Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2018

Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbup No. 18 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PIAGAM-AUDIT-INTERN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bernegara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketentuan peratuan perundang-undangan
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2016; Perbup Muna No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Piagam Audit Intern, diantaranya menyatakan bahwa Piagam Audit Intern merupakan dokumen final yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP. Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat, kode etik dan standar Audit APIP, persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor, hubungan kerja dan koordinasi, serta penilaian berkala

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2011

Pajak Reklame

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Muna No.18 Tahun 2011 .pdf

Abstrak

PAJAK

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD. 2011/ NO. 18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota ; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 19 Tahun 1997 ; UU No. 14 Tahun 2002 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 28 Tahun 2009 ; PP No. 27 Tahun 1983 ; PP No. 135 Tahun 2000 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 69 Tahun 2010 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ; Permendagri No. 53 Tahun 2007 ; Permendagri No. 16 Tahun 2006 ; Permendagri No. 17 Tahun 2006 ; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Reklame. Diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan pajak, masa pajak, surat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, pemungutan pajak, pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insetif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.
1. Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang teruntang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu ; 2. terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2017

Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017

Kesehatan

Download :
Perbup Muna No. 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2015

Tata Cara Pengurusan Dan Penghunian Asrama Nahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Muna

Download :
Perbup Muna No. 18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2015 /No. 18, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurusan Dan Penghunian Asrama Nahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a.bahwapengurusandanpenghunianAsramaMahasiswamilik PemerintaliKabupatenMunapeiiumemilikilandasaiihukum yangtegasdanjelassehinggapengelolaannyalebihberdayaguna, tertibdandapatdimanfaatkansecaraoptimal;- b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangTataCara PengurusandanPenghunianAsramaMahasiswaMilikPmerintah KabupatenMuna.
1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan Daerah-DaerahTingkatII diSulawesi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5234); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5587)sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang- UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor23Taliun2014tentangPemerintalian Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5679); 4.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007Nomor89,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4741); 5.PeraturanPemerintahNomor27Tahun2014tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor92,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5533); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor17Tahun2007tentang PedomanTeknisPengelolaanBarangMilikDaerah; 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 8.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007 tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerahKabupaten Mtina(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor 15,TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor15) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaearahKabupaten MunaNomor4 Tahun2012(LembaranDaerahKabupatenMuna Tahun2012Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor4); 9.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor7 Tahun2008tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerahKabupaten MunaTaliun2008Nomor7,TambalianLembaranDaerah KabupatenMunaNomor7); 10.PeraturanBupatiMunaNomor5 Tahun2010tentangKetentuan PelaksanaanPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor7Tahun 2008tentangPengelolaanBarangMilikDaerahsebagaimanatelah diubahdenganPeraturanBupatiMunaNomor335Tahun2011
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA BAB V TATA TERTIB ASRAMA BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Download :
Perbup Muna No. 18 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2014 /No. 18, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa Pupuk memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai sarana dalam meningkatkan Produktivitas dan Produksi Konfliksitas Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. b. bahwa dalam rangka untuk menyedlakan Pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat Petani maka dipandang periu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Permentan/SR.130/082014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor122/Permentan/SR.130/11/2013tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran2014makakebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)Pupuk BersubsidiuntukSektorPertanianTahunAnggaran2014yangtelahditetapkandengan PeraturanBupatiMunaNomor02Tahun2014periudllakukanpenyesuaian; bahwaberdasarionpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa,bdanhuruf c diatas. makaperiumenetapkanPeraturanBupatiMunatentangPerubahanAtasPeraturan BupatiMunaNomor02Tahun2014tentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi (HET)PupukBersubsidiuntukSektorPertanianTahunAnggaran2014;
Undang-undangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah - DaerahTk II di Sulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesiatahun1959Nomor74,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1822); Undang-undangNomor 8 Tahun1999tentangPerlindunganKonsumen(Lembaran NegaraRepublikIndonesialahun1999Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3821); 3. Undang-undangNomor12Tahun1992tentangSisitimBudidayaTanaman(Lembaran NegaraRepublikIndonesiatahun1992Nomor46,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3478); 4. Undang-undangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor47TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286); 5. Undang-UndangNomor18Tahun2004tentangPerkebunan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor85,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4411); 6. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRlTahun2004Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahbeberpakali,terakhirdenganUndang - UndangNomor12Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor108TamabahanLembaranNegara RlNomor4548)tentangperubahankedua atasUndang-Undang32Tahun2004tentangPemerintahDaerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemrintah, PemerintahDaerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 82 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 8. PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPembinaandanPengawasan PenyelengaraPemerintahDaerah; 9. PeraturanPreskjenNomor77tahun2005tentangPenetapanPupukBersubsidisebagai Barangdalampengawasan; 10 KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuandanTataCaraPengawasanBarang danJasaatau yangberedardi Pasar; 11. PeraturanMenteriPertanianNomor122/Pennentan/SR.130/11/2013tentangKebutuhan danHargaEceranTertinggi(HET)PupukBersubsidiuntukSektorPertanianTahun Anggaran2014; 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTataNaskahDinasdi lingkunganPemerintahDaerah; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor53Tahun2011tentangPembentukProduk HukumDaerah; 13. KeputusanMenteriPertanian Nomor237/Kpts/OT.210/4/2003,jisKeputusanMenteri PendustriandanPerdaganganNomor356/MPP/Kep/4/2003,tentangPengadaandan PenyaluranPupukBersubskJiuntukSektorPertanian; 14. KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuandanTataCaraPengawasanBarangdanJasaatauyangberedar di Pasar; 15. KeputusanMenteriPertanian Nomor237/Kpts/OT.210/4/2003tentangPedoman Pengawasan.Pengadaan.PeredarandanPenggunaanPupukAnorganik; 16. KeputusanMenteriPertanianNomor09/kpts/rR.26-/1/2003tentangSyaratdanTata CaraPendaftaranPupukOrganik; 17. KeputusanMenteriPertanianNomor329/Kpts/OT.210/4/2003tentangPengawasan PupukFomiulaPupukAnorganik; 18. KeputusanMenteriPertanianNomor01/Kpts/SR.130./1/2006tentangRekomendasi PemupukanN,P,Kpadisawahspesifiktokasi; 19. KeputusanMenteriPertanianNomor456/Kpts/OT.160./7/2006tentangPemberrtukan Tim PengawasPupukBersubskjidiTingkatPusat; 20. KeputusanMenteriPertanianNomor456/Kpts/SR.130./7/2008tentangPembentukan KelompokKerjaKhususPengkajianKebijakanPupukdalammendukungKetahanan Pangan; 21. KeputusanMenteriPertanianNomor02/Pert/HK/o60/2/2006tentangPupukOrganikdan PembedahTanah; 22. PeraturanMenteriPerdagangan Nomor21/M-DAG/PER/6/2008tentangPengadaan danPenyaluranPupukBersubsidiuntukSektorPertanian; 23. PeraturanMenteriPertanianNomor103/Permentan/SR.130/8/2014tentangPerubahan atasPeraturanMenteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)PupukBersubsidiuntukSektor PertanianTaliunAnggaran2014. Mengingat: PeraturanGubemurTentangPerubahanAtasPeraturanGubemurSulawesiTenggara Nomor91Tahun2013TentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)PUPUK BersubsidiUntukSektorPertanianTahunAnggaran2014;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2019

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Muna No. 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Download :
18.pdf

Abstrak

kedudukan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 11 Tahun 2019 t en ta ng Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 ten tang Nomenklatur Perangkat D a e rah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan D aerah-Da erah Tingkat II di Sulawes i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lemb a ran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Repu blik I ndonesia T ahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Ne gara Republ ik Indonesia N omor 5679 ); 3 . Pe raturan Pemerinta h Nomor 18 T a hun 2016 t entang Perangkat D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 1 14, Tambaha n Le mbaran Negara Republik I nd ones i a Nomor 5887 ); 4 . Pe raturan Me nt eri D a l am N egeri Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2019 tentang Pe rangkat D a e rah Y ang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ke satuan B angsa dan Politik (Se rita N egara Republik Indones ia T ahun 2016 Nomor 1 94) ; 5 . Ke putusan Mente r i D a l am N egeri Nomor 100 - 441 T a hun 2019 ten tang Nomenklatur Pe ran gkat Daerah Y ang Mel aksanakan U rusan Peme r i ntahan di Bidang Kesatuan B angsa d a n Polit i k; 6. Peraturan D ae rah K abupat en M una Nomor 06 T ahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat D aerah K a bu paten Muna (L embaran D aerah Kabupaten Muna T ahun 20 1 6 Nomor 6, Tambahan Lembaran D aerah Kabupaten Muna Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VI TATA KERJA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2018

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup No. 19 Tahun 2018.pdf

Abstrak

KODE-ETIK-PENGAWAS-INTERn

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berkualitas dan professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Inten Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan ruang lingkup kode etik, nilai dasar kode etik, dan implementasi kode etik baik APIP selaku individu dan masyarakat, APIP selaku waga Negara; dan APIP selaku Aparatus Sipil Negara. Selain itu dalam Perbup ini juga diatur sanksi bagi APIP yang melakukan pelanggaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 19 Tahun 2013

Sewa Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Truck 3/4 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013

Download :
Perbup Muna No. 19 Tahun 2013.pdf

Abstrak

SEWA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2013 /No. 19, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Truck 3/4 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013

ABSTRAK:

a. bahwa berhubung perhitungan sewa alat berat setiap saat dapat berubah sesuai d< i ;; k o n d isi dan p e n y u su ta n , m ak a sew a a ta t berat p eralatan lab o rato riu m d.:: t J e n a z a h D in a s P ek erjaan U m um y a n g d ia tu r d eng an p e ra tu ra n bup ati m una T ah u n 201 2 p erlu d itin ja u k em bali; b. b a h w a a la t b e ra t se b a g a im a n a h u r u f a ad alah a se t y a n g m eru p ak an harta ! y a n g d im ilik i, dan dik uasai o leh p em erin tah d aerah dan m erup ak an salah s r ; p e n d a p a ta n d aerah y a n g p o ten sial : c. b a h w a se h u b u n g a n d eng an m ak su d h u r u f a dan b m ak a, m a k a p erlu diat; i d p e ra tu ra n b up ati m u n a te n ta n g sew a a la t b erat p eralan la b o ra to riu m dan m d il % d in a s P ek erjaan U m um ta h u n 2013.
t : I. U n d a n g -u n d a n g nom o r. 29 ta h u n 1959 te n ta n g P em b e n tu k a n D ae ra h -D a e ra h ) : II di S u law esi (L e m b a ra n N e g a ra T a h u n 1959 N o m o r 4 7, T am b ah an r N e g a ra N o m o r 1822); 2 .U n d a n g -u n d a n g N o m o r. 8 ta h u n 1981 te n ta n g k ita b U n d a n g -U n d a n g H;:k A c a ra P id an a (L e m b a g a N e g a ra T a h u n 1981 n o m o r 3 8, T a m b a h a n L em baran r N o m o r 3 2 0 9 ); 3 .U n d a n g -u n d a n g N o m o r. 32 ta h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e rin ta h a n D a e ra h (L em b a a r N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 125, T a m b a h a n L e m b a g a N e g a r j R e p u b lik In d o n e sia N o m o r 4 4 3 7 s e b a g a im a n a te la h d iru b a h b e b e ra p a kali te ra k h ir d e n g a n U n d a n g -U n d a n g n o m o r 12 ta h u n 2 00 8 te n ta n g P e ru b a h a n K edua ; a U n d a n g -U n d a n g N o m o r 32 ta h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e rin ta h a n D aerah (L em b ' N e g a r a R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 00 8 N o m o r 59, T a m b a h a n L em b a ra n M t ; R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 8 4 4 ); 4 .U n d a n g - u n d a n g N o m o r. 33 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e rim b a n g a n K eu an gan . i; : P e m e rin ta h P u sat d an P em erin tah D aerah (L e m b a ra n n e g a ra repu b lik indon<jsia ta a 2 00 4 n o m o r 2 6 . ta m b a h a n le m b a ra n n e g a ra re p u b lik in d o n e s ia n o m o r 4 4 3 8 k 5 .U n d a n g -u n d a n g N o m o r. 28 ta h u n 2 00 9 te n ta n g P ajak d an R etrib u si D aerah ( d : N e g a ra R e p u b lik In d o n esia tah u n 2 00 9 N o m o r. 130, ta m b a h a n L em bar R ep u b lik In d o n e sia N o m o r 5049); 6 .U n d a n g -u n d a n g N o m o r. 12 T ah u n 201 1 te n ta n g P e m b en tu k an P eraturan u n d a n g a n (L e m b a g a N e g a ra R epu b lik In d o n e sia N o mor 5234); 7 .P eratu ran P e m e rin ta h N o m o r. 27 T ah u n 1983 T e n ta n g P e la k s a n a a n K itab t'm !; L u nd an g H ukum a c a ra P idan a (L em b aran N e g a ra R epub lik Ind o n esia '! a h r: N o m o r 36, T a m b a h a n L em baran N e g a ra R epu blik Ind on esia N o m o r 3 2 5 R ): 8 .P eratu ran P em erin tah N o m o r. 58 T ah un 2005 T e n ta n g P en g elo laan K euannar, ! n i (L em b aran N e g a ra R ep u b lik In d o n e sia T a h u n 2005 N o m o r 140. iam - a L em baran N e g a ra R ep u b lik In d o n e sia N o m o r 4 5 7 8 ); 9 .P eratu ran P em erin tah N o m o r. 79 T ahun 200 5 T e n ta n g P e m b in a a n dan Pengaw asn; d an P en y elan g g araan P em erin tah D aerah (L e m b a ra n N e g a r a R epu b lik 'md i T ah un 2005 N o m o r 165, T a m b a h a n L em b aran N e g a ra R e p u b lik Indo nesia ' - 4 5 9 3 ); 10.P eratu ran P em erin tah N o m o r. 38 T ah un 2 0 0 7 T e n ta n g P em b agian P em e rin ta h a n A n ta ra P em erin tah an / P e m erin tah D aerah P rov in si dan Pc in n; D aerah K a b u p aten K ota (L e m b a ra n N e g a ra R e p u b lik In d o n e sia T a h u n 200 ' . ^ 82, T a m b a h a n L em baran N e g a ra R epub lik In d o n e sia N o m o r 4 7 3 7 ); 11.P e ra tu ra n P em erin tah N o m o r. 69 T ah u n 2 0 1 0 T e n ta n g T a ta C a ra P em b erian iai P e m a n fa a ta n I n s e n tif p un g u ta n P a ja k D a e ra h d a n R e trib u s i D aerah (L cm b ; a: N e g a r a R ep u b lik In d o n e s ia T ah u n 2 01 0 N o m o r 119, T a m b a h a n L em baran N c p jr r R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 5179); 12.P e ra tu ra n M e n te r i D a la m N e g e ri N o m o r. 54 T a h u n 2 00 9 T e n ta n g P ed o m an ' N a s k a h D in a s d i L in g k u n g a n P e m e rin ta h D aerah; 1 3 .P eraturan M en te ri D alam N e g e ri N o m o r. 53 T a h u n 2011 T e n ta n g P em b en tu kkai p ro d u k H u k u m D a e ra h ; 1 4.P eratu ran D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r. 10 ta h u n 1999 T e n ta n g R etribus P e m a k a ia n K e k a y a an D aerah (L e m b a ra n d aerah T ah un 1999 N o m o r 10. T am ha ,a: L e m b a ra n N e g a ra N e g a ra R e p u b lik In d o n e sia N o m o r 10); 1 5.P eratu ran D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r. 22 T a h u n 2 0 0 2 T en tann \ P eg aw ai N eg eri Sipil (L e m b a ra n D aerah T ah u n 2 00 2 N o m o r 22, tam b ahan n N e g a ra R epu b lik In d o n e sia N o m o r 22); 16.P e ra tu ra n d aerah k ab u p aten M u n a N o m o r. 07 T a h u n 200 8 te n ta n g P<.: ^ B a ra n g M ilik D aerah ( L em b aran n e g a ra T a h u n 2 00 8 N o m o r 07. . L em baran N e g a ra R e p u b lik In d o n e sia N o m o r 07);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENYEWAAN BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL TRUCK BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAB V SERAH TERIMA PERALATAN BAB VI PENGEMBALIAN PERALATAN BAB VII KETENTUAN BIAYA BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT