Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Perda Kab.Muna No.13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Sedekah Kab.Muna
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2014; Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014
ASAS, Maksud Tujuan dan Sasaran, Organisasi Pengelola Zakat, Zakat Infaq dan Sedekah, Mekanisme Pengumpulan, Pengelolaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 khususnya menyangkut perjalanan dinas
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017; Perbup Muna No.16 Tahun 2015; Perbup Muna no.40 Tahun 2015; Perbup Muna No.53 Tahun 2016; Perbup Muna No.11 Tahun 2017
Besaran ADD, Prioritas penggunaan ADD, Penyaluran ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No.43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014, Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017
Pengelolaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No.43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017
Pengelolaan, Penentuan Besaran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Bakupaten Muna
UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25Tahun 2004; UU No.33Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2016; UU No.55 Tahun 2005; UU No.58 Tahun 2005; Perpres No.97 Tahun 2016; Permenkes No.71 Tahun 2016
Pengelolaan Dana Jampersal, Standar Biaya Jampersal, Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1), Perbup Muna No.30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai
UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kegijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013
Maksud, tujuan dan ruang lingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Tugas dan Wewenang TPK, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Force Majure, Pemutusan Surat Perjanjian dan Perselisihan, Pengawasan dan Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Perbup Muna No.30 Tahun 2015
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pulik dan pemberdayaan masyarakat
UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP RI No.19 Tahun 2008; PP RI No.18 Tahun 2016; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016; Perbup Muna No.44 Tahun 2016
Kecamatan, Keluarahan, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan, Kelompk Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Hubungan Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup Muna No.44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamtan dan Kelurahan dalam Lingkup Kabupaten Muna
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 peraturan Menetri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan peraturan Bupati
UU No.29 tahun 1959; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.24 tahun 2007; UU No.23 tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan tanggungjawab, berperilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010
Kode Etik, Kode Etik Khusus Perangkat Daerah, Informasi Pelanggaran, Sanksi Pelanggaran, Majelis, Rehabilitas, Pelaksanaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Muna;· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38 Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.}; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke
uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan Undang- U
ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ··
Perubahan Kedua atas U
ndan
g
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da
e
r
ah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58
, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679)
; 9. Pe
raturan P
emerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pe
n
y
i
taan D
alam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135
, "
Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indon
esia Nam.or 4049)
.
; 1
0
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke
uangan Daerah (
Lembaran Nega
r
a Tahun 2005 Nomor 140
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Pe
raturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe
mberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12
. Pe
rat
uran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 1
3
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Me
nt
eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe
ngelolaan Keuangan Daerah; 15
. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan dan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pada Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39
Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
