Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 30 Tahun 2015

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 30 Tahun 2015.pdf

TATA CARA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2015 /No. 30, LL 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK:

bahwauntukmelaksanakaJnketentuanPasal105PeraturanPemerintah Nomor43Tahuii2014terltangPeraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor6Taiiun2014tentang Desadaii P^asaJ 1 ayat(I)PeraturanfC-pala Lembaga, Kebijak^PengadaanBarang/JasaPemerintahNomor13 Tahun 2013tentangPettomanTata.Cara PengadaanBarang/Jasadi Desa,maka perlumenetapkanPeraturanBupatiMunatentangPedomanTata Cara PengadaanB<ur^g/Jasadi desa
1. Undang-UndangNomor25Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTtngkat II diSulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1959Nomor74» TdmbahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822);" 2.Undai'ig-UndangNomor17Tahun2003tej^tangKeuanganNegara (lembaranNegara RcpiiblikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRcputilikIndonesiaNomor4286); 3. Undang-UndangNomor 1Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara(LembdranNegaraRepublikIndonesiaTaliun2004Nomor5, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 4.Undang-Jndang Nomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaan, Pengelolaan danTanggUngJawabKeuangEui Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepubJdkIndonesiaNomor4400); 5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor126, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4438); ^1. Undang-UndangNomor12 Tahun2011tentang PembentukanPeraturan Perundang-unoangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011Nomor82^TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa(LonbaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2014Nomor7, TambahanLembaranNegara. RepublikIndonesiaNomor 5495); 6. 7. 9. 11 Unciang-UndangNomor 23Tahuii 2014 tentangPemerintahan Dacraji(LcmuaiaiiiNc^ajaRcpuulikIxidoaeaiaTaliun2014Nomoi 244,'*TarnbahanLembaranNegaraRepublikIndonesia.Nomor5587) sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang-Undang Nomor9TahUn2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomdr 23Tailun2014 tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublilcIndonesiaTaHun2015 Nomor 58, TambahanLenibaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); Peraturan PenlerintahNbmor 43;Tahun2014 tentang Peraturan FeiaksanaanUiidang-UnoangNomdr6 Tahun 2014tentangDesa (Lembaran Ne^a RepublikIndoiiesia Tahiin 2014 Nomor 123, TambahanLembaranNega^RepublikIndonesia;Nomor5539); Peraturan PreeidenNoihor*106,Tahun2(J07 tentangLemtiaga KebijakanPengadaanBafkng/Jasaibemerintah; PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentangPedomanPengadaan Barang/JasaP^ermtahsebagaimaliatelahdiubahkeempatkalinya denganPeraturanPresidenNomor4Tahun2015; PeraturanMehteriDalamNegeriNomor1 Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaeiah; 10.Peraturan Kepala I^embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 13 Tahun2013tentangPedomanTataCara PengadaanBarang/Jasa Desa; PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor. 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(Lembar^DaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TaiiibaiiaiiI^mbaraiiDaeialiKabupatenMunaNomor16)sebagainiana. telahdiubahkebuakalinya denganPeraturanDaerahKabnpatenMuna Nomor5Tahim2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah Kabupaten MunaNomor 16 Tahim2007 tentang Pembentukan Crganisasi Lembaga-Lcmbaga Tekiiis Daerah Kabupaten Muna (LembaranDaerahKabupdtenMunaTahun2012Nomor5,Tambahan Lembaran Daer^ KabupatenMunaNbmor5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN BAB V PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA BAB VI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 28 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2015 /No. 28, LL 57 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1.Undang-UndangNomor29 Tahun1959tentangPembentukanDaerah- uaeranlingKatIIaicsuiawesi{LembaranNegai'aRepublikIndonesia Tahun1959Nomor74,TambabanT,embaranNegara RepublikIndonesia Nomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara {Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor 47,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor^-286^ h 3.Undang-UndangNomor1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun20Q4 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4. Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan,Pengelolaan danTanggungJawab Keuangan,Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor66,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400): 5.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan antaraPenierintahPusatdanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004Nomor126,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438); 6.Undang-UndangNomor 12Tahtm2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 8.Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubahkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambalianLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5539); 11.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahkeduakalinya denganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 21Tahun2011tentang PerubahanKeduaatasPeratunmivlenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014'tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 13.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun2014tentang PengelolaanKeuanganDesa: 14.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor5Tahun 2012 (Lembaran DaerahKabupaten MunaTahun2012 Nomor 5, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB IV APBDesa BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
57

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Belanja Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Muna No. 24 Tahun 2015.pdf

standar

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun2011 dan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Standar Belanja Tahun Anggaran'2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahmi 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MunaTahunAnggaran 2015; 13. Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten MunaTahunAnggaran 2015;
Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 3 Standar Belanja, Pasal 5 Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
46

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 23 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 23 Tahun 2015.pdf

PETUNJUK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2015 /No. 23, LL 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, perlu diadakan inventarisasi secara cermat terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, barang milik Negara yang digunakan Pemerintah Daerah, baik milik Departemen Dalam negeri maupun milik Departemen dan atau lembaga lainnya; b. bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah melalui pencatatan langsung ditempat barang berada, sehingga diperoleh data barang yang meliputi jumlah, jenis, merek, lokasi, keadaan dan data lainnya guna menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris bahwa untuk keseragaman dan kelancaran kegiatan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1959Nomor74TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor1922); Undang-UndangNomor10Tahun2004tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor353,TambahanLebaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4389); Undang-UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'1-132) sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtin 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005Nomor49,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 4503); Peraturan °^!ara/Daerah(UmbaranNegara PengelolaanBarang 20, Tambahan RepubUk Indonesia Tahun 20U LembaranNegaraRepubUkIn LenlaiigSLandar . PeraturanPcxuerinlalx Indonesia r.x.'= ' Pedoman Pengelolaan 450^ gebagaimanatelah RepubHUIndonesia Nom^2Tmun20n (BeritaNegaraRepubUkIndonesiaTahun 2011Nomor310); o^oublikIndonesiaNomor11 8 pZ^TJ^ZTLsm NegeriNomor17Tahun2007tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 10 Keputusan MenteriDalam Negen Nomor49 Tahun tentangSistimlnformasiManajemenB^mgDaerah n. KeputusanMenteriDalamNegen Nomor12Tahun tentanePedomanPenilaianBarangDaerah, 12 Ke~ MenteriDalamNegeriNomor 130TahunaX)3 TatanCara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 2013Nomor 1425); t„u„„ onnv 15 PeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor ^ tentang Penetapan UrusanPemerintah Daerah Kabupat«> 16 PerawranDaerahKabupatenMuna Nomor 4 Tahun2012 ™."embahan AtasPeraturanDaerahKabupatenMuna NlTr 15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisastDmas- Dinas Daerah Kabupaten Muna;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BAB III ASAS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN BAB V PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 21 Tahun 2015

Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perusahaan Pelayaran Rakyat Lintas Dalam Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 21 Tahun 2015.pdf

PENETAPAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2015 /No. 21, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perusahaan Pelayaran Rakyat Lintas Dalam Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a.bahwadenganadanyakebijakanPemerintahmenaikanhargaBahan BakarMinyak (BBM) mengakibatkanmeningkatnyabiayaoperasional PerusahaanPelayaran Rakyat serta naiknya tarif angkutanyang diberlakukanPerusahaanPelayaranRakyatkepadaparapenumpang, makaPeratxiran BupatiMuna Nomor 19Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif AngkutanPerusahaanPelayar^RakyatUntasdalam KabupatenMunaperluditinjaukembali; b. bahwademiterciptanyakepastianhukumterhadappenggunaandan penyediaanjasa angkutanlautdibidangPerusahaanPelayaranRakyat, dipandangperlumenetapkantarif angkutan yangdikenakan kepada parapenumpangyangmenggunakanjasaangkutanlaut; bahwaberdasarkanhasilkonsultasiantara pihakPemerintahKabupaten Muna danDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenMuna pada tanggal9Maret2015telahdisepakati tarif angkutanpenumpang PerusahaanPelayaran Rakyat lintas dalam Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahurufa, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penetapan Tarif Angkutan PenumpangPerusahaanPelayaran Rakyat lintasdalamKabupatenMuna.
1.Undang-UndangNomor29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tsimbahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4849); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 4.Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679) 5.PeraturanPemerintahNomor 70Tahun1996tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 107, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 3839); 6.PeraturanPemerintahNomor 82Tahun1999tentang An^tan di Perairan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor 182, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3907); 7.PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor1Tahun2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 8.KeputusanMenteriPerhubunganNomor:KM.33Tahun2001tentang PenyelenggaraandanPengusahaanAngkutanLaut; 9.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi Dineis-Dinas Daerah Kabupaten Mtina (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor 15,Tambahan LembaranDaerahKabupatenMunaNomor15)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor4Tahiin2012 (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012Nomor4,Tambahan LembaranDaerahkabupatenMunaNomor4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN TARIF BAB III KETENTUAN PENGAWASAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Muna No. 20 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkaimya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka untuk tertib dan lancamya pemungutannya dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mima Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di S\ilawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentiikan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mima Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB, BAB III PELAKSANAAN, BAB IV FASILITASI, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
58

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2015

Tata Cara Pengurusan Dan Penghunian Asrama Nahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 18 Tahun 2015.pdf

TATA CARA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2015 /No. 18, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurusan Dan Penghunian Asrama Nahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a.bahwapengurusandanpenghunianAsramaMahasiswamilik PemerintaliKabupatenMunapeiiumemilikilandasaiihukum yangtegasdanjelassehinggapengelolaannyalebihberdayaguna, tertibdandapatdimanfaatkansecaraoptimal;- b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangTataCara PengurusandanPenghunianAsramaMahasiswaMilikPmerintah KabupatenMuna.
1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan Daerah-DaerahTingkatII diSulawesi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5234); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5587)sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang- UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatas Undang-UndangNomor23Taliun2014tentangPemerintalian Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5679); 4.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007Nomor89,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4741); 5.PeraturanPemerintahNomor27Tahun2014tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor92,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5533); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor17Tahun2007tentang PedomanTeknisPengelolaanBarangMilikDaerah; 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 8.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007 tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerahKabupaten Mtina(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor 15,TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor15) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaearahKabupaten MunaNomor4 Tahun2012(LembaranDaerahKabupatenMuna Tahun2012Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor4); 9.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor7 Tahun2008tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerahKabupaten MunaTaliun2008Nomor7,TambalianLembaranDaerah KabupatenMunaNomor7); 10.PeraturanBupatiMunaNomor5 Tahun2010tentangKetentuan PelaksanaanPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor7Tahun 2008tentangPengelolaanBarangMilikDaerahsebagaimanatelah diubahdenganPeraturanBupatiMunaNomor335Tahun2011
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA BAB V TATA TERTIB ASRAMA BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2015

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2015 Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 17 Tahun 2015.pdf

PENGELUARAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2015 /No. 17, LL 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2015 Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

:a.berdasarkanketentuan pasal132ayat (3) PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor21Tahun2011tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerahantaralainmenyatakanbahwapengeluarankasyangmengakibatkan beban APBD tidak dapatdilakukansebelumRancanganPeraturanDaerah tent^g APBD ditetapkan,kecualipengeluaran kas untuk belanja yang bersifatmengikatdanbelanjayangbersifatwajibyangditetapkandalam PeraturanKepalaDaerah; b.bahwa Alokasi Anggaran pembayaran Listrik/lampu jalan yang telah dianggarkandalam APBD TahunAnggaran2015tidakmencukupiuntuk periode 1 (satu ) Tahun,makadalamrangkakelancaranpenyelenggaraan Pemenntahan,sambilmenunggupenetapan Perubahan APBD tahun2015, dipandangperlumelakukanpengeluarankasuntukpembayaranbelanja yangbersifatmengikatdanbelanjayangbersifatwajibatasbebanTahun Anggaran2015; c. bahwauntukmaksudtersebutpadahurufa dan b perluditetapkandalam PeraturanBupatiMuna;
: 1. Undang-Undang Nomor29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah- DaerahTmgkatII diSulawesi; 2. Undang-Und^g Nomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(Lembaran NegaraRepubhkIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLemabaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaim^atelahdiubahbeberapakali,terakhirdiubahdenganUndang- UndangNomor 12Tahun2008tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah' 4.Undang-UndangNomor 12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan; 5. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaanKeuangan ae^ (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan LembaranNegaraNomor4578); ciiixuaiictii 41 Tahun2007tentangOrganisasiPerangkat Neg^No^mor^741^^^^^RepublikIndonesiaNomor89,TambahanLembaran 2006tentangPedoman engelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanatelah diubah beberapakali erakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21 Tahun2011; 8.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun2012tentangPerubahan atasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerahKabupatenMuna; 9.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor10Tahun2014tentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2015; 10.PeraturanBupatiMunaNomor 25Tahun2014tentangPenjabaranAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2015;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III BESARAN DAN JENIS PENGELUARAN BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2015

Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 16 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2015 /No. 16, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwasesuaidengandenganaspirasimasyarakatsertaperkembangan situasi dan kondisi masyarakatyang lebih dinamis, menuntut peningkatanpelayananpublikdibidangpemerintahan,pembangunan, dankemasyarakatangunamempercepatterwujudnyakesejahteraan masyarakat; b. bahwagunamempercepatprosespelayanandenganmemperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk,luaswilayahdanpertimbanganlairmya,makadipandang perluadanyapembentukandesapersiapan; c. bahwaberdasarkanhasilpenilaianTimPembentukanDesaPersiapan diKabupatenMuna,terdapatbeberapadesayangmemenuhisyarat untukdimekarkan; d. bahwaberdasarkanpertimbanganhurufa,hurufbdanhurufc,perlu menetapkanPeraturanBupatitentangPembentukanDesaPersiapan dalamWilayahKabupatenMuna.
1. Undang-UndangNomor 29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkatII diSulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5495); 4. Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 5. PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor 123, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHtikumDaerah; 7. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16Tahvm2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMimaTahim2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor16)sebagaimacia telahdiubahkeduakalinyadenganPferaturanDaerahKabupatenMima Nomor5Tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah KabupatenMunaNomor16Tahun2007tentangPembentukanOrganisasi Lembaga-LembagaTeknisDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerah KabupatenMunaTahun2012Nomor5,TambahanLembaranDaerah KabupatenMunaNomor5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 13 Tahun 2015

Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 13 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2015 /No. 13, LL 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa sumber-sumber keuangan Desa dari Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah perlu dikelola berdasarkan asas-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015;
SerTr^'ff n"?"" PenabentukanDaerah- Tahun 1959%! Sulawesi(LerabaranNegaraRepublikIndonesia IndonesiaNomorT822) Negara Republik PembentukanPeraturan M (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 3 U T' LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234)- RenuTl^ (Lembaran NegL rv 2014Nomor7,TambahanLembaranNefaraRepublikIndonesiaNomor5495); Pemernuaha:,Daerah (Lembc^an Negai-a Republ.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Neg^u-a ReptlbUk Indonesia Nomo,- 5587)' sebagaim^.atelahd.ubal,denganUndahg-UndangNomor 2 Tahun 2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Uudang UndangNomor 2 Tahun2014tentangPerubahanatas ^"^g Undlg PemerintahanDaerahmenjadiUndang- r^Tl '^^P^bUkIndonesiaTahun2015Nomor24 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5657)- 5.Peratoan Pemerintali Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentangDesa UmbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539); PemeiintahNomor60Tahun2015tentangDanaDesavang Ne"ar Repu^rf BelanjaNegara(Lembara^egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan LembaranNegaraRepubUkIndonesiaNomor5694)- . 7.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 T^hun 2014 tentane Pembentukan - Produk Hulcum Daerah (Berita Negara P IndonesiaTahun2014Nomor32); -pubhk 8.PeraturanMenteri Dalam NegeiiNomor 113Tahim 9ni4 <- . ^S37'° 4r;r„r 9. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5Tahun 201 s d dan t32o" NoT.'^T 2007tentang IST"^oiZTZn^zi diubahdengan Perat:.ra:rerah"Kab^^en Llr^r 2012 (Lembaran Daer.Ji Kabupaten MunaTahun20^9 N . ra„M,™ oaer,^ ZZ, 4, ' ' l.Peratura.. DaerahKabupatenMunaNomor10 Tahun2014tentan An2^^ KabupatenMunaTahun ^noT^O T D^evah Kabupaten MunaTahun ^"4 Nomor10,FamoahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor loj
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SUMBER DANA BAB V PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA BAB VI BESARAN ALOKASI KEUANGAN DESA BAB VII PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT