Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA 2 2021.pdf

Abstrak

perubahan - perangkat daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diitetapkan peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2a2a tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Biidang kesatuan Bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu ditetapkan menjadi badan; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna perlu diubah untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kelautan dan perikanan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, koperasi usaha kecil dan menengah, pangan, pariwisata, pertanian, perumahan dan kawasan permukiman, transmigrasi dan tenaga kerja, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemadam kebakaran serta urusan bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna, Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Al1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomcr 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomar 6);
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada Pasal 1, perubahan pada pasal 2, ketentuan pasal 12 dihapus, ketentuan pasal 13 dihapus, perubahan pada pasal 14, perubahan pada pasal 17, ketentuan pasal 18 dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah u n t uk Penyederhanaan B irokras i, pe rubahan o r g ani sas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en h as il penyederhanaan S trukt u r O r gani sas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah se suai dengan ke t en t u an peratu r an pe rundang- un dangan ; b. b ahwa d a l a m rangk a mewuj udkan tata kelol a peme r i n t ahan y ang e f e ktif d a n e f i s i en gu na meningkatkan kine rj a pemerin t a h a n d an pel a y anan pub li k di l i ngkun gan i nstans i Peme r i n t ah K a bupat en M una pe r l u d i l akukan pen yede rhanaan bi r okras i; c. bahwa dalam rangka pel a ksanaan kebi j akan pen yede rhanaan bi r o kras i di li ngkun gan in stans i Pemerintah K a b upat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U n dang-U ndang D asar N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n dan g-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 959 ten t ang Pembent ukan D a e rah Ti n gkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara Republik I n do ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U n dan g-U n dang Nomo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 te ntan g Pembentukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 82, Tambahan Le mb aran N egara Republik I ndo ne s i a N omo r 5234 ) seb a gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe r ubahan atas U ndan g- U n dang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e nt ang Pembentukan Pe raturan Perundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahu n 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran Negara R epubli k I ndone s i a Nomo r 6 389 ) ; 4. U ndan g -Undang N omo r 2 3 T ah un 2 0 1 4 ten t ang Peme r i n tahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44 , T amb ahan Le mbaran N eg ara Re publi k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana telah diubah bebe rapa kali t e rakhir dengan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e nt ang C ip t a Kerj a [ Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 6 573 ) ; 5. U nd ang-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te nt ang A dmini st ras i Pemerin t ahan ( Lemb aran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omor 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 560 1) seba gaimana telah diubah den gan U ndang -U ndang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 tentang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I n do n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Rep u bli k I n do nes i a Nomo r 5 888 ) seb a gaimana telah diubah den gan Pe raturan Peme rin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Lembaran N egara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerintah R epub li k I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe nga wasan Pe n yelengg araan Peme r intah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 041); 8. Pe raturan P r e s iden Repub lik I ndon e s i a Nomo r 1 T ahun 2 01 9 te n tang B a d a n Pe nan ggul angan B encana ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 ) ; 9. Pe ra t u ran M e nt e r i D alam N egeri R epubli k I ndo n e s i a N omo r 46 T ahun 2 008 Te ntang Pedoman O r g anisasi d an T ata Ke r j a B a dan Pe nanggulangan B en c ana D a e rah ; 1 0 . Pe raturan Men t eri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Beri ta N eg ara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omor 1 83 ) seb a gaimana t elah diubah den g an Pe raturan Me nt eri D alam N egeri N omor 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntang Perubahan atas Pe raturan M ent eri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pemben t ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Repub li k I ndo n es i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 1. Pe ratu r an M en t e r i Pe nda y agunaan A paratur N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i R epubli k I ndon e s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 te ntang Penye t araan Jabatan A dmi ni stras i ke D alam Ja b atan Fu ngs ional ( Ber i ta N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 2. Pe ratu r an Ment e r i Pe nda y agunaan A p aratur N egara d an Ref o rmasi B i r o kras i Repub li k I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Penyede rhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Peme r i n t ah U n t uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Ber i ta N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 3 . Pe raturan Ment eri P ar iwi sata Republik I ndone s i a Nomo r 21 T ahun 2 0 1 6 te nt ang H as il Peme taan U rusan Pemerintahan d an Pedoman N omenklat u r Pe r angkat D a e rah B idang P ar iwisata ( Ber i ta N egara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 977 ) ; 1 4 . Pe raturan D a e rah K abup at e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 ten t ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a bupaten M una ( Lembaran D a e rah K a bupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una Nomor 6 ) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 tentang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a bupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIl KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 58 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Abstrak

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ANGGARAN BLUD BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RBA BLUD BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 4 Tahun 2016

Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda Muna No.04 Tahun 2016.pdf

Abstrak

penyertaan modal - daerah - bank - sultra

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra

ABSTRAK:

Penyertaan modal daerah di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perekonomian di daerah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan ketentuan, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur bahwa Pemda akan melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra hingga menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00. besarnya penyertaan setiap tahun akan ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Sultra menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 45 Tahun 2017

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Peternakan Kontunaga Barakati Kabupaten Muna

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup No. 45 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 43 Tahun 2022

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan

Download :
PERBUP 43 2022.pdf

Abstrak

tarif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bah wa be r d asar kan ke t e ntuan Pasal 9 a y at ( 4 ) Pe r a tu r an Pemerintah Nomo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gel o laan Ke uan gan B a dan L a y anan U mum seba g aimana t elah diubah de n g an Pe raturan Pemerintah N omo r 74 T ahun 2 01 2 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u ran Pemerintah Nomo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntang Pe n gel o laan Ke uangan B adan Lay anan U mum , maka pe r l u me n e ta pkan Pe ratu r an B upati t e ntan g T arif Pela y anan Ke s e hatan p ada R umah S akit U mum D a e rah K abupat e n M una seba gai B a dan Lay anan U mum D a e r ah
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndan g-U n dan g D asar Negara Re publik I ndo n e s ia T ahun 1 945 ; 2. U ndan g-U ndan g N omo r 29 T ahun 1 959 t e ntan g Pembe nt ukan D a e r ah Tingkat I I di S u lawe s i ( Le mbaran Negara Re publik I ndo n e sia T ahun 1 959 Nomo r 7 4 , Tamb ahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia Nomo r 1 822 ) ; 3. U ndan g-U n dan g N omo r 1 7 Ta hun 2 003 t e ntan g Ke uan g an N eg ara ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 003 Nomo r 47, Tambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia Nomo r 4286 ); 4. U ndan g-U n dan g Nom o r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be n daharaan N eg ara ( Lembaran Negara Republik I ndo n e sia T ahun 2 004 N omo r 5, T ambahan Le mbar an N eg ara Nomo r Re publik I ndo n e s ia 4355 ) ; 5 . U nd an g-U n dan g Nomo r 36 T ahun 2 0 0 9 t e ntan g Ke s e hatan ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 009 Nomo r 1 4 4, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e sia N omo r 5 063 ) seba gaimana t e lah diubah de n g an U ndang-U n dan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C ip ta Kerj a ( Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e sia T ahun 2020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. U n d an g-U n d an g Nomo r 44 T ahun 2 009 t e ntan g R umah Sakit ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 009 Nomo r 1 53, T ambahan Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e s ia N omo r 5 072 ) se ba gaimana t e lah diubah de n g an U n dan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C ip ta Kerj a ( Lembaran Negara Re publik I ndone s ia T ahun 2 020 Nomo r 2 45, T ambahan Le mbaran Negara Re publik I n do n e sia Nomo r 6573 ) ; 7. U n dan g-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pemb e nt ukan Pe raturan Pe rundan g- un dan g an ( Lembaran N eg ara Republik Indo n e s ia T ahun 2 01 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e sia Nomo r 5234 ) seba gaimana t e lah diubah de n g an U n dan g-U n dan g Nom o r 1 5 T ahun 2 019 t e ntan g Pe r ubahan atas U n dan g - U n d ang N om o r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembe nt ukan Pe r a turan Pe rundan g- undan g an ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 019 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran Negara Republik I ndo n e s ia Nomo r 6389 ) ; 8. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntan g Peme r intahan D a e r ah ( Le mbaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Re buplik I ndon e s ia N omo r 5587 ) se ba gaim ana t e lah diubah beb e r apa ka li t e r akhir de n g an U n dan g- U ndang Nomo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H u bun g an Ke uan gan antara Pemerintah Pusat dan Pe me r intahan D a e r ah ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do nesia T ahun 2 022 Nomo r 4, Tambahan Le mbaran Negara I ndo n e s ia N omo r 6 757 ) ; 9. U n dan g-U n dang N omo r 30 T ahun 2 01 4 t e ntan g Admin i strasi Peme r intahan ( Lembaran N egara Re publik I ndo n e sia T ahun 2 01 4 Nomo r 229, Tambahan Le mbaran Neg ara Re publik I ndo n e sia Nomo r 5601) se ba gaimana t e lah diubah de n gan U ndan g-U ndan g Nomo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntan g C i p ta Kerj a ( Lembaran Negara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 020 Nomo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I n do n e s i a N omo r 6 573 ) ; 1 0 . U ndan g-U n dan g Nom o r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uan g an antara Pe me rintah Pusa t d an Pemerintahan D a e r ah ( Lembaran N eg ara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 022 Nomo r 4, T ambahan Le mbaran Negara Nomo r Re publi k I n do n e sia 6 757 ) ; 1 1. Pe raturan Pemerintah N omo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gelo laan Ke uan g an B a dan L a y anan U mum ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e sia T ahun 2 005 Nomo r 48, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e sia Nomo r 4502 ) seba gaimana t e lah diubah den gan Pe raturan Peme rintah N omo r 7 4 T ahun 2 01 2 t e ntang Pe rubahan atas Pe ra t uran Peme r intah N omo r 2 3 T ahun 2 005 t e ntan g Pe n gelo laan Ke uan g an B a d an Lay anan U mum ( Le mbaran N eg ara Re publik I n do n e sia T ahun 2 01 2 N om o r 1 7 1 , Tambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia Nomo r 5 340 ) ; 1 2. Pe r a t ur an Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e ntang Pembinaan dan Pe n gawasan Pe n ye l e n gg araan Pe me rintah D a e r ah ( Le mbaran Neg ara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 01 7 Nomo r 73, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e sia N omo r 6 041); 1 3. Pe raturan Pemerintah Nom o r 1 2 T ahun 2 019 t e ntang Pe n ge l o laan Ke uan g an D a e r ah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 01 9 Nomo r 42, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e sia N omo r 6 322 ) ; 1 4 . Pe raturan M ent e ri Ke s e hatan N omo r 1 2 T ahun 2 01 3 t e ntan g Po la T arif B adan L a y anan U mum Rumah S akit di L ingkun g an Keme nt e rian Ke s e hatan ( Be r ita Negara Republik I n do n e sia T ahun 2 01 3 N omo r 2 66 ) ; 1 5 . Pe ra t u r an M e nt e r i Ke s e hatan N omo r 2 8 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Pe doman Pe laksanaan J aminan Ke s e hatan N asio nal ( Berita N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 014 Nomo r 8 74 ) ; 1 6 . Pe raturan M ent e ri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe n t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a im ana t e lah diubah de n gan Pe raturan M ent e r i D a l am N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntan g Pe r ub ahan a tas Pe raturan M ent e ri D a l am N ege ri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t ukan Prod uk H uku m D a e r ah ( Be r i ta N egara Re publi k I ndon e sia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 7 . Pe ra t u ran M e nt e ri D alam N ege ri Nomo r 79 T ahun 2 018 t e ntan g B ad an Lay anan U mum D a e rah ( Be r i ta N eg ara Re publik I n do ne s ia T ahun 2 01 8 Nomo r 1 213 ) ; 1 6 . Pe raturan M ent e ri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe n t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a im ana t e lah diubah de n gan Pe raturan M ent e r i D a l am N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 t e ntan g Pe r ub ahan a tas Pe raturan M ent e ri D a l am N ege ri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t ukan Prod uk H uku m D a e r ah ( Be r i ta N egara Re publi k I ndon e sia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 7 . Pe ra t u ran M e nt e ri D alam N ege ri Nomo r 79 T ahun 2 018 t e ntan g B ad an Lay anan U mum D a e rah ( Be r i ta N eg ara Re publik I n do ne s ia T ahun 2 01 8 Nomo r 1 213 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN BAB III JENIS-JENIS PELAYANAN BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN BAB V PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ AIAT HABIS PAKAI BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN SASARAN BESARAN TARIF PELAYANAN BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN TARlF PELAYANAN BAB VIII PENGELOLAAN PENERlMAAN BAB IX PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARlF PELAYANAN BAB X PEMANFAATAN DAN PENGALOKASIAN TARlF BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN YANG TIDAK TERTAGIH BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2019

Penyesuian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
10.pdf

Abstrak

penyesuaiAn

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian ; b . bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian, maka tarif retribusi penggunaan alat berat pada Dinas Pekerjaan U mum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013);
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO KABUPATEN MUNA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurufb dan hurufc, perlu menetapkan PeraturanBupati Muna tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Muna
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor73,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157); 9.PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor47 Tahun 2016Tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor1498); 10. Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatanAdministrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor525); 11. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2021ten tangPenyederhanaanStruktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2021 Nomor 546); 12.Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Muna(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMuna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan an Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten MunaNomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
10. PERBUP NO. 10 THN 2022.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahw a be r d asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe rat u r an M en t eri Pe nd a y a gunaan A paratur N egara d an Ref o rmasi B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 tent ang Pen yede rhanaan S truktu r O r ganisas i pad a I nstans i Pemerintah u ntuk Pe n yederhanaan Bi r o kras i, peru bahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupaten h as il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e t apkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan peratu r an pe rundang- undan gan ; b . bahw a dalam rangka mewu j udkan tata kelola pemerin tahan y ang e f e ktif dan efi s ie n gu na me ningkatkan kinerj a pemerintahan dan pel a y anan publi k di li ngku n g an i nstans i Pemerin tah K abupat e n M una per l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. bahw a dalam rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yederhanaan biro kras i di lingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , per l u dil akukan penataan susunan o r g anisasi d an tata kerj a Di nas Ke s ehatan K abupat en M una ; d . b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p ada hu r u f a , huruf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upati M una t entan g O r g ani sasi dan T ata Kerj a D inas Ke s ehatan K abupat e n M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epubli k I ndo ne s ia T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 1 959 Nomo r 7 4, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 1 822 ) ; 3 . U ndang-U n dan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e n t ang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 011 Nomo r 82 , T ambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndo n e s i a N omo r 5234 ) seba gaimana t elah diubah den gan U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e nt ang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntan g Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo nesia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I n do nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndan g-U n dan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5587 ) seba gaimana t el ah diubah beberap a kali t e rakhir den gan U n dan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 2 45, T amb ahan Le mb aran N egara R epub li k I n dones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 01 4 t e ntan g A dministras i Peme r i nt ahan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 5 601) seb a gaimana t elah di ubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mb aran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i nt ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a erah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndo nes i a N omo r 5888 ) seba gaimana t elah diubah de ngan Pe raturan Pemerint ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe rubahan A tas Peraturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo ne s i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e ntang Pembi naan d an Pen g a w asan Pen yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 6041); 8. Pe raturan Ment e r i D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e nt ang Pembent ukan P roduk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana tel ah diubah den g an Pe raturan Men t e ri D alam N ege r i N omo r 1 20 T ahun 2 01 8 ten t ang Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N ege r i N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Be r i ta N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peraturan M en t e ri Pend a y a gu naan Aparat ur N egara dan Ref o rmas i B ir o krasi Republ i k I ndo nes i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pen ye t araan Ja b atan A dministrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 5 25 ) ; 1 0 . Pe raturan M ent eri Pe nda y a gunaan A p aratur N egara d an Ref o r masi Bi r o krasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yederhanaan S truktur O r ganisasi p a d a I nstans i Pemerin t ah U nt uk Pen yede rhanaan B ir o krasi ( Beri ta N egara Republik I ndones i a T ahun 2 021 N omo r 546 ) ; 1 1. Peraturan Men t e r i Ke s e hatan Republik I ndo n e s i a N omo r 49 T ahun 2 016 tentang Pe doman Te kni s Pengo r gani sasi an Dinas Ke s ehatan P rovi ns i dan K abupat en / Ko ta ( Ber i ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 502 ) ; 1 2 . Pe ratu ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e nt ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat en M una ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 01 6 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e rah K a b upat e n M una N omo r 6 ) seba ga imana tel ah diubah dengan Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t en t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K a b upat en M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t en t ang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abup at e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mb aran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2019

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

APBD

Download :
1.pdf

Abstrak

PENGELUARAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan M e nt eri Dalam N egeri Nomor 1 3 Tahun 2006 t entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana t elah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Ke uangan Dae r ah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang me ngakibatkan beban APBD tidak d a pat dilakukan sebelum Rancangan Peratur an Daerah tentang APBD dit e tapkan , kec uali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Ke pala Dae rah ; b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggar a n 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 belum ditetapkan maka , dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan , sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran :2019, dipandang perlu mela.kukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat w ajib atas be ban Tahun Anggaran 20 1 9; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud huruf a dan b diatas, maka per l u ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna t entang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik I ndonesia Tahun 1945; 2 . Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1 959 t entang Pernben t ukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ; 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4 . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 t entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5887) ; 5 . Pe r aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4G78); 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom~ Pengelolaan Ke uangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ~ 7 . Peraturan Dae r ah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 20 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 ).
BAB I Ketentuan Umum BABII Tujuan BAB III Besaran dan Jenis Pengeluaran BAB IV Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT