. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 41. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 42. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan.pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 43. Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas. 44. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan terhindamyasetiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. 45. Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna jalan. 46. Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang be bas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 4 7. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 48. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 49. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya. 50. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 5 1. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.SOO(tiga ribu lima ratus)kilogram. 52. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bennotor. 54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 55. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap danjadwal tetap maupun tidak terjadwal. 56. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan. 5 'r t ', ! 57. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang. 58. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayekyang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 59. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek. 60. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 61.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 62. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalamtrayek. 63.Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda. 64. Angkutan Pariwisata adalah angkutan denganmenggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata ataukeperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya. 65. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraanbermotor berikut muatannya yang diperbolehkanmenurut rancangannya. 66. Fasilitas Park.ir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 67. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitasuntuk parkir kendaraandengan menggunakan sebagian badan jalan. 68. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum. 69. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektifuntuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobilbarang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. 70. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran. 71. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan. 72. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yangdilaksanakan setiap periode tertentu. 73. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 74. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujiankendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan. 6 1, ,( ·, ! 75. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya basil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu. 76. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelasJalanterendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. 77. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya basil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan. 78. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraanbermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin. 79. Uji Emisi dan Perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraanbermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraanbermotor. 80. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraanbermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraanbermotor bukan untuk umum dan sepeda motor. 8 1. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel ujiemisi. 82. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar. 83. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. 84. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraanbermotor. 85. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan. 86. Petugas pemeriksa adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ. 87. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal. 88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan. 89. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 7 • 4 BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas: a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan; d. partisipatif; e. bermanfaat; f. efisien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; dan i. mandiri. Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan: a. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda -angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dankesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. BABW RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; 1. Pemindahan Kendaraan m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; s. Pengawasan dan Pengendalian; t. Penyidikan; u. Ketentuan Pidana; v. Ketentuan Peralihan; w. Ketentuan Penutup. 8 ' .. BABIV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 5 (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah. Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 6 Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat. BABV JARINGAN LLAJ Bagfan Kesatu Rencana lnduk Jaringan Pasal '1 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJDaerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat: a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas; b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan c. tujuan perJalanan; d. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; e. rencana kebutuhan lokasi simpu1. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. 9 ' ' • .! • :. Pasal 9 (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah. (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Walikota. (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan TerminalPenumpang Antar Kota Dalam Provinsi. (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi. Bagian Kedua Jalan Paragraf 1 Penggunaan Jalan Pasal 10 (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan. (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota. Paragraf2 Perlengkapan Jalan Pasal 11 ( 1) Perlengkapan Jalan terdiri dari: a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; b. rambu Lalu Lintas; c. marka Jalan; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas kecepatan; dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan. f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas: 1. pagar pengaman; 2. cermin tikungan; 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau Lalu Lintas; 5. pita penggaduh; dan 6. median Jalan. g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;dan/atau h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; 10 ' t f T � f "' {2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas. Pasal 12 (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan. {2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL. (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung. Paragraf 3 Sistem Kecerclasan Transportasi Pasal 14 (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transporta.sf (Intelligent Transport System}, Dinas menera.pkan penggabungan a.plfka.sf berbagai teknologi transporta.sf melfputf. komunika.sf, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekom.unika.sf un't"uk uu;mbuat prasarana dan sarana transporta.sf lebfh informa.tf.f, lancar, aman, nyama.n dan ramah lfngkungan. (2J Penerapan Intelligent Tran.sport System sebagcdman.a dimaksud pada ayat (l} melf.putf.: a. bus priority; b. railbus priority; c. Variable Message Sign (VMS}; d. traJlf.c report dengan radio dan televlsi; e. e-payment/e-tf.cketfng; f. display informasi angkutan um.um/bus; dan g. Ruang Pengendali (CC Room}. Paragraf4 Pengendalian Lingkungan Jalan Pasal 15 (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas. 11 . . • • .. ! ' 1, (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan; b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan. Pasal 16 Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 17 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Pasal 19 Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi: a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakkan Kendaraan; b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan; c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang be bas. Pasal 20 (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalansebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Walikota. (2) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 21 Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. 12 . . " T !_! , ,II Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalanselain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf6 Dispensasi Penggunaan Jalan Pasal 23 (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas. (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu. Pasal 24 (1) Walikota dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan Jalan-Jalantertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil; b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya; c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/ atau bahan bakar; d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat. (3) lzin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan. Pasal 25 (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Walikota melaluipejabat yang ditunjuk (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi Kendaraan, ruteJalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinasmenerbitkan surat izin dispensasi penggunaan Jalan dengan jangka waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota. 13 , t • "' . . .. Paragraf7 Fasmtas Pejalan Kaid Pasal 26 (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi: a. trotoar; b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari: 1. jembatan penyeberangan orang; 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas; 3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra crossing); 4. terowongan; dan/atau 5. bentuk lainnya c. tempat-tempat menunggu dan/ atau pemberhentian Kendaraan; dan d. pedestrl.a.n/cl.ty walk. (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 8 Bak dan Kewajiban Pejalan Kaid dalam .BerLalu Lintas Pasal 27 (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yangberupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Pasal 28 ( 1) Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan. {2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaid wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas. (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yangjelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain. 14 ,- t ':" Paragraf9 Fasilitas Dlfabel Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabeL (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BABVI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN Bagian Kesatu Pengujian Paragrar 1 Jenis dan Fungsi Pasal 30 (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. Jenis yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus; b. Fungsi yang meliputi Kendaraan bennotor perseorangan dan Kendaraan bennotor umum. (3) Pengujian Kendaraan tidak bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh orang, Kendaraan tidak bennotor yang digerakkan secara elektrik. Paragraf2 Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bennotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda tl.ga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumahrumah, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan. (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada yat (2) berupa pemberian buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. 15 . � ., Pasal 32 (1) Pengesahan basil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan oleh: a. penguji Kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta. (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Paragraf 3 Pengujian Berkala Pasal 33 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling Pasal 34 (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Pasal 35 (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor dilakukandengan kegiatan: a. pengujian pertama; dan b. pengujian berkala. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 36 Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah: a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI; b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan d. sepeda motor tanpa kereta samping. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 31 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota 16 r T !_( I . , Pasal 38 (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang. (2) Persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. pengujian berkala; b. pemeliharaan dan/ atau perawatan. Pasal 39 Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 40 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Sertiflkat Registrasi Uji Tipe; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. identitas pemilik; dan d. bukti pelunasan biaya uji. (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir. Pasal 41 (1) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenai retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 42 (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling. (3) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap. (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji. (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/ atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Pasal 43 (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurangkurangnya meliputi: a. perbaikan yang harus dilakukan; dan b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang. (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji. (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang temyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji u1ang selanjutnya dikenai retribusi. Pasal 44 ( 1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji. (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan. (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji u1ang. (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), temyata tetap tidaklulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan Pasal 45 (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili. (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas. Pasal 46 Perubahan status dan/ atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraanbermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Paragraf4 Tenaga Pelaksana Pengujlan Pasal 47 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia. (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pemyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukumpemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/ atau pelelangan. 18 ' , �t .r ' ., Paragraf 5 PenguJian Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 48 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan yang meliputi: a. persyaratan teknis; dan b. persyaratan tata cara memuat barang. (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dimensi dan berat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf"6 Tenaga Telmis PenguJi Kendaraan Ticlak Bermotor Pasal 49 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan tidak bermotor terdiri dari: a. tenaga teknis administrasi penguji; dan b. tenaga penguji. (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas Paragraf 1 Pemerilrsaan Kenclaraan Bermotor Pasal 50 (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan dan/ atau pengujian Kendaraan bermotor; dan b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraanbermotor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 51 ( 1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di Jalan. (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan b. emisi gas buang. (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat melibatkan Polres dan Instansi yang terkait. 19 I -, Pasal 52 (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. mobil pribadi; e. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan f. ICendaraan bermotor roda 3 (ti.ga} dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor. Paragraf2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Pasal 53 (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotormilik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi. (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi dikenai retribusi (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan danStiker yang dipasang pada Kendaraan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 54 Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan. Paaal 55 (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan. 20 . ·'-' ' ., (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisisetelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas. Paragraf 3 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pasal 57 (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan: a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan b. pemberlakukan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan. (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota. (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan kota diteta.pkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi. Paragraf4 Penilaian Telmis Pasal 58 (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan. (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah. (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 5 Pemeliharaan, Perawatan, dan/ atau Perbaikan Kendaraan Bermotor Pasal 59 (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraanbermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan. (2) Pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus. 21 .. �, • -# Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pasal 60 (1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah rumah yang melaksanakan uji berkala yang melanggar Pasal 40 ayat (1) atau pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemindahan pengujian berkala yang melanggar Pasal 45 ayat (2) atau setiap orang yang melakukan perubahan status dan/ atau spesifikasi teknis Kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 46 dikenai sanksi aclministratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif paling sedikit RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VII BENGKEL Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan. (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. persyaratan sistem mutu; b. mekanik; c. fasilitas dan peralatan; d. manajemen informasi Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 62 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1) meliputi: a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor; b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: a. Bengkel umum swasta besar; b. Bengkel umum swasta kecil; 22 .. ,, Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi Paragraf 1 Perizinan Pasal 63 Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf2 Sertifikasi Pasal 64 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) wajib bersertifikasi (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C; b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala Pasal 65 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Pembinaan Bengkel Pasal 66 Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/ atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas. 23 . . • ,, 1 , Pasal 67 (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi : a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan; b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Baglan Keenam Kerjasama Pasal 68 (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor. (2) Sasaran kerjasama meliputi: a. terciptanya kondisi Kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan; b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku; c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor; d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku; e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala KendaraanBermotor; dan f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraanbermotor. Baglan Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 69 ( 1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; dan/ atau c. Penghentian sementara pelayan umum. Pasal 70 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 24 (2) Sanksi adminstratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak RpS.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Sanksi adminstratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada · Pasal 69 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (5) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VIII TERMINAL Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 71 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal. (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban Paragraf2 Fungal Pasal 72 Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda; b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ; c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal. Paragraf3 Lokasi Pasal 73 (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: 25 • f a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan: b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup. (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yangjelas dengan patok rencana Terminal. Paragraf4 Tipe Terminal Pasal 74 (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C; (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perdesaan. Paragraf 5 Pembangunan Terminal Pasa175 (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD. (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal. (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah daerah; b. rancang bangun Terminal; c. Andalalin; dan d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). 26 Paragraf6 FasWtas Terminal Pasal 76 (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum; b. jalur kedatangan Kendaraan umum; c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum; d. bangunan kantor Terminal; e. ruang tunggu penumpang; f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV); g. loket penjualan karcis; h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan; i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi; j. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit; k. pos keamanan; 1. ruang terbuka hijau; dan m. musholla. (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kamar kecil/ toilet; b. kios/kantin; c. ruang pengobatan; d. ruang peristirahatan pengemudi; e. ruang informasi dan pengaduan; f. ruang akses telepon/ internet; g. alat pemadam kebakaran; h. tempat penitipan barang; i. tempat perawatan dan perbaikan ringan; j. pencucian Kendaraan; dan k. sarana dan prasarana kebersihan; Pasal 77 Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/ atau menengah. Pasal 78 Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/ atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal. 27 . . ,, Paragraf7 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 79 (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter diluar tembok Terminal. (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas. Paragraf8 Pengelolaan Terminal Pasal 80 (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf9 Pemeliharaan Terminal Pasal 81 (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/ atau oleh Pihak Ketiga. Paragraf 10 Penertiban Terminal Pasal 82 (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 28 Paragraf 11 Tata Tertib Terminal Pasal 83 Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan. Pasal 84 (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan. (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya. Pasal 85 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/ atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tandatanda Lalu Lintas yang ada di Terminal. Pasal 86 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayelmya. Pasal 87 (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang.ditunjuk (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf 12 Kewajiban Pasal 88 Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan Pasal 89 Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/ atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya. 29 Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha Paragraf 1 Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loket Penjualan Karels Pasal 90 Setiap orang dan/ atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 91 (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 90,berlalru untukjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lZll1 penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 92 (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame. (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/ atau Pajak Daerah Paragraf2 Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang Pasal 93 (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Pasal 94 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Pasal 95 (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan. (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal. 30 . ., Paragraf 1 Larangan Pasal 96 Pedagang dan/ atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang: a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/ atau Tanda Pengenal; b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; c. menjual barang dan/ atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya. Pasal 97 Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang: a. bertempat tinggal/menetap; b. merusak, mengambil, memindahkan dan/ atau mengotori inventaris Terminal; c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya; d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan; e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu. Bagian Keempat Terminal Barang Paragraf 1 Pengaturan Pasal 98 (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan-Jalan di Daerah; dan e. Terminal Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Perizinan Pasal 99 (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan: a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai Jalan lainnya. 31 (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas. (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 100 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf3 Fasllitas Pasal 101 Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/ atau antar mod.a transportasi. Pasal 102 (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. bangunan kantor Terminal; b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/ atau muat barang; c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang; d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; e. rambu-rambu dan papan informasi; dan f. alat bongkar muat; (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tempat istirahat awak Kendaraan; b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; c. tempat ibadah; d. alat timbang Kendaraan dan muatannya; e. ruang pengobatan; f. kamar kecil/ toilet; g. kios/kantin; dan h. taman. Paragraf4 Jasa Pelayanan Pasal 103 (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari jasa: a. penggunaan tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang; b. penggunaan tempat parkir Kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; c. penggunaan fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 32 • • r Bagian Kelhna Sanksi Administratif Pasal 104 (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 78 atau Pasal 89 atau pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 94 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Setiap orang yang berada di Terminal melalrukan perbuatan melanggar Pasal 83 atau Pasal 95 ayat (1) atau Pasal 97 huruf a dikenai sanksi administratif. (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 88 atau Pasal 96 huruf a dikenai sanksi administratif. (4) Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 84 ayat (1) atau dalam Trayek tetap dan teratur ataupun insedentil yang melanggar Pasal 85 atau Trayek perkotaan dan perbatasan yang melanggar Pasal 86 dikenai sanksi administratif. (5) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. Teguran; b. Peringatan tertulis; c. Denda administratif; dan/ atau d. Pencabutan izin. Pasal 105 (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 83, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 96 huruf a dan Pasal 97 huruf a. (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 89 , Pasal 94 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (2), Pasal 84ayat (3), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 huruf a paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 78 dan Pasal 96 huruf a setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan, dan Pasal 96 huruf a . (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 33 • • f BABIX PEMBINAAN PEMAKAI JAL.AN Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas Pasal 106 (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ; c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib. (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu Iintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi : a. pembinaan staf dan ka.ryawan Dinas; b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum; c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah; d. pembinaan petugas parkir; dan e. kampanye aksi keselamatan di Jalan. Bagian Kedua Penclidlkan Pengemucli Pasal 107 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungiawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas. Pasal 108 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Perorangan. Pasal 109 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap keten tuan-ketentuan: a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai; b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi; c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi: 34 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang; 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur. d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi: 1. pengetahun umum; 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ; 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraanbermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan; 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek; 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan; 6. praktek perawatan Kendaraan bermotor. e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi. Pasal 110 (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi. (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. Pasal 111 ( 1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi Pasal 112 (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari. (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 35 Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Anglmtan Umum Pasal 113 (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum. (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui: a. penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan;dan c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Kepolisian; c. Dinas Perhubungan Provinsi; d. Organda; e. Jasa Raharja; f. Organisasi Pengemudi; g. Organisasi Non Pemerintah; dan h. Badan dan Perorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 114 (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan dan/ atau c. pencabutan izin. Pasal 115 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementa.ra kegiata.nselama 30 (tuga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementa.ra tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 36 • ·' r BABX PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Bagian Kesatu Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 116 Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 117 Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi: a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan; b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas; c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas; d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas; e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas; f. audit keselamatan Jalan; dan g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum. Pasal 118 Dalam penyusunan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Satlantas Polres; b. Organda; c. Asuransi Jasa Raharja; d. Rumah Sakit; e. Palang Merah Indonesia; f. Organisasi Non Pemerintah; dan g. Badan atau perorangan. Bagian Kedua Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ Pasal 119 Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 120 (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi kegiatan: a. audit; b. inspeksi; dan c. pengam.atan dan pemantauan. 37 . . ( (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas. (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas. (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas. (5) Hasil pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota. MANAJEMEN BABXI DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggung jawab Pasal 121 Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas. Bagian Kedua Tujuan Pasal 122 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 123 Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan. Bagian Keempat Perencanaan Pasal 124 (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; 38 . . . e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas; f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; g. penetapan tingkat pelayanan; dan h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas. (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelhna Pengaturan Pasal 125 Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu. Pasal 126 (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat ( 1) huruf h ditetapkan oleh Walikota untuk Jalan kota. (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum; 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan: 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/ atau dua arah; 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu; 3. penetapan larangan berhenti dan/ atau parkir tempat-tempat tertentu; 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan; 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalantertentu; 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/ atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat. 39 Bagian Keenam Perekayasaan Pasal 127 (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi: a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Pertaturan Walikota. Pasal 128 (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/ atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas. Pasal 129 (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas. (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat. (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundangundangan, serta mendapat izin dari Dinas. (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. Bagian Ketujuh Pemberclayaan Pasal 130 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d meliputi kegiatan: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 40 (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas; (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat. (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ddilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia. (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (7) dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/ atau dipersimpangan Jalan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 131 (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ. BABXII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Bagian Kesatu Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 132 (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/ atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Analisa dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (2) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurangkurangnya memuat: a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. perencanaan dan metodologi Analisa dampak lalu lintas; c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. (3) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat: 41 . . . a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; c. analisis distribusi perialanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang; e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak:; f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak (4) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun (5) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh perorangan. (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Bagian Kedua Tim Evaluasi Pasal 133 (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Analisa dampak lalu lintas. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 134 (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah: a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas; b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Walikota memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas. Bagian Ketiga Tinclak Lanjut Penilaian Pasal 135 (1) Dalam hal basil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan 42 ' • "f .. "' (2) Dalam hal basil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumenAnalisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/ atauinfrastruktur dioperasionalkan. (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Walikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Persetujuan Pasal 136 (1) Dokumen Analisis dampak lalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) wajib mendapat persetujuan Walikota bagi Jalan kota. (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (3) Dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) Bagian Kellina Sanksi Administratif Pasal 137 (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif e. pembatalan izin; dan/atau f. pencabutan izin Pasal 138 pernyataan (2) dikenai (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 43 . �, (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi adminstratif berupa denda sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut. (5) Ketentuan mengenai ta.ta cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2} diatur dengan Peraturan Walikota. BABXIII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kenclaraan Bermotor Pasal 139 (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu. (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaansarana angkutan massal. Pasal 140 (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari: a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek. (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi; b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi; c. Trayek Angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah; d. Trayek Angkutan Kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari: 1. angkutan karyawan; 2. angkutan permukiman; 3. angkutan pemadu moda; dan 4. angkutan antar jemput, 44 . . (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bemotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu Pasal 141 (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan Daerah Kota Palopo. (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota. Pasal 142 (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek. (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 143 (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Paragraf2 Perencanaan Angkutan, Jarlngan Trayek dan Wllayah Operasi Takai Pasal 144 Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi. Pasal 145 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan berdasarkan basil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. analisis potensi faktor muatan; b. asal dan tujuan perjalanan; c. kondisi Jalan; d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh; e. perhitungan tarif angkutan; dan f. ketersediaan Terminal. (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala. 45 , • " t .. ., Pasal 146 (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), W alikota: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kata Antar Provinsi untuk jaringan Trayek di wilayah Daerah kota Palopo; b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kata Dalam Provinsi diwilayah Daerah Kata Palopo; c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Palopo; d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan dengan Kata Palopo. (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat. (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan dengan Daerah Kata Palopo: b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masingmasing Daerah; c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan; d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan. Pasal 147 (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. kode Trayek; b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani; c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek; d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan; e. Terminal asal dan tujuan. (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan. Pasal 148 (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru. (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). Pasal 149 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikata. 46 \ , Paragraf3 Pengadaan Kendaraan Pasal 150 (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi. (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype wama dasar Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masingmasingjaringan Trayek. (3) Setiap Badan dan/ atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 151 (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2) Setiap dealer/ agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf4 Perizinan Pasal 152 Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: a. Izin Usaha Angkutan; b. Izin Trayek; dan c. Izin Operasi. Pasal 153 ( 1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan. (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib: a. merealisasikan kegiatan usaha dan/ atau pengadaan Kendaraanpaling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah. 47 t , 'It f • A Pasal 154 (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama l(satu) tahun dan do.pat diperpanjang untuk l (satu) tahun berikutnya. ?? (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayekharus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas. (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan. (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan. (6) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi. (7) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 155 Izin Trayek angkutan dalam Daerah kota Palopo diterbitkan oleh oleh Walikota. Pasal 156 lzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c meliputi izin untuk: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu. Pasal 157 Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dikeluarkan oleh walikota untuk taksi dan kawasan tertentu yang wilayah operasionalnya dalam wilayah Daerah Kota Palopo. Pasal 158 (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayekyang dimiliki. (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan: a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain. (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perJalanan pergipulang dan berlaku paling lama 14 (empat betas) hari serta tidak dapat diperpanjang. (4) Izin insidentil untuk rute/Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas. Pasal 159 Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila: a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan; b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; d. dikembalikan oleh pemegang izin. 48 Pasal 160 Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 diatur dengan Peraturan Walikota. ParapafS Peremajaan, Penggantian clan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 161 (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas. Pasal 162 (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) clilaksanakan setelah: a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama. Pasal 163 ( 1) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pemilik kendaraan melakukan penggantian kendaraan umum". (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/ atau karena Kendaraanhilang; atau b. terjadi pengalihan Trayek. Pasal 164 Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap. Pasal 165 Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalanatas pertimbangan keselamatan. Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diatur dengan Peraturan Walikota. 49 'r Paragraf6 Pool Kenclaraan Bermotor Umum Pasal 167 (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki. (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. tempat istirahat Kendaraan; dan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan; (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan: a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan; b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah; c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraanyang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/ percepatan; d. lampu kelap-kelip (flashing light) wama kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat. Pasal 168 (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya harus dilengkapi fasilitas: a. gedung/ruang kantor; b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput; c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan; d. tempat ibadah (mushola); e. kamar kecil/ toilet. (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap pen um pang; c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 169 Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal. so ' • .. f Paragraf7 Agen Jasa Angkutan Pasal 170 (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan. (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang. Pasal 171 (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bennotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang Pasal 172 (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat. (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang. Pasal 173 (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur denganPeraturan Walikota. Bagian Kedua Angkutan Barang Paragraf 1 Umum Pasal 174 (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bennotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus. (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya. (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. angkutan barang umum; b. angkutan bahan berbahaya; c. angkutan barang khusus; d. angkutan peti kemas; dan e. angkutan alat berat. 51 • 'I ... , ii Paragraf2 Angkutan Barang Umum Pasal 175 Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan; b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan c. menggunakan mobil barang. Tata Cara Pengangkutan Barang Umum Pasal 176 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan: a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas; b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraanpengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat; c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm terhitung dari bagian belakang; d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan. Pasal 177 (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan. (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Paragraf4 Angkutan Bahan Berbahaya Pasal 178 (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya. (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimak:sud dalam ayat (1) di klasifikasikan se bagai berikut: a. mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. oksidator, peroksida organik; f. racun dan bahan mudah menular; g. barang yang bersifat radio aktif; h. barang yang bersifat korosif; dan i. barang berbahaya lainnya. 52 ., . . ' Pasal 179 Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; e. memiliki tanda-tanda khusus. Pasal 180 (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat keterangan sebagai berikut: a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan; d. waktu dan jadwal pengangkutan; e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 181 (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok: a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf eharus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor. b. Melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan; c. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard; d. Kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; e. Alat pemadam kebakaran. (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan: a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan / atau sebaliknya; b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan; c. lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi. 53 1 .. • t .. ParapafS Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya Pasal 182 Untuk memuat dan/ atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar bahan berbahaya; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/ atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak; d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya Pasal 183 Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Paragraf6 Angkutan Barang Khusus Pasal 184 (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. barang curah; b. barang cair; c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; Pasal 185 Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 adalah: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; Pasal 186 Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard. 54 . . ,, Paragraf 7 Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus Pasal 187 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangk:ut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar barang khusus; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus cliikat dengan k:uat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf8 Angkutan Peti Kemas Pasal 188 Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangk:ut Peti Kemas. Pasal 189 Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkanberdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraanbermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan; d. pelayanan lambat. Pasal 190 Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Paragraf9 Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas Pasal 191 Untuk menaikan dan/ atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan: a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas. 55 · Pasal 192 Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya. ParagraflO Angkutan Alat Berat Pasal 193 Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya. Pasal 194 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkut alat berat yang muatan sum bu terberat dan/ atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. jenis alat berat yang diangkut; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. waktu dan jadwal pengangkutan; d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut. Pasal 195 Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut : a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya; d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan e. pelayanan lambat. Pasal 196 (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan: a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi; Paragraf 11 Tata Cara Pengangkutan Alat berat Pasal 197 Untuk menaikkan dan/ atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan: 56 ' ., • r � a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar alat berat; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban La.lu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf 12 Perizlnan Pasal 198 (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari: a. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan usaha swasta ; c. Koperasi; d. Perorangan warga negara Indonesia. Pasal 199 (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, identitas diri bagi pemohon perorangan; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/ atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor; e. pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool. (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan. (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk masing-masing Kendaraan. (6) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 57 Pasal 200 Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi: a. surat perjanjian pengangkutan; b. surat muatan barang. Bagian Ketiga Bongkar muat Pasal 201 (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang. (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. Iokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan e. Terminal barang. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Kendaraan Tldak Bermotor Pasal 202 (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor. (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah becak. Pasal 203 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di .Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas. (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya ? Pasal204 Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas. 58 <r ... .. ' ,. Bagian Kelhna Sauksi Administratif Pasal 205 (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 168 ayat (3) huruf a dan Pasal 168 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif. (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 170 ayat (2) atau Pasal 171 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179 atau Pasal 181 atau ( 1) huruf a, 181 atau ( 1) huruf b, 181 atau ( 1) huruf c, atau Pasal 181 ayat (2) huruf a, Pasal 181ayat (2) huruf b, Pasal 181 ayat (2) huruf c, Pasal 183, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188 huruf a, Pasal 188 huruf b, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 199 atau Pasal 202 dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau d. pencabutan izin. Pasal 206 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf b dikenakan paling sedikitRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota 59 .,_ .. ' BABXIV PERPARKIRAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir Pasal 207 (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tempat parkir tepi Jalan umum b. tempat khusus parkir (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Badan, perorangan Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pasal 208 Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. analisis dampak Lalu Lintas; dan c. kemudahan bagi Pengguna Jasa. Bagian. Ketiga Parldr Di Tepi Jalan Umum Pasal 209 (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan. (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan (3) Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat. (4) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan menjadi: a. ZonaA; b. Zona B; c. Zona C; d. Zona D; dan e. Zona E. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 210 (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalanumum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi. (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakansesuai basil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas. 60 Pasal 211 (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintasditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Parldr Di Tempat Khusus Parldr Pasal 212 ( 1) Tempat khusus parkir dapat berupa: a. Pelataran parkir; b. Taman parkir; dan c. Gedung parkir; (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya. (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundangundangan Bagian Kelima Pengelolaan Parldr Pasal 213 (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan danatau penunjukan. (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan; c. menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan; d. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desembertahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 214 (1) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 61 1 .. .... Pasal 215 . Potensi pendapatan parkir didasarkan pada basil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau pengelola parkir. Paaal 216 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Pasal 217 (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizman, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keenam Bak Dan KewaJiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parldr di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Bak Pengelola, Petugas Parldr dan Pengguna Jasa Parldr Paaal 218 Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut: a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; b. memperoleh basil pungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/ tidak resmi; dan d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir Pasal 219 Petugas Parkir mempunyai hak: a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan c. mendapatjaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir. Pasal 220 Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak: a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; c. mendapat jaminan keamanan. 62 Paragraf2 Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir Pasa1221 Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola; b. menyerahkan basil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi; c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir; dan Pasa1222 (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban: a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas; b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; c. menyerahkan basil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola; d. kartu memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan tanda anggota; e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik; f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan; g. memberikan jaminan keamanan; h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/ atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan; i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 223 Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban: a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya; b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/ atau petunjuk yang ada; c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir. Pasal 224 Selain pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir. 63 • I t Bagian Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 225 (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f atau petugas parkir yang melanggar Pasal 222 huruf d, Pasal 222huruf e dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l} berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/ atau c. Pencabutan izin Pasal 226 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f, Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf f. (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf fsetelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 221 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN Pasal 227 (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Dinas dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. atas permintaan pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan; atau b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan. Pasal 228 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/ atau mogok. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut: 64 .. ":" . a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, yang dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas; b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/ atau penggunakendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empatjam); atau d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 {dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasal 229 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penggembokan pada roda Kendaraan; b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor; (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pemindahan kendaraan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, dan penentuan biaya pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XVI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAlf DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ Pasal 230 ( 1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan: a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum; b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan terhadap: a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan; b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraanbermotor; c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ; d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya 65 . , Pasal 231 (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminaldan/ atau tempattempat lain yang ditetapkan oleh Dinas. (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota BABXVII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN Bagian Kesatu Sumberclaya Manusia Pasal232 (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi: a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi. Pasal 233 (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang: a. Lalu Lintas Jalan; b. angkutan umum; c. Kendaraan; d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan e. keselamatan La.lu Lintas Jalan. (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ. Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pasal 234 (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh W alikota. (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangandi bidang perhubungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat {2} diatur dengan Peraturan Walikota. 66 - .. � ·,. ,' t BABXVID KERJASAMA Pasal 235 (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Kota Palopo. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama. BABXIX PERAR SERTA MASYARAKAT Pasal 236 (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempumaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ; c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJyang menimbulkan dampak lingkungan; dan/ atau d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ. (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/ atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 237 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Pasal 238 Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. BAB XX PENYELENGGARAAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 239 (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi: a. bidang Terminal; b. bidang perparkiran; c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor; d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. 67 (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 240 (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) (3) Data, inform.asi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat. BABXXI FORUMLLAJ Pasal 241 (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraanLLAJ. (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ Pasal 242 (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241ayat (1) terdiri atas Walikota, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah {BUMD) yang bergerak. di bidang LLAJ. (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Walikota mengikutsertakan SKPD terkait (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintassebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas Pasal 243 (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 68 . ' I ( I � ... BABXXII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 244 (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIII PENYIDIKAN Pasal 245 (1) PPNS/ASN di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/ atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS/ASN dilakukan di Terminal dan/atau tempat yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan. (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS/ ASN wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. BABXXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 246 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 2 1, Pasal 48 ayat (1), Pasal 96 huruf b, Pasal 96 huruf c, Pasal 111 ayat ( 1), Pasal 182, 184 ayat (1), Pasal 186,187,189190, Pasal 204, Pasal 224 dipidana dengan pidana kurungan. 69 ' . "' . � (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 huruf b, Pasal 97 huruf c, Pasal 97 huruf d, Pasal 97 huruf e, Pasal 97 huruf f, Pasal 100, Pasal 129 ayat (2), Pasal 129 ayat (4), Pasal 132 ayat (1), Pasal 152, dipidana dengan pidana kurungan. (3) Pidana kurungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. BABXXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 247 (1) Peraturan Walikota yang mengatur sebelumnya tentang Pengelolaan dan atau penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kata Palopo tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; BABXXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 248 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PeraturanDaerah ini diundangkan. Pasal 249 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
70

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51, LK.2016/NO.51

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGAlflSASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas: 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan; 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas : 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; 2) Seksi Jamian Pelayanan KB; 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB. e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas : 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi. : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar bersinergi dan sating mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; g. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitaspenduduk h. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; i. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; j. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB; k. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 1. melaksanakan pelayanan KB; m. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; n. melaksanakan Pembinaan kelompokjabatan fungsional; o. membuat basil kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q.. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; I. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip; m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; J. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGENDALIAN' PENDUDUK, PENYULURAN DAN PENGGERAKAN Paragraf 1 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pasal 8 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas; (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagiamana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai Fungsi : a. perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk; e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (4) Untuk melaksanakan Togas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/ masyarakat; e. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; f. memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; i. membuat laporan basil kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Advokasi dan Penggerakan Pasal 9 (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai Rind.an Tu.gas : a. menyiapkan bahan-bahan advokasi dan melaksanakan advokasi; b. membuat dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama dengan media cetak dan elektronik; c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembimbingan institusi masyarakat pedesaan, PPKBD dan Sub PPKBD; d. melakukan pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi dan penggerakan masyarakat; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan Penggerakan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; b. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB Pasal 10 ( 1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin pleb seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; b. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan; c. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP; d. menyusun dan melaksanakan rencana kerja pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; e. melaksanakan pembinaan, pembimbingan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP; f. melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga Pasal 11 (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan lnform.asi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan lnform.asi Keluarga mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norm.a, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Inform.asi Keluarga, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kerja pada seksi pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norm.a, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemaduan serta sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian keempat BIDANG KELUARGA BERENCANA Paragraf 1 Bidang Keluarga Berencana Pasal 12 (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tu.gas pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai Fungsf. : a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana; c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); d. pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber KB; e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang, keluarga berencana; f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga berencana mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana; c. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/masyarakat; f. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana; g. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); h. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup bidang Keluarga Berencana; i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; j. membuat laporan basil kegiatan Bidang Keluarga Berencana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi Pasal 13 (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; b. menyusun rencana kerja pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; c. menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi dan alat pendukung pelayanan KB; d. melaksanakan bimbingan teknis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi dari faskes KB; e. membuat daftar kebutuhan / rencana distribusi alat kontrasepsi untuk fasilitas kesehatan KB secara berkala; f. menerima dan meneliti pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Jaminan Pelayanan KB Pasal 14 (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai Tu.gas Pokok : penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis operasional pelayanan keluarga berencana; b. membuat rencana dan bimbingan pelayanan KB serta jaminan ketersediaan alat kontrasepsi; c. melakukan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alat kontrasepsi; d. menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi KB bagi fasilitas kesehatan atau pelayanan KB mobile; e. membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan pelayanan KB; f. melakukan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi bagi fasilitas kesehatan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB Pasal 15 (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB clipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB dipimpin mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Ber KB mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB; b. menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB; c. menyusun rencana operasional dan bimbingan teknis peningkatan kesertaan ber-KB bagi petugas pembinaan KB kelurahan; d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan kesertaan ber-KB aktif maupun calon peserta KB; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian kellma BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Paragraf 1 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 16 (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; "' (2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina keluarga Balita (BKB), Ketahanan Remaja dan Lansia; d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; e. pemantauan dan mengevaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan f. pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/masyarakat; e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; f. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; i. membuat laporan basil kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; ••. 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pasal 17 (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempuyai Rt.net.an Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera; b. menyusun rencana kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; c. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga; d. melakukan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga; e. melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga; g. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan La.nsia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, anak dan lansia mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis di Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; b. menyusun rencana kerja pada Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan lansia; c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, Anak; d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan Lansia ; e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga Balita , Anak, dan Lansia; f. melakukan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga Balita, Anak dan lansia; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan bina BKB, Anak dan Lansia; h. melaksanakan pemetaan pengelolaan kelompok BKB, Anak & Lansia; i. melaksanakan program keterpaduan pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Anak & Lansia; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Bina Ketahanan Remaja Pasal 19 (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan ketahanan remaja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis di Bidang Bina Ketahanan Remaja; b. menyusun rencana kerja pada seksi bina ketahanan remaja; c. mengumpulkan data data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja; d. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja; e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; f. membuat rencana dan program pembinaan remaja , keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-R Melaluijalur sekolah dan masyarakat; g. melakukan upaya terciptanya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bina ketahanan remaja; h. meningkatkan partisipasi remaja pada program keluarga berencana melalui pramuka saka kencana; 1. melakukan Bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecamatan; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 20 \ \ BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 23 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 (1) UPI'D dipimpin oleh seorang Kepala UPI'D yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggung jawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. • BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo
25

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 45, LK.2016/NO.45

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DANN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 1 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota lni yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikotaadalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; ...·.t ' < BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri atas: 1) Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik; 2) Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial; 3) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik. d. Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika, terdiri atas : 1) Seksi Perangkat Keras; 2) Seksi Sistem Keamanan Informasi dan E-Govemment; 3) Seksi Pengembangan Sistem Tehnologi Informatika. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyelenggara pemerintahan daerah urusan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; \ ,_. (2) Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Rincian Tu.gas : a. menetapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika; b. menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika; c. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; d. menyelenggarakan Layanan opini, aspirasi publik dan infrastruktur data center serta manajemen Sistem Tekhnologi Informatika; e. menyelenggarakan Penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan lnformatika; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan;dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, Sekretaris mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketata.usahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; I. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 'l'ugas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan administrasi Kepegawaian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas; c. melakukan Pengelolaan aset; d. menyelenggarakan pengadministrasian Kepegawaian; e. mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta penialaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan dinas; f. melakukan pengelolaan kearsipan Kantor; g. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; h. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; dan i. menilai prestasi kerja bawahan;dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan Keuangan, membuat laporan dan mengelola Database dan tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincfan tu.gas : • 6 • a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Paragraf 1 Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Pasal 8 (1) Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; g. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; h. pelaksanaan analisis data bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai Rl.ncian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. menyiapkan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; h. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; i. menilai prestasi kerja bawahan;dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik Pasal 9 (1) Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok : Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi pengelolaan aspirasi publik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik, mempunyai Rl.ncian Tu.gas: a. menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik; b. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik media (media massa dan sosial) dan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak Pendapat) serta Pengelolaan aduan masyarakat; '.• c. nienyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta desimenasi informasi melalui media; d. melaksanakan pembinaan dan pembaharuan konten desimenasi informasi media website resmi pemerintah beserta subdomainnya; e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemanfaatan media sosial berbasis elektronik; f. menyiapkan materi dan mengelola informasi melalui media luar ruang; g. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial Pasal 10 (1) Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pada seksi Kehumasan, dan pemberdayaan komunitas; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan Kehumasan dan menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi dan informasi, lembaga komunikasi pemerintah; b. melaksanakan hubungan kemitraan dengan lembaga pemantau media dan lembaga terkait dalam pemberdayaan komunikasi dan informasi; c. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan singkronisasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah lainnya serta koordinasi kehumasan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan komunitas sosial dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi; e. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan peranan dan eksistensi terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM); f. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi lembaga komunitas komunikasi strategis masyarakat; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial; 9 t . h. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; dan i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. J. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi pelayanan Media Komunikasi Publik; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik, mempunyai Rincian Tu.gas. a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local serta pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah; b. menyusun perencanaan dan petunjuk teknis serta pembinaan pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan instasi lain terkait pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daearah; e. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan . ( h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI Paragraf 1 Bidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pasal 12 ( 1) Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi dipim.pin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi mempunyai Tu.gas Pokok : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi, mempunyai Fu.ngsi : a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan infrastrukutur dan manajemen sistem informasi; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; c. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; d. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; g. pelaksanaan administrasi di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi; h. pelaksanaan analisis data bidang infrastruktur dan sistem informasi; manajemen (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem lnformasi; d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem lnformasi; f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; g. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Perangkat Keras Pasal 13 (1) Seksi Perangkat Keras dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Perangkat Kerasmempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi perangkat; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perangkat Keras, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) serta layanan pengembangan inovasi TIK dalam implementasi e-Goverment; b. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SOM) dalam pengelolaan Infrastruktur dan teknologi informatika, Goverment Cloud Computing; c. mengelola layanan akses internet pemerintah, publik dan filtering konten negatif serta layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; d. melaksanakan inventarisasi perangkat keras lingkup pemerintah daerah; e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap pelaksanaan pengembagan dan pemeliharaan pusat data dan perangkat keras; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 12 �· • • I . . Paragraf 3 Seksl Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment Pasal 14 (1) Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang lnfrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi; (2) Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pembuatan, evaluasi dan pelaporan pada seksi Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Govemment, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik dan layanan penanganan insiden keamanan informasi; b. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SOM); c. melaksanakan audit TIK dan penyelenggaraan Internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; d. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; e. melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksl Pengembangan Slstem Teknologi lnformatika Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Sistem Tehnologi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi Pengembangan system Teknologi Informatika; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi lnformatika, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses infonnasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara; b. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik; c. melaksanakan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat; d. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; e. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Govennent dan Smart City; f. melaksanakan layanan implementasi e-Goverment dan Smart City, dan promosi pemanfaatan layanan smart city di Pemerintah Daerah. g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan tugas kegiatan seksi tata kelola sistem infonnatika serta pengawasan dan analisis terhadap palaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan infonnasi; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan;dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. . ' Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi perinta.h kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 ( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ian.jut dengan Peraturan Walikota. •• BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional clitentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 07 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo
17

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISi PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LK.2016/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kota Palopo; 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo 8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 10. Susunan organisasi adalah Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11. Togas Pokok adalah sejumlah tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 12. Rincian Togas adalah Kewenangan yang melekat pada Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. BABU SUSURAN ORGAIUSASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; 1) Sub Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang• Undangan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Tindak Internal; 3) Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1) Seksi Satuan Linmas; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;dan 3) Seksi Data dan Informasi. f. Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; BABm TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu KEPALA SATUAN Pasal 4 ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. penyusunan laporan basil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan rencana program Satpol PP; b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan; c. membina bawahan dan meningkatkan produktifitas kerjanya; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional; . e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan; f. memantau, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-Undangan daerah, Pembinaan Ketertiban Umum dan ketenteraman dan Bimbingan Masyarakat; g. memfasilitasi rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta lembaga terkait; i. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong prajaserta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; j. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsf : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut basil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Paragraf 1 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pasal 8 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu kepala satuan polisi pamong praja melaksanakan penyusunan, koord.inasi, penegakan Peraturan Daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2),Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Fu.ngsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah. (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan Perundang-Undangan daerah, pengawasan serta Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah Pasal 9 ( 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Tu.gas Pokok : Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan pendataan dan penentuan titik-titik lokasi penertiban; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; f. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; g. melakukan bubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 10 ( 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Penyelidikan dan Penyidikan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja Penyelidikan dan Penyidikan; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan laporan; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan; d. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; e. melaksanakan Hubungan kerjasarna antar perangkat daerah dan lembaga terkait; f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; g. membuat dan menyusun berkas perkara tindak pidana pelanggaran; h. membuat laporan basil kegiatan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang-Undangan Pasal 11 (1) Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan mempunyai Rincf.an Tugas : a melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraa.n kerjasama dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. membuat telaahan staf dan bahan kajian kebijakan umum pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan peraturan perundang• undangan; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan basil pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaa.n tugas. Bagian Keempat BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 12 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Satuan Palisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; dan c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana dan progam di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusa.n kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusa.n kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan lembaga terkait; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 1. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Ketertiban Umum Pasal 13 (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Rincl.an Tugas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan pendataan, penetapan jadwal dan penentuan sasaran operasi; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ketertiban Umum; d. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; e. melaksanakan pembinaan terhadap warga negara atau badan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran; f. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; g. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketertiban Umum; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah serta lembaga terkait; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketertiban Umum; k. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Tlndak Internal Pasal 14 (1) Seksi Tindak Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pembinaan Sumber Daya Aparatur lingkup satuan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana program kerja Tindak Internal; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Tindak Internal; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tindak Internal; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tindak Internal; e. melaksanakan kegiatan penindakan; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Tindak Internal; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Tindak Internal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; h. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Operasi dan Pengendalian Pasal 15 ( 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan Operasi dan Pengendalian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan atau tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; h. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas jaga pada tempat-tempat tertentu seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya yang dianggap penting; I. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan pejabat Pemerintahan Daerah; m. melaksanakan kerjasama pengamanan pada acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansiterkaitlainya; n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum Seksi Operasi dan Pengendalian; o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan q. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 16 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan perumusan kebijakan lingkup Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana · dan program di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan lnformasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidangsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; c. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; d. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan g. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Peragraf 2 Seksl Satuan Llnmas Pasal 17 ( 1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Satuan Linmas. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja satuan Linmas; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Satuan Linmas; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas; d. m�nyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi Satuan Linmas; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Satuan Linmas;; f. melaksanakan pelatihan dasar Satuan Linmas, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup Satuan Linmas; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Satuan Linmas; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksl Bina Potensi Masyarakat Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajiaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup bina potensi masyarakat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang bina potensi masyarakat; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat; f. melaksanakanpembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Bina Potensi Masyarakat; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Serta lembaga terkait; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Potensi Masyarakat ; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Data dan lnformasi Pasal 19 (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Data dan lnformasi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian serta penyusunan Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja pengelolaan Data dan Informasi; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam hal penyediaan data dan informasi; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan fungsi penyaluran informasi; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan data dan informasi; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Data dan Informasi ; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ... BABV PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
21

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOP

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LK.2016/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Inspektorat Daerah Kota Palopo yang disingkat Inspektorat Kota adalah Aparat Pengawas Fungsional Internal yang berada dibawah dan berta.nggungjawab kepada Walikota; f. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Palopo yang disingkat Inspektur Kota; g. Sekretariat dan Inspektur Pembantu adalah Perangkat lnspektorat Kota Palopo; h. Sekretaris adalah Sekretaris pada lnspektorat Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Palopo; j. Tugas Pokok adalah sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; k. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; 1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 2 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BABm KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Inspektorat Kota adalah unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 4 (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, (2) Inspektur mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai Fungsi : a. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyelenggaraan pelaporan hasil pengawasam; e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 3 \ (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan (3), Inspektur mempunyai Rincian Tu.gas: a. menetapkan rencana, program kerja dan kegiatan Inspektorat; b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. mengoordinasikan kebijakan pengawasan dan pemeriksa.an dengan instansi lain; d. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan; f. menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan surat - menyurat serta rumah tangga Inspektorat; g. menyelenggarakan kegiatan penjaminan kualitas meliputi audit, evaluasi reviu dan pemantauan/monitoring; h. menyelenggarakan kegiatan consulting meliputi konsultasi, sosialiasi dan asistensi; i. menyelenggarakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menyelenggarakan pelaporan basil kegiatan Inspektorat dan memberi saran pertimbangan kepada Walikota; k. menyelenggarakan penilaian prestasi kerja bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) . Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur; (2). Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan Rincian Tugas dan kebijakan teknis lainya, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pelayanan administrasi dilingkungan Inspektorat. (3). Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. perumusan rencana dan program kerja; b. perumusan anggaran; c. melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset; 4 d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; e. pelaksanaan administrasi umum dan surat menyurat; f. pelaksanaan kegiatan reviu skpd; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi basil kerja bawahan; (4). Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan kebijakan pengawasan; b. merumuskan perencanaan program kerja lnspektorat; c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; d. mengelola, menghimpun, menilai, menyimpan dan menjaga kerahasian LHP dan APFP; e. mengelola data pegawai dalam rangka pembinaan teknis Fungsional; f. mengelola dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; g. melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, asset, surat - menyurat dan rumah tangga Inspektorat; h. melaksanakan administrasi kegiatan reviu; i. melaksanakan kegiatan LAKIP Inspektorat; j. mengembangkan rencana usulan program kerja pengawasan tahunan; k. merumuskan bahan koordinasi pengawasan; 1. merumuskan data pengaduan masyarakat; m.melaksanakan Laporan Rutin Inspektorat Kota Palopo; n. merumuskan penyusunan LAKIP, Profil dan Evaluasi LAKIP SKPD; o. mengoordinasikan pemanfaatan kendaraan dinas dan alat kantor lainnya; p. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepada bawahan; q. merumuskan laporan basil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Inspektur, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Tindak Lanjut Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan, mendokumentasikan dan memproses data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, 5 menghimpun, memproses dan menyimpan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan, mengadministrasikan pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyususn bahan rencana/program kerja pengawasan dan Fasilitas, serta melakukan kerjasama pengawasan; b. menyusun rancangan peraturan, keputusan dan surat edaran; c. menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan; d. menyusun rencana kebutuhan dan sarana pengawasan; e. menyusun rencana pengembangan sumber daya pengawasan (pendidikan formal, sertifikasi, bimbingan dan sosialisasi ); f. menyusun laporan pelaksanaan tugas pokok dan Rincian Tugas Inspektorat (Laporan bulanan, Triwulan, dan semester); g. melakukan sosialisasi data Tindak Lanjut LHP setiap triwulan dan melaporkan kepada yang terkait; h. menginventarisasi hasil pengawasan APFP dan Tindak Lanjut LHP; i. melakukan pengadministrasian LHP; j. melakukan evaluasi LHP dan APFP; - LHP Kota Inspektorat dan Propinsi; - LHP Itjen Departemen; - LHP BPKP; - LHP lainnya. k. melaporkan Hasil tindak Lanjut (LHP) kepada pejabat yang terkait, menyimpan dokumen LHP serta menjaga keamanan dan kerahasiaannya; 1. menyimpan peraturan perundangan sebagai refrensi Inspektorat; m. menyimpan data dokumentasi pengawasan dan pengelolaan data pengawasan; n. mengelola administrasi, inventarisasi, mengkaji, analisa Pelaporan; o. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; p. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta memberi saran pertimabngan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetuan kebijakan; q. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. 6 Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok : membuat, melakukan koordinasi penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran Inspektorat dan mempores administrasi laporan keuangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun kebutuhan anggaran Inspektorat; b. melakukan pengelolaan operasional dan belanja rutin pegawai; c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan; d. mengerjakan pembukuan dan akuntansi; e. mengerjakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; f. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggujawab kepada Sekretris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasaran, penatausahaan, surat - menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat; (3) Dalam melaksankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rinci.an Tugas: a. melakukan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan; a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat; c. menyusun bahan/data kebutuhan kantor; d. mengerjakan administrasi surat keluar dan surat masuk; e. melakukan penataan ruangan dan halaman kantor; f. melakukan kebersihan dan keamanan kantor Inspektorat; 7 g. melakukan pelayanan administrasi lingkup lnspektorat dan masyarakat; h. mengatur acara kedinasan; i. menyusun administrasi KORPRI; j. menyusun surat - surat pengaduan masyarakat; k. menyusun dan melaporkan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang dikerjakan kepada sekertaris; I. mendistribusikan tugas dan memberikan petunujuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; m. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran kepada Pimpinan; n. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Ketiga INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Pasal 9 (1) lnspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (2) Inspektur Pembantu mempunyai Tu.gas Pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengaduan kasus dan pengawasan tertentu. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu, mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan pengawasan dan mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. menyelenggarakan koordinasi program pengawasan; c. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan/pengelola tugas dan Fungsi, keuangan dan barang, kepegawaian; d. menyelenggarakan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan tugas pembantuan; e. menyelenggarakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Inspektur Pembatu mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik serta mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengawasan berbasis risiko; 8 c. mengoordinir persiapan dan pelaksanaan Audit, Monitoring dan evaluasi serta Konsultasi yang berada dibawah wilayah kerjanya; d. membantu Inspektur melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip terhadap pihak yang terkait; e. mengevaluasi sistem pengendalian internal; f. melaksanakan penanganan kasus pengaduan masyarakat; g. melaksakana pendampingan, asistensi dan fasilitasi; h. melaksanakan sosialisasi partisipatif peran, Fungsi dan tugas pengawasan serta pemanfaatan basil pengawasan; i. melaksanakan evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan (pemutakhiran Data LHP); j. merumuskan rancangan peraturan perundangan-undangan dan pedoman/ standar di bidang pengawasan; k. melaksanakan usulan RAPBD Inspektorat; 1. merumuskan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT); m. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepadabawahan;dan n. membuat laporan basil kegiatan Inspektorat Pembantu serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan. Pasal 10 Inspektur Pembantu, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. Pasal 11 Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu, meliputi : a. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi : 1) Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dan 7 (tujub) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Maroangin; b) Kelurahan Mancani; c) Kelurahan Salu Battang; d) Kelurahan Pentojangan; e) Kelurahan Jaya; f) Kelurahan Sumarambu; dan g) Kelurahan Batu Walenrang. 2) Kecamatan Bara Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Balandai; b) Kelurahan Rampoang; c) Kelurahan Temmalebba; d) Kelurahan To'bulung; dan e) Kelurahan Buntu Datu. 9 3) Sekretariat Daerah Kota Palopo; 4) Sekretariat DPRD Kota Palopo; 5) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Jajarannya; 6) Dinas Kebudayaan Kota Palopo; 7) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo; 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo; 11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; dan 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. b. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi: 1) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dan 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Batupasi; b) Kelurahan Patte'ne; c) Kelurahan Sabbamparu; d) Kelurahan Salobulo; e) Kelurahan Penggoli; dan f) Kelurahan Luminda. 2) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu : a) Kelurahan Tamarundung; b) Kelurahan Lebang; c) Kelurahan Battang Barat; d) Kelurahan Battang; dan e) Kelurahan Padang Lambe. 3) Dinas Kesehatan Kota Palopo; 4) Dinas Sosial Kota Palopo; 5) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo; 6) Dinas Transmigrasi Kota Palopo; 7) Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo; 8) Dinas Kearsipan Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo; 10) Badan Perencanaan Daerah Kota Palopo; 11) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelolah RSUD Sawerigading Kota Palopo. c. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi: 1) Kecamatan Wara Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Amassangan; b) Kelurahan Lagaligo; c) Kelurahan Tompotikka; d) Kelurahan Dangerakko; e) Kelurahan Boting; dan f) Kelureahan Pajalesang. 10 2) Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Mungkajang; b) Kelurahan Latuppa; c) Kelurahan Murante; dan d) Kelurahan Kambo. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palopo; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo; 5) Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 6) Dinas Perikanan Kota Palopo; 7) Badan Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8) Dinas Perhubungan Kota Palopo; 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 10) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; dan 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi: 1) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Benteng; b) Kelurahan Surutanga; c) Kelurahan Salekkoe; d) Kelurahan Salotellue; e) Kelurahan Ponjalae; f) Kelurahan Pontap; dan g) Kelurahan Malatunrung. 2) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Binturu; b) Kelurahan Sampoddo; c) Kelurahan Songka; dan d) Kelurahan Takkalala. 3) Kecamatan Sendana Kota Palpo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Sendana; b) Kelurahan Peta; c) Kelurahan Mawa; dan d) Kelurahan Purangi. 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo; 6) Dinas Perdagangan Kota Palopo; 7) Dinas Perindustrian Kota Palopo; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo; 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo; 10) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1 1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. 11 Bagian Keempat JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 3 huruf (g), terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor; b. Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD; c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. (3) Setiap Jabatan Fungsional mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Pasal 13 (1) Jabatan Fungsional Auditor sesuaijenjangjabatan terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan meliputi : Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia; b. Jabatan Fungsional Auditor Ahli sesuai denganjenjangjabatan meliputi : Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, Jabatan Fungsional Auditor Terampil mempunyai Rinci.an Tu.gas berdasarkan jenjangjabatan : Auditor Pelaksana, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasanlain;dan i. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. 12 Auditor Pelaksana Lanjutan, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Penyelia, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, Jabatan Fungsional Auditor Ahli denganjenjangjabatan: Auditor Pertama, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja; 13 b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan; i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan j. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Muda, meliputi : a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu; c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus /investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; i. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan j. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Madya, meliputi: a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; b. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan e. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan. 14 Auditor Utama, meliputi : a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; b. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan d. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan. Paragraf 2 Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sesuai jenjang jabatan meliputi : Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama, meliputi : a. melaksanakan Pengawasan Administrasi Umum Aspek Kemampuan Kelembagaan; b. melaksanakan pengawasan "Urusan Wajib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut : 1) sub bidang persandian pada bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang Masyarakat dan Desa; 2) sub bidang kebijakan sarana dan prasarana pada bidang Pendidikan; 3) sub bidang SDM Kesehatan, obat dan perbekalan, serta pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan; 4) sub bidang kepemudaan dan olahraga pada bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5) sub bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengelolaan umum pada bidang Ketenagakerjaan; 6) sub bidang pengelolaan umum pada bidang Ketahanan Pangan; 7) sub bidang perhubungan darat pada bidang Perhubungan; 8) sub bidang pos dan telekomunikasi pada bidang komunikasi dan informatika sub bidang pembinaan bidang sosial, identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, penganugrahan tanda kehormatan dan nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan kejuangan dan kesetiakawanan pada Bidang Sosial; 9) Sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan pada Pekerjaan Umum. 15 c. melaksanakan pengawasan "Umsan Pl.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang kelautan, pengelolaan pemasaran, penyuluhan dan pengendalian pada Bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penunjang pada Bidang Pertanian; 3) Sub bidang inventarisasi hutan, penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata dan ta.man buru, pengelolaan ta.man hutan raya, pemungutan basil hutan pada hutan produksi, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, industri pengelolaan basil hutan, pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan, pengelolaan DAS, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, perbenihan tanaman hiasan, penguasahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan penguasaaan ta.man buru, areal buru dan kebun, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, lembaga konservasi, perlindungan hutan dan penebangan/ penanaman/ pemungutan basil hutan pada Bidang Kehutanan; 4) Sub bidang usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, sumber daya manusia, lingkungan hidup, data industry, sarana dan prasarana pada Bidang Perindustran; 5) Sub bidang meterologi legal dan perdagangan berjangka komoditi, altematif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang pada Bidang Perdagangan; dan 6) Sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tawar pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. d. melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kota. Pengawas Pemerintahan Muda, meliputi : a. menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); b. menganalisis teknis penerapan SPM; c. menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; e. menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat; f. menganalisis pengelolaan SDM; g. melaksanakan Pengawasan "Urusan WaJib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kependudukan dan catatan sipil; 2) sub bidang perangkat daerah pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 16 3) Sub bidang sosial budaya masyarakat pada bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan 4) Sub bidang kebijakan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan pada bidang Pendidikan; 5) Sub bidang upaya kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan pada bidang Kesehatan; 6) Sub bidang pembinaan ketenagakerjaan pada bidang Ketenaga kerjaan; 7) Sub bidang keamanan pangan pada Bidang Ketahanan Pangan; 8) Sub bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pada bidang Komunikasi dan Informatika; 9) Sub bidang kerja sama, pengawasan, sarana dan prasarana dan sistem informasi kesejahteraan sosial pada bidang Sosial; dan 10) Sub bidang perkotaan serta jasa konstruksi pada bidang Pekerjaan Umum. h. Melaksanakan Pengawasan "Urosan Pi.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang umum, perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang petemakan dan kesehatan hewan pada bidang Pertanian dan Petmakan; dan 3) Sub bidang penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru, Kawasan hutan dengan tujuan khusus, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP), Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Rencana kehutanan, Sistem infonnasi kehutanan (numerik dan spasial), Pemanfaatan basil hutan pada hutan produksi, Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaa kawasan hutan, Reklamasi hutan areal bencana alam, Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan, hutan kota, pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan bidang kehutanan pada bidang Kehutanan; 4) Sub bidang perizinan, fasilitas industri, teknologi, pennodalan, kerjasama industry, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang Perindustrian; 5) Sub bidang perdagangan dalam negeri bidang Perdagangan; dan 17 '� 6) Sub bidang geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pada bidang Energy dan Sumber Daya Mineral. i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; k. melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/lnstansi Pemerintah; dan I. mengevaluasi laporan akuntabilitas Pemerintahan Kota. Pengawas Pemerintahan Madya, meliputi : a. menganalisis kebijakan Keuangan Daerah; b. menganalisis pengelolaan Barang / Aset Daerah; c. melaksanakan pengawasan "Umsan WaJib" yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kesatuan bangsa dan politik luar negeri; 2) Sub bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, kebijakan administrasi keuangan daerah, pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 3) Sub bidang penguatan kelembagaan pada bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; 4) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan TI'G pada bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan; 5) Sub bidang kebijakan dan standar, kurikulum, pengendalian mutu pendidikan pada bidang Pendidikan; 6) Sub bidang manajemen kesehatan pada bidang Kesehatan; 7) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan SOM, penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada bidang Ketenagakerjaan; 8) Sub bidang ketahanan pangan dalam bidang Ketahanan Pangan; 9) Sub bidang perhubungan laut dan perhubungan udara pada bidang Perhubungan; 10) Sub bidang kebijakan bidang sosial, perencanaan social, pengembangan dan pendayagunaan PSKS dan pembinaan tenaga Fungsional pekerja sosial pada bidang Sosial; dan 11) Sub bidang Bina Marga dan Penataan ruang pada bidang Pekerjaan Umum. d. Melaksanakan pengawasan "Umsan Pilihan", yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang penataan kawasan hutan Bidang Kehutanan, Pembentukan wilayah pengelolaan hukum, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP), Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP), Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan dua 18 I 1 puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konversi (KPHK), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Penelitian dan pengembangan kehutanan, Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan, Pengangkatan petugas pembuatan LHP pada bidang Kehutanan; 3) Sub bidang perencanaan dan program, standarisasi dan pengawasan industri pada bidang Perindustrian; 4) Sub bidang perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan intemasional dan pengembangan ekspor nasional pada bidang Perdagangan; dan 5) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang Transmigrasi. e. melakukan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); f. melakukan Klarifikasi Kebijakan Walikota; g. melaksanakan pengawasan kebijakan Dekon dan TP; h. melaksanakan pengawasan akhir masajabatan kepala Walikota; i. melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Kota.; j. melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah Pemerintahan Kota; dan k. melakukan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan. Paragraf 3 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuaijenjangjabatan meliputi: Auditor Kepegawaian Pertama, Auditor Kepegawaian Muda, dan Auditor Kepegawaian Madya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Auditor Kepegawaian Pertama, meliputi : a. melaksanakan administrasi data/ dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW; b. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg; c. menyusun proposal wasdalpeg; d. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; 19 membuat daftar isian/ check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait; melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu; mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah; memeriksa / menganalisis data / dokumen / bahan / wasdalpeg kompleksitas rendah; menyiapkan data/ dokumen/bahan penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah; menyusun LHW kompleksitas rendah; menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah; melaksanakan administrasi pemantauan tindak lanjut; dan menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut. Auditor Kepegawaian Muda, meliputi : a. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas dengan kompleksitas rendah; b. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; c. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; e. memeriksa/menganalisis data/ dokumen/ bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah; g. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg; h. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 1. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; m. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah; n. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; o. melaksanakan pemantauan tindak lanjut; p. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan q. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa. Auditor Kepegawaian Madya, meliputi : a. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu; b. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas tinggi; c. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg; 20 , � \ 1 e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. , 1 e. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg; g. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; h. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; i. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun konsep basil wasdalpeg yang bersifat rahasia; m. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; n. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; o. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; p. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; q. menilai kinerja Ketua Tim; r. menilai kinerja Anggota Tim; s. menilai kinerja pengendali teknis; dan t. melakukan reviu silang. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya, lnspektorat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Kepala Inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi; Pasal 17 Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada lnspektorat wajib melaksanakan tugas masing - masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada lnspektorat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan. (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 21 .. . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. Ditetapkan di Palopo pada tanggal 2 Desember 2016 . M. JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada tan 2 Desember 2016 Pit. SEK TARIS DAERAH KOTA PALOPO, H. J BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROV1NSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 26 • . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo
23

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersh dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN PRINSIP BAB III : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : PEMBENTUKAN UPT BAB V : STAF AHLI BAB VI : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daefah Nomor 2); b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor M Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5, TLD.2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

A. bahwa melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; B. bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari urusan wajib bagi setiap pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; C. bahwatindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo masih terbilang tinggi, sehingga perlu ada kepastian hukum yang menjamin akan hak kebebasan orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5233); 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN BAB V : PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BAB VI : KELEMBAGAAN BAB VII : HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
27

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Palopo, memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/ peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; b. bahwa agar pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 201 2tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 15. Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kot Palopo Tahun 2005 - 2025.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : PRINSIP KEPARIWISATAAN BAB IV : PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB V : BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH BAB VI : KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BAB VII : USAHA PARIWISATA BAB VIII : STANDAR DAN SERTIFIKASI BAB IX : HAK DAN KEWAJIBAN BAB X : PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB XI : LARANGAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV : PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
31 HALAMAN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi, terkait semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izm usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang lzin Usaha Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ,Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 ); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2010 ten tang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK BAB VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK BAB VII : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI BAB X : SISTEM INFORMASI BAB XI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Konstruksi, Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 34, seri C, nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT