KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 44 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - TATA KERJA - KELURAHAN WAMELAI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Wamelai Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
Bahwa untuk memberikan batasan tugas camat yang diserahkan kepada kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Wamelai Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi dan Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 45 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - TATA KERJA - KELURAHAN LAPADAKU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Lapadaku Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; Bahwa untuk memberikan batasan tugas camat yang diserahkan kepada kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Lapadaku Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi dan Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 46 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - TATA KERJA - KELURAHAN TIWORO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Tiworo Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; Bahwa untuk memberikan batasan tugas camat yang diserahkan kepada kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Tiworo Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi dan Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 47 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - TATA KERJA - KELURAHAN WAUMERE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Waumere Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; Bahwa untuk memberikan batasan tugas camat yang diserahkan kepada kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Waumere Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi dan Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 48 Tahun 2017
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - TATA KERJA - KELURAHAN KONAWE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Konawe Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; Bahwa untuk memberikan batasan tugas camat yang diserahkan kepada kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Konawe Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Kedudukan; Susunan Organisasi dan Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280 /SJ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Perbup ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 51 Tahun 2017
PERJALANAN DINAS - DALAM DAERAH - DALAM NEGERI - LUAR NEGERI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam Negeri, dan Luar Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan terciptanya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan Perjalanan Dinas sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK .02/2003 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008;
bahwa agar perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan secara Iebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, bagi Pejabat, Pejabat Eselon. Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Negeri dan Luar Negeri yang melingkupi: Jenis dan Tujuan Perjalanan Dinas Serta Pejabat yang Berwenang Memberi Perintah; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022, perlu
dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan pembangunan di daerah; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Muna Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna
Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 ten tang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
505);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
496);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 58 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2022 Nomor 59;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Muna Barat Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna
Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Barat Tahun 2020 Nomor 10); dan
28. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat
Tahun 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 diubah pada ketentuan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 52 Tahun 2017
PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN ALOKASI - DANA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa; Penatausahaan Penggunaan Alokasi Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
