Pencarian Peraturan

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2015/No.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Ba rat Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Pcraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 Tentang Pembcntukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke Dalam Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 201 3 Nomor 07); 13 . Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2 014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 ; 14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALO PO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalahrencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD. 12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama satu periode. 15. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 16. Penyertaan Modal adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal kedalam Modal bank hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Bank. 17. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan clan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berkantor di Kota Palopo. 18. Saham Seri A adalah saham yang hanya dimiliki oleh pemerintah Kota yang mempunyai hak suara Khusus, menerima deviden clan sisa Likuiditas lebih Dahulu. 19. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada PT. Bank Sulselbar. 20. Investasi adalah penanaman modal yang dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham pada PT. Bank Sulselbar. 21. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal pada PT. Bank Sulselbar. 22. Capital Adequacy Ratio yang selanjutnya disingkat CAR adalah Rasio Kecukupan Modal yang berfungsi untuk menanggung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar. BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (l) Penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar adalah penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) yang diberikan secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menambah nilai Investasi Pemerintah Kota Palopo pada PT. Bank Sulselbar. Pasal 3 Uang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). BAB III PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Pembayaran uang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan PT. Bank Sulselbar kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah meneliti kelengkapan dokumen yang disertakan dalam surat usulan pembayaran dana, mencakup paling sedikit terdiri atas: a. surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan PT. Bank Sulselbar; b. nomor rekening penyaluran dana penyertaan modal; c. sertifikat nilai saham seri A; Pasal 5 (1) Atas persetujuan Walikota, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PT. Bank Sulselbar atau rekening yang ditunjuk oleh Pemimpin PT. Bank Sulselbar. (2) Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, terdiri dari : a. Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pimpinan PT. Bank Sulselbar; d. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Nilai Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sulselbar Tahun 2015; e. Persetujuan Walikota; f. Serita Acara Penerimaan Dana; g. SK Pengangkatan Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo; 11. Nomor Rckcning Penyaluran Oa11a Pcnyertaan Modal; dan i. Sertifikat Nilai Saham Seri A; (3) Bilamana pada SPM tcrdapat kcsalahan ata u dokumen J'ang dipersyaratkan scbagairnana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ticlak lcngkap, maka BUD mengembalikan SPM urtt.uk dilakukan perbaikan dan/atau melengkapi paling Jama 1 [satu) hari sejak diterirnanya SPM dar-i PPl<O. BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6 LaJ)Ora11 pcrtanggungjawaban kcuangan atas pclaksanaan dana pcnyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan keten tuari pcraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang ticlak terpisahkan clari laporan keuangan Pemcriruah Kola Palopo. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pclaksanaannya akan ditetapkan clcngan Kcputusan Walikota. (2) Perarurau ini bcrlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngctahutnya. mcrnerin tah kan pengundangannya dengan pcncmpatannya clalam Bcrita Daerah Kora Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
6

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2013

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, LD.2015/No.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan berdasarkan Hasii Rekonsiliasi Nomor BA69/WPJ.15/KP.04/2014, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 11l Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2013 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa jakan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ /2009 Tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak; 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013; 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajk Daerah; 11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Palopo. 12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-47 /PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, NO. 973-012 Tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TIM PELAKSANA BAB V : MEKANISME PELAKSANAAN BAB VI : PELAPORAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
12

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2015/No.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1997 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor · 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta.h Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerinta.h Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerinta.h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 737 Tahun 2007); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daera.h;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : KADUALUWARSA PENAGIHAN BAB IV : TATA CARA PENGHAPUSAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN WALI KOTA INI AKAN DIATUR DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA.
9

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2015/No.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Pertoleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Di Kota Palopo

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2899/ 12/MEN.M/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07 /SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg; b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro akibat telah terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sejak Tahun 2011, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi Gas Elpiji tabung 3 Kilogram di Kota Palopo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 4· Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa clan Kata Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5589}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas LPG tabung 3 kg; 9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2008 tentang Harga Eceran LPG Tabung 3 kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro; 10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nornor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian GAS LPG 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2011 dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pernbinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG di Daerah;
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 oa.Iam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Harga Eceran Tertinggi yang, selanjutnya disingkat HET, adalah Harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. 5. Pangkalan / Sub Penyalur adalah merupakan perpanjangan tangan dari Agen/Penyalur yang ditunjuk oleh Sadan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen LPG tert entu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen Rumah Tangga dan usaha mikro. 6. Agen adalah Penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Sadan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistrubusian LPG tertentu atas persetuju an Dirjen Minyak dan gas bumi. 7. Margin pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen. 8. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (persero). 9. Liquified Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasamya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 10. LPG tertentu adalah LPG tabung yang akan merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. BABU HARGA ECERAN TERTINGGI PASAL 2 oengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dalam wilayah Kata Palopo sebesar Rp.16.500,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Pasal 3 HET LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: PASAL 4 HET LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - undangan. PASAL5 Setiap Agen atau Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum. PASAL 6 Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB Ill KETENTUAN BAGI AGEN PASAL 7 (1) Agen bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran gas LPG tabung 3 kg ke pangkalan, berdasarkan harga yang telah di tetapkan. (2) Pemberhentian Agen gas LPG tabung 3 kg oleh Pertamina harus atas usulan Pemerintah Kata. (3) Agen dilarang mendirikan Pangkalan sebelum ada izin dari Dinas Koperindag Kota Palopo. (4) Agen dilarang menerima Pangkalan pindahan dari Agen lain sebelum ada Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja. BAB IV ICETENTUAN BAGI PANGKALAN Pasal 8 (!) pangkalan wajib memiliki Timbangan Ukuran minimal 15 kg. ) pangkalan wajib memilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda oaftar Perusahaan (TOP). (3) pangkalan wajib memasang papan merk usahanya guna mempermudah pengawasan. (4) pangkalan wajib memiliki bak air untuk pengujian kebocoran Gas. BABV LARANGAN BAGI PANGKALAN PASAL 9 (1) Pangkalan dilarang menjual gas LPG tabung 3 kg keluar wilayah Kota Palopo. (2) Pangkalan dilarang menjual gas LPG tabung 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen. BAB VI SANKS! Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi berupa: a. Teguran secara tertulis oleh Dinas Koperindag Kata Palopo b. Pencabutan Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Koperindag Kata Palopo c. Pemutusan hubungan usaha. BAB VII PENGAWASAN Pasal 11 (1). Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim pengawasan gas LPG Pemerintah Kata. (2). Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikata. BAB VIII IIBTENTUAN PERALIHAN PASAL 12 pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 4 ten tang Tahun 2011 Ten tang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleul Gas (LPG) 3 Kilogram dalam wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PASAL 13 Apabila terdapat kekeliruan dalam penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram ini, akan diperbaiki dan disesuaikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IXKETENTUANPENUTUP Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.
6

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2015/No.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (SJ Peraturan Oaerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Oaerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemetiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemetintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain. 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : JENIS RETRIBUSI BAB IV : TATA CARA PE.IIUNGUTAN RETRIBUSI DAERAB BAB V : KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.
42 Halaman

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, BD.2015/No.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan, terkait penetapan prioritas komponen pembiayaan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undnng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Pcrcncanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 2 Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah; 17. Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 18. Pcraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 lentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 66 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nornor 9 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 19. Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 5 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAAN PROGRAM PENIDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHON ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Palopo; 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo; 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palopo; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikari Kota Palopo; 6. Program Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Palopo untuk membebaskan atau meringankan biaya peserta didik pendidikan dasar dan menengah tanpa mengurangi peran serta masyarakat; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kata adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3 9. Rcncuna Anggaran Pcndapntan clan Bclanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rcncana Anggaran Pcndapatan dan Belanja yang disusun olch Satuan Pcndidikan Dasar dan Mcncngah; 10. Biaya Opcrasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan satuan pcndidikan dasar dun mcncngah untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sclarna satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pcndidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pcndidikan; 11. Sarana adalah fasilitas pembelajaran yang dapat dipindah-pindah; 12. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah; 13. Perabot adalah sarana pengisi ruang; 14. Peralatan pendidikan adalah sarana yang digunakan secara Iangsung untuk pembelajaran; 15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok pcserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas; 16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsnawiyah atau bentuk lain yang sederajat; 17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat; 18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan; 19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 20. Tenaga Kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 21. Insentif Pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan NOf'l PNS bukan penerima tunjangan profesi yang dibayar berdasarkan kelebihan jam mengajar dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus Non PNS dibayar berdasarkan jam mengajar; 22. Insentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara Pendidikan Gratis, Pegawai Tata Usaha atau Tenaga Administrasi Sekolah, Operator, Pengelola Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Ketua Program Studi Keahlian (Khusus SMK), Pengelola Bengkel (Khusus SMK), Teknisi (Khusus SMK), tenaga pengamanan sekolah, Bujang Sekolah atau Cleaning Service; 23. Profil Sekolah adalah gambaran tentang peserta didik, pendidik, tenaga keperididikan, dan rombongan belajar yang menjadi dasar pengalokasian dana Pendidikan Gratis; 24. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 4 pernbelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik; , 25. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/ atau sebagai penyelesaian dari suatu satuan pendidikan; 26. Pendidikan Menengah Universal adalah pemberian kesempatan seluas-Iuasnya kepada warga masyarakat usia 16 sampai 18 tahun untuk mengakses pendidikan menengah berrnutu, meliputi SMA, MA dan SMK yang dibiayai bersama oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dengan tujuan menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 27. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyedian pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 Tujuan Program Pendidikan Gratis, adalah: a. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah; b. Mempercepat penuntasan wajib belajar � pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global, serta d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. Pasal3 Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah satuari pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta se-Kota Palopo. BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Proses Penyusunan Profil dan Penetapah Alokasi Dana Pasal4 Penyusunan profil sekolah atau madrasah pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan prosedur: 5 a. Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo menyiapkan dan menyampaikan format Profil Sekolah atau Madrasah ke setiap sekolah atau madrasah sebelum awal tahun pelajaran baru; b. Tim Pengelola Sekolah atau madrasah menyampaikan Profil Sekolah atau madrasah ke Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo paling lambat awal bulan Agustus dalam rangkap 2(dua); c. Tim Pengelola dan Pengendali Perididikan Gratis Kota Palopo melakukan rekapitulasi data Profil sekolah atau madrasah dan sclanjutnya menyampaikan ke Tim Pengendali Provinsi; d. Contoh Format Profil Sekolah atau Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 5 ( 1) Penetapan alokasi dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2015 tiap sekolah atau madrasah didasarkan pada data profil sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015; (2) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo melakukan verifikasi data jumlah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta rombongan belajar tiap sekolah berdasarkan data profil; (3) Atas dasar jumlah Siswa, PTK, serta Rombongan Belajar, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota rnenyusun alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan dasar; (4) Atas dasar jumlah siswa, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo membuat alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan menengah; (5) Alokasi dana Pendidikan Gratis setiap satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Proses Penyaluran, Pertanggungjawaban dan-Pengernbalian Dana Pasal6 (1) Dana Program Pendidikan Gratis yang disalurkan ke sekolah atau madrasah swasta berbentuk hibah. (2) Dana Pendidikan Gratis yang diterima sekolah atau madrasah disimpan dalam rekening giro atas nama sekolah(bukan atas nama pribadi). (3) Penyaluran dana Pendidikan Gratis ke sekolah atau madrasah menggunakan mekanisme GU (Penggantian Vang) (4) Pada awal Tahun Anggaran, Bendahara . Umum Daerah (BUD) memberikan Vang Persediaan (UP) ke Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan menyalurkan ke sekolah atau madrasah dalam bentuk uang panjar. (5) Sekolah atau madrasah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan keten tuan dan mekanisme yang berlaku. (6) Laporan pertanggungjawan keuangan yang' dibuat sekolah atau madrasah sebesar dengan uang panjar, atau kurang dari uang panjar, atau melebihi dari uang panjar yang diterima. (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) dipisah dengan yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar 60% (enam puluh persen). 6 (8) Bcrdasarkan laporan pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pcndidikan memproscsnya dan menyampaikan ke DPPKAD untuk dimintakan kembali pcnggantian dana yang telah digunakan sekolah atau madrasah. Pasal 7 (1) Pada akhir tahun anggaran, sekolah atau madrasah mempertanggung jawabkan uang panjar yang diterima pada awal tahun anggaran dalam bentuk SPJ-Nihil. (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak digunakan atau tidak dapat di-SPJ• kan hingga akhir tahun anggaran, dikembalikan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Seto ran (STS). BAB IV PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal8 Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi : a. Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. Pembiayaan proses belajar mengajar; c. Pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler; d. Pembiayaan untuk pemeliharaan atau perbaikan ringan. Pasal9 (1) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat oleh Tim Pengelola sekolah atau madrasah bersama dengan Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pasal 10 ,. Sekolah atau madrasah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah atau madrasah agar kegiatan pendidikan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standard Nasional Pendidikan. Pasal 11 Sekolah atau madrasah dilarang membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam program BOS atau sumber pembiayaan lainnya. 7 ' Bagian Kcdua Rincian Komponcn Pcnggunaan Dana pada Satuan Pcndidikan Dasar yang Bcrsumber dari APBD Kota Pasal 12 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APBD Kota diprioritaskan untuk membiayai: a. Insentif bulanan tenaga kependidikan; b. lnsentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. lnsentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi; d. Biaya Operasi nonpersonalia yang tidak dibiayai oleh BOS. Pasal 13 (1) Insentif tenaga kependidikan SD/MI/SLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar: a. Kepala Sekolah Rp 150.000,- b. Guru Kelas atau Wali Kelas Rp 100.000,- c. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- d. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 100.000.- e. Pegawai Administrasi Sekolah/Operator Sekolah Rp 100.000,- f. Pengelola Perpustakaan Rpl00.000,- a. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 300.000.- g. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 250.000.- bagi Non PNS dan Rp 125.000.- bagi PNS. J (2) Insentif tenaga kependidikan SMP/ MTs/SMPLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 200.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 150.000,- c. Wali Kelas Rp 125.000,- d. Kepala Tata Usaha Rp 150.000,- e. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- f. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 125.000.- g. Staf Tata Usaha Rp 125.000,- h. Pengelola Perpustakaan Rp 125.000.- 1. Pengelola Laboratorium Rp 130.000,- -: J. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 350.000.- dan k. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 300.000.- bagi Non PNS dan Rp 150.000.- bagi PNS. Pasal 14 Insentif kelebihan jam mengajar guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi pada SD/MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling besar Rp 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) perjam berdiri/minggu. 8 Pasal 15 lnscntif jam mengajar bagi guru Non PNS SD/MI/SLB serta StvtP/MTs/SMPLB yang tidak mcnerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, paling besar Rp 4.000.-(empat ribu rupiah) perjam berdiri/ minggu. Pasal 16 Prioritas penggunaan Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah untuk membiayai: a. belanja penggandaan; b. pembelian alat tulis sekolah {ATS); c. belanja daya dan jasa kantor lainnya; d. biaya makan dan minum rapat serta kegiatan lainnya; e. perawatan dan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kelayakan kualitas agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, mencakup: 1. pembelian bahan dan alat kebersihan; 2. pengecatan gedung atau pagar; r 3. perbaikan atau penggantian kunci; 4. penggantian atap yang bocor; 5. pemeliharaan meubel dan 6. pemeliharaan peralatan pendidikan. ,1 Bagian Ketiga Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar yang Bersumber Dari APBD Provinsi Pasal 17 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/ SLB / dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APED Provinsi dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai beri�ut: a. pengembangan Profesi Guru/Kepala Sekolah; b. pemberian Bantuan Siswa Miskin; c. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan Gratis; d. pelatihan Kepemimpinan Siswa Masa Depan Terpadu, yaitu : 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 2. Kepramukaan; 3. Palang Merah Remaja (PMR); 4. Disiplin Lalulintas; 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil atau Pencegahan Narkoba; 6. Spritual Question, Emosional Question, Intelektual Question atau Pendidikan Karakter; 7. Kantin Kejujuran; 8. Olah Raga dan Kesenian; 9. Wawasan Wiyata Mandala; 10. Pendidikan Bela Negara; 11. Pelatihan Paskibraka atau Tata Upacara Bendera; 12. Koperasi, Kewirausahaan dan Perbankan. e. mengikuti Lomba Guru atau Kepala Sekolah berprestasi/berdedikasi; 9 f. mengikuti lornba siswa berprcstasi (OSN, 02SN, FLS2N) ; g. pcmbinann pcscrta Lomba Guru, Kepala Sckolah dan Siswa Berprcstasi kc Tingkat Nasional; h. pcnggandaan Lcrnbar Kerja Siswa. Bagian Keempat Rincian Komponen Penggunaan Dana pada Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Kata Pasal 18 Dana Pendidikan Gratis yang diterima SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Kata diperioritaskan untuk membiayai: a. insentif bulanan tenaga kependidikan; . b. insentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. insentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi. d. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan; e. pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); f. pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; g. belanja daya dan jasa kantor lainnya; Pasal 19 lnsentif tenaga kependidikan SMA/MA/SMK perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 250.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 200.000,- c. Wali Kelas Rp 150.000,- , d. Ketua Program Studi Keahlian(Khusus SMK) Rp 150.000,- e. Kepala Laboratorium atau Bengkel Rp 150.000,- f. Teknisi (SMK) Rp 150.000,- g. Pengelola Perpustakaan Rp 150.000,- h. Pengelola Laboratorium Rp 160.000,- 1. Kepala Tata Usaha Rp 200.000,- J. StafTata Usaha Rp 150.000.- k. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 200.000,- 1. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 150.000.• m. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 400.000.- dan n. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 350.000.- bagi Non PNS dan Rp 175.000.- bagi PNS. Pasal 20 Insentif kelebihan jam mengajar bagi guru SMA/�MA/SMK yang berstatus PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, paling besar Rp 4.000.- (empat ribu rupiah) perjam berdiri / minggu. Pasal 21 Insentif jam mengajar bagi guru Non PNS SMA/ MA/ SMK yang tidak menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling besar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) perjam berdiri/minggu. 10 Pasal22 Pcmbiayaan kegiatan pcmbelajaran, remedial dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi : a. pcmbiayaan lembar kerja siswa; b. penggandaan materi, dan c. penggandaan bahan ujian. Pasal23 ' Pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi : a. pengadaan alat tulis sekolah; b. pengadaan buku rapor dan pasfoto siswa; c. insentif panitia; d. biaya makan dan minum panitia; e. biaya kegiatan MOS; f. biaya Tes Bakat; g. biaya penyusunan laporan PPDB. Pasal 24 Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi : a. biaya pendataan dalam rangka penyusunan profil sekolah atau madrasah dan Data Pokok Pendidikan Menengah (DAPODIKMEN); b. pembelian Alat Tulis Sekolah; c. belanja penggandaan; d. biaya rapat koordinasi; e. biaya pelaporan. Pasal25 Belanja daya dan jasa kantor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi : a. rekening listrik; b. rekening air; c. rekening telepon; d. biaya akses internet; e. langganan koran. ,, Bagian Kelima Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Provinsi Pasal 26 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Provinsi diprioritaskan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut : a. peningkatan Mutu Manajemen, Kompetensi Pendidik, dan Perumusan Kurikulum; b. pembelian atau pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; c. pernbiayaan Panitia dan Pengawas Ujian, serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa. Pasnl27 Pernbiayaan Kcgiatan Pcningkatan Mutu Manajernen, Kompetensi Pendidik, dan Pcrurnusan Kurikulum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi : a. pcmeliharaan sarana dan peralatan praktek; b. pengadaan pcralatan praktek siswa/peralatan laboratorium; c. peningkatan mutu manajemen sekolah; d. pcningkatan kompclensi pendidik; e. penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum; f. penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar; g. pembinaan lomba kesiswaan; pemilihan guru tauladan dan kepala sekolah berprestasi; h. pembinaan karakter bangsa; 1. pembinaan disiplin lalu lintas dan; J. bimtek pembinaan PMR, Kepramukaan,. QSIS, UKS dan kegiatan kesiswaan lainnya, dan k. pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal28 Pembeliaan atau penggandaan buku referensi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi : a. pembeliaan atau penggandaan Buku Bahasa Daerah; b. pembeliaan atau penggandaan Buku Keunggulan Lokal Kota Palopo; c. pembeliaan atau penggandaan Buku Sejarah Lokal, dan d. pembeliaan atau penggandaan buku potensi .daerah lainnya. Pasal 29 Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta Pernbiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi : a. pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian; b. pembiayaan laporan hasil belajar siswa; c. pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; d. pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian. Bagian Keenam Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah atau Madrasah Pasal 30 ( 1) Pengadaan atau pembelian barang/jasa di sekolah atau madrasah dilakukan dengan menggunakan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan ekonomis serta memperhatikan kualitas barang/jasa dan kewajaran harga sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Penggunaan biaya untuk pemeliharaan ringan diawali dengan membuat rencana kerja serta memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah kota; (3) Kewajiban Perpajakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Pendidikan Gratis, maka bendahara atau pengelola dana Pendidikan Gratis wajib memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. BAB V PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN.PELAPORAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 31 ( 1) Pclaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo dilakukan oleh Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ; (2) Pernbentukan Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis dilakukan secara musyawarah, demokratis, transparan dan akuntabel. (3) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Unsur Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. (5) Keberadaan Tim Pengendali dan Pengelola Pendidikan Gratis adalah mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan Pendidikan Gratis Kota Palopo. Pasal 32 Tim Pengelola dan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1), bertugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Pendidikan Gratis b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan Gratis, antar lain jadwal sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi; c. merancang sebaran sekolah penerima bantuan dana Pendidikan Gratis dengan mempertimbangkan kriteria sekolah serta ketersediaan dana· d. men ' sialisasikan kebijakan pada tingkat Kota dengan pengelola pada so satuan pendidikan dan unsur masyarakat; e. menetapkan sekolah sasaran, melakukan klarifikasi dan verifikasi data pada sekolah atau madrasah penerima bantuan; f. menyusun daftar calon sekolah penerima bantuan dan menetapkannya dengan keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi lapangan; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis; h. memberikan peringatan atau tindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; 1. menerima atau meminta laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; J. menyusun laporan pertanggungjawabaan pelaksanaan Pendidikan Gratis dan melaporkan ke Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Pasal 33 Tim Pengelola dan Pengendali selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan honorarium yang bersumber dari dana APBD Kota Palopo. ,, (3) Lnpornn scbaguimann climaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Wnlikota mclalui DPPKAD clan kcpada Gubernur melalui Dinas Pcndidikan Provinsi Sulawesi Sclatan. Pasal 37 ( l) Kepala Sckolah a tau Madrasah selaku ketua Tim Pengelola Sekolah atau Madrasah Pcndidikan Gratis melaporkan pelaksanaan Pendidikan Gratis sccara bulanan, triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Tim Pcngelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo; (2) lsi laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : a. penerimaan dan penggunaan dana; b. hambatan dan solusinya; c. saran-saran dan tindak lanjut. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal38 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
21

TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BD.2015/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengangkatan Badan Pengawasan Pada Perusahaan Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kata Palopo, maka perlu mengatur tata cara pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Kata Palopo yang ditetapkan dengan Pereturen \Valikota Pelopo,
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-aturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9)
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALOPO. BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kata adalah Kata Palopo. 2.Pemerintah Kata adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemetuitahan daerari y1111g memimpin pcleksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang Penanaman Modal Daerah. 5. Perusahaan Daerah Kata Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kata Palo po adalah Sadan Urah yang bergerak dalam bi dang usaha tertentu. 6. Sadan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan Daerah. 7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Dae rah Kota Palo po 8.Panitia Seleksi adalah Panitia seleksi calon Sadan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palopo yang dibentuk oleh Walikota. BAB II TATACARAPENGANGKATANBADANPENGAWAS Bagian kesatu Pengangkatan PASAL 2 (I] Sadan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kata, Profesional, dan/ atau masyarakat yang diangkat oleh Walikota. (2) Pengangkatan Sadan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oJeh WaJikota seteJah melaJui seleksi oJeh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota PASAL 3 (1) Jumlah anggota Sadan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Jumlah Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekret.aris merangkap anggota dengan Keputusan WaJikota. PASAL 4 (1) Masa jabatan anggota BadanPengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Untuk dapat diangkat kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I], Badan Pengawas harus: a. mampu mengawasi PD - Kata Palopo sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. b. mampu rncrnberikan saran kepada direksi agar PD-Palopo dapat bersaing dan berkembang; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang mcnguntungkan di masa yang akan datang. Bagian kedua Persyaratan PASAL 5 Calon Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun; b. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata Satu [S'l]; c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KepoE.sian setempat� e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah; dan f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/WakiI Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; Bagian ketiga Pemilihan/ seleksi pasal 6 [I] Pemilihan calon Badan Pengawas dilakukan melalui seleksi berkas persyaratan adminstrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Penitie Seleksi seoegaimene dimaksud ped« ayat (1), terdiri deri : a. Sekretaris Daerah selaku ketua Panitia b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kata Palopo selakuSekretaris merangkap anggota c. Inspektur Inspektorat Kota PaJopo sebagai Anggota (3) Panitia Seleksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas : a. perencanaan, yaitu kegiatan persiapan proses penseleksian berupa pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya serta penyusunan jadwaJ pelaksanaan seleksi. b. pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi : 1. pembuatan jadwa1 2. pengumuman c. pelaporan basil seleksi. (4) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Palopo. pasal 7 ( l) Tahapan Seleksi calon Badan Pengawas, meliputi : a. Pengumuman pencrimaan calon Badan Pengawas b. Pcnerimaan bcrkas lamaran c. Se.\eksi administrasi (2) Pcngumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat: a. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar b. Aiamat dan tempat ditujukan berkas Iamaran c. Waktu pemasukan berkas lamaran sampai dengan waktu akhir penerimaan berkas Iamaran d. Hari dan tanggal seleksi administrasi e. Hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi f. Hal-hal Jain yang perlu untuk diumumkan. pasal 8 1) Panitia seleksi setelah melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c selanjutnya menetapkan nama-nama calon Badan pengawasan yang lulus administrasi . (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon Badan Pengawas yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat �l) kepada Walikota. (3) Atas penyampaian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menentukan nama-nama yang akan menduduki jabatan Badan Pengawas dan menugaskan kepada Kepala SKPD yang menangani Penanaman Modal untuk menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Badan Pengawas. sebagaimana dimaksud pada ayat �l) kepada Walikota. (4) Kepala SKPD yang menangani Penanaman Modal menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. pasal 9 Proses dan hasil seleksi administrasi bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemerintah Kata dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah. BABIIl BIAYA PASAL 10 Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Palopo BAB IV KETENTUAN LAINNYA PASAL 11 Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan uu, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Panitia Seleksi. BABV KETENTUAN PENUTUP PASAL 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Palo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
6

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2014/No.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 6); 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend araan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabao Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang PerjaJeoan Dinas Ke Luar Negari; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan átas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo, 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis * Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo ; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN BAB V : PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BAB VI : KELEMBAGAAN BAB VII : HAK HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : KETENTUAN SANKSI BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
27 halaman

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2014/No.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 2. Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08); 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke Dalam Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 07); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENYERTAAN MODAL BAB III : PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL BAB IV : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
(1) Halhal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Peraturan ini berlaku scjak tanggal diundangkan.
6

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PDAM KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada PDAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu mengatur Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal pemerintah Kota Palopo kepada PDAM Kota Palopo untuk pembayaran Tahun Anggaran 2014. Yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Palopo; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada PDAM Kota Palopo; 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENYERTAAN MODAL BAB III : PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL BAB IV : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT